Latest Post

Ranperda Penyertaan Modal Pemkab Ke Perusda Disepakati

Tanah Datar, MN -"Kesepakatan Pansus II DPRD dengan Tim Ranperda Pemda Tanah Datar dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat kedua untuk dijadikan penyampaian pendapat akhir DPRD dengan modal dasar sebesar Rp25 Milyar".

Hal itu disampaikan Jubir Pansus II DPRD Tanah Datar M. Haekal dalam rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusda Tuah Sepakat, di ruang sidang DPRD setempat Selasa (6/9) .

"Ranperda tersebut  bertujuan meningkatkan usahanya guna memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu menyediakan barang dan jasa bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi", urai Haikal.

"Kesepakatan ini setelah melalui pembicaraan tingkat pertama yang diawali dengan rapat internal dan rapat kerja pansus II dengan Tim ranperda Pemda Tanah Datar dan telah melakukan konsultasi ke direktorat BLUD, BUMN dan BMD Kemendagri  RI di Jakarta menetapkan untuk modal dasar sebesar Rp25 Milyar", tambahnya lagi. 

Rapat paripurna hari ini dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Saidani, Sekwan Yuhardi dan dihadiri 23 anggota Dewan serta turut dihadiru wakil bupati Richi Aprian,  Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD

Wakil Bupati Richi Aprian saat membacakan pemandangan akhir bupati menyampaikan terima kasih atas disepakati Ranperda tentang Penyertaan Modal pemerintah kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dijadikan Peraturan Daerah.

"Dengan telah ada persetujuan DPRD ini serta telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, menjadi dasar dalam pemenuhan modal dasar pemerintah kabupaten Tanah Datar terhadap Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat dapat dilaksanakan". 

"Pemenuhan modal dasar dimaksud dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dimana besaran penyertaan modal tersebut nantinya akan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah", ungkap Richi.

“Dengan adanya penyertaan modal ini, diharapkan dapat meningkatkan struktur modal dan memperkuat kapasitas usaha perusahaan umum daerah  tuah sepakat yang telah disetujui dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat".

Richi Aprian juga berharap secara bersama pemerintah dan DPRD serta semua pihak untuk mengawasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (pinos/r)

Bupati Eka Putra Berikan Jawaban Atas Kenaikan BBM

Tanah Datar, MN "Kenaikan harga BMM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, dalam hal ini pemerintah daerah segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang timbul karena kebijakkan ini". 

Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra menjawab pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Tanah Datar atas  Ranperda  tentang  Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD setempat, Rabu (7/9). 

“Untuk itu, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemda akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dampak kenaikan BBM di masyarakat,” ujar Bupati Eka. 

Terkait tanggapan Fraksi Golkar dalam upaya pemda guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan law enforcement kepada wajib pajak. 

“Pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak berupa sosialisasi kepada wajib pajak, sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan antara lain dalam bentuk penertiban wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang tidak mempunyai izin,” urai Eka. 

Fraksi Demokrat tentang persoalan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam di kawasan lereng merapi yang berbatas antara Nagari Aie Angek dengan Batu Palano. 

Bupati Eka pun menjelaskan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam, telah ditetapkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2019 dan telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2003 sampai dengan 2019 antara pemerintah daerah di masing-masing  kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan dan nagari. 

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra melalui pertanyaan sejauh mana  keberhasilan kegiatan Program Makan Rendang dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dilapangan. 

Terkait Program Makan Rendang yang ditanyakan fraksi Nasdem, bupati sampaikan pinjaman dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022 telah mulai direalisasikan kepada masyarakat, namun kendala dan permasalahanya adalah sebagian calon nasabah yang mengajukan pinjaman terkendala dengan status Bi Checking. 

“Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap Progam Makan Rendang, baik dari segi tata cara dan prosedur maupun dari regulasi, salah satunya terkait masa pinjaman agar dapat lebih dari satu tahun” ujar Bupati Eka

Rapat Paripurna kali ini  dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua  DPRD Saidani, Sekwan Yuhardi serta dihadiri Forkopimda, Sekretris Daerah, Para Assisten, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. (pinos/r)


 Lima Puluh Kota — Sebagai sarana untuk membahas dinamika sosial ekonomi masyarakat serta guna mencarikan solusi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Polres 50 Kota mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pada Kamis, (8/09/22) di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota.

Dalam sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra, M.Si mengapresiasi Polres 50 Kota dan stakeholder terkait yang telah menginisiasi kegiatan FGD untuk mencari solusi akibat naiknya harga BBM, hal ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah kepada masyarakat.

“Artinya dalam hal ini pemerintah tidak diam, pemerintah telah menyiapkan aturan dan regulasi serta beberapa instrumen termasuk bantalan sosial bagi masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah bersama pihak terkait akan berupaya mencarikan jalan terbaik bagi kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Kapolres Lima Puluh Kota, AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.I.K., M.H berharap pelaksanaan FGD ini dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi permasalahan serta menyatukan persepsi, baik melalui langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab maupun oleh Kepolisian dan stakeholder terkait, maupun unsur masyarakat untuk mendapatkan solusi atas dinamika pasca kebijakan penyesuaian Harga BBM.

“Kita berharap kegiatan ini akan menjadi edukasi bagi masyarakat. Kamtibmas aman dan kondusif serta dapat mencarikan solusi yang terbaik bagi atas kenaikan harga BBM,” imbuh Kapolres.

Hadir pada kesempatan itu Sales Area Manajer Pertamina Sumbar, Adwiaputra Adma, Dosen Fakultas Ekonomi Unand Padang, Bintang Rizky A.M.S.,SE., MSi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Wendi Chandra, ST, Forkopimda, Kepala Badan Keuangan Daerah Prov Sumbar, Delliyarty. SM, Kepala Dinas Sosial Kab 50 Kota Harmen, SH, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Ferry Chofa, SH,L.L.M, Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota, Endra Amzar, SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Ir Refilza, MUI Kabupaten Limapuluh Kota, LKAAM, ketua KAN se Kabupaten Lima Puluh Kota, perwakilan mahasiswa, serta para undangan lainnya. (FS)



Maklumatnews, Malang - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Konsolidasi Kebangsaan Angkatan Muda Muhammadiyah bertajuk 'Mewujudkan Situasi Kebangsaan yang Damai, Tenang, dan Aman' di Malang, Jawa Timur, Rabu 7 September 2022. 


Dalam sambutannya, Sigit memaparkan soal tiga kekuatan besar yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Yakni, kepemimpinan Indonesia di dunia, memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dan persatuan serta kesatuan rakyat Indonesia. 


Sigit menyampaikan, pentingnya menjaga rasa persatuan dan kesatuan dari seluruh  elemen bangsa Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta tenang, aman dan damai. Sebagaimana dengan tema kegiatan konsolidasi yang digelar oleh Angkatan Muda Muhammadiyah.


"Jadi yang namanya persatuan, kesatuan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu tentunya harus menjadi napas di dalam hidup kita sehari-hari, tertanam di dalam jiwa sanubari kita dan itu tidak boleh tergantikan," kata Sigit dalam sambutannya. 


Untuk tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan, Sigit mengajak bersama  Muhammadiyah serta elemen lainnya dalam rangka melakukan moderasi beragama. Dengan begitu, Indonesia akan jauh dari kemunculan kelompok-kelompok intoleransi, radikalisme dan terorisme. 


"Tentunya Polri melakukan berbagai macam upaya termasuk melakukan moderasi beragama. Karena itu, saya harapkan peran Muhammadiyah maupun Angkatan Muda Muhammadiyah, dan seluruh elemen bangsa lainnya untuk membantu dalam menyebarluaskan moderasi beragama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Sigit. 


Lebih dalam, Sigit menekankan, banyak kelompok yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia dengan upaya mengganti dasar negara Pancasila. Namun, hal itu selalu gagal lantaran, elemen Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan segala bentuk perbedaan yang ada sebagai kekuatan. 


"Keberagaman menjadi kekuatan dan modal kita untuk bisa melakukan lompatan jauh. Sebaliknya kalau keberagaman mudah dipecah dan mudah disusupi dengan isu-isu, maka kita harus ingat perpecahan artinya membuat kita lemah dan disusupi kepentingan asing. Kepentingan negara-negara yang ingin kuasai apa yang kita miliki selama ini," ucap Sigit.


Kemudian terkait kekuatan kepemimpinan Indonesia di dunia, Sigit memaparkan, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Presidensi G-20. Dalam hal ini, dapat dijadikan momentum untuk mengarahkan kebijakan politik dunia dan mendorong terciptanya perdamaian dunia serta membangun Indonesia yang sejahtera. 


Dengan adanya posisi politik bebas aktif Indonesia, hal itu menurut Sigit bisa dijadikan momentum membawa perdamaian dunia, apalagi di tengah terjadinya konflik Negara Rusia dan Ukraina. Mengingat, seluruh dunia termasuk Indonesia kini mulai merasakan dampak dari terjadinya perseteruan kedua bangsa tersebut. 


Apabila hal itu tidak diantisipasi dan dijaga oleh seluruh elemen bangsa, kata Sigit, hal itu bisa memengaruhi stabilitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu yang harus dicegah. 


"Awalnya kita anggap tidak mengganggu, tapi kemudian berlangsung panjang dan kita mulai terdampak, hampir di seluruh sektor baik petani, pengusaha bahkan masyarakat. Bicara lingkungan global, banyak hal yang perlu diperhatikan. Karena ada beberapa hal yang berdampak ke situasi di Indonesia, kalau kami biarkan akan berdampak ke hal-hal situasi kamtibmas," papar Sigit. 


Kekuatan besar ketiga yang dimiliki Indonesia, dikatakan Sigit, soal bagaimana Negara Indonesia harus mampu memanfaatkan kekayaan alam. Dalam hal ini, Sigit menekankan, Pemerintah terus berupaya melakukan transformasi ekonomi dalam rangka melakukan pengelolaan sumber daya alam dalam negeri. Tujuannya tentu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 


Sigit merinci upaya yang sudah dilakukan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Diantaranya, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan investasi, hilirisasi industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan wujud pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia. 


Lalu, wilayah sebagai basis pembangunan, percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, pembentukan Otonomi Daerah Baru (ODB). Menurut Sigit, untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia tentunya diperlukan SDM yang unggul serta berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan pemindahan IKN. 


"Kita memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Sehingga harus betul-betul kita kelola dengan baik, hilirisasi industri termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul serta transfer knowledge harus berjalan dengan baik. Bagaimana utamanya menjaga persatuan dan kesatuan, ini modal besar," tutur Sigit. 


Tak hanya dinamika global yang harus diwaspadai, Sigit berpandangan bahwa, situasi lingkungan dalam negeri juga harus diperhatikan. Apalagi, tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah dimulai. 


Berkaca dari pesta demokrasi sebelumnya, Sigit menekankan, semua lapisan masyarakat harus bersatu tekad menolak terjadinya polarisasi, hate speech, hoaks, hingga politik identitas. Karena, sambung Sigit, hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan sesama anak Bangsa Indonesia. 


Oleh karenanya, Sigit berharap kepada seluruh Angkatan Muda Muhammadiyah untuk sama-sama mendorong kepada setiap kandidat di Pemilu 2024, untuk melahirkan adu program kerja dan gagasan-gagasan yang positif untuk kemajuan Bangsa Indonesia. 


Oleh karenanya, Sigit menyatakan, Angkatan Muda Muhammadiyah harus bisa mengingatkan kepada seluruh calon di Pemilu 2024 untuk tidak melakukan hal yang berpotensi melahirkan perpecahan Bangsa Indonesia.


"Saya ingatkan kalau ada langkah atau upaya yang mengakibatkan perpecahan, kawan-kawan wajib ingatkan," tekan Sigit. 


Dengan terwujudnya proses demokrasi yang mengedepan gagasan serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, Sigit menegaskan, hal itu akan mewujudkan cita-cita visi Indonesia Emas di tahun 2045. 


"Kedepan kita ingin kandidat memiliki visi yang baik, mempersiapakan SDM unggul, mewujudkan transformasi ekonomi untuk menuju visi Indonesia Emas, bisa memanfaatkan bonus demografi. Karena apa, kalau terjadi perpecahan akan terjadi konflik panjang dan pembangunan yang ada terhambat," tutup Sigit.

 

Lima Puluh Kota — Total 48 jawaban disampaikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo terkait pandangan Umum Delapan Fraksi di DPRD Lima Puluh Kota atas penyampaian Nota Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022. Penyampaian tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Lima Puluh Kota di ruang sidang utama DPRD, Rabu (7/09/22).

Rapat paripurna sebelumnya dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar, turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra serta sejumlah anggota DPRD, jajaran Forkopimda serta Kepala Perangkat Daerah di Lima Puluh Kota.

Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo sebelumnya pada Senin lalu menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 PAD direncanakan sebesar Rp.1.299.195.312.130, dengan rincian PAD mengalami penurunan sebesar Rp.4.215.941.235, yang semula Rp.111.691.854.714,- menjadi sebesar Rp.107.475.913.479,-.

“Turunnya PAD ini diakibatkan dari pengurangan target Retribusi Daerah yaitu pada Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo dan Dinas Pangan,” ujar Bupati Safaruddin.

Secara berurutan Safaruddin menjawab pertanyaan, pernyataan, dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD Lima Puluh Kota pada Rapat Paripurna sebelumnya. Dalam penyampaian Pandangan Umum ke delapan Fraksi menyoroti postur Nota Anggaran APBD-P. Diantara titik perhatian Pandangan Umum DPRD Lima Puluh Kota berkisar dari skema pendapatan daerah. Enam dari delapan fraksi DPRD di Lima Puluh Kota menyoroti Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai target yaitu fraksi Hanura, Perjuangan Kebangkitan Nasional, Gerindra, Demokrat, dan Fraksi PPP.

Terkait hal tersebut, Safaruddin menyebutkan Pemerintah daerah telah berupaya dengan berbagai inovasi terkait efisiensi anggaran, diantaranya Retribusi Daerah akan berbasis digital, pengelolaan aset yang kurang bermanfaat agar memangkas biaya operasional, rekonsiliasi data dan gaji pegawai serta penyesuaian anggaran di beberapa OPD.

“Untuk program prioritas yang disampaikan fraksi Golkar, PAN, dan Gerindra, kami kembali menegaskan bahwa APBD Perubahan yang telah diajukan utamanya dalam mendukung program prioritas yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026,” jelas Safaruddin.

Sedangkan menjawab tantangan inovasi retribusi daerah yang dicetuskan Fraksi PAN, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sedang menggodok Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis digital dan diharapkan akhir tahun ini akan segera rampung. Sementara itu, terkait dengan lambannya perangkat daerah dalam mengeksekusi program kegiatan yang telah tertampung di APBD, Safaruddin mendorong OPD agar segera menuntaskan program kerja masing-masing serta berkomitmen akan mereview kinerja masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Terkait dengan ketidaksesuaian Nota KUA PPAS perubahan dengan RAPBD perubahan, Safaruddin menjawab bahwa hal tersebut merupakan rekomendasi dari Badan Anggaran dan TAPD khususnya target PAD yang harus dikaji ulang.

“Kami juga menginformasikan bahwa program Balai Wilayah Sungai V pada tahun ini akan dilaksanakan pengecoran saluran tersier di di Lima lokasi di Lima Puluh Kota,” ungkap Safaruddin.

Tidak hanya itu, fraksi Gerindra dan Demokrat turut membahas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar pemerintah daerah menyiapkan terobosan dan antisipasinya. Terkait hal itu, Safaruddin menjawab bahwa pemerintah daerah sedang memformulasikan pemanfaatan DAU dan DBH sebesar 2 persen untuk memberikan bantuan sosial.

Dengan sekelumit jawaban yang disampaikan tersebut, Bupati Safaruddin berharap rasa kebersamaan yang selalu ditumbuhkan dengan peningkatan koordinasi secara sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah antar stakeholder sehingga dapat memperlancar penetapan seluruh kebijakan Perda dan Ranperda. (FS)

 


MaklumatNews Sumbar - Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P,  SH, S.I.k, M.H, meresmikan Asrama Polisi (Aspol) Polres Kepulauan Mentawai yang dihadiri Pj Bupati Kepulauan Mentawai dan unsur Forkompimda lainnya  di Kilometer 2 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu, (7/9/2022) siang.


Adapun  jumlah Asrama yang diresmikan sebanyak 29 unit yang terdiri dari 10 unit asrama bintara, 10 unit asrama perwira, 1 unit mess polwan, 2 unit mess tamu, 9 unit untuk Pejabat Utama Polres.


Peresmian itu ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sumbar. 


Dalam sambutanya,, Kapolda Sumbar menyampaikan agar manfaatkan fasilitas yang sudah di bangun ini sebaik mungkin dan lakukan perawatan secara konsisten dan kontinyu.


Lebih lanjut Kapolda Sumbar mengatakan, fasilitas yang belum ada di setiap unit asrama untuk segera di lengkapi dan lakukan secara swadaya dan kreatif, jadikanlah asrama ini sebagai rumah pribadi, sehingga terpelihara dengan baik.


Selain itu, Kapolda Sumbar juga menyampaikan kepada seluruh personel untuk menanam pohon, sehingga terlihat lingkungan asrama tidak gersang, akan tetapi di lindungi dengan pohon.(**)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.