Fraksi Demokrat: Evaluasi dan Revisi Perwako Retribusi Pelayanan Kesehatan

 

Payakumbuh — Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni menyampaikan 6 poin penting kepada pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Menanggapi nota penyampaian Walikota terkait target yang akan kita capai melalui APBD tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi 4,36%, tingkat pengangguran terbuka 6,05%, Tingkat kemiskinan 5,52%, Indeks pembangunan manusia 79,96 an indeks gini 0,277 Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan terkait kondisi kekinian terhadap 5 item di atas dan juga rata rata secara Provinsi Sumatera Barat.
2. Fraksi Partai demokrat berpandangan APBD 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya dan juga menjadi pondasi untuk kerangka pembanguan tahun berikutnya yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
3. Kegiatan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi kita, dan untuk Kota Payakumbuh Fraksi Partai demokrat melihat KUKM ini harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, tertutama dari porsi APBD 2023 yang tertuang dalam program kegiatan di OPD terkait untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat. Jajaran aparatur pemerintah lebih aktif lagi untuk mendatangi dan mendata KUKM, membantu proses perizinan dan sertifikasi usaha, permodalan, pembinaan usaha, serta promosi dan publikasi produk melalui berbagai event pameran atau eksibisi dengan harapan barang dan jasa produk lokal diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, yang dalam skala lebih luas lagi diharapkan bisa meredam inflasi akibat kenaikan BBM dan ancaman resesi global.
4. Fraksi Partai Demokrat mendorong APBD tahun 2023 harus dapat mengakomodir pembelanjaan terhadap produk-produk UMKM lokal secara optimal, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan KUKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan.
5. Terkait dengan Perwako Retribusi Pelayanan kesehatan yang sudah cukup lama yakni sejak tahun 2015, Fraksi Partai Demokrat berpandangan perlu kita lakukan evaluasi atau bila perlu diganti, karena:
   -Menyesuaikan kepada Perda Pajak dan Retribusi yang baru. Jenis dan tarif yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian.
   -Agar dapat menampung seluruh jenis pelayanan, karena kenyataannya saat ini terdapat beberapa dokter khususnya dokter spesialis yang jenis pelayanannya tidak ada dalam Perwako tersebut. Hal ini tentu akan berakibat kurang baik dari segini administrasi maupun hukum.
6. Fraksi Partai Demokrat mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi kenaikan BBM, agar Kota Payakumbuh tetap kondusif dan masyarakat bisa tetap produktif. Mudah-mudahan suasana yang aman dan damai membuat kita pulih lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat. (FS)