Pemda Dan DPRD Tanah Datar Sepakati KUA APBD TA 2025

Pemda Dan DPRD Tanah Datar Sepakati KUA APBD TA 2025

Maklumatnews, TD - "Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah diperlukan kebijakan umum yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemda sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025".

Hal demikian disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada rapat paripurna DPRD dengan agenda Penanda tanganan nota kesepakatan KU dan PPAS APBD tahun anggaran 3025 di Aula DPRD setempat, Rabu (29/7).

"Berdasarkan hal tersebut, Pemda dan DPRD sepakat terhadap KU yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025 dal kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar atas PPAS tahun anggaran 2025".

" Secara lengkap, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 disesuaikan dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan serta untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS tahun anggaran 2025 tersebut ", tambah Eka.

" Adapun kebijakan umum APBD tahun 2025 yang disepakati tersebut meliputi pendapatan sebesar 1.037 triliun rupiah terdiri dari PAD 184.3 milyar dari pajak daerah 55.7 juta, Retribusi 97.5 juta, kekayaan daerah yang dipisahkan 27 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah 4 milyar ".

Kemudian bupati juga menjelaskan bahwa, pendapatan transfer sebesar 852.2 milyar yang terdiri dari transfer pemerintah pusat 811.1 milyar, antar daerah 41.1 milyar serta pendapatan lain-lain yang sah 750 juta rupiah.

Untuk belanja yang disepakati sebesar 1.131triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasional 912.6 milyar (belanja pegawai 653.9 milyar, belanja barang dan jasa 258.2 milyar, belanja subsidi 485 juta, Hibah 4.9 milyar dan bantuan sosial 2 milyar rupiah.

Selanjutnya, untuk belanja modal sebesar 28.5 milyar rupiah  mencakup belanja modal tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya) ditambah belanja tidak terduga 10 milyar rupiah serta belanja transfer sebesar 172.9 milyar (belanja bagi hasil dan bantuan keuangan) sehingga terjadi surplus sebesar 93.8 milyar lebih.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin ketua DPRD Rony Mulyadi didampingi wakil ketua Anton Yondra dan Saidani beserta anggota lainnya serta diikuti Forkopimda, kepala Dinas, kantor  dan intasi dilingkungan Pemda, camat, wali nagari serta undangan lainnya. (Pinos)