Maklumatnews, TD — Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2045 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak disetujui DPRD.

Keputusan persetujuan tersebut diambil pada Rapat Paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (6/3).

Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra selaku pimpinan rapat sampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya antara DPRD bersama pemerintah daerah melalui berbagai tahapan pembahasan di tingkat komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

"Pembicaraan Tingkat II merupakan tahap akhir dari rangkaian pembahasan Ranperda di DPRD yang memuat penyampaian laporan hasil pembahasan, pendapat akhir fraksi-fraksi serta pengambilan keputusan terhadap Ranperda yang diajukan", urai Anton.

“Rapat paripurna hari ini merupakan akhir dari rangkaian pembahasan tiga Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, sebagaimana telah disampaikan oleh masing-masing juru bicara Pansus,” ujarnya lagi.

Pada kesempatan tersebut, secara umum fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui ketiga Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Meski demikian, sejumlah fraksi juga memberikan berbagai catatan dan rekomendasi agar pelaksanaan Perda nantinya dapat berjalan efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

 Wabup Ahmad Fadly pada sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Tanah Datar yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah.

“Sumbangan pemikiran dari seluruh pihak sangat besar artinya dalam pembahasan dan perumusan Ranperda hingga disetujuinya menjadi Perda, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

"Sinergi dan kerja sama antara DPRD dan pemerintah kabupaten Tanah Datar merupakan faktor penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat", tambahnya lagi.

Dengan disetujuinya ketiga Ranperda tersebut menjadi Perda, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

“Kami berharap perangkat daerah dapat melaksanakan serta menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang telah disampaikan Pansus DPRD Tanah Datar sehingga pelaksanaan Perda dapat berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya. (Pinos/rls)

 

‎PADANG – Kota Padang kembali mengukuhkan posisinya sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia. Dalam sebuah seremoni khidmat, Wali Kota Padang secara resmi menyerahkan Sertifikat Halal kepada Perumda Air Minum (AM) Kota Padang. Pencapaian ini menobatkan Perumda AM Kota Padang sebagai BUMD air minum pertama di luar Pulau Jawa—dan satu-satunya di Sumatera—yang berhasil meraih sertifikasi halal.

‎

‎Jaminan ‘Halalan Thayyiban’ untuk Warga Kota

‎

‎Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa air bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan pondasi kehidupan yang harus dijamin kesuciannya. Sertifikasi ini merupakan implementasi nyata dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

‎

‎"Sertifikat ini bukan sekadar label, melainkan standar kualitas tinggi. Melalui audit ketat LPPOM MUI dan BPJPH, kita memastikan proses produksi air bersih bebas dari kontaminasi najis dan zat berbahaya. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami memberikan rasa aman bagi warga Kota Padang yang religius," ujar Wali Kota.

‎

‎Sementara itu Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, menjelaskan bahwa pencapaian ini bukanlah hasil instan, melainkan buah dari konsistensi perbaikan manajemen dan teknis selama beberapa tahun terakhir.

‎

‎"Meraih sertifikasi halal untuk skala distribusi air kota adalah tantangan besar. Kami telah melalui proses audit yang sangat detail, mulai dari pemeriksaan sumber air baku, bahan kimia penjernih yang digunakan, hingga memastikan seluruh sistem perpipaan dan distribusi kita tidak terkontaminasi unsur non-halal," ungkap Hendra Pebrizal.

‎

‎Beliau menambahkan bahwa keberhasilan ini melengkapi berbagai capaian yang telah diraih Perumda AM Padang sebelumnya dalam hal kesehatan dan manajemen:

‎

‎Penerapan SJPH: Mengintegrasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dari hulu hingga ke keran pelanggan.

‎

‎Standar Kualitas: Mempertahankan kualitas air yang memenuhi standar Permenkes, yang kini diperkuat dengan aspek keagamaan (halal).

‎

‎Efisiensi Operasional: Digitalisasi sistem pemantauan tekanan air dan kebocoran untuk memastikan pelayanan tidak terganggu.

‎

‎"Kita menjadi satu-satunya PDAM di Sumatera yang memiliki sertifikat halal. Ini adalah kado untuk warga Kota Padang dan komitmen kami mendukung visi kota sebagai pusat ekonomi syariah," tegas Hendra.

‎

‎Katalisator UMKM Naik Kelas dan Wisata Halal

‎

‎Langkah progresif ini tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga menjadi angin segar bagi sektor ekonomi kerakyatan. Dengan air baku yang telah tersertifikasi halal, para pelaku UMKM Kuliner di Kota Padang kini memiliki kemudahan akses untuk mengurus sertifikasi produk mereka.

‎

‎Pencapaian ini secara strategis mendukung:

‎

‎Program Unggulan (Progul) Wali Kota: Mewujudkan "UMKM Naik Kelas".

‎

‎Ekosistem Wisata Halal: Memperkuat daya saing Sumatera Barat di kancah nasional dan internasional.

‎

‎Target Nasional: Mendukung target wajib halal Oktober 2026.

‎

‎Inovasi Layanan: Call Center 1500030

‎Bersamaan dengan penyerahan sertifikat, Pemerintah Kota Padang juga meluncurkan Call Center Perumda AM Kota Padang di nomor 1500030. Layanan ini dirancang sebagai pusat kendali informasi dan pengaduan yang terintegrasi langsung dengan petugas lapangan.

‎

‎

‎Kepala BPJPH Wilayah Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi, Ikrar Abdi, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini. "ini menjadi satu-satunya PDAM di Sumatera yang memiliki sertifikat halal.  komitmen kami mendukung visi kota sebagai pusat ekonomi syariah," tegasnya

‎

‎Tentang Perumda AM Kota Padang:

‎Perumda Air Minum Kota Padang terus berkomitmen menghadirkan layanan air bersih yang berkualitas, aman, dan inovatif demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi syariah di Sumatera Barat.

‎

‎

PADANG - Penataan selasar Pasar Raya Padang oleh Pemko Padang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP-PPP) DPRD Padang. Ketua FPDIP-PPP DPRD Padang, Wismar Pandjaitan, menyatakan fraksinya mendukung kebijakan ini meski terjadi pro dan kontra terutama bagi pedagang yang cukup dirugikan.

Wismar menilai langkah ini memang dilematis. Satu sisi, pedagang memakai tempat tersebut untuk perekonomian keluarga sementara Pemko melakukan penataan guna mengembalikan selasar Pasar Raya sebagai ruang publik bagi pejalan kaki. Nah, PDIP sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil menyarankan ke Pemko Padang agar memenuhi aspirasi masyarakat.

"Saya yakin penataan selasar Pasar Raya agar memudahkan akses pengunjung dan mengubah citra Pasar Raya yang selama ini semrawut. Untuk itu saya berharap semua pihak memahami kebijakan ini," kata Wismar ketika menghubungi oborsumbar.com, Minggu (1/3/2026).

Penataan selasar Pasar Raya memang menjadi polemik bagi para pedagang terutama memasuki bulan Ramadan dan lebaran. Relokasi ke Fase VII menurut pedagang bukanlah solusi. Mereka khawatir akan terjadi penurunan omzet. Atas dasar itulah pedagang meminta ke Pemko Padang memperbolehkan berdagang di selasar selama bulan puasa.

Menyikapi permintaan pedagang, Wismar berharap ada win-win solusi dari Pemko Padang. Menurut Wismar, kalau diperbolehkan harus ada jaminan dari pihak pedagang setelah lebaran tidak ada yang berjualan kembali setelah lebaran.

"Harus ada komitmen antara pedagang dan Pemko selama diperbolehkannya berjualan di selasar pada bulan puasa," jelas Sekretaris DPC PDIP Kota Padang ini.

Kendati mendukung oenataan dan relokasi pedagang selasar Pasar Raya ke Fase VII, Wismar juga mendesak Pemko dalam hal ini Dinas Perdagangan untuk memberikan hak para pedagang ketika direlokasi sesuai dengan aturan. Wismar mewanti-wanti Dinas Perdagangan agar tempat relokaai tersebut terbebas dari konflik kepentingan. 

"Pengalaman terdahulu, ketika pedagang direlokasi ternyata tempatnya sudah dimiliki orang lain. Hal ini jangan terjadi lagi dengan pedagang selasar Pasar Raya," tegas legislator dapil Koto Tangah ini.

Diketahui sebelumnya, para pedagang Selasar Pasar Raya menolak relokasi ke Fase VII. Aksi penolakan tersebut diwujudkan dengan beberapa kali unjuk rasa diantaranya di rumah dinas walikota, kantor DPRD Padang. Bahkan, juga sempat terjadi bentrokan dengan petugas gabungan saat penertiban berlangsung.(tim)

Padang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan bahwa upaya rehabilitasi sangat penting bagi pecandu agar bisa sepenuhnya terlepas dari pengaruh narkoba. Melalui tindakan rehabilitasi, upaya pemulihan pecandu narkoba dari ketergantungan bisa dilakukan secara optimal.

Hal itu disampaikan Evi Yandri dalam kesempatan bersafari Ramadan di Masjid Jabal Nur Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Selasa (24/2/2026). Dia menegaskan, pecandu narkoba tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa pendampingan melalui rehabilitasi.

"Jangan diabaikan, mereka butuh penampingan. Jadi kalau di lingkungan sekitar, kerabat, atau anggota keluarga kita ada yang ketergantungan segeralah untuk mendapatkan rehabilitasi supaya terlepas sepenuhnya dari narkoba," tegas Evi Yandri.

Dia menambahkan, masyarakat jangan malu untuk menyampaikan bahwa di antara keluarga atau kenalannya ada yang ketergantungan narkoba. Lebih cepat direhabilitasi hasilnya juga akan semakin baik, pasien semakin cepat terlepas dari dari narkoba.

Dia menegaskan, masyarakat harus mewaspadai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, terutama dari kalangan generasi muda. Untuk itu, perlu keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. 

Namun, kalau ada di antara sanak saudara di lingkungan keluarga atau tempat tinggal menjadi korban kecanduan narkoba, jangan malu untuk melakukan rehabilitasi untuk menyelamatkan hidup dan masa depannya. 

Evi Yandri menyebutkan siap menampung jika ada warga yang ingin melakukan rehabilitasi, sebab dirinya sudah mendirikan sebuah yayasan untuk rehabilitasi pecandu narkoba sejak tahun 2014. Di Yayasan itu, mereka akan ditangani oleh tenaga-tenaga professional yang berkompeten dalam penanganan pasien pecandu narkoba. 

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri juga mengajak seluruh warga untuk selalu meramaikan masjid terutama generasi muda, hendaknya selalu melibatkan diri dengan kegiatan keagamaan sehingga terhindar dari pengaruh buruk pergaulan. Hal itu juga menjadi salah satu upaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. (*)

Pesisir Selatan - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengunjungi Terminal Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (20/2/026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana tranportasi menjelang arus mudik lebaran 1447 H.

Doni menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat signifikan pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

"Kami ingin memastikan Terminal Sago benar-benar siap menyambut arus mudik Lebaran. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama," kata Doni.

Dia meminta, koordinasi antara pengelola terminal perlu diperkuat untuk mengantisipasi kepadatan penumpang dan potensi gangguan selama masa mudik. Disamping itu, dia juga mengharapkan agar segera menuntaskan kejelasan sertifikat lahan Terminal Sago untuk memastikan status kepemilikan aset antara Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, ketidakjelasan status aset tersebut berpotensi menghambat pengelolaan, pengembangan, serta penganggaran fasilitas terminal ke depan.

"Kami meminta agar persoalan sertifikasi ini segera diselesaikan. Harus jelas mana yang menjadi aset Pemkab dan mana yang menjadi aset Provinsi, supaya tidak menimbulkan persoalan administrasi nantinya," katanya.

Kepala UPT Terminal Sago, Doni Hendra dalam kesempatan itu menjelaskan, penyelesaian permasalahan sertifikat lahan terminal seluas lebih kurang 1 hektare itu sedang dalam proses. 

Mengadapi lonjakan arus angkutan selama musim mudik lebaran, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Termasuk penambahan petugas di lapangan, pengaturan arus keluar masuk kendaraan, serta peningkatan kebersihan dan fasilitas umum.

"Kami juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana arus mudik yang aman, nyaman, dan tertib," ujarnya. (*)