MAKLUMATNEWS, PEKANBARU - Kerjasama Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba) Polda Riau bersama Direktorat Intelkam dan Polres Dumai berhasil menggulung 16 tersangka komplotan narkoba dengan barang bukti sebanyak 203 kilogram sabu dan 404.491 butir pil ekstasi disita hanya dalam kurun waktu 4 hari saja (11-14 September 2022).

Ini merupakan prestasi terbesar yang diraih Polda Riau dalam pengungkapan kasus narkoba.

Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal didampingi Dir Narkoba, Dir Intelkam, Kabid Humas, Kabid Propam dan Kapolres Dumai pada konferensi pers yang digelar dihalaman mapolda Riau pada Senin sore (19/9/2022) mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut sebagai bukti jajarannya tetap menyatakan perang terhadap pengedar narkoba diwilayahnya.

“Tergelar barang bukti sabu 203 kg dan 404.491 butir ekstasi yang berhasil kita sita dari kasus penyalanggunaan tindak pidana narkoba. 203 kg sabu ini terdiri dari kasus TKP pertama yaitu di Taman Karya Pekanbaru, kita melaksanakan upaya paksa tentunya melalui proses penyelidikan. Tim Ditresnarkoba bekerja sama dengan Dit Intelkam berhasil mengungkap 100.000 butir ekstasi dan 100 kg sabu dengan 10 tersangka yang ada di belakang saya ini pada hari Minggu 11 september 2022,” terangnya.

“TKP kedua yaitu dihotel Holywood dan perumahan Griya Citra Pekanbaru pada esokan harinya (Senin 12 september 2022) diamankan 11 kg sabu dengan 4 tersangka ini dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba. Dan menyusul hari Rabu 14 september 2022, TKP di Bandar Laksamana Bengkalis, giliran Tim Satuan Reserse Narkoba polres Dumai berhasil  menyita 92 kg sabu dan 304.491 butir ekstasi dari 2 tersangka,” urai lanjutnya.

Mantan Kadiv Humas Polri tersebut mengatakan bulan ini saja (September), Tim dijajarannya telah mengungkap lebih dari 250 kg sabu dan beberapa ratus ribu ekstasi.

“Ini menunjukkan bahwa kita terus berperang dengan pengedar narkoba, dan ini juga menunjukkan bahwa tim Polda Riau terus melakukan kinerja yang sangat luar biasa. Lebih dari 500 kg sabu berhasil diungkap semenjak saya disini,” tegas mantan Kapolda NTB tersebut.

“Sengaja saya ekspose disini (depan Mapolda) untuk menunjukkan bahwa mulai hari ini Polda Riau terus berperang secara masiv kepada mengedar narkoba. Kita proses tegas dan terukur serta tidak ada toleransi bagi pelaku narkoba, kita harus perangi bersama, para pengedar gelap narkoba gelap ini,” tegasnya.

Irjen Iqbal mengakui pihaknya terus melakukan upaya preentif, preventif secara terus menurus termasuk kerjasama dengan negeri jiran Malaysia.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi dengan kepolisian negara Malaysia, untuk terus  mengurangi masuknya barang barang haram ini ke wilayah kita,” tutupnya.

Payakumbuh --- Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Payakumbuh Asmel Arianto Dt. Tunaro Nan Mudo turut menyatakan dukungannya terkait akan dilaksanakannya Musyawarah Provinsi (Muprov) KADIN Sumatera Barat ke-VII yang direncanakan pada 22-23 September 2022 mendatang.

"Saat ini telah terjaring dua kandidat calon ketua umum Kadinprov Sumbar, yaitu Ramal Saleh dan Buchari Bachter," kata Asmel kepada media, di Payakumbuh, Senin (19/9).

Asmel menerangkan, sebelumnya Pelaksanaan Muprov Kadin Sumbar dijadwalkan pada Juli 2022 lalu, namun karena ada sesuatu hal yang terjadi, maka diundur, kemudian diagendakan kembali pada bulan September 2022 dengan adanya arahan dari KADIN Indonesia.

"Ada isu yang akhir-akhir ini berkembang yang mengatakan bahwa Kadin Kabupaten/Kota di Sumbar menginginkan Kadinprov Sumbar di dead lock dan segera di carateker, saya tegaskan itu tidak benar. Kadin Kabupaten/Kota siap mengikuti Muprov seusai arahan Kadin Indonesia," tegas Asmel.

"Jangan lagi berlarut larut kita dalam perpecahan, mari kita bersatu, masih banyak tugas dan pekerjaan kita untuk membantu pemerintah untuk bangkit pasca pandemi Covid-19. Tak ada lagi alasan mundur atau isu carateker serta deadlock karena semua sudah diakomodir dan sesuai dengan arahan KADIN Indonesia,” terang Asmel.

Dikutip dari www.fajarsumbar.com, dukungan pelaksanaan musprov KADIN Sumbar juga disampaikan oleh Ketua Kadin Kota dan Kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

"Panitia sudah dilebur dan sudah diakomodir dari semua pihak yang kisruh, kemudian syarat-syarat yang tidak sesuai PO Organisasi dan AD-ART sudah dicabut, jadi tak ada lagi alasan untuk menunda Muprov,” kata Ferdian, Ketua KADIN Kota Bukittinggi.

“Syarat untuk Muprov juga sudah terpenuhi sesuai AD-ART, peserta sudah lebih dari 50 orang, jadi kami siap datang dan mengantar mandat serta hadir saat Muprov,” ujar Dedi Irawan, Ketua KADIN Kota Sawahlunto.

“Sebagai tuan rumah, KADIN Kota Padang siap mendukung dan mensukseskan jika memang acara Muprov dipindah dari Kota Bukittinggi ke Kota Padang,” tukuk Irvan Amran, Ketua KADIN Kota Padang.

Ketua KADIN Solok Tamron Dt. Rajo Alam dan Ketua KADIN Agam Erik Aprikardo juga mengatakan hal senada, kalau Muprov Kadin yang tertunda harus tetap dilaksanakan sesuai arahan dan agenda yang telah ditetapkan KADIN Indonesia.

Sementara itu, Ketua KADIN Kabupaten Solok Frinsis Warmansyah mengajak agar menjadikan Muprov KADIN Sumbar ini jadi ajang konsolidasi dan merekatkan kembali tali silaturahmi sesama pengusaha Sumbar dan jadikan KADIN menjadi Rumah Gadangnya pengusaha Se Sumbar.

Lain lagi dengan Ketua KADIN Pasaman, Rahmi Wahidah  yang merupakan satu-satunya srikandi Ketua Kadin menambahkan pihaknya menghormati dan mempersilahkan dua kandidat ini berjuang.

"Kita dukung beliau-keliau keduanya ini untuk bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Kadin Sumbar untuk 5 tahun kedepan dengan jujur, adil, dan transparan, serta tentunya dengan cara yang elok dan badunsanak," pungkasnya. (FS)

Diperiode keduanya 2017-2022 jumlah RTLH di Payakumbuh turun drastis. Dari 9.3 persen menjadi 3.7 persen. Dengan rincian, tahun 2017 lalu jumlah RTLH di Payakumbuh mencapai 2.660 rumah, dan 2022 ini hanya tinggal 1.060 rumah saja.

“Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir ini kita telah merehab sebanyak 1.495 rumah masyarakat kita yang tidak layak huni. Dan saya berharap sisa yang sekitar seribuan lagi itu bisa diselesaikan oleh wali kota setelah saya,” kata Wako Riza Falepi saat penyerahan hasil pelaksanaan program bantuan stimulan 2022 di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Payakumbuh Utara Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Senin (19/09).

Karena keterbatasan anggaran dari pusat maupun di daerah, Riza menyebut di tahun 2022 ini perbaikan RTLH hanya satu-satunya di Kelurahan Ompang Tanah Sirah sebanyak 15 unit rumah.

“Untuk tahun ini sangat istimewa, karena dialokasikan untuk pembangunan rumah baru. Program ini baru pertama kali kita laksanakan di Payakumbuh, dan didanai secara bersama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran Pemko Payakumbuh. Dengan alokasi pembangunan baru 50 juta rupiah,” ucapnya.

Riza Falepi berharap dengan dilakukan bantuan ini dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan di Kota Payakumbuh.

“Dengan kondisi rumah yang sudah layak huni, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kita menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

“Dan terimakasih kepada Bank Nagari Payakumbuh, Camat, Kepala Kelurahan, Perangkat RW dan RT serta tokoh masyarakat Ompang Tanah Sirah yang telah menggerakkan masyarakatnya bergotong-royong membantu pembangunannya,” tukuknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marta Minanda mengungkapkan, pemberian bantuan ini supaya dapat membantu warga masyarakat agar lebih sehat dan sejahtera.

“Ini untuk membantu masyarakat kita yang berkategori prasejahtera agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera. Serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,” katanya.

Dia juga menjelaskan, “Serah terima BP-RTLH tahap 2 sebanyak 15 unit yang tersebar di Kelurahan Ompang Tanah Sirah ini, masing-masing penerima manfaat mendapat 50 juta, dengan rincian 40 juta untuk material dan 10 juta untuk upah tenaga kerja,” terangnya.

Dikesempatan itu juga, salah seorang penerima bantuan RTLH dari Kelurahan Ompang Tanah Sirah Usman (45 th), merasa senang dan bahagia. Karena dia mengaku telah lama menungu bantuan untuk repab rumah ini.

“Alhamdulillah dapat bantuan juga, sejak dulu di tunggu-tunggu dan baru sekarang di berikan. Semoga program seperti ini bisa juga dirasakan saudara kita yang membutuhkan. Ini sangat-sangat mesejahterakan masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya. (MS)

Lima Puluh Kota — Memasuki akhir kuartal ketiga tahun 2022 dalam rangka Peningkatan perekenomian daerah, Kepala Perangkat Daerah harus melaksanakan percepatan dan pengembangan strategi yang tepat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan APBD. Hal itu ditekankan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo saat penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022. Penyampaian tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Lima Puluh Kota di ruang sidang utama DPRD, Senin (19/09/22).

Rapat paripurna sebelumnya dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra, turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar serta sejumlah anggota DPRD, jajaran Forkopimda serta Kepala Perangkat Daerah di Lima Puluh Kota.

Keseluruhan fraksi menyetujui Rancangan RAPBD-P yang telah disampaikan oleh Bupati beberapa waktu lalu, namun sejumlah catatan kembali disampaikan secara bergiliran oleh fraksi PAN, PPP, GOLKAR, DEMOKRAT, GERINDRA, PKN, PKS, HANURA. Diantaranya, Target PAD yang belum tercapai, lambatnya realisasi kegiatan OPD, serta sejumlah Program Prioritas Daerah yang belum terealisasi.

Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo sebelumnya pada 5 September lalu menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 PAD direncanakan sebesar Rp.1.299.195.312.130, dengan rincian PAD mengalami penurunan sebesar Rp.4.215.941.235, yang semula Rp.111.691.854.714, menjadi sebesar Rp.107.475.913.479.

“Turunnya PAD ini diakibatkan dari pengurangan target Retribusi Daerah yaitu pada dinas Pariwisata, Dinas Kominfo dan Dinas Pangan,” ujar Bupati.

Pada bagian lain sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih atas pokok pikiran yang disampaikan DPRD Lima Puluh Kota terhadap APBD-P 2022. Dikatakan Safaruddin, dengan disepakatinya Rancangan APBD-P maka telah terpenuhi ketentuan yang mensyaratkan dilakukan perubahan dengan melahirkan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya, Bupati Safaruddin mengatakan RAPBD akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, Bupati Safaruddin berharap kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat ditingkatkan dalam upaya mengembangkan strategi dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. “Hal ini bertujuan dalam rangka meningkatkan output program prioritas dan misi daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah,” jelas Bupati Safaruddin. (FS)

Lima Puluh Kota — Memasuki Triwulan akhir tahun 2022, mutasi pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kembali bergulir. Total sebanyak 59 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami mutasi dengan rincian empat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 37 jabatan Administrator dan jabatan 18 Pengawas.

Perguliran jabatan ini juga meneguhkan hasil seleksi terbuka empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebulan lalu untuk mengisi posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan mutasi bertujuan untuk pembinaan, pengembangan karier serta penyegaran terhadap pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kepada pejabat yang baru diangkat Safaruddin juga mengingatkan untuk meningkatkan serapan dan realisasi anggaran daerah.

“Mutasi merupakan bentuk perputaran kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan demi pembenahan dan penyegaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik,” kata Bupati dalam sambutannya pasca melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ke 59 pejabat struktural di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Senin (19/09/22).

Sementara keempat Pejabat Pimpinan Pratama yang dilantik antara lain, Win Hari Endi selaku Kepala BKD, Adrian Wahyudi menjabat Kepala BKPSDM, posisi Kepala Dinas PUPR Rizal Hanif serta Rahmadinol dipercaya sebagai Kepala Pelaksana BPB Lima Puluh Kota. Tampak hadir dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah ke-59 pejabat struktural Sekretaris Daerah Widya Putra, unsur-unsur Forkopimda Lima Puluh Kota, Asisten Lingkup Setda Lima Puluh Kota dan Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan selamat atas dilantiknya para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator maupun Pejabat Pengawas hari ini dengan harapan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Disampaikan Bupati Safaruddin, mutasi yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah daerah bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan karier serta sebagai upaya melakukan penyegaran terhadap jajaran pejabat struktural yang tidak hanya itu, Bupati Safaruddin berharap kepada para pejabat yang baru dilantik agar fokus kepada percepatan pembangunan daerah, percepatan pencapaian target sesuai visi Kepala Daerah, dan percepatan realisasi kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Di sisi lain, Safaruddin turut menjelaskan bahwa implementasi visi dan misi Kepala Daerah sejauh ini belum sesuai harapan. Berdasarkan hal tersebut, Safaruddin meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya agar bersungguh-sungguh bekerja keras secara tim dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2021-2026.

“Jika semua aparatur bergerak cepat, realisasi anggaran masing-masing OPD akan jauh lebih baik dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan sesuai aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Safaruddin menjelaskan, ada beberapa kunci sukses pelaksanaan tugas kepada para pejabat yang baru dilantik dalam membantu mensukseskan visi daerah yaitu pahami dan dapat menerjemahkan visi kepala daerah, memiliki konsep inovasi dan berwawasan luas yang dipadukan dengan produktifitas, kinerja dan disiplin kerja yang baik.

“Tidak hanya itu, para pejabat harus memiliki kemampuan dan responsif terhadap perkembangan zaman serta harus komunikatif dalam lingkungan OPD masing-masing maupun OPD lainnya di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota,” pungkas Safaruddin (FS)