Maklumat

Hilirisasi Perhutanan Sosial: Menghapus "Harga Terendah" Melalui Sistem Ketertelusuran

Jakarta – CEO ALKO (Alam Koerintji), Suryono, tampil sebagai pembicara dan penanggap dalam Lesson Learned Workshop bertema “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) pada Kamis, 19 Februari 2026 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.

Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pendamping lapangan, pelaku usaha, dan offtaker untuk membahas arah kebijakan, tantangan implementasi di tingkat tapak, serta strategi memperkuat rantai nilai produk perhutanan sosial agar mampu bersaing di pasar global. Dalam sesi “Dari Hutan ke Pasar: Diskusi Komoditas dan Rantai Nilai Produk Perhutanan Sosial Berkelanjutan”, Suryono hadir sebagai penanggap yang membawa perspektif hilirisasi dan akses pasar ekspor.

Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa persoalan utama produk perhutanan sosial bukan lagi pada kemampuan produksi semata, melainkan pada bagaimana produk tersebut dapat diterima, dipercaya, dan dihargai lebih tinggi di pasar internasional. “Pasar global hari ini membeli data, bukan hanya produk. Jika petani tidak memiliki sistem ketertelusuran yang kuat, maka mereka akan selalu berada di posisi harga terendah,” tegas Suryono.

Blockchain sebagai Instrumen Nilai Tambah Suryono menekankan pentingnya penerapan traceability berbasis blockchain sebagai solusi konkret untuk meningkatkan daya saing produk perhutanan sosial. Ia menjelaskan bahwa blockchain bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen untuk: memastikan transparansi rantai pasok, membangun kepercayaan pembeli internasional, meningkatkan premium value produk, membuka akses pembiayaan karena petani menjadi lebih bankable.

Lebih jauh, ia mengusulkan agar berbagai data yang selama ini dikumpulkan oleh NGO dan lembaga pendamping tidak berjalan secara terpisah, tetapi dikonsolidasikan dalam satu sistem terpadu berbasis blockchain. “Data petani, titik koordinat lahan, praktik budidaya, hingga histori panen harus terintegrasi. Jika datanya kuat, maka akses pasar, harga, dan pembiayaan akan mengikuti,” ujarnya.

Jawaban atas Tantangan Regulasi Global Dalam paparannya, Suryono juga menyinggung kesiapan menghadapi regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai bahwa tanpa sistem dokumentasi dan verifikasi yang terstruktur, produk perhutanan sosial akan kesulitan menembus pasar Eropa.

Menurutnya, transformasi digital adalah langkah strategis agar produk hasil hutan sosial tidak hanya berkelanjutan secara narasi, tetapi juga terverifikasi secara sistemik. Ia menegaskan bahwa masa depan perhutanan sosial ditentukan oleh tiga hal: data, tata kelola, dan inovasi. “Jika kita ingin petani naik kelas, maka sistemnya harus naik kelas lebih dulu,” pungkasnya.(***)

Cahaya Kolaborasi di Bawah Langit Iman: Peluncuran Rumah Tahfiz Qur’an Hannah Bersama DT Peduli

19 February

PADANG---Di antara desir angin yang membawa harum harapan, Rumah Tahfiz Qur’an Hannah resmi diluncurkan dalam sebuah perhelatan yang sarat makna dan doa. Peresmian ini bukan sekadar berdirinya sebuah lembaga pendidikan, melainkan lahirnya mercusuar kebaikan—buah kolaborasi antara Rumah Tahfiz Qur’an Hannah dan Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli), yang berlandaskan kepedulian sosial untuk masyarakat luas.

Rumah tahfiz ini dihadirkan sebagai ruang tumbuh generasi Qur’ani, terbuka bagi masyarakat dan diselenggarakan secara gratis. Sebuah ikhtiar mulia agar setiap anak, tanpa sekat kemampuan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk menghafal dan mencintai Al-Qur’an.

Acara diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an oleh para santri. Suara mereka mengalun jernih, menembus relung hati para hadirin. Setiap huruf yang terucap seakan menjadi saksi bahwa rumah ini akan senantiasa dipenuhi cahaya wahyu.

Sambutan pertama disampaikan oleh pimpinan Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, Meldian. Dengan penuh ketulusan, ia menegaskan bahwa berdirinya rumah tahfiz ini adalah wujud cita-cita untuk melahirkan generasi yang tidak hanya hafal Al-Qur’an, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari—menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

“Ini bukan sekadar tempat belajar,” tuturnya, “melainkan rumah bagi lahirnya para penjaga kalam Ilahi, yang kelak akan membawa keberkahan bagi lingkungan sekitarnya.”

Senada itu dari perwakilan DT Peduli, yang menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memperluas manfaat sosial dan pendidikan bagi umat. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya melalui pendidikan Al-Qur’an.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan ramah tamah yang hangat dan penuh keakraban. Senyum dan jabat tangan saling bertaut, menguatkan tekad untuk menjaga amanah ini. Momen diabadikan dalam foto bersama—sebuah bingkai sederhana yang menyimpan harapan besar.

Di hari itu, bukan hanya bangunan yang diresmikan. Sebuah cahaya dinyalakan. Dan dari Rumah Tahfiz Qur’an Hannah, cahaya itu diharapkan akan terus menyala—menerangi langkah generasi penerus menuju masa depan yang berlandaskan Al-Qur’an.

Syafrizal Kembali Pimpin KBPP Polri Sumbar Periode 2025–2031

12 February

PADANG— Syafrizal kembali dipercaya memimpin Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2025–2031 Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) KBPP Polri Sumbar yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh peserta Musda yang memiliki hak suara secara bulat menyatakan dukungan kepada Syafrizal untuk kembali menakhodai organisasi. Proses pemilihan berjalan lancar tanpa adanya calon lain yang diajukan, sehingga pimpinan sidang menetapkan Syafrizal sebagai Ketua KBPP Polri Sumbar periode 2025–2031secara aklamasi.

Dalam sambutannya usai terpilih, Syafrizal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja serta melakukan penguatan organisasi agar semakin solid, mandiri, kuat, dan bermanfaat bagi anggota, masyarakat, serta Polri.

“Terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada saya. Ini adalah amanah yang besar. Ke depan, kita akan terus memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kaderisasi, serta memperluas peran KBPP Polri di tengah masyarakat,” ujar Syafrizal.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota KBPP Polri Sumbar untuk menjaga kekompakan dan soliditas organisasi, serta terus bersinergi dengan Polda Sumatera Barat dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan terpilihnya kembali Syafrizal secara aklamasi, diharapkan KBPP Polri Sumbar semakin berperan aktif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta berkontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat.

Pasca Bencana, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dengar Langsung Keluhan Warga Kuranji

07 February DPRD Sumbar

PADANG, — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, terutama terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Muhidi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.

“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp6 triliun dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga GUO, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.

Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, DPRD bertugas membahas dan mengesahkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang sangat proaktif mendorong kebijakan, terutama menjelang Ramadan, agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Menurut Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Oleh sebab itu, diperlukan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, agar roda ekonomi kembali bergerak.

“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.

“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue kering.(*)

Desi Susanti Nahkodai Himpaudi Kota Padang Periode 2026-2030

05 February

‎

PADANG – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Padang sukses menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V pada Kamis (5/2/2026). Momentum sakral empat tahunan yang berlangsung khidmat di salah satu hotel berbintang di Kota Padang ini membuahkan hasil signifikan bagi masa depan pendidikan anak usia dini di Kota Bingkuang.

‎Melalui proses musyawarah yang demokratis, Desi Susanti secara resmi terpilih kembali untuk mengemban amanah sebagai Ketua Himpaudi Kota Padang masa bakti 2026-2030. Terpilihnya kembali Desi merupakan bukti nyata atas kepercayaan para anggota terhadap rekam jejak dan visi kepemimpinan yang telah ia tunjukkan pada periode sebelumnya.

‎Mewujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat

‎Sesuai dengan tema besar yang diusung, "Wujudkan Organisasi Profesional dan Bermartabat," Musda ke-V ini bukan sekadar ajang pergantian pengurus, melainkan momentum penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pendidik PAUD.

‎Dalam sambutannya pasca terpilih, Desi Susanti menegaskan komitmennya untuk membawa Himpaudi Kota Padang ke level yang lebih tinggi.

‎ "Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Fokus kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme pendidik dan memastikan kesejahteraan serta martabat para pejuang pendidikan anak usia dini di Kota Padang tetap terjaga dan diakui secara luas," ujar Desi.

‎Fokus Strategis Periode 2026-2030

Di bawah kepemimpinan Desi Susanti untuk empat tahun ke depan, Himpaudi Kota Padang telah memetakan beberapa agenda strategis, di antaranya:

Peningkatan Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan teknologi pendidikan terbaru.

‎Advokasi Pendidik: Memperkuat sinergi dengan pemerintah kota terkait kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru PAUD.

Solidaritas Organisasi: Menjadikan Himpaudi sebagai rumah besar yang inklusif bagi seluruh pengelola dan pendidik anak usia dini di Kota Padang.

‎Dukungan Luas

‎Keberhasilan penyelenggaraan Musda V ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang hadir. Terpilihnya sosok yang dinilai visioner dan mengayomi seperti Desi Susanti diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mencetak generasi emas dari jenjang pendidikan paling dasar.

‎Dengan nakhoda baru untuk masa bakti 2026-2030, Himpaudi Kota Padang siap melangkah mantap mewujudkan cita-cita besar: melahirkan pendidik yang profesional, berdedikasi, dan bermartabat demi masa depan anak bangsa.

‎

Kinerja Gemilang Bank Nagari Tahun 2025

03 February Bank Nagari

Padang - Bank Nagari menggelar Press Conference Kinerja Tahun 2025 pada Paparan Kinerja Bank Nagari 2025, dan Klarifikasi Isu Publik tanggal 2 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari, Jl. Pemuda No. 21 Padang. Pemaparan dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari dan dihadiri oleh Media Cetak dan Media Online di Sumatera Barat.

Di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan nasional, Bank Nagari berhasil menjaga kinerja tetap solid sepanjang 2025.

Tahun buku 2025, Bank Nagari mencatat:

* Aset tembus Rp33,61 triliun

* DPK Rp26,84 triliun

* Laba bersih Rp493,74 miliar

* Rasio keuangan tetap sehat dengan CAR 23,72% dan NPL 2,40%

Di saat yang sama, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari tumbuh impresif dengan:

* Aset syariah Rp6,49 triliun (+6,28%)

* Pembiayaan syariah Rp4,63 triliun (+14,66%)

* Laba UUS Rp224,62 miliar (+15,43%)

Pertumbuhan UUS yang konsisten, penguatan digital banking melalui Ollin by Nagari, serta jaringan layanan yang luas membuktikan komitmen Bank Nagari dalam menghadirkan layanan keuangan yang adaptif, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Tak hanya itu, sepanjang 2025 Bank Nagari juga meraih 33 penghargaan nasional dan regional, termasuk peringkat idA+/Stable dari PEFINDO.

Pada kesempatan yang sama, Bank Nagari menyampaikan klarifikasi resmi atas sejumlah pemberitaan yang berkembang di ruang publik saat Press Conference Kinerja Keuangan PT Bank Nagari yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2026 di Kantor Pusat Bank Nagari Jl. Pemuda No. 21 Padang.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai wujud komitmen Bank Nagari terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sekaligus untuk meluruskan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan proporsional.

Terkait informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menegaskan, pihaknya tidak menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Informasi yang bersifat wajib dibuka, termasuk laporan tahunan dan ringkasan pelaksanaan CSR, telah tersedia melalui kanal resmi Bank Nagari.

Adapun permintaan informasi yang memuat data pribadi pegawai, rincian biaya operasional secara detail, serta identitas individu penerima CSR, ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan perbankan dan OJK, setelah melalui uji konsekuensi. Penyaluran dana CSR Bank Nagari telah diaudit dan diawasi oleh regulator dan lembaga berwenang.

Terkait kebijakan hapus buku kredit, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan, dalam pelaksanaan kebijakan hapus buku kredit macet, Bank Nagari senantiasa berpedoman pada ketentuan regulator dan peraturan internal Bank.

Menurutnya, hapus buku merupakan tindakan administratif akuntansi dan tidak menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Bank tetap melakukan upaya penyelesaian kredit secara aktif melalui penagihan, penjualan agunan, dan lelang melalui KPKNL sebagai pejabat lelang independen. Setiap penerimaan kembali (recovery) atas kredit yang telah dihapus buku dicatat sebagai pendapatan operasional sesuai ketentuan.

Mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan independen melalui sistem lelang elektronik KPKNL (lelang.go.id). Bank tidak memiliki kewenangan atas penentuan peserta maupun pemenang lelang.

Terkait kebijakan internal pegawai, termasuk Uang Akhir Tahun (UAT) dan Jaminan Hari Tua (JHT), Direktur Operasional Bank Nagari, Zilfa Efrizon menyampaikan, bahwa penyesuaian kebijakan Uang Akhir Tahun (UAT) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan audit eksternal yang meminta penyesuaian kebijakan remunerasi agar sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 45 Tahun 2015.

Kebijakan ini diambil secara korporasi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan. Terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Bank Nagari telah melaksanakan kewajiban pembayaran premi sesuai perjanjian. Kendala pembayaran klaim yang terjadi bersumber dari permasalahan likuiditas pihak asuransi dan terus dikomunikasikan serta diupayakan penyelesaiannya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Bank Nagari senantiasa memberikan perhatian dan selalu mengutamakan kesejahteraan pegawai dengan berorientasi kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku,"paparnya.

Zilfa juga menyampaikan, bahwa manajemen sangat mendukung dan medorong pembentukan kepengurusan baru FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang sudah tidak aktif dari tahun 2017, yang disebabkan purnatugasnya beberapa pengurus inti dan pandemi covid 19.

FKPBN (Forum Komunikasi Pegawai Bank Nagari) yang bertujuan untuk memastikan aspirasi pegawai tersalurkan secara konstruktif, menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan dan pegawai, serta memperkuat iklim kerja yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pelindungan dan kesejahteraan pegawai Bank Nagari sebagai mitra strategis perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang sehat, dialogis, dan berkeadilan.

Bank Nagari juga menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap fraud. Direktur Kepatuhan Bank Nagari, Bapak Sukardi menyampaikan bahwa setiap indikasi fraud internal ditangani melalui mekanisme audit, pengawasan berlapis, dan proses disiplin maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, disertai penguatan sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan.

Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi, efektivitas pelayanan informasi publik, serta memastikan penyampaian informasi perusahaan berjalan secara terkoordinasi dan akuntabel, Bank Nagari menetapkan bahwa seluruh permintaan informasi dan koordinasi kehumasan agar disampaikan melalui saluran resmi perusahaan sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Nagari
Telp: Ext. 243 (PPID Bank Nagari)
Koordinasi Kehumasan dan Publikasi
Disampaikan melalui:
Divisi Sekretaris Perusahaan a.n. Bapak Yosviandri Asril
Pemimpin Bagian Humas a.n. Bapak Fefri Doni
Telp: Ext. 206 (Divisi Sekretaris Perusahaan)

Penetapan saluran resmi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada media dan publik bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga kelancaran koordinasi antara Bank Nagari dan mitra media. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Nagari mohon maaf apabila tidak dapat melayani permintaan informasi dan/atau koordinasi kehumasan yang tidak disampaikan melalui saluran resmi sebagaimana dimaksud di atas.

Manajemen Bank Nagari mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat dan media. Seluruh pengawasan publik menjadi bagian penting dalam perbaikan berkelanjutan. Bank Nagari berkomitmen untuk terus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bank sebagai aset strategis daerah.