Maklumatnews.co.id - Padang - Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT ) Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan ke  Kantor DPW PKB Sumbar di Lolong, Kota Padang, Sabtu, (28/08/21)

Dalam Kunjungannya Abdul Halim Iskandar di sambut langsung oleh Wakil Ketua DPW Sumbar Firdaus, Bendahara DPW PKB Sumbar Donizar, Ketua Garda Bangsa Novdil Yutra, Dan ketua DPC PKB Kota Padang.

Donizar, Bendahara DPW PKB saat di temui dikantor Dpw PKB mengatakan " sangat bersyukur sekali atas kesempatan Gus mentri disela-sela banyaknya kegiatan beliau masih sempat mengunjungi dan bersilahturahmi dengan keluarga besar Dpw Pkb Sumbar, dan kami disini sangat berterima kasih sekali, ucapnya.

Selanjutnya Wakil Ketua Dpw PKB Sumbar Firdaus yang juga berada di kantor Dpw Pkb juga menyampaikan " Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Mentri yan telah mengunjungi kami, hal ini suatu kebanggaan yang luar biasa dan suatu kehormatan bagi kami  . sambil tersenyum

Sekretaris Dpw Pkb Sumbar Rico Alviano yang saat itu tidak berkesempatan hadir, kami hubungi melalui telpon seluler menyampaikan " saya sangat senang dan merasa bangga atas kunjungan Gus mentri, dan menyampaikan ribuan terima kasih dam memohon maaf sedalam-dalamnya kepada Gus mentri dan keluarga besar PKB Sumbar karna tidak dapat hadir di acara kunjungan silahtruahmi Gus Mentri ke Kantor DPW PKB Sumbar. Ucapnya.

Disaat kunjungannya Abdul Halim Iskandar yang didampingi oleh sang istri dalam kunjungannya ke Kantor DPW PKB Sumbar juga mendapatkan cendra mata dari sejumlah Komunitas yang ikut serta menyambut kedatangan Gus mentri.

Usai acara kunjungannya Abdul halim Iskandar menyampaikan." Sumatera Barat ini menjadi salah satu pilot Project  untuk nagari konstitusi dan adat serta budaya di  Sumatera Barat ini agar dapat terus dipertahankan supaya pembangunan nagari tumbuh atas akar budaya".

"Jangan sampai kearifian lokal yang luar biasa ini tergerus oleh kesalahan perencanaan pembangunan di Desa atauNagari, maka dari itu saya mengatakan bahwa pembangunan desa harus tumbuh dari akar budaya. Tegasnya (Rs)

TNS - Setelah dilakukan renovasi, dua bangunan yang berada di Mako Polres Bukittinggi kini telah bisa dioperasikan setelah diresmikan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Sabtu (28/8). Kedua bangunan tersebut yakni bangunan Satreskrim dan bangunan Subbag Humas.

Bangunan yang direnovasi, selain untuk memberikan semangat kerja personel Polres, juga sebagai jawaban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bukittinggi. 

"Ini salah satu bentuk upaya kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga memotivasi kinerja anggota dengan kesiapan sarana dan prasarana akan meningkatkan kinerja mereka," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto didampingi Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, S.Ik dan Walikota Bukittinggi Erman Safar.

Dirinya berpesan dan berharap kepada Polres di jajarannya, untuk terus melakukan terobosan dan inovasi seperti di Polres Bukittinggi yang nantinya akan menambah semangat kinerja personel. 

"Menyiapkan infrastruktur ruang kerja yang lebih baik dan lebih nyaman, masyarakat yang datang juga melihat enak matanya termasuk anggota kita yang kerja disitu," ujarnya. 

"Dan kalau kita lihat disitu bersih, terus rapi ruangannya nyaman. Pasti akan kelihatan kinerja kita," ucap Irjen Pol Toni menambahkan.

Informasi yang diperoleh dari Humas Polres Bukittinggi, pada dua bangunan yang baru direnovasi tersebut terdapat sebuah ruangan yang baru. 

Pada bangunan Satreskrim terdapat sebuah ruangan untuk dilakukan gelar perkara, sedangkan pada bangunan Humas terdapat sebuah ruangan untuk posko wartawan atau konferensi pers.

Dalam peresmian bangunan baru ini, Kapolda Sumbar didampingi oleh Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Imam Kabut Sariadi, S.Ik dan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.(*)

TNS - Jajaran Reserse di Polda Sumbar tadi siang mendengarkan ceramah konstitusi tentang "Perubahan KUHP dan KUHAP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi".

Ceramah Konstitusi ini disampaikan oleh Hakim Kostitusi Dr. Suhartoyo, SH., MH, dan Hakim Konstitusi Dr. Manahan M. P. Sitompul, SH., M.Hum, Jumat (27/8) di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar. 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para Hakim dari Mahkamah Konstitusi atas perhatiannya kepada Polda Sumbar, khususnya dalam bidang penegakan hukum. 

"Kita berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua sebagai aparat penegak hukum," kata Irjen Pol Toni Harmanto. 

Dikatakan, sebagaimana diketahui bersama KUHP pada awalnya merupakan satu-satunya aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran sekalipun Undang-undang tersebut masih peninggalan Belanda, walaupun telah melalui berbagai perubahan baik dengan keluarnya beberapa Undang-undang yang baru, maupun sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi. 

"Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hari ini ada beberapa pasal dalam KUHP yang telah mengalami perubahan atau tidak berlaku lagi. Begitu juga dengan pasal pasal dalam KUHAP, dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pemaknaan baru tentang hal-hal yang diatur dalam KUHAP tersebut," terangnya.

Bagi jajaran kepolisian, khususnya penyidik ucap Kapolda, kedua kitab tersebut (KUHP dan KUHAP) merupakan rujukan yang paling utama. Sehingga apapun perubahan yang terjadi atas kedua kitab itu harus diketahui, dipahami dan dipaksa. 

Secara praktis lanjut Irjen Pol Toni, dalam proses penyidikan, berbagai perubahan tersebut akan menimbulkan beberapa masalah. Baik karena ketidaktahuan, ketidakmengertian, dan mungkin beda dalam menafsirkan, sehingga menimbulkan gugatan hukum terhadap kepolisian. 

"Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi sangat penting bagi kita semua dalam rangka menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang nantinya akan kita laksanakan dalam proses penegakan hukum," pungkasnya. 

Usai sambutan Kapolda, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Hakim Konstitusi dan Hakim Kostitusi sekaligus tanya jawab terkait perubahan KUHP dan KUHAP. 

Turut hadi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik, M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kasubdit Reskrim Polda, para Kabag Wassidik, Kasat Reskrim jajaran Polda Sumbar dan peserta pelatihan.(*)

Maklumatnews.co.id TNS - Rotasi jabatan di lingkungan Polri kembali bergulir. Salah satunya adalah jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar).

Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan Nomor: ST/1701/VIII/KEP./2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Irjen Pol Drs. Wahyu Widada, M.Phil.

Dalam ST tersebut, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumbar dimutasi menjadi Kapolda Sumsel menggantikan Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri S, MM.

Jabatan Kapolda Sumbar yang baru akan diisi oleh Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlijemen Kapolri. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, saat dikonfirmasi membenarkan perihal mutasi jabatan Kapolda Sumbar. 

"Iya benar. Ada mutasi jabatan Polri. Irjen Pol Toni Harmanto mutasi jadi Kapolda Sumsel, dan Kapolda Sumbar yang baru Irjen Pol Teddy Minahasa Putra," ujarnya.

Dikatakan, proses upacara serah terima jabatan Kapolda Sumbar nantinya akan berlangsung di Mabes Polri.(*)

Maklumatnews.co.id TNS - Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memastikan informasi yang dimuat di beberapa media online terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di wilayah Sumbar, tidak benar.

"Tidak ada, dan tidak benar, (OTT KPK)," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik membantah informasi yang beredar itu.

Dirinya menyayangkan, dalam pemberitaan beberapa media online tersebut, dituliskan bahwa pemeriksaan oleh petugas KPK dilakukan di Polda Sumbar tanpa ada sebelumnya konfirmasi ke pihaknya. 

"Tidak ada pemeriksaan disini (Polda) oleh KPK. Jadi kami berharap setidaknya kalau belum tentu kebenarannya untuk jangan dibagikan dulu beritanya, karena bisa menimbulkan kegaduhan," imbuhnya.(*)

Maklumatnews.co.id TNS - Polda Sumatera Barat kembali menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang ekonominya terdampak akibat Covid-19. 

Bantuan tersebut diserahkan Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, pada Senin (23/8).

Perwakilan masyarakat yang menerima bantuan tersebut ialah Ketua LKAAM Sumbar, Komunitas Pemusik Jalanan (KPJ) dan perwakilan Pedagang Kecil Keliling. 

Irjen Pol Toni Harmanto menuturkan, bantuan yang diberikan tersebut merupakan bantuan yang sebelumnya diterima oleh Polda Sumbar dari masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya.

"Kita terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Poinnya adalah kita saling berbagi di tengah pandemi ini, sehingga saudara-saudara kita merasa terbantu," kata Kapolda Sumbar. 

Dirinya menyebut, untuk bantuan yang disalurkan kali ini berjumlah sebanyak 200 paket. "Kalau secara keseluruhan kita (Polda Sumbar) sudah mencapai puluhan ribu," ujarnya. 

Dalam penyerahan bantuan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dan Pejabat Utama Polda Sumbar.(*)