Maklumat

Pandemi Covid-19, Menteri PUPR Resmikan Proyek Infrastruktur dan Perumahan Secara Virtual

Maklumattnews.net, Jakarta - Adanya Pandemi Covid-19 tidak membuat pelaksanaan pembangunan dan peresmian proyek infrastruktur dan perumahan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhambat. Kementerian PUPR pun kini mulai melaksanakan pengawasan pembangunan serta melakukan peresmian proyek pembangunan yang telah selesai melalui pemanfaatan teknologi melalui aplikasi zoom.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat secara virtual melalui aplikasi zoom di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/9/2020). Setidaknya ada 10 hasil pembangunan yang dibangun Kementerian PUPR di Kabupaten Dharmasraya mulai dari pembangunan jembatan, jalan, instalasi penglolahan air minum serta rumah susun, rumah khusus serta bedah rumah masyarakat senilai Rp 227 Milyar yang diresmikan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid dan Pejabat Kementerian PUPR, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahqn (BP2P) Wilayah Sumatera III Zubaidi, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Syamsul Bahri, Forkopimda, Ketua dan anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemekaran, alim ulama, bundo kanduang dan tokoh pemuda, Pejabat Eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Prosesi peresmian proyek-proyek Kementerian PUPR dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Bupati Dharmasraya beserta jajarannya berada di panggung yang ada di Jembatan Rangka Baja Pulai Nagari Sitiung yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Menteri PUPR melakukan peresmian secara simbolis dan virtual dari Gedung Utama Kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya dibangun di pusat-pusat kegiatan ekonomi atau perkotaan saja tetapi dibangun hingga ke plosok kawasan pedesaan. Hal ini juga menjadi amanah Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur untuk masyarakat Indonesia,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menteri PUPR menerangkan, pada tahun 2019 lalu Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan yang penting untuk masyarakat di Kabupaten Dharmasraya berupa jembatan, pelebaran jalan, embung, pengendalian banjir, air minum, sanitasi, rumah susun, rumah swadaya dan rumah khusus.

Beberapa proyek infrastruktur dan perumahan yang diresmikan tersebut antara lain Jembatan Cable Stayed Sungai Dareh sepanjang 200 meter senilai Rp 87,8 Milyar, Jembatan Rangka Baja Pulai sepanjang 200 meter senilai Rp 35,6 M, Pelebaran Jalan Nasional (Segmen Pulau Punjung dan Koto Baru sepanjang 1.500 meter senilai Rp 25 M, Embung Padang Roco SIluluk dan Sungai Duo senilai Rp 15 M, Pengaman Tebing Sungai Batang Piruko Koto Baru senilai 3,2 M, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di di Jorong Koto Harjo, Jorong Jaya Mulya dan Jorong Sungai Kalang I senilai Rp 1,56 M.

Selanjutnya adalah hasil pembangunan perumahan yang masuk dalam Program Sejuta Rumah antara lain Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Sungai Rumbai sebanyak satu tower senilai Rp 16,38 M, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.505 unit rumah tidak layak huni senilai Rp 26, 33 Milyar dan 52 unit Rumah Khusus Sitiung senilai 6,19 M.

“Rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kabupaten Dharmasraya, 52 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Dharmasraya dan 1.505 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memberikan tempat tinggal atau hunian yang layak bagi masyarakat. Selain itu juga untuk mendukung pengembangan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya,” katanya.

Rusunawa MBR Kabupaten Dharmasraya mulai dibangun pada bulan Agustus 2019 dan selesai di bulan Maret 2020. Pembangunan Rusun yang terletak di Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai ini menelan biaya Rp 16,38 Milyar yang berasal dari APBN TA 2019. Rusunawa MBR tersebut dibangun sebanyak satu tower dan memiliki ketinggian tiga lantai serta unit hunian sebanyak 42 unit kamar tipe 36. Bangunan vertikal tersebut dapat menampung sekitar 168 orang.

Sedangkan Rumah Khusus Nelayan MBR Kabupaten Dharmasraya mulai dibangun pada bulan November 2018 dan selesai di bulan Desember 2019. Rumah Khusus Nelayan ini terletak di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung dengan menelan biaya Rp 6,19 Milyar. Rusus ini dibangun 52 unit rumah denfan tipe 28 Couple.

Selanjutnya, untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya MBR Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 dan 2020 mendapatkan sebanyak 1.505 unit rumah bantuan. Dengan rincian, tahun 2019 sebanyak 1.005 unit dan tahun 2020 sebanyak 500 unit dan menelan biaya pembangunan senilai Rp 16,35 Milyar.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerangkan, pihaknya sangat berterimakasih atas bantuan pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dibangun Kementerian PUPR di daerahnya. Menurutnya, adanya proyek Kementerian PUPR secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

“Kami siap mendukung pembangunan infrastruktur agar Kabupaten Dharmasraya bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Adanya pembangunan infrastruktur yang telah selesai ini akan kami manfaatkan untuk masyarakat,” harapnya.

*(BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)*

Dodi Hendra Difitnah Membuat Keresahan ditengah Masyarakat Kab. Solok

22 September

Maklumattnews.net, Solok, - Dugaan kasus pencemaran nama baik oleh salah seorang oknum masyarakat pada KAN (Kerpatan Adat Nagari) Koto Hilalang kepada Dodi Hendra yang merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Solok.

Dalam laporan tersebut berisi "bahwa Dodi Hendra telah berbuat meresahkan masyarakat Nagari Koto Hilalang Kec. Kubung kab. Solok pada Minggu (8\9\20)

Namun Mahdiyal Hasan selaku kuasa hukum Dodi Hendra menepis isu yang beredar tersebut. Karena ini merupakan fitnah dari oknum yang masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

"Kami dari pihak korban sangat menyesalkan ini bisa terjadi. Karena kalau memang betul saudara Dodi Hendra membuat keresahan di masyarakat kenapa tidak melaporkan pada Babinkamtibmas dan Babinsa di daerah tersebut." Ujar Mahdiyal hasan.

"Babinkamtibmas dan Babinsa sangat erat hubungannya dengan masyarakat tentu masyarakat bisa memberi tau langsung atau bisa melaporkan kepada kapolsek dan pihak keamanan lainnya di Koto Hilalang," jelas Mahdiyal.

Sementara itu sambung Mahdiyal, semenjak Covid-19 melanda khusus di Kabupaten Solok Dodi Hendra aktif langsung membatu masyarakat yang terdampak Covid-19 serta ikut memberi bantuan kepada masyarakat.

Disamping itu, akhir-akhir ini Dodi Hendra juga tengah fokus kepada pemenangan Nasrul Abit dan Indra Catri untuk Pilgub Sumbar dan di Kabupaten Solok untuk kemenangan Epiyardi Asda dan Jon Firman Pandu yang maju sebagai Bupati dan Wakil, terang Mahdiyal dengan tegas.

Lanjutnya"Kami juga sudah menempuh jalur hukum telah melakukan pengaduan ke Polres Kabupaten Solok pada Sabtu, 19 September 2020 yang lalu," katanya.

Dengan laporan tersebut kami berharap pelaku dapat dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP serta Pasal 14 UUD No. 1 tahun 1946 atau Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang tentang ITE yang juga telah menyebar luaskan surat itu melalui media sosial, terang Mahdiyal.

Hingga berita ini ditayangkan tim awak media masih mencari sumber dari Ketua KAN beserta jajaran yang menerbitkan surat itu. (TIM)

Dandim 0306/50 Kota Turut Menghadiri Pengukuhan Pokdar Kamtibmas

21 September

Maklumattnews.net, Payakumbuh ---

Komandan Kodim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry Lahe S.A.P, M.H menghadiri pengukuhan pengurus kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (Pokdar Kamtibmas) Wilayah I yang terdiri dari Polres Kota Payakumbuh, Polres Kota Bukit Tinggi, Polres Kota Padang Panjang, Polres Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Kapolda Sumbar, senin (21/09/2020) bertempat di gedung Pustaka Bung Hatta Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Kota Bukit Tinggi.

Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H menjelaskan," bahwa kesadaran masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban sangat penting sekali, dikarenakan jumlah Anggota Polri yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang menjadi alasan utama untuk membentuk sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran lebih tinggi dari masyarakat lainnya terkait ketertiban dan keamanan untuk membantu Kepolisian Indonesia, jelasnya.

"Maka dari itu dibentuklah Pokdar Kamtibmas, Pokdar Kamtibmas adalah singkatan dari kelompok sadar Keamanan dan Ketertiban masyarakat, sebuah Organisasi Masyarakat yang bertugas secara sukarela membantu penegak hukum untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat, tutur Kapolda.

Ditemui selepas kegiatan pengukuhan Pokdar Kamtibmas Dandim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry Lahe S.A.P, M.H mengatakan bahwa Pokdar Kamtibmas Hadir ditengah masyarakat untuk memberikan penyuluhan dalam peningkatan kesadaran Kamtibmas dan Hukum, membangun komunikasi yang Efektif dan Intensif dengan masyarakat, kelompok ataupun komunitas, membangun dan mengembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dalam memelihara situasi Kamtibmas dan mendorong partisipasi dalam menumbuh kembangkan daya cegah tangkal dini terhadap segala bentuk gangguan Kamtibmas.

Selain Dandim 0306/50 Kota Letkol Kav Ferry Lahe S.A.P, M.H, tampak Hadir kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto M.H, Dirbinmas Polda Sumbar Kombes Pol Drs Doni Suroto, Ketua Pokdar Kamtibmas Sumbar Riski, Forkopinda Kota Bukit Tinggi, Forkopinda Kota Padang Panjang, Forkopinda Kota Payakumbuh, Forkopinda Kabupaten Lima Puluh Kota dan Undangan lainnya.

(pendim).

Akibat Covid 19, Disdikbud Aceh Singkil Tunda Sementara Kegiatan BTM Di Sekolah

21 September

Aceh Singkil-MN-Akibat dampak Covid-19 atau Virus Corona, terpaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil untuk sementara tunda sistem belajar mengajar secara Belajar Tatap Muka, (BTM).

Untuk kita ketahui bersama, sekarang Aceh Singkil masuk dalam Zona Orange, akibatnya berpengaruh pada dunia pendidikan,pada awalnya diterapkan pembelajaran secara tatap muka, namun harus kembali tertunda karena covid 19.

Saat dijumpai maklumatnews di ruang kerjanya, Khalilullah, S.Pd Selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, menjelaskan, pada tanggal 13 Juli yang, lalu kita sudah sempat memberlakukan belajar secara tatap muka untuk SMP dan SMA sederajat. Namun, selang beberapa minggu berikutnya kita surati lagi semua pihak sekolah untuk kembali meliburkan. Karena ada warga Aceh Singkil yang terpapar Covid-19, ucapnya Senin, 21/09/2020.

Dikatakan, pihaknya kembali lagi menyurati Tim Gugus Tugas untuk membicarakan kapan bisa sekolah secara tatap muka. Namun dalam hal ini, Gugus Tugas belum bisa memberikan ijin karena status Aceh Singkil masih Zona Orange, terangnya.

Menurut keterangan dari Tim Gugus Tugas, harus ada perubahan dari Zona Orange ke Zona Kuning baru bisa diberikan ijin. Pungkasnya.

Khalilullah berharap semoga saja sistem pembelajaran tatap muka segera bisa diijinkan. Mengingat saat ini banyak desakan para orangtua murid, yang menggangap sistem pembelajaran jarak jauh atau online kurang tepat, sehingga menimbulkan permasalahan yang baru. (R)

Perumda Kota Padang Berkosentrasi Menghasilkan Air Minum Dalam Bentuk Kemasan

20 September

Maklumattnews.net, Padang, – Hasrat Walikota Padang menghasilkan air minum dalam bentuk yang dikemas bakal terwujud, kini Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang tengah berkonsentrasi merampungkan merek dagang air minum hasil produksi perusahaan tersebut.

“Merek dagang air minum dalam kemasan yang kita produksi belum keluar. Namun sudah bisa dikonsumsi sendiri dilingkungan perusahaan,” Ucap Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal usai melantik jajaran perusahaan, Kamis (10/9).

Hendra mengatakan, butuh waktu tak sedikit untuk menyelesaikan proses pendaftaran hingga merk dagang bisa keluar. Meski demikian, apabila semua sudah kelar, akan segera dilaunching.

Saat ini sebenarnya perusahaan sudah bisa memproduksi air minum dalam kemasan dan sudah bisa pula dikonsumsi kata Hendra, hanya saja tidak dijual ke pasaran, kemasan produksinya ditompangkan kepada perusahaan lain untuk dikemas, jelang merek dagang keluar.

Kalau merk dagang sudah keluar, tak ada lagi merk lain di air minum kemasan yang kita miliki kata Hendra. Sebagai distributor air minum dalam kemasan pihaknya akan menunjuk Pengelola Koperasi Air Minum Kota Padang. (*****)

Perumda Kota Padang Lengkapi fasilitas Pengolahan Air.

20 September

Maklumattnews.net, Padang, - Kini Perumda Air Minum Kota Padang semakin mantap, perusahaan umum daerah milik Pemko Padang ini baru saja melengkapi fasilitas pengolahan air berupa penambahan Instalansi Pengolahan Air (IPA) di Balai Gadang, Kecamatan Kototangah. IPA inipun disebut IPA Taban II, Kamis (15/9/2020).

Serah terima pengelolaan barang milik negara dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar kepada Pemko Padang ini dilakukan. Agar, ke depannya pemakaian IPA itu diserahkan ke Perumda Air Minum Kota Padang guna memaksimalkan pelayanan air bersih pada masyarakat, khususnya masyarakat kota padang.

Direktur Utama Perumda Air Minum Padang, Hendra Pebrizal mengaku sangat berterimakasih pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar karena telah membangun IPA Taban senilai Rp33 miliar dengan kapasitas 100 liter per detik untuk Kota Padang.

“Dengan adanya penambahan itu maka perumda air minum kota padang sudah bisa mengakomodir sekitar 8 ribu pelanggan baru. Ketersediaan pengolahan air ini juga akan memenuhi program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan sebanyak 5.000 di tahun 2021,” kata Hendra.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah langsung meninjau lokasi dan mengaku sangat berterima kasih pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar karena telah banyak membantu Kota Padang dalam membangunkan sarana publik. Selain IPA Taban II, ada beberapa aset lain yang diserahkan pengelolaannya pada Pemko Padang.

Yakni terang Mahyeldi, program peningkatan kawasan permukiman kumuh di Batang Arau, penataan bangunan kawasan Pantai Air Manis, hibah barang milik negara ke Pemko Padang berupa, pengembangan sistem penyehatan lingkungan permukiman, penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum.

“Terimamasih atas bantuan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar selama ini ke Kota Padang. Kita akan tampung terus apapun agenda balai yang dilakukan untuk Kota Padang,” tandas Mahyeldi. (***)