Maklumatnews Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni AKABRI 1998 atau Nawahasta di WOW Sport Club Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (21/9/2021).

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan bahwa, kegiatan serbuan vaksinasi ini merupakan wujud dari sinergitas dan soliditas dari TNI-Polri dalam menekan dan mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19. 

"Ini merupakan bentuk wujud sinergitas dan soliditas TNI-Polri, khususnya upaya melaksanakan strategi menekan laju pertumbuhan Covid-19," kata Sigit usai melakukan peninjauan. 

Menurut mantan Kapolda Banten ini, serbuan vaksinasi dan bakti sosial juga implementasi dari TNI-Polri membantu upaya Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan virus corona. 

Sigit mengungkapkan, berkat kerja keras Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ikut membantu, untuk saat ini, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami penurunan level PPKM. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, angka kasus harian virus corona dewasa ini jauh lebih menurun dibandingkan ketika bulan Juli lalu. Dimana, angka positif Covid-19 mencapai 56 ribu dan BOR di rumah sakit menjadi 90 persen. Sebab itu, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berjuang bersama untuk mengendalikan Covid-19 di Indonesia. 

"Maka saat ini berkat kerja keras dari seluruh stakeholders TNI, Polri, tenaga kesehatan dan Pemda dan masyarakat, maka angka saat ini kami bisa mengucapkan selamat dan bersyukur bahwa saat ini BOR nasional turun jauh 11 persen dan laju kasus harian kurang lebih 1.900-an," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut. 

Meski begitu, Sigit menegaskan, seluruh stakeholder jangan terbuai dengan penurunan angka virus corona saat ini. Menurutnya, tetap harus melakukan dan menegakan strategi pengendalian Covid-19, yakni disiplin protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta percepatan vaksinasi.

"Ini harus pertahankan strateginya bagaimana kami melaksanakan 3T, prokes utamanya memakai masker, dan yang paling penting kita mewujudkan kekebalan imunitas dengan mempercepat vaksinasi. Yang tentunya kami harapkan dengan ada tiga strategi ini laju Covid-19 bisa dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tumbuh," papar Sigit.

Sigit memaparkan, di tengah Pandemi Covid-19 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Karena itu, ia menyebut, harus tetap melakukan pengawasan ketat terkait dengan aktivitas masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. 

"Semua bisa terjadi apabila kita semua tetap waspada jangan euforia dengan angka yang turun kita tetap jaga prokes dan tentunya masyarakat yang belum divaksin harus semuanya segera datang ke lokasi yang disiapkan untuk lakukan vaksin. Dengan begitu kegiatan dan aktivitas masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik namun laju Covid-19 bisa dikendalikan. Harapan kita bersama menggeser dari pandemi menjadi endemi," kata Sigit.

Kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni AKABRI 

1998 atau Nawahasta dilaksanakan secara serentak di 34 Provinsi, mulai dari tanggal 14 September-21 September 2021. (*)

Sumber  : Doc from Fb Agusman Irwan

Maklumatnews.net - Dharmasraya - Beberapa bulan yang lalu jagat maya dihebohkan adanya peretasan situs sekretariat Kabinet oleh Remaja di bawah umur pada 30 juli 2021, situs Setkab tidak bisa di akses dan berubah tampilan.

Berselang beberapa hari kemudian, dua orang pelaku BS (18) ditangkap di tabing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang. dan ML (17) di tangkap di Kecamatan S.Rumbai, Kabupaten Dharmasraya oleh Bareskrim Polri.

Baru-baru ini MLF (17 ) pelaku peretas Setkab telah di pulangkan, kepulangan ML sendiri di jemput langsung oleh Dinas Sosial Kab.Dharmasraya yang di wakili oleh Kabid PPA di Bandara International Minang Kabau. Yang selanjutnya pelaku di serahkan terimakan ke Dinsos Kabupaten Dharmasraya di Lapas Kota Padang. Rabu, (15/09)

Saat kami hubungi Via telpon seluler Kepala Dinas Sosial( DINSOSP3APPKB) Bobby P. Riza membenarkan pemulangan MLF, Bobby menjelaskan.

" Awalnya kami di undang melakukan mediasi secara virtual oleh Lembaga Permasyarakatan kota Padang , Bareskrim Polri, dan pihak Setkab yang dilakukan sebanyak 2 kali. Dari hasil mediasi tersebut mendapat hasil Diversi kepada pelaku di karenakan MLF ini masih di bawah umur, mengacu kepada undang -undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak".

Lanjut kata bobby pemberlakuan Diversi ini dengan beberapa persyaratan diantaranya :

Untuk saat ini kondisi psikologis pelaku masih down sehingga kami dari Dinas sosial sudah mendatangkan psikolog untuk mendampingi sampai kondisinya membaik. ujar Bobby.

Saat penyerahan kepada kedua orang tua MLF di Sungai Rumbai oleh Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya pada kesempatan itu dihadiri oleh Wali Nagari Sungai Rumbai, H. Rasul Hamidi Datuk Saridano dan Plt Camat Sungai Rumbai, H.Agusman Irwan Datuak Pdk Malin. ( RS )

Padang - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong kabupaten dan kota untuk memberikan subsidi tarif air PDAM agar cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat bisa terus ditingkatkan.

“Sebagian besar PDAM dari 16 kabupaten dan kota di Sumbar belum memiliki tarif sesuai Full Cost Recovery (FCR) sehingga sulit meningkatkan cakupan pelayanan air bersih. Salah satu solusi adalah dengan memberikan penyertaan modal atau subsidi dari ABPD,” katanya saat menghadiri diskusi bersama Kemendagri, BPKP, Pemda dan PD Perpamsi Sumbar serta Penandatanganan Pernyataan Bersama Komitmen Penerapan GCG pada Perumda Air Minum / PDAM se Sumbar di Hotel Balcone Bukittinggi, Rabu (15/9/2021).

Gubernur menyebut penyediaan akses air bersih bagi masyarakat adalah kewajiban pemerintah yang sebagian besar ditugaskan pada PDAM.

Namun karena tarif air PDAM belum CFR, maka perlu didukung dengan APBD melalui penyertaan modal atau subsidiDalam rangka pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan GCG dan penyesuaian tarif air minum. 

Berkaitan dengan itu Gubernur berkewajiban untuk menetapkan batas tarif atas dan taif bawah PDAM sebagai pedoman bagi bupati dan wali kota dalam menyesuaikan tarif air PDAM.

Mahyeldi menyebut dalam tiga tahun ke depan, Gubernur akan menetap batas tarif itu setiap tahun. bupati dan wali kota diminta juga melakukan penetapan penyesuaian tarif setiap tahun meskipun diputuskan tidak ada kenaikan tarif.

Sementara untuk penyertaan modal atau subsidi dari pemerintah kabupaten/kota untuk PDAM yang belum bisa menerapkan tarif FCR, akan dikawal melalui evaluasi APBD.

“Kita akan siapkan tim untuk mengevaluasi APBD kabupaten/kota guna memastikan adanya anggaran subsidi untuk penyediaan air bersih,” katanya.

Disamping itu Gubernur juga menegaskan agar PDAM bisa mengelola perusahaan berdasarkan prinsip good governance yaitu mengikuti nilai profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi, efektivitas dan supermasi hukum.

Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi Kementrian Dalam Negeri, Riris Prasetyo mengatakan untuk memberikan pelayanan terhadap hak masyarakat atas air bersih pemerintah daerah harus memberikan penyeraan modal atau subsidi kepada PDAM yang belum bisa menerapkan tarif FCR.

“Kalau tarif sudah FCR, PDAM seharusnya sudah bisa memberikan pelayanan dan meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Jika belum FCR maka kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan penyertaan modal atau subsidi,” ujarnya.

Penyertaan modal dinilai menjadi mekanime paling tepat karena subsidi hanyalah solusi jangka pendek untuk satu dan dua tahun saja.

Sementara itu sesuai Permendagri 21 tahun 2020 ditegaskan Gubernur berkewajiban menetapkan batas atas dan batas tarif setiap tahun untuk dijadikan acuan oleh kepala daerah.

Batas atas untuk 10 M3 air bersih tidak boleh lebih dari 4 persen dari UMR di masing-masing provinsi.

Sementara Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes, BPKP, Juliver Sinaga mengatakan pihaknya ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam upaya pencapaian program akses pelayanan air minum yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024.

“BPKP melakukan pengawasan intern terhadap program pemerintah terhadap pelayanan akses air bersih serta tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya.

Ketua PD Perpamsi Sumatera Barat Bpk Hendra Pebrizal menyebut saat ini dari 19 kabupaten dan kota baru 16 kabupaten dan kota yang telah memiliki PDAM. Tiga daerah yang belum adalah Mentawai, Pariaman dan Dharmasraya.

Ia mengatakan selama ini PDAM kesulitan dalam meningkatkan kualitas layanan dan keterjangkauan pada konsumen karena tarif belum FCR.

Karena itu ia menilai penting kebijakan kepala daerah untuk penyesuaian tarif air atau memberikan penyertaan modal/subsidi bagi PDAM.

Menurutnya beberapa PDAM sudah mengedepankan prinsip efesiensi namun belum bisa menutupi kebutuhan operasional. Ditambah lagi harga material untuk produksi air, operasional pemeliharaan jaringan perpipaan, logistik dan bahan kimia semakin meningkat.

Jika penyesuaian tarif disetujuai, maka akan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya keterjangkauan, keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan air baku.

Hadir dalam penandatanganan Pernyataan Bersama tersebit Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes, BPKP, Juliver Sinaga, MM,. Ak, Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi Kementrian Dalam Negeri, Riris Prasetyo M.Kom, Walikota, Bupati, Kepala Biro Perekonomian Provinsi, dan Kabag Perekonomian se-Sumatera Barat, Ketua PD Perpamsi Sumatera Barat Bpk Hendra Pebrizal, S.Sos, MM serta para Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum/PDAM Se- Sumatera Barat. 

Maklumatnews TNS - Guna meningkatkan kekebalan tubuh di tengah pandemi Covid-19, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S.Ik mengajak seluruh masyarakat khususnya di wilayah Sumbar agar melaksanakan vaksinasi. 

"Karena dapat meningkatkan herd immunity (kekebalan kelompok tubuh manusia) kita, maka ayo bagi masyarakat yang belum (vaksin) untuk di segerakan," katanya, Rabu (15/9) di Polda Sumbar. 

Dirinya menyebut, tempat untuk mendapatkan vaksin Covid-19, masyarakat bisa datang ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Bahkan, pihaknya juga menyediakan beberapa gerai Vaksin. 

"Warga bisa datang ke Gerai Vaksin Presisi, baik itu di Polda Sumbar dan juga di Polres-polres yang ada di Sumbar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, vaksin Covid-19 dapat meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan virus Covid-19 dan juga sebagai upaya pencegahan terjadinya gejala berat akibat terkena virus tersebut. 

"Jadi dengan kita ikut vaksin dapat banyak manfaatnya, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk banyak orang," pungkasnya.(*)

Sumber : Humas Polda Sumbar