Payakumbuh — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan beberapa Menteri tekait secara virtual (online) di Aula Randang, Balai Kota Payakumbuh, Senin (17/04/23).
Dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Rakor rutin mingguan bersama Mendagri tersebut turut juga diikuti oleh jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Payakumbuh.
Diawal sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kembali arahan Presiden Joko Widodo agar daerah dapat mengendalikan inflasi dan selalu menjaga ketersediaan pangan di daerah.
“Pantau langsung harga di lapangan, dan hati-hati mengatur tarif (PDAM dan angkutan umum). Serta pasokan dan harga bahan pokok agar dapat terjaga, terutama untuk beras agar dipantau dengan turun langsung ke pasar,” kata Tito mengatakan ulang penyampaian Presiden RI.
Dalam arahannya, Tito mengatakan jika potensi penghimpunan zakat di Indonesia mencapai Rp.327,6 Triliun per tahun menurut data yang dihimpun dari pusat kajian strategis lembaganya.
“Potensi itu berasal dari zakat penghasilan dan jasa, pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya,” kata Tito.
Pada tahun 2022, zakat infak sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) membidik pengumpulan zakat bisa menembus Rp.26 Triliun, dan untuk mencapai angka tersebut, menurut Tito perlu dan butuh dorongan dari segala lini.
“Dan bila target terpenuhi, diperkirakan ada 56 juta orang yang akan menerima manfaat dari pengumpulan zakat. Disisi lain, pemberian bantuan BAZNAS akan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat dengan tiga segmen, yakni ekonomi, kesehatan dan pendidikan,” ungkap Tito.
Tito juga menyampaikan jika perkembangan inflasi dibulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kecuali tahun 2020 dan tahun 2021).
Namun, meskipun relatif rendah, Tito menghimbau agar tetap selalu waspada terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya permintaan menjelang hari raya Idul Fitri, seperti tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah dan masih banyak lainnya,” himbaunya.
Diakhir penyampaiannya, Tito mengatakan supaya inflasi dapat selalu terjaga, pemerintah daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah, kepala daerah untuk aktif selalu cek inflasi rutin dilapangan, dan pastikan ketercukupan dan ketersediaan pasokan pangan di pasar aman.
Setelah Mendagri menyampaikan arahannya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, pada kesempatan tersebut Budi Gunadi Sadikin memaparkan transformasi kesehatan dalam RUU tentang kesehatan.
Budi mengatakan bahwa dalam RUU kesehatan ini akan selalu mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia. Dimana dalam mendukung transformasi tersebut, terdapat 6 pilar yang dipaparkan oleh Menkes tersebut, yakni ;
1. Pilar 1 (transformasi layanan primer). Pada pilar pertama ini, RUU kesehatan akan menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya mencegah orang sehat menjadi sakit.
2. Pilar 2 (transformasi layanan rujukan).
RUU kesehatan akan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
3. Pilar 3a (transformasi sistem ketahanan kesehatan).
RUU kesehatan akan meningkatkan kemandirian nasional di sekotor farmasi dan alat kesehatan.
⁃ Pilar 3b (trasformasi sistem ketahanan kesehatan).
RUU Kesehatan akan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi krisis kesehatan dimasa kini dan yang akan datang.
4. Pilar 4 (transformasi sistem pembiayaan kesehatan).
RUU Kesehatan akan meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan.
5. Pilar 5 (SDM Kesehatan).
RUU kesehatan akan meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas.
6. Pilar 6 (transformasi teknologi kesehatan).
RUU kesehatan akan mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan meningkatkan inovasi teknologi kesehatan.
Sebelumnya, Kementrian Kesehatan RI terlebih dahulu telah menyelenggarakan partisipasi publik dan sosialisasi RUU Kesehatan pada bulan Maret 2023.
Dalam RUU Kesehatan, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.
“Kepala daerah diharapkan dapat mengkosolidasikan seluruh dinas kesehatan dan direktur RSUD agar mendukung RUU kesehatan dan memastikan implementasi RUU Kesehatan berjalan dengan baik,” himbau Budi.
Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda setelah Rakor berlangsung menjelaskan rakor pengendalian inflasi ini merupakan kegiatan rutin setiap minggu Kemendagri dengan seluruh pihak pemerintah daerah se-Indonesia terkait penanganan inflasi.
“Alhamdulilah, inflasi gabungan kota perProvinsi secara year of year, Sumbar masuk dalam 10 besar, tepat nya pada posisi keenam, yakni 5,97 persen,” ungkapnya.
“Dan karna Kota Payakumbuh masih mengacu terhadap Kota Padang dan Kota Bukittinggi, jadi dalam penyampaian Mendagri tadi, di Sumbar Kota Bukittinggi ambil posisi masuk 10 besar inflasi tertinggi, yakni diangka 6,08 persen,” bebernya melanjutkan.
Dan terkait ketersediaan pangan dan bahan pokok di Kota Payakumbuh, Rida menyampaikan jika saat ini kondisi stok dan ketersediaan bahan pangan masih aman, cabe murah, sedangkan untuk beras, minyak goreng tersedia” sambung Rida. (MS)
Post a Comment