Oleh:

Winny Alna Marlina

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas

Sumatra Volunteer merupakan Yayasan atau NGO (Non profit Organizasition) yang salah satu visinya memberikan pendidikan Bahasa Inggris gratis untuk anak-anak, pemuda dan masyarakat, yang mana salah satu program dari yayasan ini yaitu menghasilkan produk sedotan dari bambu yang ramah lingkungan.

Tahun ini merupakan tahun ketiga bagi Yayasan Sumatra Volunteer mendapat kesempatan untuk dibina dan dilatih dalam mengembangkan usaha kerajinan produk yang terbuat dari bambu. Tepat pada hari Rabu, 28 September  2022 dilaksanakan kegiatan Pengabdian LPPM Universitas Andalas untuk pertama kali dari program kemitraan  berkelanjutan dalam rangka memberikan sosialisasi dan  “Pengurusan badan usaha PT”. Pengabdian dilaksanakan di Yayasan Sumatera Volunteer yang berlokasi di Tanah Datar. Skim Pengabdian berupa Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang. Kegiatan diketuai oleh Winny Alna Marlina, ST, MM dan anggotanya yaitu Nur Ari Sufiawan, S.Pd.,M.Si, Nefy Puteri Novani, S.Kom., MT dan Handoko, S.S, M.Hum. Tujuan pengabdian dengan tema pembentukan badan usaha PT ini adalah agar nantinya memberikan perlindungan hukum dengan adanya pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, selanjutnya agar memudahkan organisasi dalam mendapatkan akses pembiayaan dari bank maupun dari pihak ketiga.

Pengabdian dimulai dari jam 10.00 WIB di kantor Yayasan pengabdian  di buka oleh Moderator Adnan, mahasiswa Managemen Kampus II Payakumbuh, UNAND. Lalu kegiatan dibuka dengan doa dan kata sambutan oleh Ketua pengabdian yaitu ibu Winny Alna Marlina lalu kata sambutan dari Husen selaku pendiri dari Yayasan Sumatera Volunteer. Pak Husen menyampaikan masih ada  beberapa kendala yang dihadapi dalam operasi UMKM salah satunya masalah finansial dan bentuk badan usaha yang belum resmi. Masalah aset dan modal untuk operasi usaha dari ketua dan anggota Yayasan di Sumatera  Volunteer yang belum jelas menjadi isu utama kami dalam kegiatan kali ini.

Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 11 orang yang proses kegiatan dibantu oleh beberapa mahasiswa Universitas Andalas Kampus II. Dalam kegiatan ini, pemateri menjelasakan tentang pendirian bentuk badan usaha serta pentingnya kejelasan sebuah bentuk badan usaha bagi sebuah organisasi, dalam hal ini adalah badan usaha bentuk PT (Perseroan Terbatas). Pendirian badan usaha menjadi PT salah satu tujuannya adalah mencari keuntungan untuk sebuah organisasi, hal ini juga berkaitan dengan rencana  jangka panjang yang dimulai dengan  perencanaan usaha, perencanaan usaha akan membuat sebuah organisasi lebih fokus dan terarah dalam menjalankan bisnis, dengan begitu tujuan sebuah organisiasi dalam merintis dan menjalankan organisasi nantinya akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan bisnis akan bekembang dengan baik.

Setelah melakukan sosialisasi pengurusan badan usaha oleh Ketua Pengabdian, Winny dan tim pengabdian Universitas Andalas langsung mengunjungi Notaris untuk proses pengurusan PT.  Proses pembuatan akta PT untuk Yayasan Sumatra Volunteer dilakukan di kantor Notaris setempat yaitu Kantor Notaris Restu Mardhatillah, S.H, M.Kn. di Jl. Seoprapto No. 36 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pembuatan akta PT memerlukan waktu berkisar 4 atau 5 hari.

Gambar 2.1 Pengurusan Bentuk badan usaha di Notaris 

Dalam kesempatan ini, Bu Restu sebagai Notaris menjelaskan prosedur pengurusan PT. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan PT berupa KTP dari pendiri, NPWP, nama PT yang akan diurus. Langkah pertama ialah dengan memeriksa nama PT di Kementerian Hukum dan HAM.  Selain nama PT, perlu juga dilengkapi jenis usaha, tujuan, struktur pembagian modal serta tempat dan kedudukan PT. 

Gambar 3.1 Tim pengabdian dengan notaris 

Dengan adanya pengurusan PT di notaris yang dilakukan tim pengabdian,  maka Sumatera Volunteer sudah memulai langkah pengembangan lebih lanjut yang awalnya kegiatan mereka hanya sebatas sebagai Yayasan, kedepannya Sumatra Volunteer akan bergerak dalam bentuk Perseroan Terbatas. Kegiatan berakhir pada jam 17.00 WIB. Pak Husen selaku ketua Yayasan sangat senang dan antusias dengan pengurusan badan usaha PT ini terhadap Yayasan Sumatera Volunteer serta menurutnya ini merupakan langkah awal dalam pengembangan organisasi ini kedepannya agar semakin baik.

Lima Puluh Kota — Kawasan Wisata Kapalo Banda yang berada di Nagari Taram merupakan salah satu lokasi andalan bagi Pariwisata Lima Puluh Kota bahkan Sumatera Barat. Tak kurang 10.000 wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini setiap minggunya. Namun beberapa tahun belakangan, pelancong yang berkunjung harus melewati sejumlah ruas jalan rusak untuk mencapai destinasi tersebut.

Menjawab kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di tahun 2022 telah mulai melaksanakan perbaikan ruas jalan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan diantaranya ruas jalan Taram-Bukik Limbuku, Taram-Kapalo Banda, Ruas Labuah Gunuang-Sitanang. Tak mau hanya menunggu laporan, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo didampingi Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota Syamsul Mikar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rizal Hanif, dan Kepala Dinas PMDN Endra Amzar, Selasa (4/10/22) turun langsung mengecek lokasi pelaksanaan di kedua ruas ruas jalan di Nagari Taram.

“Akses Menuju Kawasan Wisata Kapalo Banda, Akhir Tahun Lancar,” tegas Bupati Safaruddin saat peninjauan. Kemudian, Safaruddin mengatakan guna mendukung peningkatan kunjungan wisata ke Lima Puluh Kota serta mendukung program Pemerintah Provinsi yaitu ‘Visit Beautiful West Sumatera 2023’ maka Pemerintah Daerah terus berupaya memperbaiki Infrastruktur jalan menuju daerah wisata yang tentunya salah satu prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

“Semoga kemudahan akses jalan ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kapalo Banda sehingga perekonomian masyarakat Nagari Taram dapat meningkat,” ulas Safaruddin.

Tidak hanya itu, pengerjaan jalan di Taram juga merupakan komitmen Bupati bahwa membangun Lima Puluh Kota dari pinggir.

“Pinggir yang dimaksud termasuk perbatasan dengan Kota Payakumbuh, perbaikan jalan ini turut menjawab kegelisahan masyarakat terkait perbedaan kualitas jalan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh,” tegas Safaruddin.

Pada kesempatan lain, Bupati mengungkapkan peningkatan infrastruktur jalan merupakan prioritas di masa kepemimpinannya.

“Misi daerah pada RPJMD juga menyebutkan perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat,” sambungnya.

Kemudian dikatakannya lagi, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk mewujudkan nagari sebagai poros pembangunan di Lima Puluh Kota dan ini merupakan prioritas daerah, sehingga kita tak ingin pekerjaannya tidak maksimal.

“Perbaikan ruas jalan Taram juga akan mempermudah distribusi sejumlah komoditas pertanian di Nagari Taram,” pungkas Safaruddin.

Sementara itu, Dari laporan Kadis PUPR Rilza Hanif, pembangunan ruas jalan Taram-Bukik Limbuku dan Labuah Gunuang Sitanang telah dimulai pengerjaannya semenjak 11 Agustus 2022 lalu. Ia mengungkapkan pengerjaan ruas jalan tersebut, tersedia pembiayaan sekitar Rp 4,95 miliar bersumber dari DAU Tahun Anggaran 2022. Untuk ruas jalan Taram-Bukik Limbuku akan dikerjakan sepanjang 1500 meter dengan anggaran Rp 2,25 miliar, sedangkan Taram menuju Kapalo Banda akan dikerjakan 700 meter dengan biaya Rp. 1,2 Miliar dan ruas jalan Labuah Gunuang-Sitanang dengan senilai Rp.1,5 Miliar.

“Kami berharap, rekanan yang ditunjuk dalam pengerjaan proyek tersebut dapat melaksanakannya dengan standar jalan yang telah ditetapkan serta tepat waktu dalam pengerjaanya,” ungkap Hanif.

Hanif juga mengatakan, sejumlah proyek jalan di sejumlah lokasi di Lima Puluh Kota telah mulai dikerjakan dan pada akhir tahun dan diharapkan seluruhnya segera rampung.

Dalam kegiatan peninjauan langsung pelaksanaan perbaikan jalan, Bupati Lima Puluh Kota yang juga didampingi Wali Nagari Taram Nanang Anwar terlihat berhenti di sejumlah titik pengerjaan proyek. Wali Nagari Nanang mengungkapkan rasa syukur atas perbaikan jalan yang selama ini didambakan oleh masyarakat Nagari Taram.

“Selama pengecekan oleh Bupati, warga juga menyatakan akan turut memantau perbaikan ruas jalan tersebut demi suksesnya pembangunan ruas jalan,” terangnya.

Nanang berharap perbaikan jalan tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui lancarnya distribusi sejumlah komoditas pertanian serta menunjang kawasan Wisata Kapalo Banda. (FS)

Lima Puluh Kota — Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mempercepat penurunan angka stunting. Salah satu strateginya adalah dengan kehadiran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang bertujuan menciptakan integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Dalam pengelolaan program kampung berkualitas diharapkan peran serta pemerintah nagari dan masyarakat melalui kombinasi program pos gizi dan dapur sehat atasi stunting (Dahsat) serta adanya penekanan bahwa kampung keluarga berkualitas merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya Dinas DP3KBPPA,” jelas Bupati Safaruddin.

Permintaan percepatan penurunan angka Stunting itu disampaikan Safarudddin ketika meresmikan Kampung Keluarga Berkualitas Nagari Mangilang serta Pos Gizi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) di Kantor Wali Nagari Manggilang, Selasa (4/10/22).

Peresmian yang dibalut dengan Temu Ramah Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota Syamsul Mikar, Ketua TP PKK Nevi Safaruddin, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, unsur Forkopimca serta Wali Nagari Manggilang Noviardi dan Niniak Mamak Nagari Manggilang

Pada bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengatakan, sesuai dengan Perpres No.72 tahun 2021, penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif melalui koordinas, sinergi, dan integrasi program antar pemangku sehingga dapat mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan, melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting di angka 14% pada tahun 2024.

“Kami berharap pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas akan lebih optimal dan menjadi gerakan bersama setingkat nagari yang terintegrasi, konvergen dalam pemberdayaan dan penguatan konstitusi di kampung keluarga berkualitas,” ujar Safaruddin.

Kemudian dikatakannya, harus ada keterpaduan program Pembangunan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama lintas sektoral dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Tidak hanya itu, Safaruddin juga menerangkan, dengan tersedianya data kependudukan dan pembangunan keluarga, data keluarga beresiko stunting di rumah dataku di kampung keluarga berkualitas, dapat dijadikan peta kerja oleh tim pendampingan keluarga (TPK) dan menjadi acuan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) kecamatan dan nagari dalam monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota Syamsul Mikar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama pemerintahan Nagari Manggilang yang telah berupaya mengurangi angka stunting di Nagari tersebut.

“Kolaborasi dan koordinasi yang dihasilkan dapat menjadi momentum dalam penurunan prevelensi stunting di Lima Puluh Kota,” ucap Syamsul Mikar.

Disamping itu, Syamsul Mikar turut menyampaikan, Nagari Manggilang pernah mendapat terbaik ketiga dalam lomba yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan kategori Ikan Larangan 2011 lalu, hendaknya potensi ikan larangan yang dimiliki Nagari Manggilang dapat mendukung penurunan stunting di Nagari yang dialiri sejumlah sungai tersebut.

Sebelumnya, Wali Nagari Manggilang, Noviardi mengucapkan terima kasih atas peresmian kampung Keluarga Berkualitas di Nagari Manggilang. Kemudian, Noviardi berharap, peresmian Kampung KB ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta mengurangi prevelensi stunting yang saat ini dialami 61 orang anak di Manggilang.

Noviardi berharap kedatangan Bupati Safaruddin bersama rombongan dapat menjawab keluhan masyarakat serta dapat mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata.

“Kami membutuhkan uluran tangan pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dan lebih menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” harap Noviardi.

Dalam rangkaian kegiatan peresmian tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama penurunan stunting, Peresmian Ambulance Nagari dan pemberian makanan sehat kepada Balita serta pelepasan ikan larangan di Batang Manggilang. (MS)

Untuk menyongsong itu, DPMPTSP tengah menyiapkan pelayanan bagi disabilitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh. Seperti berkas pelayanan dengan tulisan braille untuk melayani tuna netra untuk pengurusan nomor induk berusaha (NIB), meja khusus, dan peralatan yang dibutuhkan oleh difabel secara fisik seperti tongkat, kursi roda, dan sebagainya.

"Intinya, pelayanan kepada mereka yang ada keterbatasan fisik, petugaspun khusus kita siapkan bersama dengan pelayanan tanpa antrian bagi disabilitas," kata Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria kepada media saat diwawancara di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh, Selasa (4/10).

Kepala Dinas Meizon juga menyampaikan pihaknya berusaha mempertahankan posisi Kota Payakumbuh sebagai kota dengan layanan perizinan berusaha/investasi nomor satu di Indonesia, tingkat pelayanannya prima.

"Tak hanya kinerja yang ditingkatkan dalam melayani masyarakat, termasuk inovasi yang kami lakukan," kata Meizon.

Meizon menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk KADIN, HIPMI, dan instansi vertikal, bagaimana pelayanan publik menjadi ujung tombak naiknya nilai investasi di Kota Payakumbuh.

"Nantinya ini sangat memperngaruhi tingkat income masyarakat, adanya pertumbuhan dan pergerakan roda ekonomi. DPMPTSP sebagai penanggung jawab perizinan secara administrasi akan meningkatkan proses pelayanannya," terangnya.

Di sisi lain, Koordinator Perizinan DPMPTSP Kota Payakumbuh Agus Tri Susatya didampingi Analis Kebijakan Sutiyono menjelaskan MPP merupakan suatu bentuk transformasi penyelenggaraan pelayanan publik yang ditugaskan kepada instansi yang menaungi pelayanan satu pintu, dalam hal ini DPMPTSP Kota Payakumbuh.

"Perlahan tapi pasti segala kekurangan yang ada di MPP akan kami benahi demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selain mengoptimalkan sarana dan prasarana, kami juga mengutamakan pelayanan dari SDM yang profesional dengan tugasnya dengan melakukan rotasi dan sosialisasi kebijakan baru terkait pelayanan publik," pungkasnya.

Sementara itu, Desi Susanti, warga yang mengaku baru pertama kali ke MPP dimudahkan dalam pengurusan surat menyurat, salahsatunya mengurus perpanjangan SIM.

"Datang ke MPP ini lebih dekat dari rumah, dan petugas pelayanannyapun juga baik, dan yang sangat membantu saya sekali di sini juga disediakan tempat bermain anak," ujar Desi.

Senada, Nuhayati, pengunjung yang mengurus SIKP di bagian perizinan juga menyampaikan kesan positifnya pada saat mengurus administrasinya di MPP.  Pelayanan disini ramah dan juga cepat, pegawainya juga baik.

"Saya pas sampai di sini diarahkan untuk ambil antrian dan diantarkan ke meja tempat saya mengurus berkas. Karena saya baru dua kali ke sini, selama saya berurusan itu berlangsung dengan cepat, selain itu di MPP juga menyediakan alat bantu untuk pengunjung yang disabilitas sehingga itu memberikan kemudahan bagi para pengunjung, tempat nyaman, sejuk, dan rapi, serta pelayanan juga terbaik. Semoga kedepannya MPP Kota Payakumbuh bisa berinovasi lebih baik lagi," ujar Nurhayati.

Masyarakat sangat senang dengan adanya MPP dan merasakan dampak dari MPP ini secara langsung, masyarakat juga berharap MPP terus berinovasi lagi kedepannya untuk masyarakat Kota Payakumbuh. MPP juga salah satu bukti cinta dari Pemerintah kota Payakumbuh untuk masyarakatnya dengan menghadirkan sebuah inovasi yang bisa mempermudah mereka dalam urusan administrasi pemerintahan. 

Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sangat baik dan bisa mempermudah akses dalam proses ke pengurusan administrasinya, disamping itu pemerintah juga berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan terus berinovasi agar masyarakat bisa merasakan dampak yang jauh lebih baik lagi. (*)

#liputankhususdpmptspkotapayakumbuh

Payakumbuh — Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Payakumbuh menyediakan layanan klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Ini merupakan inovasi guna menggenjot nilai realisasi investasi sesuai dengan target dan menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota tujuan investasi di Sumatera Barat, sesuai himbauan Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda beberapa waktu lalu.

Klinik ini disediakan di Kantor DPM PTSP Jalan Jambu, Ibuh Timur, dibuka sejak 1 Oktober sampai tanggal 10 Oktober 2022. Di bawah Koordinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Zulfa Riyanti bersama Sub. Koordinator Pembinaan, Pengawasan Bimbingan Fasilitasi Penanaman Modal Siti Hayinah, dan Tenaga Pendamping Arif Rahman Hakim.

Kepala DPM PTSP Kota Payakumbuh Meizon Satria kepada media, Selasa (4/10/22), mengatakan pihaknya mengharapkan agar inovasi ini nantinya akan membantu Perusahaan dalam menyampaikan Pelaporan LKPM secara Online.

“Melalui klinik LKPM ini nantinya kita akan bisa memantau perkembangan investasi di Kota Payakumbuh,” kata Meizon.

Ditambahkannya, Klinik LKPM adalah klinik laporan kegiatan Penanaman Modal, dimana disediakan sebuah wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam penyampaian laporannya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan.

LKPM ini wajib disampaikan secara online melalui situs https://oss.go.id dengan menggunakan hak akses yang diberikan oleh BKPM. Bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses, dapat mengajukan secara online melalui situs https://oss.go.id

Meizon mengakui, walaupun pada dasarnya pelaku usaha bisa melakukan pelaporan secara mandiri, namun pada kenyataanya sering juga terjadi keterlambatan, malahan tidak melaporkan sama sekali LKPM Onlinenya. Oleh karena itu DPM PTSP hadir untuk mereka, dengan melakukan pendampingan sampai ke pelayanan prioritas.

“Kita akan bantu mengajarkan bagaimana mulai dari mendaftarkan akun (hak akses LKPM Online) sampai penyampaian laporan secara online, verifikasi laporan hingga memfasilitasi setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan. Kita ingin mereka rasakan kehadiran kita, oleh karena itu Klinik LKPM salah satu solusi terbaik yang kita lakukan,” ungkapnya.

Meizon menambahkan, di bawah kepemimpinannya DPMPTSP akan terus berjalan dengan sistem, tetap berkinerja baik, bahkan terus melahirkan inovasi.

“Menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota ramah investasi dan tujuan investasi, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan nilai investasi di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Meningkatnya nilai investasi ini, kata Meizon, didukung oleh semua pihak, stakeholder dan juga kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya.

“Dengan diluncurkan inovasi ini, ditargetkan Investasi di Kota Payakumbuh meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (MS)