Bantuan itu diserahkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial B. Nasution dan jajaran selama dua hari, 19-20 Juli 2022. Pemberian Bantuan Permakanan merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial kewenangan Kabupaten/Kota.

B. Nasution didampingi oleh Kabid PRJS Kurniawan Syah Putra saat menyerahkan bantuan di Kelurahan Ibuh, Selasa (19/7), kepada media memaparkan jumlah penerima bantuan awalnya ada sebanyak 246 orang, namun dikarenakan adanya perluasan PKH dan program Sembako/BNPT, jumlah penerima berkurang menjadi 206 orang saja.

“Kita menyalurkannya di 5 kecamatan dengan 14 titik lokasi penyaluran. Di Kecamatan Payakumbuh Barat 66 orang, di Payakumbuh Utara 70 orang, di Payakumbuh Timur 36 orang, di Payakumbuh Selatan 12 orang, dan di Lamposi Tigo Nagori 22 orang,” kata Nasution.

Sementara itu, untuk Jenis bahan makanan yang diberikan yaitu Beras 15 kilogram, Gula Pasir 3Kg, Kacang Hjau 3 Kg, Susu Bubuk Full Cream 3 kotak, dan Telur 3 tray.

“Tak hanya menjamin kesehatan masyarakat melalui pembiayaan BPJS lewat PBI, Pemerintah Kota Payakumbuh sangat peduli dengan disabilitas, untuk itu kita berharap bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban hidup masyarakat,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi di Ruang Rapat Komisi B Kantor DPRD Setempat, Selasa (19/7).

Rapat kerja pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2023 itu dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi B Mawi Etek Arianto, Sekretaris Komisi B Opetnawati, Anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward DF, dan Ismet Harius, serta didampingi oleh Koordinator Komisi B Wulan Denura dan Sekretaris Dewan Yon Refli.

Adapun OPD yang ikut adalah Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan beberapa OPD lain.

Untuk Dinas Pertanian, Ketua Komisi B YB Dt. Parmato Alam menyampaikan rekomendasi seperti harus disiapkan SDM dalam pengembangan budidaya ternak sehingga bisa mendampingi petani menjadi mandiri, kemudian disusun roadmap pengembangan pertanian.

“Untuk pembangunan RPH Modern dan IPAL dianggarkan sebesar 1 Milyar pada Tahun 2023,” ujarnya.

Selanjutnya, Dt. Parmato Alam juga menjelaskan untuk pemberian bansos diharapkan ada batas waktunya, karena hibah itu merupakan bantuan lepas dan jangan sampai para penerima hibah mendapat masalah hukum.

“Untuk Sekolah Lapangan dan Penas kita tambah anggarannya,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan UKM, Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam yang mengharapkan adanya transformasi digital dalam pengembangan UMKM. Kemudian pola pembinaan UMKM dilakukan klasifikasi dalam pola pembinaan sehingga bisa saling berkolaborasi sesama UMKM yang memiliki klasifikasi yang sama untuk saling mendukung dalam pengembangannya.

“Untuk pembinaan UMKM dan koperasi ditambah anggarannya,” kata Dt. Parmato Alam.

Sementara itu, terkait pembangunan toilet di pasar kuliner, politikus Golkar itu meminta dinas agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dan dana yang tersedia sebaiknya dilebur untuk pembangunan parkir. Dan jika tidak ada lahan pembangunan toilet sebaiknya untuk pembelian mobil toilet.

“Setelah mendengar pemaparan kepala dinas, nantinya kami di rapat banggar akan menambah anggaran untuk Dinas Koperasi dan UKM, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat kita yang pada umumnya adalah pelaku UMKM,” tegasnya.

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Ketua Komisi B YB Dt. Parmato Alam menyampaikan rekomendasi agar diperbanyak dan ditambah kegiatan perluasan dan kesempatan jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja seperti Pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja sehingga bisa membuka lapangan kerja.

“Dan harus ada paket pelatihan dan siapkan sarana dan prasarana sehingga bisa bermanfaat,” tegasnya.

Sementara itu, untuk perpanjangan lisensi akan dianggarkan dan juga anggaran untuk perbaikan peralatan yang rusak.

Dt. Parmato alam meminta adanya pembinaan bagi IKM dengan mengklasifikasikan sehingga bisa saling berkolaborasi menghasilkan produksi sesuai dengan standard produksi (SNI).

“Untuk dana UPTD rendang di rasionalisasi kembali yang tidak sesuai dengan hasil yang didapat,” jelasnya.

Untuk Dinas Ketahanan pangan, Komisi B tidak banyak menyampaikan rekomendasi, hanya terkait penambahan dana di kegiatan pelatihan pangan lokal, penambahan dana cadangan pangan dari 34 ton menjadi 56 ton dan penambahan dana kegiatan lainnya di OPD tersebut.

Untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Komisi B menyampaikan ada tambahan dana untuk aula SMPN 1 Payakumbuh, dan rehab rumah gadang Kapten Tantawi diberikan dalam bentuk hibah dan mengajukan perubahan dialokasikan pada tahun berikutnya.

“Kita juga akan mengusulkan 8 kenagarian diberikan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000 pernagari,” pungkasnya. (FS)

MaklumatNews Sumbar - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) kepada satu Pejabat Utama dan tujuh Kapolres sejajaran Polda Sumbar.  

Upacara sertijab dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres dan beberapa Pamen Polda Sumbar. 

Sertijbat tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1214/VI/KEP./2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1215/VI/KEP./2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh AS SDM Kapolri.

Pejabat Utama Polda Sumbar yang disertijabkan adalah jabatan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas), yakni Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik diserahkan kepada Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Sumbar.

Kemudian, jabatan Kapolres Bukittinggi dari AKBP Dody Prawiranegara, S.Ik diserahkan kepada AKBP Wahyuni Sri Lestari.

Selanjutnya, jabatan Kapolres Solok Kota, dari AKBP Ferry Suwandi, S.Ik kepada AKBP Ahmad Fadilan, S.Ik. Jabatan Kapolres Pesisir Selatan dari AKBP Sri Wibowo, S.Ik diserahkan kepada AKBP Novianto Taryono, S.Ik yang menjabat Kapolres Padang Panjang, posisinya digantikan oleh AKBP Donny Bramanto, S.Ik. 

Selanjutnya, jabatan Kapolres Limapuluh Kota AKBP Trisno Eko Santoso, S.Ik diserahkan kepada AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.Ik yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Sawahlunto. Posisinya digantikan oleh AKBP Purwanto Hari Subekti, SE.

Kemudian, jabatan Kapolres Solok Selatan dari AKBP Tedy Purnanto, S.Ik diserahkan kepada AKBP Arief Mukti Surya Adhi, S.Ik.

Selain itu, jabatan Kayanma Polda Sumbar dari AKBP Aksalmadi, SH juga diserahterimakan kepada AKBP Budhi Prayitno, SH. 

Kegiatan diawali dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Kapolda Sumbar yang diikuti oleh pejabat baru, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.(*)

Bimbingan teknis ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten II Elzadaswarman didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Junaidi, Tenaga Ahli penyusunan Master Plan Smart City Windy Gambeta, Asisten Tenaga Ahli Yan Marina, Kompas Gramedia Rahma Yulianti serta dihadiri oleh tim pelaksana smart city perwakilan dari OPD bersama Kasubbag Program di Lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Asisten II Elzadaswarman mengatakan Kota Pintar (Smart City) merupakan upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.

“Smart City bukan hanya mengenai teknologi, tetapi upaya inovatif dalam merubah ekosistem kota. Ketika pemerintah daerah berani merubah suatu peraturan yang bisa mempermudah suatu proses, bisa dibilang itu merupakan cara inovatif dan sudah menjadi bagian dari smart city dan teknologi membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan,” Terangnya

Elzadawarman atau yang akrab disapa Om Zet berharap Bimtek ini dapat menjadi pedoman dalam menerapkan program gerakan menuju smart city secara terpadu dalam rangka mendorong kemudahan layanan publik dan keberlangsungan pembangunan di Kota Payakumbuh.

“Diharapkan kepada seluruh OPD yang hadir pada bimtek kali ini dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius sampai selesai, semoga kegiatan ini menjadi pondasi bagi pembangunan kota Payakumbuh menjadi kota yang cerdas, baik infrastrukturnya dan juga baik masyarakatnya,” Tutup Om Zet

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh Junaidi mengatakan, Kementerian Kominfo akan memberikan pendampingan berupa bimbingan teknis sebanyak empat kali hingga Oktober 2022 mendatang dengan menyediakan tenaga ahli untuk mendampingi dan menyusun Masterplan Smart City di Kota Payakumbuh.

“Kementerian Kominfo akan memberikan pendampingan berupa bimbingan teknis sebanyak empat kali hingga Oktober 2022, dan ini merupakan kali kedua dilaksanakannya bimtek. Dlaam kegiatan ini Pemko Payakumbuh yang mendapat pendampingan diwajibkan membentuk Dewan Smart City, Tim Pelaksana serta menyediakan sarana dan prasarana bimtek,” kata Junaidi.

Ditambahkan Junaidi, setelah dilakukan bimbingan teknis sebanyak empat kali, nantinya akan dilakukan presentasi pencapaian daerah kepada Kementerian Kominfo RI.

“Setelah Bimtek selesai dilaksanakan, nantinya akan dilakukan presentasi pencapaian daerah kepada Kementerian Kominfo RI pada kegiatan Sosialisasi Gerakan menuju Smart City 2022 yang direncanakan akan digelar pada bulan Oktober mendatang,” Pungkasnya

Sementara itu Tenaga Ahli penyusunan Master Plan Smart City Windy Gambetta mengatakan Program Gerakan Menuju Smart City ini bertujuan untuk membimbing kabupaten/kota terpilih untuk merencanakan pengembangan smart city di daerah masing-masing dengan memperhitungkan potensi dan tantangan pada setiap daerah.

Ia menjelaskan, ada beberapa kategori dalam smart city yakni, smart ekonomi, smart governance, smart lingkungan, smart sociaty, dan smart living dimana hidup memanfaatkan teknologi.

Windy berharap pengembangan Smart City di Kota Payakumbuh harus berbasis kearifan lokal sehingga pendekatannya tidak hanya goverment tapi governance.

“Ada kelompok bisnis, ada kelompok masyarakat sehingga tidak hanya top-down tapi bottom-up. Bersinergi antara pemerintah dengan kelompok pebisnis, kalau perlu UMKM nya dikembangkan ekonominya, lingkungan hidupnya,” harapnya. (MS)

KOPAS ANAM yang diketuai oleh Ir. Fibrianti Takarina, MT (pemilik IKM Dapur Mutiara kota Payakumbuh) itu turut membawa 19 orang lainnya yang terdiri dari anggota dan pembina KOPAS ANAM. Adapun tujuan kedatangan KOPAS ANAM ke Sentra Rendang untuk bersilaturahim sekaligus melihat langsung proses produksi di sentra rendang kota Payakumbuh.

Disambut langsung oleh penggagas berdirinya sentra rendang kota Payakumbuh yang juga sekaligus wakil walikota (Wawako) Payakumbuh Erwin Yunaz, rombongan KOPAS ANAM ditrima di ruang pertemuan gedung lantai II kantor Dinas Tenaga Kerja dan Peridustrian (Disnakerperin).

Wawako tidak sendiri, orang nomor dua di Pemko Payakumbuh itu juga didampingi Kepala Disnakerperin yang diwakili Sekretaris Doni Saputra, Kabid Perindustrian Gesmalindra, Plh. Kepala UPTD P3R Rendi Rozeno, ketua Koperasi Rendang Payo Ira Azhar, Fungsional Pangan Disnakerperin Rendi Pratama serta bersama staf Sentra Rendang lainnya.

Dengan mengucapkan selamat datang, Erwin Yunaz sampaikan bahwa sentra rendang kota Payakumbuh hadir untuk mewujudkan impian UMKM yang ada agar semakin maju dan jaya dapat segera menjadi kenyataan.

“Sentra Rendang ini kita arahkan agar dapat membawa seluruh UMKM kota Payakumbuh untuk dapat sekelas dengan industri nasional yang ada saat ini. Dan dengan selalu berada di jalur rencana dan terus berjuang, maka tidak mustahil industri Rendang UMKM kota Payakumbuh naik kelas sehingga dapat setara dengan industri nasional,” ucap Erwin semangat.

Dilanjutkannya, agar dapat mencapai hal tersebut, maka kita semua yang berada disini diminta untuk dapat saling bersinergi, serta secara bersama untuk membawa Sentra Rendang yang menaungi UMKM Kota Payakumbuh ini bisa ditrima di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.

Erwin mengungkapkan jika dari awal hingga sekarang sentra rendang kota Payakumbuh selalu didukung penuh dari pihak kementrian agar sentra rendang kota Payakumbuh selalu berkembang untuk membawa UMKM Kota Payakumbuh semakin maju.

“Dan untuk membawa sentra rendang ini maju dan berkembang, tidak hanya peran pelaku usaha saja yang utama, tetapi juga tentunya peran aktif dari Koperasi Rendang Payo yang bekerjasama dengan Sentra Rendang ini lebih penting lagi”, imbuhnya.

Disampaikan orang nomor dua di Pemko Payakumbuh itu bahwa dalam menjaga tradisi dan budaya kuliner rendang yang sudah turun temurun dari nenek moyang, maka tidak hanya sentra rendang saja, akan tetapi kota Payakumbuh turut diperkuat juga dengan landmark City of Randang nya.

“Tidak sampai disitu saja, kita turut mendirikan program School of Randang yang mana bertujuan untuk mentransfer semua ilmu tentang rendang kepada generasi penerus agar rendang ini tidak diakuisisi oleh pihak lain suatu saat ini karna efek dari tidak ada pengetahuan generasi penerus nantinya,” pungkas Erwin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) kota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Doni Saputra sampaikan jika sentra rendang 2 tahun belakang terhambat dan terbatas untuk perkembangannya.

“Hal ini bukan tanpa sebab juga, karna hal ini terjadi imbas dari efek covid-19 yang telah melanda semuanya, sehingga berdampak terhadap seuruh unsur dan elemen masyarakat, baik itu di tingkat rumah tangga bahkan sampai industri,” ujar Doni.

Doni turut menyampaikan jika Rendang saat ini sudah diajukan ke UNESCO untuk dapat dijadikan warisan budaya tak benda dunia dari Sumatra barat.

Sementara itu, pembina KOPAS ANAM Budi Indra yang merupakan ketua para perantau Minang di Hamburg (Jerman) ungkapkan rasa bahagianya atas sambutan kedatangannya bersama rombongan di sentra Rendang.

Diawal sambutannya, Budi yang merupakan seorang engineer tamatan Universitas di Germany itu mengatakan jika dia bukanlah orang yang paham akan kuliner terutama untuk rendang, akan tetapi saya tergerak melihat semangat para pelaku usaha di kota Payakumbuh ini untuk membantu dalam mencari pasar rendang disini,” ungkap Budi yang juga merupakan ketua dari ikatan perantau Minang di Hamburg.

Budi berharap dengan kedatangannya langsung melihat produksi pembuatan rendang di sentra rendang kota Payakumbuh akan dapat membawa cerita ketika balik lagi ke Jerman nanti untuk disampaikan ke para pembeli disana.

“Iya, dengan ini tentu akan lebih dapat saya meyakinkan para pembeli disana nantinya agar produk dari sentra rendang kota Payakumbuh sudah layak untuk masuk pasar internasional,” ungkapnya bahagia.

Selaku Ketua KOPAS ANAM Fibrianty Takarina dalam kesempatan tersebut turut ucapkan trima kasih atas sambutannya.

Ketua yang juga pemilik dari IKM Dapur Mutiara kota Payakumbuh itu katakan jika saat ini, anggota dari KOPAS ANAM masih melakukan produksi produknya skala rumahan.

Lebih lanjut, Fibrianty menghimbau kepada seluruh anggota untuk turut membantu koperasi sentra rendang kota Payakumbuh dalam pengembangan dan kemajuannya, dengan melakukan produksi di sentra rendang kota Payakumbuh.

Menurut ketua KOPAS ANAM itu, dengan hadirnya pembina KOPAS ANAM Budi Indra, tentu besar harapannya beliau dapat selalu hadir dan membantu dalam pemasaran produk rendang kita ini di negara-negara Eropa kedepannya,” ungkapnya.

Setelah acara penyambutan tersebut, rombongan dari KOPAS ANAM dibawa berkeliling untuk melihat proses produksi pembuatan rendang mulai dari bahan baku hingga sudah di bungkus di sentra rendang kota Payakumbuh. (MS)

Rapat tersebut dimoderatori oleh Kakan Kesbangpol Dipa Surya Persada yang baru menjabat lebih kurang 2 bulan, serta dihadiri perwakilan Kodim 0306/50 Kota, Polres, Kejari, Kabag Hukum Pemko, serta OPD terkait.

Dijelaskan Ifon, untuk organisasi masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh bisa dikontrol segala kegiatan yang dilaksanakannya agar tidak menyalahi dasar hukum ormas yang telah diatur dalam UUD 45. Bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

“Sesuai dengan tujuan pendirian ormas dan fungsi ormas tersebut sampai adanya hak-hak ormas tersebut dengan melaksanakan sesuai dengan kewajibannya,” jelas Ifon.

Ifon berharap, di Kota Payakumbuh terjaga situasi yang kondusif dan damai, tidak ada pertikaian dan gesekan antar ormas maupun dengan pemerintah.

Sementara itu, Kakan Kesbangpol Dipa Surya Persada menegaskan perlu dilakukan pengawasan oleh Tim Fasilitasi ormas-ormas yang ada di Kota Payakumbuh. Saat ini ormas yang terdata di kantor kesbangpol berjumlah sebanyak 83 ormas dari berbagai bidang dan kalangan.

Dengan diskusi yang berlangsung alot dari peserta rakor tersebut intinya pengontrolan dari setiap ormas yang ada di bawah binaan masing-masing OPD. Untuk lebih jeli memfasilitasi kegiatan dengan kontrol yang jelas.

“Sinergi antar stakeholder terkait sangat diperlukan, kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan mewaspadai adanya aktifitas-aktifitas yang menjurus kepada radikalisme,” tukuk Dipa. (MS)