Payakumbuh — Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus turut menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas berpulangnya Mantan Wakil Wali Kota Payakumbuh Periode 2012-2017 Suwandel Muchtar ke rahmatullah, Rabu (28/9) sekitar pukul 15.30 WIB.

Hamdi saat dihubungi media via telepon seluler menyampaikan ungkapan duka cita mendalam atas kepergian mantan dosen Unand Padang itu.

“Beliau orangnya ramah dan komunikatif. Kita turut berduka cita dan mendoakan semoga amal ibadah beliau di terima dan dibalas dengan sebaik-baik balasan di sisi Allah SWT,” kata Hamdi yang saat dihubungi media sedang berada di luar daerah.

Sementara itu, dari informasi beredar di media sosial, jenazah saat ini berada di rumah duka di Perumahan Edelweis Blok B Nomor 5 Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan rencananya akan dimakamkan di Padang Tinggi Piliang. (FS)

Payakumbuh --- Suwandel Muchtar, mantan Wakil Wali Kota Payakumbuh Periode 2012-2017 berpulang ke rahmatullah, Rabu (28/9) sekitar pukul 15.30 WIB.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda saat dihubungi media via telepon menyampaikan ungkapan duka cita mendalam atas kepergian Suwandel Muchtar. Rida mengaku cukup terhenyak mendengar kabar duka ini.

"Semoga amal ibadah Almarhum diterima dan segala dosa diampuni Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Aamiin," kata Rida yang saat dihubungi media sedang berada di Jakarta.

Sementara itu, dari informasinya jenazah saat ini berada di rumah duka di Perumahan Edelweis Blok B Nomor 5 Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. (MS)

Payakumbuh --- Berakhirnya masa jabatan kepala daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022 pada 23 September 2022 meninggalkan kesan dan catatan bagi para wakil rakyat Kota Randang.

Ketua DPRD Hamdi Agus kepada media saat diwawancara usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD setempat menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Pasangan Wali Kota Riza Falepi dan Wakil Wali Kota Erwin Yunaz periode 2017-2022.

"Alhamdulillah kita menilai kinerja yang beliau lakukan dengan indikator yang sangat luar biasa," kata politikus PKS itu.

Terkait dengan pertanyaan apakah RPJM yang ada bisa dikatakan tuntas atau bagaimana. Hamdi menyebutnya bisa dikatakan tuntas, namun masih ada yang belum terwujud seperti mesjid agung yang prosesnya sudah dilaksanakan pembebasan lahannya, tetapi tinggal  pembangunan yang Insyaallah akan dirancang perda.

"Saat ini kita punya Perda yang mengatur pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang akan dilaksanakan. Artinya wali kota atau kepala daerah setelah ini akan tetap melaksanakan pembangunan mesjid ini," kata Hamdi.

Terkait dengan Pj. Wali Kota saat ini adalah Rida Ananda Hamdi menyebut sementara untuk kinerja kedepan tidak ada pertanggungjawaban terhadap RPJMD, namun fungsi DPRD tetep seperti sebelumnya, fungsi pelanggaran, pengawasan, dan legislasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah. 

"Cuma yang akan menjadi acuan kedepan itu adalah RPD (rencana pembangunan daerah) 2023-2026. Jadi RPD itu ada pengganti dari RPJMD dan itu sudah ditetapkan kemaren sebelum Bapak Riza Falepi berakhir sesuai dengan instruksi peraturan dari dalam negeri yang memang RPD itu sudah disusun dalam bentuk peraturan kepala daerah tidak dalam bentuk perda," kata Hamdi.

Di sisi lain, kata Hamdi, waktu itu DPRD hanya dilibatkan dalam konsultasi publik untuk penyusunan RPD tersebut, jadi seluruh daerah-daerah yang kepala daerahnya adalah Penjabat, RPD yang akan menjadi acuan baik untuk Kota Payakumbuh maupun daerah-daerah lainnya hingga November 2024.

"Kami menghimbau masyarakat dengan wali kota saat ini sebagai Penjabat tentu tetap mendukung sepenuhnya, kemudian bersama-sama mengawasi, memberikan saran dan masukan untuk kemajuan Kota Payakumbuh," tukuknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dari Fraksi Gerindra mengungkapkan kinerja pemimpin daerah selama 5 tahun ini sangat diapresiasi karena seperti yang bisa dirasakan dan dilihat pembangunan di Kota Payakumbuh sudah sangat bagus.

"Mungkin tidak hanya Payakumbuh saja yang mengakui, tingkat Sumbar pun menilai sangat bagus, buktinya dengan adanya infrastruktur baru dan sarana olahraga," kata Wulan.

Wulan menyebut ada 1 target RPJM yang belum tercapai yaitu pembangunan masjid agung, namun kalau nanti memungkinkan, sudah selesai pembebasan lahan, dan sebagainya.

"Dari DPRD sepakat mendukung untuk adanya sarana ibadah yang representatif yang ada di Kota Payakumbuh di masa yang akan datang," katanya.

Terkait dengan wali kota yang sekarang sudah dijabat oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda, sementara DPRD pertanggung jawaban dari Pj ini sendiri kepada Kepala DPRD tentu tidak dalam bentuk RPJM lagi tapi RPD (rencana pembangunan daerah). Wulan menyebut bentuk dukungan ataupun fungsi dari DPRD kedepannya untuk mendampingi kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Pj. wali kota saat sekarang ini.

"Bahkan saat dulu sebelum berakhir masa jabatan kepala daerah, sudah target dalam pembahasan APBD perubahan maupun APBD untuk 2023. Kedepan kita mengacu kepada RPD yang di buat oleh pemerintah kota, DPRD tentu melakukan fungsi pengawasan kira-kira mana yang memungkinkan sesuai dengan RPD ini, kalau memang itu rencananya bagus tentu DPRD sangat mendukung," tutur Wulan Denura.

Wulan selaku wakil rakyat mengucapkan selamat mengemban amanah untuk Pj. Wali Kota Rida Ananda, semoga semakin sukses dan menjadikan Payakumbuh tetap hebat untuk kedepan.

"Kami atas pimpinan DPRD menghimbau kepada masyarakat kita khususnya tokoh-tokoh masyarakat, niniak mamak dan seluruh stakeholder agar mendukung program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan kamipun dari DPRD tentu selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota bagaimana kerjasama ini selalu tercipta harmonis selama 2 tahun kedepan," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Armen faindal, mengatakan sudah banyak Kota Payakumbuh berganti pemimpin, tentu ada kelehbihan ada kekurangan. Tapi, Riza Falepi banyak baiknya, secara kasat mata infrastruktur banyak berubah.  Ada hal yang tak terfikirkan oleh orang-orang yang dibuatnya seperti Kawasan Batang Agam dan Padang Kaduduak. 

"Padang kaduduak yang dulu hanya parak sansai saja, yang terdengar hanya suara jangkrik dan nyanyian anak gembala. Kini sudah ada gedung dan seperti kawasan di perkotaan yang layak. Riza membentuk daerah yang dulunya transisi dari bentuk wajah kabupaten ke kota, di zaman inilah sesungguhnya berubah terasa suasana kotanya," kata Armen.

Sementara terkait dengan pergantian Wali Kota kepada Penjabatnya Rida Ananda, Armen Faindal menyebut dari awal karirnya Rida sudah di Kota Payakumbuh, Urang Sumando Payakumbuh, mulai dari persoalan kecil di Kota Payakumbuh tentu dia tahu.

"Artinya kaderisasi hidup di Payakumbuh, tidak lepas dari hasil pengkaderannya Riza Falepi. Terima kasih kepada Riza yang mengkader bawahannya secara baik sehingga dipercaya oleh orang pusat dan ditunjuk sebagai penerus," ujar politikus Demokrat itu.

Namun, kata Armen, dia sebagai DPRD tetap menjalankan kewajiban dewan untuk urusan penganggaran, legislasi, dan pengawasan.

"Kalau seandainya adik saya yang jadi wali kota, tetap saya sebagai dewan berkewajiban melaksanakan tupoksi saya," tegasnya.

Di akhir wawancara, Armen berpesan perubahan telah dilakukan secara aturan dan perundang-undangan, siapa yang dipilih tentu telah dipertimbangkan secara seksama, karena Pj. adalah yang paling tau dengan Kota Payakumbuh.

"Mari masyarakat dan semua orang agar mendukung kebijakan yang dibuatnya, demi daerah kita. Basamo mangko bisa, apapun yang dibuat kita bisa. Pemda tak bisa berjalan sendiri bila tak ada dukungan, dia akan sempurna pekerjaannya bila didukung penuh, termasuk kontrol sosialnya juga," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh lulus seleksi administrasi dalam Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022.

Hal itu diketahui dengan keluarnya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/22/PW.03/2022 pada 16 September 2022.

Setelah itu, Kementerian yang dipimpin Abdullah Azwar Anas itu melaksanakan evaluasi Zona Integritas Tahun 2022 tahap kedua secara virtual melalui Tim Penilai Internal (TPI) Instansi Pemerintah, Selasa (27/9).

Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh diikuti oleh Kepala DPMPTSP Meizon Satria dan jajaran di ruang kerja Asisten II Setdako Elzadaswarman.

"Alhamdulillah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam surat pengumuman tersebut. Sebagai kelanjutan proses evaluasi ini, kami melakukan virtual meeting (Zoom) dengan tim penilai dari kementerian untuk memaparkan upaya dan hasil Pembangunan Zona Integritas," kata Meizon kepada media.

Sementara itu, Asisten II Elzadaswarman menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB yang telah menilai upaya DPMPTSP Kota Payakumbuh untuk ikut menyukseskan zona intergritas, saat ini sudah lulus secara administrasi.

"Dengan dievaluasi oleh kementerian, ini merupakan kerangka dan acuan transparansi dalam setiap mekanisme pelayanan di DPMPTSP.  Kami menunggu bagaimana penilaian PAN RB mendukung kinerja dan prestasi yang telah Kota Payakumbuh dapatkan selama ini," pungkasnya. (MS)

Permasalahan ekonomi dengan inflasi, pengangguran, pelayanan publik, stunting dan berbagai pekerjaan pemerintah harus kita kejar dan kita selesaikan bersama. Tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengacu pada undang-Undang 32 Tahun 2004 dan undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, betul-betul jadi pikiran bersama,” kata Rida, Senin (26/9).

Rida menyebut permasalahan-permasalahan ini harus dituntaskan bersama, tidak bisa hanya sendiri saja. Yang tidak kalah penting adalah bersama lembaga legislatif yang merupakan mitra. Selanjutnya dengan tiga fungsi DPRD, fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan akan membuat roda pemerintahan akan lebih cepat, efektif dan efisien.

“Sesuai dengan komitmen kita, saya meminta ASN bekerja dengan pola management by objective, yang berorientasi hasil bukan proses. Artinya ketika kita mempertanyakan diklat, yang ditanya tidak lagi bagaimana pelaksanaan diklat dimaksud, tapi berapa orang yang mampu dan siap menjadi bendaharawan ketika yang dilakukan adalah diklat bendaharawan,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Rida, dengan penetapan kiat kerja yang lebih pada manajemen berorientasi hasil. Maka hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana melakukan konsolidasi organisasi di level ASN di OPD masing-masing.

“Kita tanamkan prinsip bagaimana kita bisa membantu organisasi, bukan malah menambah beban organisasi, kinerja tidak jelas, malas, dan tidak mau berubah,” tegasnya.

Kemudian yang penting, kata Rida, adalah bagaimana memegang prinsip efektivitas dan efisiensi ditengah menurunnya pendapatan daerah dan berkurangnya transfer dana dari pusat ke daerah. SAKIP sebagai instrumen pengukur akuntabilitas kinerja kembali harus diterapkan.

“Hal ini penting sehingga tercapai organisasi dan birokrasi yang ideal, kecil struktur dengan besar fungsi,” tukuknya. (MS)

SK tersebut diserahkan oleh Pj. Wali Kota Payakunbuh Rida Ananda dan disaksikan oleh Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Bagian, dan peserta apel di antaranya lurah dan camat.

Terkait SK Plt. Sekdako, setelah Rida Ananda dilantik menjadi Pj. Walikota, sesuai SK Mentri tersebut Kepala Daerah diminta untuk segera menunjuk pelaksana tugas. Dalam hal ini tentu pihaknya tidak ingin ada jabatan di pemerintahan yang kosong, karena tidak ada pejabat yang definitif, maka ditunjuklah Plt.

Mengawali amanatnya, Pj. Wali Kota mengajak seluruh peserta apel untuk mendoakan kesembuhan bagi Lurah Kapalo Koto Ampangan Wandri yang saat ini terbaring sakit di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi.

“Kita ingin beliau didoakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Lurah yang telah berbuat banyak untuk masyarakat, tugasnya sebagai abdi negara,” kata Rida.

Rida menyampaikan takdir mengantarkannya untuk mengemban tugas dan amanah yang hampir sama dengan wali kota yang dipilih melalui pilkada, yakni melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan amanat undang-undang.

“Sebagai penjabat wali kota, apa yang dilakukan oleh wako dan wawako, sekarang saya emban. Sebelumnya dulu saya sebagai Sekda membantu wali kota melaksanakan tugas, tujuan, dan kebijakannya. Untuk itu saya mengharapkan dukungan dan support jajaran di Pemda, mustahil kami bisa menjalankan dengan baik tanpa saudara sekalian,” kata Sumando Urang Payokumbuah itu.

Alumni STPDN itu meminta ASN untuk menjaga kedisiplinan bertugas sebagai abdi negara, karena mereka sudah disumpah sesuai dengan jabatannya, maka dilaksanakan dengan baik.

“Kami selaku Pj. wali kota minimal 3 bulan sekali akan dievaluasi oleh kementerian dalam negeri,” terangnya.

Rida juga memaparkan pekerjaan yang menjadi fokus kedepan adalah mengatasi persoalan inflasi, bagaimana kontribusi cabe bawang, dan kebutuhan pokok lain terus tersedia di pasar dan rumah tangga.

Selanjutnya juga terkait proses realisasi anggaran agar setiap OPD segera membelanjakannya, karena dari laporan realisasinya masih rendah.

“Kita juga harus perhatikan peningkatan PAD yang menjadi target supaya cepat tercapai,” katanya.

Rida juga punya misi khusus bagaimana sejalan dengan Presiden melaksanakan pengentasan kemiskinan secara ekstrim, termasuk stunting.

“Jangan lupa dengan pelayanan publik terbaik kita terus dijaga, kami akan membentuk tim untuk memonitoring dan mencegah terjadi perbuatan KKN dalam urusan melayani rakyat. Akan dievaluasi setiap bulan tugas dan target yang dilaksanakan,” katanya.

Terakhir, Rida menyebut tugas sebagai Pj. Wali Kota yang akan diawasi secara langsung oleh pemerintah pusat ini sangatlah berat, untuk itu dirinya meminta dukungan ASN, Unsur Forkopimda, dan elemen masyarakat untuk menyukseskan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh

“Mari kita bekerja sama, sama-sama bekerja menyelesaikan target, mengayomi masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari,” pungkasnya. (MS)