Dugaan Pengokondisian Rekomendasi KNPI Kabupaten/ Kota Jelang Musda KNPI Sumbar
PADANG – Dinamika menjelang pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat (Sumbar) kian menghangat. Bakal calon Ketua KNPI Sumbar, Aidil Hikmah, meminta seluruh pihak terkait untuk merespons secara transparan dugaan adanya intervensi dan praktik pengondisian dukungan dalam penjaringan rekomendasi dari DPD KNPI kabupaten/kota.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di internal kepemudaan Sumbar, Aidil disebut sebagai salah satu figur yang terdampak langsung oleh pola pengumpulan dukungan yang dinilai tidak sehat tersebut. Menanggapi situasi ini, Aidil menegaskan bahwa isu dugaan keterlibatan kepala daerah maupun elite organisasi tidak semestinya diabaikan begitu saja.
"Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin muncul dugaan intervensi kepala daerah apabila tidak ada persoalan yang melatarbelakanginya. Begitu pula dengan dugaan adanya perintah kepada pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan rekomendasi DPD kabupaten/kota maupun dugaan keterlibatan Ketua DPD KNPI Sumatera Barat. Ini harus dijelaskan secara terbuka," ujar Aidil Hikmah di Padang.
Menurut Aidil, apabila praktik pengumpulan atau "pengepulan" rekomendasi guna mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu benar terjadi, hal tersebut merupakan persoalan serius. Kondisi itu dinilai berpotensi mencederai prinsip demokrasi serta independensi KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan.
Ia pun mempertanyakan munculnya indikasi pengondisian dalam kontestasi yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas dan mekanisme organisasi.
"KNPI bukan milik kelompok tertentu, bukan pula alat kepentingan kepala daerah ataupun segelintir elite. KNPI adalah rumah besar pemuda. Jangan sampai hak demokrasi organisasi dikerdilkan oleh kepentingan politik dan transaksi rekomendasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Aidil mendorong panitia penyelenggara beserta pihak-pihak yang namanya ikut terseret dalam isu tersebut untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik dan insan kepemudaan di Sumbar. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan pencalonan berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
"Demokrasi pemuda tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan lobi, tekanan kekuasaan, maupun dugaan transaksi dukungan. Jika prosesnya bersih, buka semuanya. Jika ada yang keliru, harus berani diperiksa. Sebab, marwah KNPI jauh lebih besar daripada kepentingan satu atau dua orang yang sedang memperebutkan kursi kepemimpinan," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi penyampaian hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini. Tunggu berita selanjutnya. (Tim)




