‎Padang — PT Hutama Karya (Persero) secara resmi memulai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) fasilitas pengolahan air bersih di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, Selasa (21/7/2026). Proyek tanggap darurat ini difokuskan pada perbaikan dan pemeliharaan menyeluruh dua unit accelerator guna mengembalikan kapasitas produksi serta kualitas distribusi air minum bagi masyarakat Kota Padang pasca-bencana.

‎

‎Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, melalui Kasubag Humas Adi Zein, menyampaikan bahwa alur pengerjaan diawali dengan checklist dokumen pelaksanaan secara ketat pada Selasa pagi. Proses verifikasi ini mencakup kesiapan peralatan, material, dokumentasi, hingga penentuan prosedur pelaksanaan dan evaluasi kondisi awal di lapangan.

‎

‎"Proyek pemulihan infrastruktur air bersih ini berfokus pada percepatan perbaikan pascabencana untuk mengoptimalkan kembali kapasitas produksi dan kualitas distribusi air ke pelanggan," ujar Adi Zein.

‎

‎Sinergi Lintas Instansi dan Target Penuntasan

‎

‎Dalam pelaksanaannya, tim tanggap darurat PT Hutama Karya menerapkan strategi penanganan taktis secara simultan. Penanganan ini turut melibatkan koordinasi intensif bersama lintas instansi, di antaranya:

‎

‎Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Provinsi Sumatera Barat (Satker Pelaksanaan Cipta Karya dan PPK Air Minum).

‎

‎Tim Manajemen Konstruksi untuk pemantauan kualitas secara berkala.

‎

‎Jajaran Perumda Air Minum Kota Padang sebagai pengelola teknis daerah.

‎

‎Seluruh rangkaian pekerjaan darurat dan rehabilitasi ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada 22 Desember 2026. Mengingat statusnya sebagai penanganan pasca-bencana, ketahanan bangunan permanen dirancang presisi sesuai standar desain nasional agar tangguh dalam jangka panjang.

‎

‎Imbauan kepada Pelanggan

‎

‎Seiring berlangsungnya proses perbaikan, Manajemen Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau para pelanggan untuk menghemat penggunaan air dan selalu menampung air dalam wadah penampungan guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan sementara.

‎

‎"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama pengerjaan berlangsung. Langkah ini diambil demi peningkatan kualitas layanan yang lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan," tutup Adi Zein.(*)

Padang- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., melaksanakan kegiatan Safari Subuh melalui program Gerakan Subuh Berjamaah di Masjid Muhsinin, Selasa (21/7/2026). 

Kegiatan ibadah pagi ini dilanjutkan dengan agenda "Ngopi Subuh" bersama Sahabat-Sahabat Kapolda dari jamaah mesjid setempat dalam suasana penuh keakraban.

Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polda Sumbar tersebut disambut hangat oleh pengurus masjid serta jemaah yang hadir sejak dini hari. 

Pelaksanaan shalat subuh berjamaah ini menjadi momentum strategis bagi kepolisian untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mendengar langsung aspirasi warga seputar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., menyampaikan bahwa program gerakan subuh berjamaah dan ngopi subuh merupakan wujud nyata pendekatan humanis Polri kepada masyarakat di Ranah Minang.

"Kegiatan ini bukan sekadar sarana peningkatan iman dan takwa melalui ibadah berjamaah, melainkan bentuk cooling system serta wadah komunikasi langsung antara pimpinan kepolisian dengan masyarakat," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Menurutnya, melalui program "Ngopi Subuh", Kapolda Sumbar ingin meruntuhkan sekat formal antara aparat penegak hukum dan warga. Diskusi santai yang dibalut dengan secangkir kopi hangat dinilai sangat efektif untuk menyerap masukan, kritik, serta saran demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di Sumatera Barat.

"Melalui silaturahmi yang terbangun lewat Ngopi Subuh ini, Bapak Kapolda berharap sinergi dan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin kokoh. Stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan aktif serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat," tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan dialog antara Kapolda Sumbar dan para jemaah serta warga sekitar. Suasana kebersamaan terlihat kental tatkala Kapolda berbaur duduk bersama jamaah, mencerminkan kedekatan Polri yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat.(*)

‎PADANG – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang bersinergi dengan PT Hutama Karya (Persero) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur air bersih yang rusak akibat banjir bandang masif pada November 2025 lalu. Langkah taktis ini difokuskan pada rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pascabencana, salah satunya di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun.

‎

‎Direktur Teknik Perumda AM Kota Padang, Andri Satria, melalui Kasubag Humas Adi Zein, menjelaskan bahwa bencana banjir tersebut sempat memutus total jaringan perpipaan makro dan merusak bangunan utama eksisting. Kerusakan pada titik-titik krusial ini menyebabkan produksi air bersih di IPA Gunung Pangilun—yang semula berkapasitas 500 liter per detik (l/d)—menyusut hingga 25%.

‎

‎"Saat ini, infrastruktur yang mendesak untuk diperbaiki adalah unit Accelator (water clarifier). Komponen di dalam bangunan pengolahan terpadu ini mengalami kerusakan serius, sehingga perlu perbaikan mendalam agar kualitas dan volume olahan air kembali optimal," ujar Adi Zein.

‎

‎Proses perbaikan menyeluruh pada dua unit accelator ini dijadwalkan mulai berjalan pada Selasa, 21 Juli 2026. Mengingat tingkat kerusakan yang cukup parah, pekerjaan akan dilakukan secara bergantian dan diperkirakan memakan waktu sekitar empat minggu untuk setiap unitnya. Tahapan pengerjaan meliputi pembongkaran rangka lama, pemasangan struktur kolom dan balok baru, hingga pemasangan 444 buah tube settler.

‎

‎Dampak Layanan dan Skema Pengaliran Air

‎

‎Selama satu unit accelator dibongkar dan diperbaiki, IPA Gunung Pangilun hanya akan beroperasi menggunakan satu unit tersisa. Hal ini otomatis memicu penurunan volume produksi yang didistribusikan ke pelanggan.

‎

‎Perumda AM Kota Padang mengonfirmasi akan ada penyesuaian dan gangguan pengaliran air di beberapa area layanan Pusat Kota Padang selama proyek berlangsung, dengan rincian sebagai berikut:

‎

‎Tekanan Lemah (Air Mengalir Siang Hari): Area GOR dan sekitarnya, S. Parman, Sawahan, Aur Duri, Lubuk Lintah, Kalumbuk, serta Batang Arau.

‎

‎Air Mengalir Hanya Malam Hari: Area Jati Adabiah, Ampang, Belanti, Nipah, Parak Gadang, dan Sisingamangaraja.

‎

‎Air Mati (Siang dan Malam): Area Purus, Pancasila, Rohana Kudus, dan Pasopati.

‎

‎Manajemen Perumda AM Kota Padang mengimbau dengan sangat kepada seluruh pelanggan di wilayah terdampak untuk mengantisipasi kondisi ini. Pelanggan diminta menampung air sebanyak-banyaknya dalam wadah yang tersedia saat aliran air sedang mengalir, serta lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air.

‎

‎Seluruh rangkaian proyek tanggap darurat dan rehabilitasi permanen ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2026 dengan standar ketahanan jangka panjang sesuai ketentuan pemerintah. Sinergi cepat antara Perumda AM Padang dan Hutama Karya merupakan komitmen nyata untuk segera memulihkan kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.(*)

PADANG — 17 Juli 2026, Komitmen DPRD Kota Padang dalam mengawal arah pembangunan dan akuntabilitas keuangan daerah terus dibuktikan secara nyata. Lewat Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, lembaga legislatif Kota Padang menegaskan posisinya sebagai pengawal aspirasi rakyat yang kritis, responsif, dan berorientasi pada transparansi anggaran.

Berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass, Kuranji, sidang paripurna ini menjadi momentum strategis. Agenda utama mencakup penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD TA 2026 sekaligus penyampaian resmi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027 oleh Pemerintah Kota Padang.

Jalannya persidangan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, serta dihadiri seluruh anggota dewan. Dari jajaran eksekutif, hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekda Raju Minrofa Chaniago, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai lembaga yang memegang teguh fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Kota Padang memberikan perhatian mendalam terhadap struktur fiskal daerah. Salah satu catatan penting datang dari Fraksi PDI Perjuangan-PPP.

Melalui juru bicaranya, Cristian Rudy Kurniawan, fraksi menyoroti penutupan defisit anggaran Perubahan APBD 2026 sebesar Rp146,71 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp157,48 miliar.

"Di tengah kecenderungan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, kami mendorong Pemko Padang untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Ketergantungan pada SILPA dan dana transfer harus dikurangi secara bertahap demi kemandirian fiskal Kota Padang," tegas Cristian.

Sikap tegas dan cermat dalam pengawasan anggaran juga ditunjukkan oleh Fraksi Partai Gerindra. Menanggapi usulan alokasi belanja hibah sebesar Rp3 miliar untuk Pondok Pesantren MTI (PPMTI) Batang Kabuang, fraksi menyampaikan keberatan prinsipil demi efektivitas anggaran negara.

Juru bicara Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menjelaskan bahwa pembangunan kembali PPMTI Batang Kabuang telah masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang didanai penuh oleh APBN melalui Kementerian PUPR.

"Peran Pemerintah Daerah dalam skema ini seharusnya terbatas pada fasilitasi administratif atau dukungan nonstruktural, bukan melalui pemberian hibah tunai dalam jumlah besar. Selain itu, alokasi tersebut perlu dikaji ulang agar selaras dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021," ujar Rachmad.

Sikap kritis ini menegaskan komitmen DPRD Kota Padang agar tidak terjadi tumpang tindih alokasi anggaran (double budgeting) dan memastikan setiap rupiah APBD disalurkan secara taat asas.

Aspek kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) turut menjadi sorotan utama. Fraksi PKB-UMMAT melalui Sekretaris Fraksi, Zalmadi, mengingatkan Pemko Padang untuk menjadikan Perubahan APBD 2026 sebagai bahan evaluasi dalam menghadapi penyesuaian regulasi baru dan efisiensi akibat pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Zalmadi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pemulihan pascabencana untuk perbaikan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum di Kota Padang.

"Percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana sangat penting. Namun, seluruh prosesnya wajib mematuhi Surat Edaran Mendagri, kaidah hukum, dan aspek regulasi yang sah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," pungkas Zalmadi.

Rangkaian pandangan dan catatan kritis dari seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna ini menjadi bukti sahih bahwa DPRD Kota Padang tidak sekadar menjadi mitra kerja pemerintah daerah, melainkan penyeimbang yang memastikan arah kebijakan tetap berada di jalur yang benar.

Melalui integrasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal penyempurnaan APBD TA 2026 serta penyusunan KUA-PPAS TA 2027—memastikan seluruh kebijakan anggaran bermuara pada satu tujuan utama: kemajuan pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga Kota Padang.(Adv)

PADANG – Jajaran Direksi Perumda Air Minum (AM) Kota Padang bergerak cepat merespons keluhan pelanggan terkait penurunan kualitas layanan, seperti air keruh dan gangguan suplai. Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, bersama Direktur Teknik Andri Satria, memaparkan analisis teknis di lapangan sekaligus peta jalan (roadmap) pemulihan komprehensif yang targetnya rampung pada akhir tahun 2026.

Hendra Pebrizal menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ketidaknyamanan yang dialami warga. Ia menjelaskan bahwa akar permasalahan berada di area hulu. Bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu telah mengubah karakteristik sumber air baku sungai di Kota Padang secara ekstrem.

"Saat cuaca buruk, tingkat kekeruhan air baku di Sungai Batang Kuranji dan wilayah Intake Kampung Koto meningkat drastis. Sebagian Instalasi Pengolahan Air (IPA) kami saat ini menghadapi beban kerja yang berat karena belum dirancang untuk menetralisir tingkat kekeruhan ekstrem tersebut secara instan," ujar Hendra.

Faktor usia infrastruktur turut memperumit situasi. IPA Gunung Pangilun, yang dibangun sejak tahun 1867, awalnya hanya dirancang untuk kapasitas 10 ribu pelanggan. Saat ini, instalasi tersebut harus melayani hingga 30 ribu sambungan, dengan total pendistribusian mencapai 50 ribu pelanggan.

Untuk mengatasi penurunan debit dan kualitas air, Perumda AM Kota Padang tengah menjalankan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana skala besar sejak Desember 2025 hingga Desember 2026. Salah satu fokus utamanya adalah perbaikan total filter air.

"Kami sedang memperbaiki 12 unit filter di Gunung Pangilun secara berkala. Estimasi pengerjaan satu filter memakan waktu 1 hingga 15 hari. Proses pencucian dan perbaikan khusus ini berpotensi memicu kekeruhan minor untuk sementara waktu, namun kami pastikan pasokan air ke masyarakat tetap mengalir," tambah Hendra.

Strategi Jangka Panjang dan Dukungan Pemerintah Pusat

Langkah solutif jangka panjang telah disiapkan melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Perumda AM Kota Padang mendapat dukungan peningkatan kapasitas IPA Palukahan berupa pembangunan jaringan pipa sepanjang 19 kilometer. Proyek dengan anggaran Rp284 miliar ini ditargetkan selesai dalam waktu 22 bulan.

Selain itu, usulan relokasi dan perbaikan menyeluruh untuk IPA Gunung Pangilun senilai Rp400 miliar terus digulirkan. Secara akumulatif, total estimasi kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan instalasi ini mendekati angka Rp1 triliun.

"Kami optimistis seluruh paket perbaikan ini berjalan lancar sesuai kontrak hingga Desember 2026 agar pemulihan layanan dapat tuntas tepat waktu," kata Direktur Teknik, Andri Satria.

Meski menghadapi kendala teknis, Andri menjamin kualitas air bersih yang disalurkan tetap memenuhi standar higienitas berdasarkan Permenkes. Ia juga memastikan proses koagulasi dan penjernihan air menggunakan bahan kimia yang aman dan telah tersertifikasi halal, dengan pengawasan ketat setiap hari.

"Seluruh kandungan kimia yang digunakan dijamin aman bagi kesehatan masyarakat. Untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, kami memberikan prioritas utama guna memastikan suplai air bersih tidak terputus," tegas Andri. Ia juga menambahkan bahwa sebagai bentuk inovasi pelayanan, wilayah Lubuk Minturun kini sudah mulai menikmati fasilitas air siap minum langsung dari keran (Zona Air Minum Prima).

Mitigasi Risiko dan Layanan Darurat

Mengantisipasi dinamika selama masa perbaikan, manajemen Perumda AM Kota Padang tetap memberlakukan kebijakan subsidi bagi masyarakat serta menyiagakan armada tangki air dan CPO mobile untuk wilayah perkotaan jika terjadi gangguan suplai mendadak. Sementara itu, pasokan untuk wilayah Teluk Bayur yang ditopang oleh tiga sumber air dipastikan tetap aman.

Manajemen mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi proses rehab-rekon ini dengan menampung air secukupnya. Warga juga diharapkan aktif melaporkan setiap kendala, baik kebocoran pipa maupun masalah administrasi dan tarif, melalui kanal resmi Call Center atau media sosial Perumda AM Kota Padang.

"Setiap laporan kebocoran akan langsung ditangani oleh tim teknis di lapangan. Kami sangat mengharapkan sinergi dan kerja sama dari seluruh pelanggan demi percepatan pemulihan layanan ini," tutup Hendra.(*)

‎PADANG – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang menjadwalkan pengerjaan pengurasan Reservoar Instalasi Pengolahan Air (IPA) Taban pada Kamis malam (9/7/2026). Proses perawatan berkala ini akan dimulai pukul 21.00 WIB hingga selesai.

‎

‎Demi mengantisipasi gangguan pasokan selama proses pembersihan berlangsung, manajemen Perumda AM Kota Padang meminta masyarakat, khususnya para pelanggan yang berada di area terdampak, untuk segera melakukan langkah persiapan.

‎

‎Kasubag Humas dan Protokoler Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mengimbau para pelanggan untuk segera menampung air bersih sebagai cadangan sebelum pengerjaan dimulai.

‎

‎"Kami menyarankan pelanggan untuk sesegera mungkin menampung air untuk mengantisipasi jika proses pengurasan di lapangan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, kami juga meminta masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air selama masa pemeliharaan ini," ujar Adhie Zein.

‎

‎Adapun sejumlah wilayah dan kawasan yang diperkirakan akan mengalami dampak langsung berupa penurunan debit hingga penghentian sementara aliran air meliputi:

‎

‎Sungai Lareh dan sekitarnya

‎

‎Simpang Lauak Asin

‎

‎Lubuk Minturun

‎

‎Balai Gadang

‎

‎Sungai Bangek

‎

‎Sawah Laiang Balai Baru (Balbar)

‎

‎Pilakut

‎

‎Kalumbuk

‎

‎Gurun Laweh, Gunung Juaro, dan Surau Gadang

‎

‎Sebagian kawasan Siteba

‎

‎Pihak Perumda AM Kota Padang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari aktivitas perawatan infrastruktur ini. Upaya pengurasan reservoar ini dilakukan secara berkala demi menjaga dan meningkatkan kualitas distribusi air bersih kepada seluruh pelanggan di Kota Padang.