Latest Post

Maklumatnews.net, Padang - TNS - Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Adaptasi Kebiasaan Baru, diketahui telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. 

Jika disahkan, Perda tersebut akan memuat sanksi berupa denda dan kurungan bagi yang tidak mentaati protokol kesehatan Covid-19, seperti tidak memakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Ranperda tersebut akan dikebut pembahasannya dan direncanakan disahkan menjadi Perda pada 11 September 2020 mendatang.

Menanggapi Ranperda tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya terkait Ranperda tersebut. Walau hanya kurungan dalam satu atau dua hari dan denda, ini perlu dilakukan pada mereka yang betul-betul tidak patuh pada protokol kesehatan.

Menurutnya, masyarakat kita punya karakter sendiri, jadi perlu penegasan untuk menegakkan peraturan.

"Ini memang kami telah kami minta pada Pemerintah Provinsi, pada waktu Maklumat Kapolri keluar, karena Maklumat Kapolri tidak cukup untuk kita bertindak," katanya dalam Silaturahmi Serta Edukasi Dalam Rangka Pengawasan Pilkada dan Penanganan di Sumbar di Mapolda Sumbar, Kamis (3/9).

Irjen Pol Toni menyebutkan, agar Pemprov Sumbar tetap melakukan evaluasi kegiatan, terutama evaluasi penambahan jumlah Covid-19 yang cukup tinggi akhir-akhir ini.

"Kami yakin dengan langkah-langkah yang dilakukan, dan Sumbar telah diapresiasi oleh Bapak Presiden dan Bapak Mendagri dalam penanganan Covid-19," pungkasnya.(Rilis)

Maklumattnews.net, Padang (03/09)- Pernyataan Puan Maharani  "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila" pada 2 September 2020 jelas membuat risih masyarakat sumatera barat. Kalimat yang terlontar saat kegiatan internal Partai PDIP yang disampaikan Puan Maharani sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Kemanan jelas tak bisa dianggap cambuk buat internal saja, karena sejatinya jabatan Ketua DPR-RI melekat pada Puan Maharani.

Disinggung soal pernyataan Puan Maharani, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Barat menyayangkan kalimat ini keluar dari seorang Ketua DPR-RI. “Terus terang kita menyayangkan kalimat ini keluar dari seorang ketua DPR-RI” jelas Fernando Anggiatman. Anggi menjelaskan bahwa statement tersebut jelas melukai hati masyarakat Sumatera Barat, dimana anak dari Bumi Ranah Minang ini lah yang merumuskan Pancasila tersebut.

“Kalau kita benar-benar belajar sejarah, Isi dari Pancasila tersebut semuanya merupakan rumusan yang diberikan Mohammad Yamin Anak Kandung Ranah Minang kemudian  tanggal 1 Juni 1945 dibungkus oleh Ir. Soekarno dengan Judul Pancasila” terang Anggi.

Senada dengan Anggi, Ketua Bidang Ideologi, Politik dan Kebangsaan SAPMA Pemuda Pancasila Sumbar Surya Dwi Putra juga menyayangkan statement dari Cucu bung karno ini “Kita menyayangkan sekali statement dari ibu puan, walaupun mungkin ini dilakukan untuk internal kadernya tapi di era media sosial yang tak terbendung jelas akan membuat masyarakat ribut”.


Surya berharap para tokoh bangsa tidak menjadikan Pancasila sebagai jualan mereka. “Sangat disayangkan jika ada anak bangsa yang merasa diri dan kelompok mereka paling pancasilais” ujar Surya. Bangsa kita telah melahirkan Dasar Negara yang dipuja-puji dunia, seharusnya hari-hari berat banga melalui pandemic ini kita isi dengan nilai-nilai Pancasila salah satunya gotong-royong bersama menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita saling klaim saling Pancasila, tapi saudara disekitar kita masih ada yang kelaparan.

“Ayuk Gabung ke SAPMA Pemuda Pancasila, Kita belajar dan ganti #SayaPancasila dengan #Kita Pancasila”

Penulis : Anggi
Editor   : Nofri

Maklumattnews.net, Medan- Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin melakukan kunjungan kerjanya di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, Rabu (2/9/2020) di lapangan terbuka Pesantren Daruss Solihin, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.

Tiba di sana, rombongan Kapolda disambut Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan bersama personel Polres Labuhanbatu, Forkompinda Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, para Sekda, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, OKP, Tokoh Masyarakat.
Kunjungan kerja di Kampung Tangguh Ika Bina En Pabolo tersebut dilakukan secara sederhana dan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Kehadiran jenderal polisi nomor 1 di Sumatera Utara ini berkaitan dengan pengecekan kampung tangguh, pendisiplinan penerapan protokol kesehatan dan ketahanan pangan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

"Semoga atas kunjungan ini bapak dalam keadaan sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas-tugas negara dan suatu kebanggan kami bapak mau hadir dan bertatap mula dengan kami disini sebagai bentuk perhatian Kepolisiaan kepada masyarakat," ujar H Buyung.

Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan menyampaikan, rasa senang dan bangganya masyarakat terkhusus kepolisian di Resor Labuhanbatu atas kedatangan Kapolda Sumut di wilayah Labuhanbatu.

"Suatu kehormatan bagi kami bapak sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Tempat ini adalah Pesantren Darush Sholihin, di mana kita jadikan sebagai pilot project Kampung Tangguh di wilayah hukum Polres Labuhanbatu," ujarnya.

Mewakili Tokoh Agama, Ustadz Muhammad Tourif selaku Pimpinan Pesantren Daruss Solihin mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas kegiatan sore hari ini.

"Saya mewakili keluarga besar staf pondok pesantren, sangat menyambut baik atas kunjungan Bapak Kapoldasu beserta rombongan. Mudah mudahan ini adalah titik awal kemajuan bagi pesantren dan khususnya Kabupaten Labuhanbatu Raya, dan saya juga mengucapkan terimakasih atas perhatian Kapolda Sumut untuk pesantren kami dan kami berharap kegiatan positif seperti ini bisa menjadi contoh para pemimpin lainnya nanti " ucapnya.

Aceh Singkil-MN-Dalam Sidang Dewan Aceh Singkil, Fraksi dari Partai Golkar meminta Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid segera lakukan evaluasi kinerja kepala SKPK. 03/09/2020.

Dalam Akhir ini kinerja kepala dinas dinilai mengalami  penurunan.

Dalam pengangkatan Kepal SKPK  perlu adanya  seleksi yang ketat. Sehingga, menghasilkan kepala SKPK yang berkualitas.

"Ingat, dalam seleksi pejabat yang akan menggantikan dilakukan secara ketat," ujar Yulihardin.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan, menerima rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban APBK 2019 menjadi Qanun.

Namun ada catatan yang disampaikan, perketat penjagaan di perbatasan dalam memutus Covid-19.

Lalu, peningkatan PAD dengan menggali potensi yang belum tergarap.

Mengingat APBK Aceh Singkil, selama ini masih sangat tergantung transfer dari pusat.

"PAD ini merupakan bentuk kemandirian keuangan daerah. Jika tergantung transfer pusat, saat berkurang dapat membahayakan keuangan daerah," tegas Yulihardi. (R)

Aceh Singkil-MN-Pemerintah Desa Suka Damai pada hari ini bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikantor desa setempat.

 Disaat pengambilan BLT warga diwajibkan membawa bukti surat pencairan BLT dan mengikuti protokol kesehatan dengan membawa masker. Kamis, 03/09/2020.

Acara pembagian BLT tersebut dibuka pada pukul 08.00 WIB Kepala Desa Suka Damai mengatakan pembagian BLT ini kami bagikan dua bulan sekaligus sebanyak 600.000 per dua bulan, hal ini agar masyarakat dapat digunakan untuk kebutuhan sehari - hari mengingat situasi covid - 19 ini hingga saat ini belum normal.

Sahirin salah seorang warga Desa Suka Damai mengatakan sangat bersyukur dan merasa terbantu atas keluarnya dana BLT ini disaat situasi yang sulit ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada
Pemerintah Desa Suka Damai karena telah bersusah payah mengurus adminitrasi dalam pencairan BLT ini. (R)

Aceh Singkil-MN-Kegiatan Sidang Paripurna atas  penyampaian jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Dewan terhadap pertanyaan 7 anggota legislatif  Rabu, 0209/2020. Di ruang Sidang DPRK.

Bupati Aceh Singkil Dul Musrid dalam sidang Pandangan  menanggapi apa yang disampaikan Anggota DPRK Ahmad Fadli, Dul Musrid mengatakan terlambatnya laporan dokumen Qanun Pertanggung jawaban APBK 2019, karena dipengaruhi adanya perayaan idul Fitri, dan adanya pemberlakuan sistem kerja dirumah selama covid 19.

Kemudian, untuk menjawab pertanyaan dari Hj. Asmawati, Yulihardin, Al Hidayat, Aminullah Sagala, dan Fairuz Akhyar disini saya sampaikan mengenai realisasi PAD yang masih minim dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, untuk itu kami berupaya adakan kerjasama dengan pihak kejaksaan negeri Singkil dalam penanganan hukum tentang perpajakan.

Selain itu, masalah tentang kuran maksimalnya pelayanan RSUD Aceh Singkil terhadap masyarakat pada bulan yang akan datang kami akan evaluasi dan menambah tenaga medis dari dokter spesialis kandungan serta menyiapkan tempat perawatan untuk pasien covid -19 tingkat ringan sedang.

Kemudian, pandangan legislatif tentang Dinas Pendidikan yang hanya memprioritaskan bangunan fisik saja dari pada beasiswa, untuk kita ketahui bahwa pembangunan fisik tersebut bukan sepenuhnya dari Anggaran Dinas Pendidikan Aceh Singkil, tapi dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bersumber dari dana pemeirntah pusat. Diperuntukkan hanya untuk bangunan saja.

Kemudian, lanjut Bupati pada program beasiswa untuk mahasiswa miskin hingga sekarang  belum dianggarkan hal ini untuk menghindari double Bulgetting dalam satu mata anggaran.

Selanjutnya, kata Dul Musrid permasalahan pengangguran tiap tahun semakin meningkat itu karena belum dapat peluang pekerjaan, sudah berusaha namun belum ada hasil. Mengenai hal ini kami juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan cara  pemberdayaan ekonomi seperti bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan pelatihan skill lainnya.

Untuk bidang penertiban dari pada instansi Satpol PP dan WH, karena belum adanya tenaga PPNS, apalagi ASN di instansi tersebut sebagian besar kurang berminat, serta SDM kurang berkualitas dalam penegakan peraturan pemerintah.

Berikutnya, untuk PDAM tentang  Pelayanan air bersih yang kurang maksimal terutama di wilayah IKK Singkil disebabkan tanah gambut sehingga pipa induk merek PVC tidak sanggup menahan tekanan air yang tinggi berakibat pipa bisa pecah dan lepas dari sambungan. Untuk solusinya pipa induk tersebut diganti dengan Pipa GIV atau pipa dari besi. (R)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.