Bupati bergelar doktor pemerintahan ini menyebut salah satu indikator desa terbaik di Bonto Jai adalah tentang kebersamaan dan gotong royong. Hal itu tercermin saat vaksinasi, dimana desa Bonto Jai menjadi desa dengan vaksinasi tercepat di Kabupaten Bantaeng. 

"Ini tidak mungkin terjadi jika bukan berkat kebersamaan dan gotong royong masyarakat dan pemerintahnya," jelas dia.

Ilham Azikin menambahkan, desa ini juga memberi motivasi untuk desa-desa lainnya di Bantaeng. Buktinya, desa lainnya juga ikut bergerak untuk membangun desa dengan kebersamaan.

"Jaga terus keharmonisan yang sudah kita rasakan saat ini. Tetap saling bersama-sama untuk kebaikan," pesan Ilham Azikin. 

Dia menambahkan, tidak hanya soal vaksinasi. Desa ini terus berkembang seiring perkembangan zaman. 

Kepala Desa Bonto Jai, Amiluddin mengatakan, hari jadi ke-23 Desa Bonto Jai ini adalah semangat untuk membangun desa lebih baik lagi. Melalui hari jadi ini, masyarakat kembali memperkokoh kebersamaan untuk membangun desa agar lebih baik. 

"Karena tanpa masyarakat, tidak ada apa-apanya pak desa ini. Terimakasih masyarakat Desa Bonto Jai," kata dia.(*)

Warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan mendapatkan kekerasan dan represif dari aparat keamanan. Dimana warga sekitar menghadang rencana sosialisasi pematokan lahan, diproyeksikan akan dijadikan lokasi pertambangan quarry batuan andesit sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.

Menurut Ahmad Latif,"Proyek pembangunan bendungan ini kedepan sangat mengkebiri dan merampas hak serta ruang hidup warga, mata pencaharian, dan ekosistem. Aktivitas pertambangan akan mengeruk bukit dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta mendatangkan Bencana Alam. Di sisi lain, proyek tambang yang akan dioperasikan di desa Wadas tidak mempunyai AMDAL". Ungkap Ahmad Latif.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan perampasan ruang hidup yang dilakukan telah memangkas konstitusi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 a: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Kami selaku organisasi dari embrio Nahdlatul Ulama sangat sepakat mengenai tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 secara implisit mengatakan, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, penambangan yang terjadi di bumi Wadas adalah jalan untuk melancarkan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener yang termaktub dalam PP 42 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Padahal, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menangguhkan segala hal, baik berupa tindakan maupun juga kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 

"Sehingga, pembangunan bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan secara cepat dan tegas. Jangan lagi ada tragedi perampasan hak-hak rakyat dan merugikan rakyat dengan cara apapun". Ungkap tegas Ahmad Latif.

Latif sapaan akrabnya, melanjutkan bahwa "atas nama rakyat, Warga NU, dan PB PMII, kami meminta Kapolda Jateng untuk segera membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gubernur Jateng untuk menunda pengukuran baik yang sudah disetujui rakyat maupun yang belum setuju atas nama rakyat dan atas nama Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai  selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara, terangnya.

Latif memberikan saran kepada pihak aparat Negara, "Bebaskan 60 warga yang ditahan, termasuk keluarga/kader PMII. Sebelum lonjakan dan amarah rakyat makin melonjak, tutupnya.(***)

Doc : humas polda sumbar

Makumatnews - TNS - Sesuai amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik Wajib menyediakan informasi sesuai dengan kriteria yang ada. Untuk memenuhi dari informasi tersebut, Divhumas Polri dan Bidang humas Polda Sumbar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pengujian Konsekuensi yang langsung dibuka langsung oleh  Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat Brigjen Pol Edi Mardianto, S.H, S.I.K , Rabu 9/2/2022 di Kryad Bumiminang Hotel Jalan Bundo Kanduang Padang. 

Kegiatan itu diikuti oleh para Kasihumas Polres sejajaran dan Pengemban fungsi PPID Satker  Polda Sumbar dengan tim penguji konsekuensi Divhumas Polri yang diketuai oleh Kabag Anev Ro PID Divhumas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno. 

Dalam amanat Kapolda Sumbar yang dibacakan oleh Wakapolda, Bidang humas Polda Sumbar merupakan ujung Tombak untuk menyampaikan dan mengklarifikasi informasi, oleh sebab itu Satker dan Satwil segera memberikan informasi yang menonjol di masyarakat yang perlu dijelaskan dan disampaikan agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. 

Lanjut Wakapolda, Uji konsekuensi ini merupakan bentuk pelayanan informasi publik secara profesional dan proporsional, humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri, maupun terhadap informasi yang up to date yang diminta masyarakat. Untuk menyikapi tuntutan masyarakat,  perlu dilakukan pembenahan sehingga out put  yang diharapkan humas kedepan mampu memberikan informasi positif dengan cepat dan akurat kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi sengketa informasi. 

Dalam kesempatan itu juga, Wakapolda Sumbar memberikan penekanan kepada peserta Bimtek agar para peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan  para pejabat PPID Mengimlementasikan materi dalam pelaksanaan tugas kehumasan agar tidak terjadi missinformasi dan kesalahan prosedur dalam pemberian informasi.

Diakhir amanat, Wakapolda menyampaikan bahwa terus jalin kemitraan dengan semua lapisan masyarakat dan kalangan pers serta instansi lainnya, tingkatkan kemampuan dalam mengolah informasi  yang cepat, akurat serta biaya murah. Lakukan pendekatan kepada media sehingga terjalin kerjasama yang baik guna peningkatan opini positif Polri.(*)

Maklumatnews - Kepri - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan hadir secara langsung di Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (9/2).

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya melalui sambungan virtual untuk menyiapkan strategi-strategi khusus guna mengantisipasi serta menghadapi lonjakan pertumbuhan Covid-19 yang disebabkan oleh varian Omicron. 

"Sehingga tentunya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai upaya menghadapi varian Omicron. Salah satunya yang paling prioritas adalah bagaimana kita melakukan akselerasi vaksinasi," kata Sigit dalam arahannya kepada jajarannya diseluruh wilayah Indonesia. 

Strategi pertama yang harus dioptimalkan, kata Sigit adalah terus melakukan akselerasi percepatan vaksinasi. Khususnya, bagi kelompok lanjut usia (lansia). Serta masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis dua namun telah memasuki atau melewati enam bulan, untuk segera mendapatkan suntikan booster atau dosis ketiga. 

"Dan tentunya dalam kesempatan ini saya kembali mengingatkan dengam meningkatnya varian Omicron tentunya yang harus kita lakukan kemudian strategi-strategi. Sehingga kita bisa melakukan vaksinasi di wilayah terjauh. Dan tentunya ini perlu adanya kerjasama, strategi khusus," ujar mantan Kapolda Banten ini. 

Selanjutnya strategi kedua, dikatakan Sigit, adalah terus mengingatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. 

"Kedua adalah ingatkan masyarakat kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena hal itu salah satunya yang paling utama memakai masker," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, terjadinya transmisi penularan kerap diakibatkan lantaran ketidakdisiplinan dalam penggunaan masker. Hal itu penting, sambung Sigit, lantaran varian Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih cepat walaupun tingkat fatalitas lebih rendah dibandingkan varian Delta. 

"Namun demikian manakala kemudian ini menular kemudian masuk kepada usia-usia rentan apalagi belum vaksin dan komorbid ini juga tetap menimbulkan fatalitas. Karena itu, mari kita saling mengingatkan untuk tetap pakai masker. Bila perlu pakai masker double utamanya di tempat yang ada aktivitas kerumunan. Ini untuk menjaga agar masyarakat semua bisa terhindar dari penularan," papar Sigit.

Dan strategi yang terakhir, menurut Sigit adalah sinergitas dan soliditas antara Pemerintah Pusat, TNI-Polri Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerjasama dan bahu-membahu dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. 

Sigit berharap, seluruh pihak terkait yang berada di lini terdepan, untuk tidak lelah mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang belum mendapatkan vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Hal itu guna meningkatkan imunitas bagi varian virus Covid-19. 

"Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, daerah dan seluruh stakeholder tentunya terus siapkan gerai vaksin dan strategi vaksinasi. Dan tentunya mari kita ingatkan pada saudara-saudara untuk memanfaatkan gerai tersebut. Khususnya bagi yang belum vaksin, atau yang sudah waktunya booster enam bulan harus dilakukan vaksinasi kembali," tutup Sigit.(**)

Tidore juga merupakan aktor yang aktif dalam mempersatukan wilayah Indonesia dan menjadi bagian penting dari pembentukan provinsi perjuangan Irian Barat di tahun 1956. Di tahun itu pula Sultan Zainal Abidin diangkat sebagai Gubernur Irian Barat dan Tidore sebagai ibukotanya. Kini Tidore adalah Ibukota provinsi Maluku Utara.

 Begitu penting pengaruh dan wilayah kekuasaan kesultanan Tidore bagi kesatuan negara Indonesia, Presiden Sukarno mengajak Sultan Zainal Abidin Syah hingga dua kali untuk membawa seluruh wilayah Tidore termasuk Papua bergabung ke NKRI.

Hubungan baik Sukarno dengan Sultan Zainal Abidin Syah itu membuat Morotai memiliki tempat tersendiri dalam hati Sukarno, demikian pula sebaliknya. Masyarakat Morotai menyimpan nama Presiden pertama itu dengan takzim hingga kini. 

Nama Sukarno, misalnya, diabadikan pada monumen dan fasilitas penting di daerah tersebut, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Morotai. RSUD Sukarno yang diresmikan pada 2021 lalu. Rumah sakit bertaraf nasional ini memiliki fasilitas memadai seperti Ruang Poli Rawat Jalan, Ruang Rawat Inap Kelas I, Kelas II, Kelas III, Ruang Laboratorium, Ruang Unit Transfusi Darah, Ruang Radiologi, Ruang Farmasi, Ruang Unit Gawat Darurat dan juga Ruang Terapi Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Chamber) yang hanya dimiliki beberapa rumah sakit saja di seluruh Indonesia. 

Nostalgia tentang Sukarno juga masih melekat kuat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Morotai, yang merupakan sekolah menengah unggulan. Pasalnya, SMP tersebut diresmikan langsung oleh presiden yang akrab disapa Bung Karno itu. Keinginan untuk memberi Pendidikan yang baik bagi warga negara Indonesia, membuat Sukarno menginginkan dibangunnya sekolah-sekolah sesaat setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut pada 17 Agustus 1945. 

Pada 1957, Sukarno berkunjung ke Pulau Morotai. Salah satu agenda presiden adalah meresmikan gedung sekolah SMP Morotai dan mengubah status sekolah menjadi SMP Negeri Morotai. Bung Karno menginginkan fasilitas pendidikan yang baik di Morotai dan untuk itu SMP Morotai dibangun tahun 1950. Gedung sekolah menggunakan bangunan rumah sakit milik tentara sekutu dan guru pertama SMP Morotai, Bapak Th. Matulesi, adalah Kepala Sekolah SMP Morotai saat Bung Karno datang dan meresmikannya. 

Selasa (8/2/2022) siang ini, masyarakat pulau Morotai menyaksikan peresmian Patung Sukarno. “Patung Bapak Ir. Soekarno yang merupakan sebuah monumen untuk mengingat kunjungan beliau ke Morotai pada 1957 silam, yang telah selesai dibangun dan akan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga merupakan cucu dari sang proklamator,” Kepala Bagian Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, H. Abdul Karim menjelaskan. 

Selain meresmikan patung Sukarno, Puan yang akan didampingi oleh Bupati Morotai, Benny Laos, juga dijadwalkan menghadiri beberapa acara lain seperti peninjauan vaksinasi anak dan vaksinasi dosis ketiga, kunjungan ke SMPN 1 Morotai bantuan 500 laptop untuk beberapa sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang ada di kompleks Sekolah Unggulan. 

Puan juga dijadwalkan meninjau sekaligus menandatangani prasasti peresian beberapa sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta meninjau  vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Selain itu, Ketua DPR RI perempuan pertama itu juga dijadwalkan melakukan pemberian bantuan bibit pala ke petani serta bantuan dana untuk kelompok UMKM di Kabupaten tersebut. 

Dalam kapasitasnya sebaga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Puan juga diagendakan akan melakukan peletakan batu pertama, tanda dimulainya pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Morotai.(**)

TNS – Maklumatnews - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Wakapolda Sumbar) Brigjen Pol Edi Mardianto, S.I.K, M.Si memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun Ajaran 2022 sebanyak 316 orang di Sekolah Kepolisian Negara Polda Sumbar, Selasa pagi 8/2/2022. 

Dalam upacara itu, Wakapolda Sumbar membacakan amanat Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. DR. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si Selamat atas keberhasilan saudara yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang I Tahun Anggaran 2022. Selamat datang di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, tempat para siswa sekalian akan didik, ditempa dan dilatih untuk menjadi insan Tribrata yang Profesional, Bermoral serta memiliki mental dan integritas yang baik. 

Keberhasilan yang telah saudara raih ini, merupakan berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta hasil dari perjuangan panjang dan buah dari ketekunan, keuletan, dan kesungguhan saudara, yang juga tentunya tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua dan keluarga.

Oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dengan belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh dan bertangung jawab. Para peserta didik tentunya akan dihadapkan dengan berbagai rangkaian kegiatan pendidikan dan latihan yang cukup berat dan melelahkan, namun dengan tekad yang kuat saya meyakini,  bahwa kalian dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan ini dengan baik. 

Sesuai dengan kebijakan Kapolri dalam Transformasi Polri yang Presisi, pendidikan menjadi aspek penting dalam mempersiapkan SDM Polri yang unggul di Era Police 4.0 yang mampu menjawab tantangan kekinian di Era Digitalisasi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dari warga. Oleh karena itu pendidikan pembentukan  ini menjadi penting karena para Bintara dan Tamtama merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dan perilaku para Bintara dan Tamtama dilapangan akan menentukan wajah Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polisinya.   

Wakapolda Sumbar juga mengigatkan kepada peserta Diktuk Bintara Polri agar mengikuti pendidikan dengan penuh motivasi, semangat dan tekad yang kuat. Begitu juga hendaknya setelah dilantik agar menjadi Brigadir Polri yang Profesional serta dapat dipercaya oleh masyarakat. 

Upacara pembukaan Diktuk Bintara itu dihadiri oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Arif Rahman Hakim, Pajabat Utama Polda Sumbar, Bhayangkari, Kapolresta dan Wakapolres sejajaran Polda Sumbar serta Forkopimda Sumatera Barat dan tamu lainnya.

Program Pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri akan diselenggarakan dalam 2 gelombang dengan lama pendidikan setiap gelombang selama 5 bulan. Gelombang I yang dibuka secara serentak hari ini di 29 Sekolah Polisi Negara sebanyak 11.175 orang yang terdiri dari Diktuk Bintara Pria sebanyak 10.228 orang dan Diktuk Bintara Wanita sebanyak 307 orang, sementara Diktuk Tamtama Brimob sebanyak 1.614 orang dan Tamtama Polair sebanyak 140 orang.(*)