Sumber  : Doc from Fb Agusman Irwan

Maklumatnews.net - Dharmasraya - Beberapa bulan yang lalu jagat maya dihebohkan adanya peretasan situs sekretariat Kabinet oleh Remaja di bawah umur pada 30 juli 2021, situs Setkab tidak bisa di akses dan berubah tampilan.

Berselang beberapa hari kemudian, dua orang pelaku BS (18) ditangkap di tabing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang. dan ML (17) di tangkap di Kecamatan S.Rumbai, Kabupaten Dharmasraya oleh Bareskrim Polri.

Baru-baru ini MLF (17 ) pelaku peretas Setkab telah di pulangkan, kepulangan ML sendiri di jemput langsung oleh Dinas Sosial Kab.Dharmasraya yang di wakili oleh Kabid PPA di Bandara International Minang Kabau. Yang selanjutnya pelaku di serahkan terimakan ke Dinsos Kabupaten Dharmasraya di Lapas Kota Padang. Rabu, (15/09)

Saat kami hubungi Via telpon seluler Kepala Dinas Sosial( DINSOSP3APPKB) Bobby P. Riza membenarkan pemulangan MLF, Bobby menjelaskan.

" Awalnya kami di undang melakukan mediasi secara virtual oleh Lembaga Permasyarakatan kota Padang , Bareskrim Polri, dan pihak Setkab yang dilakukan sebanyak 2 kali. Dari hasil mediasi tersebut mendapat hasil Diversi kepada pelaku di karenakan MLF ini masih di bawah umur, mengacu kepada undang -undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak".

Lanjut kata bobby pemberlakuan Diversi ini dengan beberapa persyaratan diantaranya :

Untuk saat ini kondisi psikologis pelaku masih down sehingga kami dari Dinas sosial sudah mendatangkan psikolog untuk mendampingi sampai kondisinya membaik. ujar Bobby.

Saat penyerahan kepada kedua orang tua MLF di Sungai Rumbai oleh Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya pada kesempatan itu dihadiri oleh Wali Nagari Sungai Rumbai, H. Rasul Hamidi Datuk Saridano dan Plt Camat Sungai Rumbai, H.Agusman Irwan Datuak Pdk Malin. ( RS )

Padang - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong kabupaten dan kota untuk memberikan subsidi tarif air PDAM agar cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat bisa terus ditingkatkan.

“Sebagian besar PDAM dari 16 kabupaten dan kota di Sumbar belum memiliki tarif sesuai Full Cost Recovery (FCR) sehingga sulit meningkatkan cakupan pelayanan air bersih. Salah satu solusi adalah dengan memberikan penyertaan modal atau subsidi dari ABPD,” katanya saat menghadiri diskusi bersama Kemendagri, BPKP, Pemda dan PD Perpamsi Sumbar serta Penandatanganan Pernyataan Bersama Komitmen Penerapan GCG pada Perumda Air Minum / PDAM se Sumbar di Hotel Balcone Bukittinggi, Rabu (15/9/2021).

Gubernur menyebut penyediaan akses air bersih bagi masyarakat adalah kewajiban pemerintah yang sebagian besar ditugaskan pada PDAM.

Namun karena tarif air PDAM belum CFR, maka perlu didukung dengan APBD melalui penyertaan modal atau subsidiDalam rangka pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan GCG dan penyesuaian tarif air minum. 

Berkaitan dengan itu Gubernur berkewajiban untuk menetapkan batas tarif atas dan taif bawah PDAM sebagai pedoman bagi bupati dan wali kota dalam menyesuaikan tarif air PDAM.

Mahyeldi menyebut dalam tiga tahun ke depan, Gubernur akan menetap batas tarif itu setiap tahun. bupati dan wali kota diminta juga melakukan penetapan penyesuaian tarif setiap tahun meskipun diputuskan tidak ada kenaikan tarif.

Sementara untuk penyertaan modal atau subsidi dari pemerintah kabupaten/kota untuk PDAM yang belum bisa menerapkan tarif FCR, akan dikawal melalui evaluasi APBD.

“Kita akan siapkan tim untuk mengevaluasi APBD kabupaten/kota guna memastikan adanya anggaran subsidi untuk penyediaan air bersih,” katanya.

Disamping itu Gubernur juga menegaskan agar PDAM bisa mengelola perusahaan berdasarkan prinsip good governance yaitu mengikuti nilai profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi, efektivitas dan supermasi hukum.

Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi Kementrian Dalam Negeri, Riris Prasetyo mengatakan untuk memberikan pelayanan terhadap hak masyarakat atas air bersih pemerintah daerah harus memberikan penyeraan modal atau subsidi kepada PDAM yang belum bisa menerapkan tarif FCR.

“Kalau tarif sudah FCR, PDAM seharusnya sudah bisa memberikan pelayanan dan meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Jika belum FCR maka kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan penyertaan modal atau subsidi,” ujarnya.

Penyertaan modal dinilai menjadi mekanime paling tepat karena subsidi hanyalah solusi jangka pendek untuk satu dan dua tahun saja.

Sementara itu sesuai Permendagri 21 tahun 2020 ditegaskan Gubernur berkewajiban menetapkan batas atas dan batas tarif setiap tahun untuk dijadikan acuan oleh kepala daerah.

Batas atas untuk 10 M3 air bersih tidak boleh lebih dari 4 persen dari UMR di masing-masing provinsi.

Sementara Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes, BPKP, Juliver Sinaga mengatakan pihaknya ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam upaya pencapaian program akses pelayanan air minum yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024.

“BPKP melakukan pengawasan intern terhadap program pemerintah terhadap pelayanan akses air bersih serta tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya.

Ketua PD Perpamsi Sumatera Barat Bpk Hendra Pebrizal menyebut saat ini dari 19 kabupaten dan kota baru 16 kabupaten dan kota yang telah memiliki PDAM. Tiga daerah yang belum adalah Mentawai, Pariaman dan Dharmasraya.

Ia mengatakan selama ini PDAM kesulitan dalam meningkatkan kualitas layanan dan keterjangkauan pada konsumen karena tarif belum FCR.

Karena itu ia menilai penting kebijakan kepala daerah untuk penyesuaian tarif air atau memberikan penyertaan modal/subsidi bagi PDAM.

Menurutnya beberapa PDAM sudah mengedepankan prinsip efesiensi namun belum bisa menutupi kebutuhan operasional. Ditambah lagi harga material untuk produksi air, operasional pemeliharaan jaringan perpipaan, logistik dan bahan kimia semakin meningkat.

Jika penyesuaian tarif disetujuai, maka akan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya keterjangkauan, keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan air baku.

Hadir dalam penandatanganan Pernyataan Bersama tersebit Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUMDes, BPKP, Juliver Sinaga, MM,. Ak, Kasubdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi Kementrian Dalam Negeri, Riris Prasetyo M.Kom, Walikota, Bupati, Kepala Biro Perekonomian Provinsi, dan Kabag Perekonomian se-Sumatera Barat, Ketua PD Perpamsi Sumatera Barat Bpk Hendra Pebrizal, S.Sos, MM serta para Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum/PDAM Se- Sumatera Barat. 

Maklumatnews TNS - Guna meningkatkan kekebalan tubuh di tengah pandemi Covid-19, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S.Ik mengajak seluruh masyarakat khususnya di wilayah Sumbar agar melaksanakan vaksinasi. 

"Karena dapat meningkatkan herd immunity (kekebalan kelompok tubuh manusia) kita, maka ayo bagi masyarakat yang belum (vaksin) untuk di segerakan," katanya, Rabu (15/9) di Polda Sumbar. 

Dirinya menyebut, tempat untuk mendapatkan vaksin Covid-19, masyarakat bisa datang ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Bahkan, pihaknya juga menyediakan beberapa gerai Vaksin. 

"Warga bisa datang ke Gerai Vaksin Presisi, baik itu di Polda Sumbar dan juga di Polres-polres yang ada di Sumbar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, vaksin Covid-19 dapat meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan virus Covid-19 dan juga sebagai upaya pencegahan terjadinya gejala berat akibat terkena virus tersebut. 

"Jadi dengan kita ikut vaksin dapat banyak manfaatnya, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk banyak orang," pungkasnya.(*)

Sumber : Humas Polda Sumbar

Maklumatnews.co.id Padang - Sebanyak 115 peserta bimtek Jitu Pasna angkatan II telah selesai mengikuti Bimtek selama 4 hari yang didampingi oleh 3 orang fasilitator yang berkompeten di bidangnya.

Diharapkan dengan Bimbingan teknis ini peserta yang terdiri dari perangkat Desa/Nagari, BPBD Kabupaten, Dan Jurnalis dapat membantu dalam penghitungan kebutuhan pasca bencana.

"Tim Jitupasna diharapkan memiliki  kemampuan untuk menghitung kerusakan dan kerugian dari sebuah bencana. Juga bisa mendeskripsikan melalui Infografis sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan prioritas penanganan pascabencana," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Sumbar, Suryadi, E. ST, pada kegiatan Bimtek Hitung Cepat Pengkajian Pascabencana Angkatan II" Kryad Hotel Bumi Minang, jumat, (10/9)

Pada nantinya pengkajian ini dapat digunakan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan program maupun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Lanjut Suryadi pria yang akrab di panggil Os juga menyampaikan, setelah di akhirinya Bimtek Jitu Pasna Angkatan II ini ia tidak berharap kepada peserta dapat melakukan penghitungan pasca bencana ini, karna kita tidak berharap di sumbar ini terjadi bencana meskipun daerah kita ini memasuki daerah yang rawan terjadi bencana. Tutupnya

Salah seorang peserta Bimtek Jitu pasna yang saat penutupan pada kesempatan itu juga menyampaikan " Berharap kegiatan bimtek yang di lakukan oleh BPBD Provinsi Sumbar ini dapat berlanjut terus dan memberikan edukasi serta pelatihan kepada semua lini mulai dari pemerintahan terendah, relawan, dan jurnalis sehingga kita semua lebih siap dan siaga apabila terjadi bencana yang tentunnya hal yang tidak kita inginkan , tuturnya