Dari keterangan Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Payakumbuh Ledo Putra kepada media, Jumat (29/7), mengatakan iven ini digelar sebagai iven lanjutan setelah sukses dengan iven pada bulan Desember 2021 saat peresmian gor type B itu.

“Wali Kota Riza Falepi meminta diadakan acara yang cukup besar, maka kita tentu bersinergi dengan melibatkan Pemko dan KONI,” ujarnya.

Ledo juga menjelaskan kenapa pertandingan kali in dinamakan Grand event, karena banyaknya kategori yang dipertandingkan. Ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian tingkat kelompok umur 2004 untuk Porprov, tingkat umum, veteran 30, veteran 35, dan veteran 40.

“Iven ini diikuti rata-rata oleh semua kota dan kabupaten se Sumatera Barat. Baukan ada yang dari Riau, jambi, dan Bengkulu,” kata Ledo.

Ledo optimis Kota Payakumbuh dapat menjadi kota yang banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi, memulainya dengan menarik minat basket di sekolah.

“Dengan adanya iven ini dan didukung oleh dinas pendidikan melalui penambahan sarana olahraga di sekolah, bisa membuat Payakumbuh semakin maju dan lebih baik lagi,” kata Ledo.

Ledo sempat menyinggung kalau GOR type B ini belum diberi nama, dirinya mewakili Perbasi menyampaikan apresasi kepada Wako Riza Falepi atas fasilitas yang telah diciptakan untuk menunjang atlet berlatih dan bertanding.

“Sebagai bentuk penghargaan kepada Wali Kota Riza Falepi, kami mengusulkan GOR ini diberi nama GOR Riza Falepi, berkat beliau juga basket bergeliat di Sumbar,” pungkasnya. (MS)

MaklumatNews Sumbar - Polda Sumatera Barat bersama Pengadilan Tinggi Padang, Kejaksaan Tinggi Sumbar dan Kanwil Kemenkumham Sumbar melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi E-BERPADU (Berkas Perkara Terpadu).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Karo Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, SH. MH, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar (diwakili), Kanwil Kemenkumham Sumbar, dan BNNP Sumbar serta Pejabat Utama Polda Sumbar, Kamis (28/7) di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto dalam sambutannya menyampaikan, E-BERPADU merupakan suatu aplikasi yang berbasis web yang terintegrasi dan digunakan untuk pengolahan serta percepatan pertukaran informasi perkara pidana antara C.J.S. (Criminal Justice System).

Dikatakan, pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi inovasi dari Mahkamah Agung RI dalam menciptakan aplikasi E-BERPADU tersebut, karena dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.

"Aplikasi E-BERPADU dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari keadilan dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi serta menjadikan lembaga penegak hukum lebih transparan dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat," ucap Brigjen Pol Edi Mardianto saat membacakan amanat Kapolda Sumbar.

Sementara, Karo Humas Mahkamah Agung, Sobandi mengatakan dalam era yang serba digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum. Teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam setiap proses kerja, termasuk dalam hal administrasi perkara pidana, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

"Bagi Aparat Penegak Hukum (APH), sinergi pemanfaatan teknologi informasi telah diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat SPPT – TI," ujarnya. 

Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini sebutnya, merupakan pengenalan Aplikasi E-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dalam rangka mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menjadi program prioritas RPJMN 2020-2024.

Aplikasi e-Berpadu adalah layanan yang diberikan pada tahapan pra-persidangan. Pada versi 1.0 ini, pihaknya telah mengembangkan 6 fitur layanan berupa  pelimpahan berkas perkara secara elektronik, izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik, izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, perpanjangan penahanan ke pengadilan secara elektronik, izin besuk tahanan secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, fitur penetapan diversi dan pembantaran. 

"Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan," terang Karo Humas Mahkamah Agung RI, Sobandi. 

"Dalam waktu dekat pembahasan akan dilakukan, dan komitmen nyata dari Sumbar ini akan kami dengungkan dalam forum pokja tersebut, dan yakinlah, pertemuan hari ini akan menjadi booster untuk terciptanya akselerasi yang bermanfaat untuk kita semua," sambungnya. 

Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Amril menuturkan selain dengan Polda Sumbar, Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan kooordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Kepala Badan Narkotika Nasional Sumbar. 

"Setelah komunikasi lintas sektoral ini dilakukan, kami Pengadilan Tinggi Padang melanjutkan koordinasi dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI sehingga terlaksanalah sosialiasi E-BERPADU pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022," katanya.

Ia menambahkan, maksud dan tujuan dari E-BERPADU ini diantaranya terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana berbasiskan teknologi informasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para aparatur penegak hukum, masyarakat pencari keadilan dan advokat.

"Memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerjasama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik," ujarnya.(*)

Kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik 2022 itu diikuti oleh 50 orang perwakilan perusahaan atau pengusaha di Kota Payakumbuh yang telah memiliki izin usaha.

Acara itu dibuka oleh Wali Kota Riza Falepi yang diwakili oleh Asisten II Setdako Elzadaswarman. Sementara itu, narasumber dari DPMTPSP Provinsi Sumatera Barat dan DPMPTSP Kota Payakumbuh.

Sebelumnya DPMPTSP Kota Payakumbuh telah melaksanakan Bimtek OSS RBA dan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk dua angkatan pada 23 Juni dan 29 Juni 2022 lalu kepada sebanyak 110 peserta. Sementara itu pada hari ini adalah untuk angkatan kedua Bimtek Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko, yang angkatan pertamanya telah ikuti pada 18 Juli 2022 sebanyak 50 orang.

Elzadaswarman dalam sambutannya mengatakan kegiatan Bimtek ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.

“Bimtek ini merupakan bagian untuk meningkatkan sumber daya manusia para pelaku usaha dan investor. Agar kegiatan penanaman modal atau investasi sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha serta terpenuhinya kewajiban pelaku usaha, sehingga kedepan terwujud standarisasi kegiatan usaha di Kota Payakumbuh. Tentu semuanya dalam rangka mewujudkan masyarakat Payakumbuh yang maju dan sejahtera,” kata pria yang akrab disapa Om Zet itu didampingi Zulfa Riyanti selaku Koordinator Bidang Dalak DPMPTSP Kota Payakumbuh.

Om Zet yang saat ini diamanahkan sebagai Plt. Kepala DPMPTSP juga menambahkan, Kota Payakumbuh adalah tujuan investasi yang sangat menguntungkan, iklim investasinya kondusif, ibarat anak gadis yang Montekarlo atau “montok, temok, kamek, rancak pulo”.

Hal itu dibuktikan dengan sukses meraih penghargaan kategori Pelayanan Prima atau Predikat A dalam hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik di ruang lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2021 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, serta penghargaan peringkat pertama sebagai kota terbaik tingkat nasional dalam Pelayanan Investasi Tahun 2021 atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Kita ingin menjaga iklim investasi itu terus baik sesuai amanat dari Wali Kota Riza Falepi yang selalu menegaskan, pengusaha berkontribusi 80 persen terhadap perekonomian, sementara itu pemerintah hanya 20 persen saja dengan regulasi yang dibuatnya,” kata Om Zet.

Mantan kepala dinas kesehatan itu juga menegaskan siapapun yang ingin berinvestasi di Kota Randang akan diterima dengan baik, pelayanan perizinan telah disediakan di Mal Pelayanan Publik di lantai 1 kantor wali kota.

“Kita sudah punya MPP, pelaku usaha tak perlu ragu lagi, mengurus perizinan usaha di Kota Payakumbuh gratis dan tidak bertele-tele, serta tak pakai calo-caloan,” pungkasnya. (MS)