MaklumatNews Sumbar - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama instansi terkait melaksanakan rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Sumbar dengan tema "Kendaraan yang Berkeselamatan! Wacanakah ? Atau perlu diimplementasikan?", Selasa (2/8) di ballroom Hotel Emersia Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar, Kasat Lantas Polres sejajaran Polda Sumbar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota se Sumbar, dan OPD terkait lainnya. 

Dalam rapat ini, Ditlantas Polda Sumbar dan stakeholder membahas mengenai keselamatan dalam berlalu lintas serta terkait kendaraan yang berkeselamatan.

Selain itu, adanya perencanaan penindakan dan penegakan hukum kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) di wilayah Provinsi Sumbar untuk menuju zero ODOL 2023.

Terpisah, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Hilman Wijaya, S.Ik mengatakan kendaraan yang ODOL sangat berbahaya dan bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalanan, sehingga membahayakan keselamatan.

Oleh karenanya, Ditlantas Polda Sumbar dan Satlantas Polres sejajaran terus memberikan imbauan, sosialisasi dan penegakan hukum (gakkum) kepada pengemudi khususnya yang membawa angkutan barang yang tidak sesuai ketentuannya. 

"Himbauan dan gakkum terkait ODOL terus di laksanakan dan di gaungkan hanya saja tidak se masif dulu," katanya, di Padang.

Untuk itu, pihaknya berharap bagi pengemudi, maupun pengusaha jasa angkutan barang untuk dapat menormalisasi ranmornya sesuai aturan. 

"Kedepan apabila ada laka lantas maka bukan hanya supir yang bertanggung jawab tapi juga para pemilik ranmor," terangnya.(*)

Disebut terlantar, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di dinas sosial, disabiitas yang dibantu adalah dari keluarga tidak mampu melalui Program Atensi Sentra Abiseka Pekanbaru (dulunya salahsatu Balai di Kementerian Sosial).

Plt. Kepala Dinas Sosial B. Nasution didampingi Kabid PRJS Kurniawan Syah Putra menyampaikan bersyukur dengan telah disalurkannya bantuan bagi masyarakat Payakumbuh yang menyandang disabilitas. Kepedulian Pemerintah Kota Peyakumbuh melalui Dinas Sosial dengan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah dengan terus getol berupaya menjangkau dan menjuluk program-program bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun swasta.

“Alhamdulillah kita mengusulkan penerima bantuan yang telah didata dari setiap kecamatan di Kota Payakumbuh. Proses pengusulan, asesmen, dan penyaluran bantuan telah dilalui dengan baik. Kita juga memiliki jaringan yang bagus dengan kementerian,” kata B. Nasution.

B. Nasution menambahkan bantuan ini adalah:

Tongkat kaki 3 sebanyak 1unit
Tongkat kaki 4 sebanyak 1 unit
Tongkat kaki 1 sebanyak 3 unit
Tongkat adaptif sebanyak 1 unit
Nutrisi Lansia 27 paket
Nutrisi Disabilitas 8 paket
Nutrisi Anak 5 paket
Familiy Kit (Kasur, Sprei, Selimut, bantal) 27 Paket
Kursi Roda Cerebral Palsy 1 unit
Alat bantu dengar 2 unit
Kaki palsu 4 buah
Kursi roda 3 in one 2 unit
Kursi roda standar 1 unit
Stroller anak 2 unit
Walker 1 unit
Wirausaha Ternak Ayam Kampung 3 paket
Wirausaha Warungan 1 paket

“Ada yang diantarkan ke rumah penerima, karena tidak bisa hadir langsung ke kantor dinas sosial. Untuk penerima bantuan kaki palsu, mereka dibawa untuk ukur kaki langsung ke Pekanbaru,” kata B. Nasution.

B. Nasution juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah membantu pemerintah Kota Payakumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disabilitas.

“Tahun lalu kami juga dibantu sembako dan bantuan lainnya oleh Balai Abiseka Pekanbaru sebelum lembaga kementerian sosial ini berubah nama,” ungkapnya.

Sementara itu, Pekerja Sosial Sentra Abiseka Pekanbaru Yustisia Dwi Putra menyampaikan program ini berada di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial melalui program di lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru. Mereka menerima data yang diusulkan oleh pemerintah daerah, kemudian diasesmen ke lapangan untuk memastikan kelayakan calon penerima.

“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Kami juga mengapresiasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh sejak hari kemarin kami diantar langsung ke rumah calon penerima bantuan dan dilayani dengan baik. Sinergi seperti ini yang diharapkan agar terjalin lagi kerja sama yang lebih baik kedepannya, masih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, semoga kita bisa membantu yang belum meraihnya,” ujarnya.

Salah satu disabilitas, Anggara Surya Dinata warga Subarang Batuang, penerima bantuan kaki palsu menyampaikan pada bulan April 2022 Dia ditemui oleh pendamping dan petugas pendata dari dinas, disampaikan saat itu dirinya diusulkan untuk mendapatkan bantuan kaki palsu. Anggara bercerita, dirinya kehilangan kaku sejak 2008 akibat kecelakaan bermotor di umur 16 tahun. Sejak saat itu dirinya memakai penyangga berjalan, kemudian pada tahun 2015 baru bisa memakai kaki palsu.

Bahkan, 5 tahun lalu, Anggara pernah ikut seleksi body contest di Kota Padang. Semangat untuk terus menjalani hari-harinya terus ada di dalam diri Anggara, meski ada kekurangan fisik.

“Alhamdulillah hari ini saya dapat bantuan kaki palsu baru. Nanti saya akan pergi ke Pekanbaru bersama orang kementerian untuk pencocokan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kementerian Sosial RI atas bantuannya,” kata pria yang saat ini kesehariannya bekerja di pabrik batako itu. (MS)

Diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung walikota Riza Falepi, kegiatan goro turut diikuti oleh Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Elzadaswarman, kepala dinas PUPR Muslim, kepala dinas Lingkungan Hidup Desmon Corina, kepala Disparpora yang diwakili Kabid Pemuda dan Olahraga Afrizon Nasri, Camat Payakumbuh Barat Ul Fakhri, Kabid Humas Diskominfo Rudi Arnel, Lurah Bulakan Balai Kandi Eki R Sikumbang, dan Lurah Pakan Sinayan Hardison.

Wako Riza menghimbau kepada seluruh yang hadir dalam goro di batang agam itu untuk dapat merawat bantaran sungai batang agam, meskipun nanti kegitan yang akan dihelat ini telah selesai, akan tetapi saya meminta agar kita semua dapat selalu menjaga dan merawat sungai kita ini,” katanya.

“Dan jika nanti saya tidak memimpin di sini lagi, sayan ingin seputaran sungai batang agam ini agar tetap terjaga,” lanjutnya kepada seluruh peserta apel goro di barang agam tersebut.

Lebih lanjut, Wako Riza juga turut mengajak semuanya agar budayakan rasa memiliki, hal ini untuk guna menjaga wilayah sungai batang agam yang kita cintai ini supaya tetap terjaga,” ungkapnya.

“Untuk kita semua disini, jika kita nanti melihat pohon-pohon yang berada disini ada yang tidak rapi atau bersih lagi, maka mari kota rapikan dan bersihkan tanpa menunggu intruksi dari pimpinan. Sehingga sungai batang agam kita ini selalu bersih dan rapi, dan bisa menjadi pusat tempat bermain yang nyaman bagi semua kalangan,” tukas walikota dua periode itu.

Diakhir sambutannya, Riza Falepi berharap nanti tongkat estafet kepemimpinan akan berada di tangan yang tepat, agar kawasan sungai batang agam yang telah ditata dimasa kepemimpinan nya itu dapat menjadi lebih baik dan asri lagi sehingga bisa menjadi pusat dan cerminan atas indahnya kota Payakumbuh dimasa yang akan datang.

Setelah dibuka Wako Riza pada apel pagi itu, goro di seputaran sungai batang agam diikuti oleh jajaran dari dinas PUPR, LH, Dishub, Pariwisata beserta Kecamatan dan kelurahan di Payakumbuh Barat. (MS)

Tingkat keterisian e-SPM Tri Wulan 1 per tanggal 31 Juli 2022 melalui aplikasi e-SPM Bangda Kota Payakumbuh adalah Kategori Hijau dengan persentase sebesar 96,63 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Agam 86,60 persen.

Sementara itu, Provinsi Sumbar sendiri persentase keterisian e-SPMnya 89,83 persen, dan sisanya kota/kabupaten lain ada yang masuk kategori kuning, merah, dan hitam.

SPM adalah Singkatan dari Standar Pelayanan Minimal, dimana ini adalah kewajiban utama pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu secara minimal yang meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perkim, sosial, dan trantibum.

Wali Kota Riza Falepi kepada media, Rabu (3/8), menyampaikan sebagai bentuk komitmen Kota Payakumbuh punya tanggung jawab melaporkan kinerja dalam hal akuntabilitas pelaporan SPM yang diamanahkan oleh regulasi dari pemerintah pusat, yakni Pemendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM.

“Pelaporan yang tepat waktu ini tak lepas dari kerja keras para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Payakumbuh. Kami juga mengawasi prosesnya, dan kami selalu nyinyir mengawal itu,” kata Riza.

Disamping melaporkan SPM dengan tertib, Riza juga mendorong kinerja para ASN yang terus berupaya maksimal memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat.

“Kita ingin disiplin dengan melaporkan SPM secara berkala melalui aplikasi yang disediakan Dirjen Bangda Mendagri. Sebagai bentuk akuntabilitas Pemda, tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memberikan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekarang semakin baik dan berkualitas,” kata Riza.

Riza mengatakan, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu, adanya SPM ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” katanya.

Menurut wali kota dua periode itu, penerapan SPM harus dilakukan dengan baik karena muara dari pelayanan dasar yang berkualitas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap SPM ini terus diterapkan dengan baik. Karena pada hakikatnya, tugas pemerintah adalah melayani. Sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riza menambahkan kalau penerapan SPM ini terdapat beberapa langkah. Yakni pengumpulan data, penyusunan tencana pemenuhan pelayanan dasar, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

“Kami berharap tahapan ini diterapkan dengan baik tentunya dengan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak,” terangnya.

Di akhir, Riza terus mendorong para ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif, kreatif, solutif, prima sesuai dengan Jargon Pelayanan Kota Payakumbuh yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

“Kepada seluruh perangkat daerah kami harap untuk terus berinovasi karena inovasi adalah ruh dari birokrasi. Ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat dan berkualitas utamanya berbasis digital,” katanya.

Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia berpacu untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya.

“Sehingga perlu adanya akselerasi dan percepatan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi yang baik ini kami harapkan tetap dipertahankan, walaupun Saya sudah bukan wali kota, mengingat kurang 2 bulan lagi sudah pensiun dari jabatan,” pungkasnya. (HumaTertinggi Di Sumbar, Pengisian Laporan SPM Kota Payakumbuh Tepat Waktu, Capai 96,63 Persen, Masuk Kategori Hijau

Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh dinilai sebagai Pemerintah Daerah dengan persentase keterisian pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertinggi di Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri.

Tingkat keterisian e-SPM Tri Wulan 1 per tanggal 31 Juli 2022 melalui aplikasi e-SPM Bangda Kota Payakumbuh adalah Kategori Hijau dengan persentase sebesar 96,63 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Agam 86,60 persen.

Sementara itu, Provinsi Sumbar sendiri persentase keterisian e-SPMnya 89,83 persen, dan sisanya kota/kabupaten lain ada yang masuk kategori kuning, merah, dan hitam.

SPM adalah Singkatan dari Standar Pelayanan Minimal, dimana ini adalah kewajiban utama pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu secara minimal yang meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perkim, sosial, dan trantibum.

Wali Kota Riza Falepi kepada media, Rabu (3/8), menyampaikan sebagai bentuk komitmen Kota Payakumbuh punya tanggung jawab melaporkan kinerja dalam hal akuntabilitas pelaporan SPM yang diamanahkan oleh regulasi dari pemerintah pusat, yakni Pemendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM.

“Pelaporan yang tepat waktu ini tak lepas dari kerja keras para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Payakumbuh. Kami juga mengawasi prosesnya, dan kami selalu nyinyir mengawal itu,” kata Riza.

Disamping melaporkan SPM dengan tertib, Riza juga mendorong kinerja para ASN yang terus berupaya maksimal memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat.

“Kita ingin disiplin dengan melaporkan SPM secara berkala melalui aplikasi yang disediakan Dirjen Bangda Mendagri. Sebagai bentuk akuntabilitas Pemda, tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memberikan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekarang semakin baik dan berkualitas,” kata Riza.

Riza mengatakan, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu, adanya SPM ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” katanya.

Menurut wali kota dua periode itu, penerapan SPM harus dilakukan dengan baik karena muara dari pelayanan dasar yang berkualitas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap SPM ini terus diterapkan dengan baik. Karena pada hakikatnya, tugas pemerintah adalah melayani. Sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riza menambahkan kalau penerapan SPM ini terdapat beberapa langkah. Yakni pengumpulan data, penyusunan tencana pemenuhan pelayanan dasar, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

“Kami berharap tahapan ini diterapkan dengan baik tentunya dengan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak,” terangnya.

Di akhir, Riza terus mendorong para ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif, kreatif, solutif, prima sesuai dengan Jargon Pelayanan Kota Payakumbuh yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

“Kepada seluruh perangkat daerah kami harap untuk terus berinovasi karena inovasi adalah ruh dari birokrasi. Ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat dan berkualitas utamanya berbasis digital,” katanya.

Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia berpacu untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya.

“Sehingga perlu adanya akselerasi dan percepatan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi yang baik ini kami harapkan tetap dipertahankan, walaupun Saya sudah bukan wali kota, mengingat kurang 2 bulan lagi sudah pensiun dari jabatan,” pungkasnya. (MS)

Berdasarkan surat edaran Wali Kota Payakumbuh Nomor 100/24/ED/Wk-Pyk-2022 yang telah ditandatangani pada 29 Juli 2022. Surat imbauan itu sudah disebarkan kepada pimpinan lembaga atau instansi pemerintah, direksi BUMN/BUMD, pimpinan organisasi politik/masyarakat/ profesi/sosial/pemuda, dan perguruan tinggi.

Selanjutnya pimpinan kantor swasta atau asosiasi pengusaha, media cetak, elektronik/travel/komunitas, dan ketua RW/RT se-Kota Payakumbuh. Surat juga dikirimkan kepada jajaran perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, baik camat dan lurah se-Payakumbuh.

Dan atas surat himbauan tersebut Lurah Bulakan Balai Kandi Eki R Sikumbang mengatakan pihaknya bersama Babhinkamtibmas dan LPM berkeliling ke rumah warga, toko dan ruko di Kelurahan Bulakan Balai Kandi yang di seputaran jalan Soekarno Hatta.

“Hal ini dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 dan kami bergerak menghimbau di sepanjang jalan Soekarno Hatta mulai dari Martabak Mesir H. Wan sampai simpang Payolansek depan DPRD. Selain itu juga, untuk menanamkan nilai-nilai juang para pahlawan kepada masyarakat,” ujar Eki kepada media di lapangan, Rabu (3/8).

Ia mengatakan jika bendera Merah Putih ini dipasang disepanjang bulan Agustus 2022.

Dalam merayakan HUT RI, pihaknya juga akan menggelar berbagai perlombaan olahraga.

“Nanti kami juga akan menggelar lomba voli dan gotong royong bersama. Itu dalam rangkaian acara untuk menyambut tanggal 17 Agustus nanti,” ucapnya. (MS)