MaklumatNews Sumbar - Dalam kunjungan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH ke Polres Kepulauan Mentawai, tadi malam telah dilangsungkan kegiatan doa bersama lintas agama untuk Polri dan seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai agar terhindar dari bencana, Selasa (6/9) di halaman Mapolres Mentawai. 

Kegiatan doa lintas agama tersebut diwarnai dengan penyalaan lilin oleh masyarakat yang terlihat hadir dalam doa bersama itu.

Dalam doa bersama ini, para pemuka agama yang terdiri dari pemuka agama islam, pemuka agama kristen katolik, dan kristen protestan bergilir melantunkan doa menurut kepercayaan masing-masing untuk mendoakan institusi Polri, negara, serta masyarakat Indonesia. 

Turut hadir Pj. Bupati Mentawai, PJU Polda Sumbar, Kapolres Kepulauan Mentawai, Forkopimda Mentawai, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat.(*)

"Utamakan datangi rumah orang miskin, pastikan mereka dapat BPJS. Tolong jaga ritme pengawasan meski capaian kita dudah cukup tinggi, hanya sekitar 4 persen lagi," kata Riza saat pencanangan universal health coverage (UHC) kepesertaan JKN-KIS di lantai III kantor wali kota, Selasa (6/8).

Riza mencemaskan adanya masyarakat yang ikut BPJS mandiri, namun kemudian saat mereka sakit dan dirawat di rumah sakit, mereka menjadi kesusahan, istilahnya sakit jadi miskin (Sadikin).

Riza menginginkan agar universal health coverage (UHC) dapat dipertahankan, pihaknya terus berupaya agar setiap warga punya kartu BPJS, tetapi persoalan klasiknya masih ada orang yang tidak peduli dengan kesehatan, menganggap enteng urusan BPJS.

"Orang yang tidak peduli ini banyak yang pas sakit baru cari saya. Padahal kita selalu nyinyir sedikit dengan masyarakat, apakah BPJSnya terus aktif," kata Riza.

Sementara itu, tandasnya, Pemerintah Kota Payakumbuh masih punya anggaran, namun tak tersalurkan, masih ada sekitar 500 kuota yang tersedia, termasuk slot bagi bayi yang baru lahir.

"Jangan dibiarkan tidak terpenuhi, sementara sudah dianggarkan, ini perlu dimaksimalkan, anggaranpun takkan jadi silpa. Saya minta dengan sangat camat dan lurah tolong kontrol kepesertaan BPJS warganya, cek mereka yang ikut secara mandiri atau dibantu pemda," tegasnya.

Riza juga meminta agar pendataan peserta BPJS yang ditanggunh pemerintah jangan salah sasaran. Yang sering lupa itu mengingatkan masyarakat saat mereka yang berurusan dengan dinas yang melayani administrasi kependudukan.

"Ada yang ikut BPJS namun menunggak karena masalahnya tak kuat membayar, kalau mereka layak dibantu maka berikan bantuan melalui BPJS yang ditanggung pemerintah. Kita sudah punya aturan Perwako tentang peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang bisa didaftarkan Pemko Payakumbuh," katanya.

Riza juga mengingatkan bawahannya agar berorientasi melayani masyarakat, urusan BPJS ini menjadi perhatian bersama-sama.

"Jangan dibiarkan data yang sedikit ini membuat lalai, kita naikkan menuju 100 persen," tukuknya.

Sementara itu Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi Eddy Sulistijanto Hadie menyampaikan selama lebih dari delapan tahun berjalan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Jumlah kepesertaan program ini telah mencapai lebih dari 244,6 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia, yang berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah.

"Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas niatan mulia Pemerintah Kota Payakumbuh, yang berkomitmen mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta Program JKN-KIS," ujarnya.

Ditambahkan Eddy, per September 2022 jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui Program JKN-KIS di Kota Payakumbuh sebanyak 136.382 jiwa atau sudah 96.17 % dari Jumlah penduduk sebanyak 141.813 jiwa. 

"Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Payakumbuh, kami yakin perlindungan Program JKN-KIS akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Payakumbuh," tukuknya.

Terakhir, Eddy menyampaikan hingga saat ini untuk pemenuhan hak peserta dalam rangka mendapatkan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 27.549 Fasilitas Kesehatan seindonesia, dan untuk Kota payakumbuh BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 17 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan 5 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan se Kota Payakumbuh.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Febri Yanti, Ketua Tim Koordinasi Pemerintah Daerah Dafrul Pasi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Yuneri Yunirman, Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Payakumbuh.

Juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Wako Riza Falepi dengan BPJS Kesehatan serta penyerahan kartu JKN-KIS secara simbolis kepada masyarakat. (Humas)

Ketua Kwarcab 0314 Payakumbuh Rida Ananda mengucapkan selamat datang kepada para kontingen Jamnas di Payakumbuh. Serta rasa terimakasih, karena telah menjaga nama baik Kota Payakumbuh di kancah nasional.

“Selamat bergabung lagi di Pramuka Kota Payakumbuh, semoga apa yang didapat selama jamnas kemaren bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terimakasih kami ucapkan, karena Payakumbuh bisa menjadi panutan bagi daerah lain,” kata Sekda Rida Ananda.

Rida menyebut, selain banyaknya manfaat yang didapat, saat Jamnas tersebut merupakan momen yang sangat baik untuk saling bersilaturahmi dengan kontingen daerah lain, karena dari Sabang sampai Merauke berkumpul disana.

“Selain membentuk mental dan kepribadian, kegiatan ini bisa merajut tali persaudaraan karena ada perwakilan dari seluruh Indonesia. Kalau adek-adek tidak memanfaatkan itu sungguh merugi sekali,” terangnya.

Untuk kemajuan Pramuka di Payakumbuh kedepannya Rida mengatakan bersama jajaran kepramukaan akan terus memberikan pembinaan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas.

“Semoga anak-anak kita ini bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, karena orang yang hebat itu adalah orang yang bermafaat bagi orang lain. Serta yang bisa membentengi diri kita itu ya kita sendiri. Makanya perlu ditanamkan sejak dini,” ujarnya.

“Dan jangan lupa untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di sekolah. Supaya pramuka kita semakin maju lagi,” tukuknya.

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Kwarcab 0314 Payakumbuh Iwan yang ikut mendampingi saat Jamnas XI, Pramuka Payakumbuh patut berbangga, karena untuk pemasangan tanda peserta diwakili oleh kontingen Pramuka Kota Payakumbuh.

“Pemasangan itu diwakili oleh Ruhel Lethfi dan disematkan langsung oleh Ketua Kwarnas, Kakak Budi Waseso. Se Indonesia adek kita ini yang mewakili kan sungguh luar biasa itu,” ucapnya.

“Dan selama disana banyak kegiatan dan pengalaman baru yang didapat oleh kontingen kita. Semoga ini bisa diteruskan ke rekan-rekan di Payakumbuh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Dalam penyambutan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh yang diwakili sekretaris Delni Putra beserta jajaran. (MS)

Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan, Payakumbuh termasuk daerah yang rendah dalam hal stunting di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan tingginya kepedulian dan kesadaran masyarakat.

"Angka stunting kita itu sekitar 4,7 persen, dan termasuk yang terendah di Sumbar. Dimana ada beberapa daerah, yang bahkan angka stuntingnya lebih dari 20 persen," kata Wako Riza Falepi kepada media di Payakumbuh, Senin ( 5 September 2022 ).

Disini dikatakan Riza, walaupun angka stunting di Payakumbuh termasuk yang terendah, tapi pemerintah tidak boleh berpangku tangan saja. Artinya, angka yang 4,7 persen tersebut harus segera dituntaskan.

"Sebenarnya stunting ini tidak lepas dari kemiskinan. Makanya disini saya mengajak, mari bersama-sama kita untuk menanggulangi kemiskinan ini. Supaya kebutuhan gizi untuk masyarakat kita tercukupi," ucapnya.

Wako juga meminta agar lebih serius lagi menangani stunting ini. Jangan hanya sekedar kejar tayang semata atau mencari popularitas. Karena ini tanggung jawab dunia akhirat.

"Disini banyak orang yang ingin berpartisipasi. Tinggal lagi kita untuk menjaga kridebilatas kita, bahwasanya bantuan yang diberikan itu sampai. Laporkan kepada yang bersangkutan untuk apa saja dibelikan bantuan yang mereka berikan," ujarnya.

"Saya mengajak, bagi masyarakat kita yang telah berkecukupan jadilah bapak asuh untuk anak-anak kita yang stunting ini. Karena sedikit bantuan yang kita berikan, begitu berarti bagi mereka. Sehingga kebutuhan gizi mereka dapat terpenuhi, dan tidak ada lagi generasi penerus kita yang stunting di Payakumbuh," tukuknya.

Sementara itu Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh AH Agustion mengatakan sejak program BAAS tersebut diluncurkan, sudah ada delapan orang yang menjadi bapak asuh stunting di Payakumbuh.

"Termasuk Bapak Wali Kota kita, beliau telah menjadi bapak asuh untuk beberapa orang anak stunting di Payakumbuh. Sampai saat ini sudah ada 26 orang anak yang memiliki bapak asuh," ungkapnya.

Agustion menjelaskan, untuk tahap awal ini, enam bulan pertama akan diberikan bantuan bahan pangan utama untuk perbaikan gizi anak-anak ini. 

"Program BAAS ini sangat membantu. Dan kita juga akan terus mencarikan bapak asuh untuk pemenuhan gizi anak-anak kita yang terkena stunting ini," ucapnya.

"Selain itu, kita juga berkolaborasi dengan beberapa OPD, agar penanganannya bisa lebih cepat lagi," tambahnya lagi.

Dari sisi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Despriyani yang merupakan Sub Koordinator Kesga Gizi menyebutkan, berdasarkan data dari sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pada Februari lalu tercatat 472 anak yang terkena stunting dari 10.227 anak atau 4,7 persen.

"Kita telah melakukan pendataan di 47 kelurahan. Dan untuk data terbaru akan kita update di September ini. Mudah-mudahan angkanya akan terus menurun," ucapnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pemeriksaan kepada calon pengantin tiga bulan sebelum menikah untuk meminimalisir terjadinya stunting.

"Nanti, setiap calon pengantin tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini tidak akan menjadi penghalang untuk menikah. Bila hasil dari pemeriksaan itu terdapat hal yang harus dikoreksi, maka calon pengantin akan mendapat pendampingan sebelum merencanakan kehamilannya," terangnya.

Selain itu, Dinkes Kota Payakumbuh dibawah pimpinan PLT Kadis DKK kota Payakumbuh Yuneri Yunirman menyampaikan sudah membentuk interfensi spesifik dengan melakukan pendataan kepada ibu hamil yang beresiko stunting, bayi/balita serta melakukan pembinaan sejak dini kepada remaja putri mulai dari SMP.

“Kami optimis program pendampingan dan pemeriksaan ini akan sukses dalam menurunkan angka stunting di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (MS)

Maklumatnews-Nasional - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah hari ini menggelar puluhan kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdidi dari berbagai wilayah. Ada 66 orang yang tersangka yang diamankan dari 50 jumlah kasus.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari pengungkapan ini setidaknya 11 miliar rupiah lebih potensi kerugian negara diselamatkan.

"Adapun barang bukti yang diamankan yakni solar bersubsidi sebanyak 81,9 ton, pertalite sebanyak 3,2 ton, mobil 38 unit, motor 6 unit, alat komunikasi 9 unit dan tandon kapasitas 1.000 liter sebanyak 40 buah," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2022).

Adapun beberapa kasus yang menonjol yakni berada di Kudus. Polres setempat mengungkap adanya sebuah perusahaan membeli bio solar subsidi di sejumlah SPBU menggunakan beberapa mobil. Lalu solar dikumpulkan dan ditimbun untuk kemudian dijual ke industri.

Dalam kasus ini, dua tersangka diamankan salah satunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, 12 ton solar bersubsidi juga diamankan menjadi barang bukti.

Kasus lainnya yang menarik perhatian adalah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum ASN di Pekalongan. Oknum tersebut bolak balik mengisi penuh tangki mobilnya solar. Polisi yang mengawasi lalu mengikuti oknum tersebut dan mendapati ternyata oknum tersebut memindahkan solar ke jerigen untuk dijual lebih mahal memanfaatkan kenaikan harga.

"Rata-rata motif para pelaku melakukan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan karena disparitas harga dan lemahnya pengawasan," katanya.

Dedi menuturkan, Polri akan terus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terkait penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi. Kemudian melakukan pengawalan dan monitoring terhadap pendistribusian BBM.

"Menempatkan personel Polri di pom bensin dengan tujuan agar masyarakat dapat diberikan pencerahan serta menyikapi secara positif dampak kenaikan harga BBM tersebut selain melakukan pengamanan objek," katanya.(**)