Payakumbuh — Bantu masyarakat ekonomi lemah, Wali Kota Payakumbuh menyerahkan bantuan untuk rehab rumah, usaha binaan dan untuk mahasiswa binaan yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh.

Bantuan tersebut diberikan kepada 12 orang penerima bantuan rehab rumah, 24 orang mahasiswa binaan dan 24 orang untuk usaha binaan yang ada di Kota Payakumbuh.

“Manfaatkanlah bantuan ini sebaik mungkin. Untuk perbaikan atau pembelian peralatan yang menunjang usaha bapak dan ibu sekalian. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Dan belajarlah dengan sungguh,” kata Wako Rida Ananda saat menyerahkan bantuan di Aula Ngalau Indah Balai Kota Payakumbuh, Senin (10/10/22).

“Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial keluarga para penerimanya, sehingga menjadi keluarga yang berdaya,” tukuknya.

Sementara itu, Plt. Ketua Baznas Kota Payakumbuh Zul’aidi menyebutkan bantuan yang diberikan untuk rehab rumah sebesar 25jt, bantuan usaha binaan 4jt dan bantuan yang diberikan untuk mahasiswa binaan sejumlah 4jt.

“Bantuan yang kita salurkan ini bersumber dari infaq dan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh Kota Payakumbuh serta masyarakat dan Instansi diluar Pemko Payakumbuh,” katanya.

“Sampai saat ini Baznas Kota Payakumbuh telah menyalurkan zakat lebih dari 3 milyar rupiah kepada yang berhak menerimanya,” tambahnya lagi.

Dia juga mengatakan, beberapa hari yang lalu Baznas Kota Payakumbuh telah menyalurkan bantuan pendidikan untuk 108 siswa SD masing-masing menerima 500ribu rupiah dan 12 siswa SMP 600ribu rupiah.

“Selain itu kita juga membantu untuk pemenuhan gizi anak-anak stunting dari keluarga miskin sebanyak 70 orang selama empat bulan dengan total 820ribu per anak yang diberikan setiap bulannya 205ribu rupiah,” pungkasnya. (MS)

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru bicara fraksi Golkar YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan 7 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Dalam mengatasi meningkatnya angka inflasi daerah, Sumatera Barat merupakan inflasi tertinggi no. 2 se-Indonesia Fraksi Partai GOLKAR mendorong agar pemerintah mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi daerah terutama di sektor-sektor kunci peningkatan perekonomian daerah seperti Peningkatan IKM, UMKM, Koperasi dan pertanian yang menjadi motor penggerak atau uratnadi perekonomian kota maka bersama ini Fraksi Golkar mendorong dan meminta kepada pemerintah kota untuk lebih meningkatkan pembinaan dan perhatian maksimal terhadap kemajuan IKM, UMKM, koperasi dan pertanian tersebut.
2. Peningkatan perekonomian yang tangguh , unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Fraksi Golkar mendorong dalam meningkatkan belanja konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menekan laju Inflasi Daerah salah satu hal yang kami harapkan kepada kepala daerah agar mengembalikan gaji tenaga harian lepas (THL) sesuai dengan upah minimum Provinsi yang sebelumnya diturunkan 600.000 per orang. Dan tunjangan kinerja ASN yang dipotong selama ini lebih kurang 13% agar dapat dikembalikan keposisi semula.
4. Fraksi Golkar dalam upaya meningkatkan sektor dalambidang pertanian mendorong Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan kembali pembuatan pupuk organik kepada masyarakat tani melalui kelompok-kelompok tani yang ada di samping mengatasi kelangkaan pupuk non organik dan mengatasi ketergantungan terhadap pupuk buatan.
5. Fraksi Partai Golkar pada hakikatnya sangat mendukung masyarakat Payakumbuh untuk dapat mengeluarkan zakatnya selaku umat Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam tentang Zakat. Dan terkhusus bagi ASN Pemerintah Kota Payakumbuh ini kita lakukan dalam usaha membantu masyarakat kita yang ekonominya kurang beruntung atau kurang memadai namun demikian sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR yang terdahulu tentang Zakat maka jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR sesuai dengan QS At Taubah Ayat 60 yang Poin pentingnya Bagi orang yang sedang dalam berhutang tidak wajib mengeluarkan Zakat dan lebih cenderung dia adalah orang yang berhak menerima Zakat dari Aspirasi yang berkembang di tengah ASN Kota Payakumbuh sesuai dengan edaran Walikota sebelumnya pada umumnya banyak yang menyampaikan keluhannya karena mereka merasa belum wajib membayar Zakat sesuai dengan kondisinya masingmasing, berkenaan dengan hal tersebut Fraksi Partai GOLKAR meminta agar meninjau ulang kembali kebijakan tersebut yang paling penting tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama Islam karena menyangkut kehidupan Dunia dan Akhirat dan Fraksi Partai GOLKAR meminta agar menghormati kebebasan Masyarakat dalam beribadah dan mengutamakan keikhlasan karena hakikat beribadah itu adalah keikhalasan.
6. Pemberian dana hibah terhadap organisasi-organisasi, ormas, orsos untuk lebih selektif lagi karena menurut hemat fraksi golkar masih banyak yang lebih prioritas dan harus dipenuhi.
7. Fraksi partai golkar memintak pemerintah daerah agar Meninjau kembali sektor- sektor PAD yang masih bisa di tingkatkan dan bisa kita maksimalkan.
8. Fraksi Partai GOLKAR mendorong dan mendukung agar Pemerintah Kota mengalokasikan kembali anggaran dana Kelurahan dalam upaya kita bersama untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pada APBD Tahun 2023. (FS)

Payakumbuh — Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan 6 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, yang telah menyusun Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan sepenuh hati, serta menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Kota Payakumbuh tahun 2023 tepat waktu. Kita berharap kiranya, proses pembahasan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh.
2. Dengan adanya peyesuaian dana Transfer ke Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk bekerja lebih keras, bersungguh-sungguh dan memegang komitmen yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, sehingga azas manfaat dari APBD akan semakin efektif, efisien dan berperan dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan masyarakat Kota Payakumbuh yang tengah berusaha untuk menjauh dari dampak inflasi dan pengaruh ekonomi global, selaras dan kongruen dengan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk lebih memperioritaskan peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah memburuknya ekonomi global dan pengaruh inflasi.
4. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemko Payakumbuh, untuk kembali mengkaji potensi PAD dengan langkah Uji Petik secara berkala, untuk menutupi beberapa devisit anggaran. Kami yakin dan percaya bahwa, potensi PAD Payakumbuh masih bisa ditingkatkan minimal 5% lagi. Mohon penjelasan.
5. Kami sepakat kiranya kita sama-sama mematuhi dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
6. Terakhir kami meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk meng-kaji ulang Anggaran Dana Hibah Tahun 2023 yang direncanakan untuk Organisasi-Organisasi di Kota Payakumbuh, mungkin saja Jumlah Penerima dan Besaran Anggaran yang akan diterima perlu kita rasionalkan dalam pembahasan nantiknya. Mohon Tanggapan & Penjelasan. (FS)

Payakumbuh — Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru bicara Fraksi AKN Mesrawati menyampaikan 5 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1.Untuk meningkatkan IPM, kami lebih sepakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan personil yang dapat meningkatkan kuaitas Indeks Pembangunan Manusia tersebut, yaitu dunia Pendidikan. Untuk itu kami mengusulkan kiranya kita dapat meningkatkan Kualitas para pendidik dengan memperbanyak Pelatihan Guru, Worshop dan Bimtek serta memperhatikan Tunjangan mereka, seperti tunjangan PNS, tunjangan kepala sekolah, tunjangan guru honor, termasuk mengembalikan nilai gaji para THL.

2.Termasuk juga perlu diperhatikan kesejahteraan para guru TPQ dan kader-kader pembangunan kita dikelurahan. Sebab kami berpandangan, sehebat apapun seorang guru, dan para pendidik lainnya, bila kesejahteraannya tidak mencukupi, maka mustahil IPM yang diharapkan akan tercapai. Oleh karena situasi daerah kita saat ini sudah semakin membaik, maka kami menyarankan agar dapat dimaksimalkan pendapatan daerah kita dari sektor PAD. Berikanlah terobosan-terobosan yang menarik, agar wajib pajak berkenan menunaikan kewajibannya.

1. Kami memantau di tengah masyarakat, masih ada bantuan untuk penerima manfaat untuk rakyat miskin dalam bentuk PKH, BLT, dll yang masih belum tepat sasaran. Untuk itu kami berharap Dinas Sosial benar-benar selektif menetapkan penerima manfaat bantuan sosial tersebut, bila perlu langsung turun ke lapangan untuk melakukan survey. Dan kami mengusulkan agar dibuatkan tanda berupa plang nama yang bertuliskan penerima BLT, PKH, dll, di masing masing-masing rumah penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Kami yakin, dengan cara ini petugas akan mudah mengetahui keluarga penerima manfaat dan pasti akan berdampak kepada si penerima bantuan sosial tersebut.
2. Berkaitan dengan Pemerintah telah memungut zakat gaji PNS 2,5 persen, pada hakikatnya kami setuju untuk diterapkan demi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi kami menyarankan agar hal ini kita tinjau kembali sebelum kita terapkan karena tidak semua PNS dapat memenuhi pungutan ini disebabkan kebutuhan mereka masih perlu perhatian kita bersama.
3. Oleh karena Pemerintah Pusat telah mengumumkan dana transfer untuk tahun 2023, baik untuk DAK, DAU dan DBH, serta telah diterbitkannya PMDN no 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023, maka kami yakin akan banyak perubahan dalam penyusunan RAPBD kita ini, untuk itu kami berharap kiranya itu dapat dipergunakan untuk belanja modal, agar anggaran tersebut betul-betul kelihatan pemanfaatannya. (FS)

Payakumbuh — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan beberapa kritik dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2022 telah mampu mengantarkan Kota Payakumbuh untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Sumatera Barat dan ratarata nasional tiap tahunnya. Kota Payakumbuh juga memperoleh rekomendasi tentang Laporan Keuangan melalui BPK RI dengan rekomendasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Dengan berkurangnya pendapatan daerah tentu saja akan berdampak terhadap pengalokasian anggaran diseluruh SKPD. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap semuanya bisa di distribusikan secara proporsional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa di optimalkan dan melebihi target yang direncanakan, hal ini tentu saja didasari dengan mulai membaiknya perkembangan ekonomi di Kota Payakumbuh.
3. Belanja hibah kami menyarankan agar prosesnya sesuai dengan aturan dan penerima hibah dibagi secara proporsional serta bergiliran.
4. Untuk belanja pegawai, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar pemotongan gaji THL yang dilakukan beberapa waktu yang lalu mohon dipertimbangkan kedepannya untuk ditambah kembali.
5. Untuk Belanja Langsung yang menyangkut dengan belanja Infrastruktur sarana dan prasarana kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk tetap memperhatikan dan merespon anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Musrenbang. Dari data yang ada dilapangan yang tersebar di 5 Kecamatan masih terdapat hal-hal yang semestinya mendapatkan prioritas untuk diperhatikan, antara lain :
   -Ruas Jalan Lingkung dan jalan Kota yang butuh peningkatan dan pemeliharaan.
   -Areal pertanian yang belum mendapatkan distribusi pengairan secara optimal yang membutuhkan pemeliharaan terhadap irigasi yang rusak berakibat kehilangan debit air.
   -Drainase lingkungan yang masih banyak butuh pemeliharaan serta peningkatan.
   -Lampu jalan yang butuh penambahan serta penggantian masih sangat banyak.
   -Sarana dan prasarana penunjang ditempat-tempat umum seperti Toilet, drainase pasar, dan lain-lain.
6. Penertiban terhadap pelanggaran atas izin cafe yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
7. Sesuai dengan tujuan dan sarana pembangunan yang akan dicapai untuk Tahun 2023 2026 yaitu terwujudnya pembangunan manusia yang berkwalitas maka kami menyarankan agar lebih fokus meningkatkan dan menciptakan inovasi baru terhadap pendidikan karakter dan budaya untuk anak-anak serta masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana, di antaranya adalah menfasilitasi penerbitan izin beberapa Mesjid yang terkendala beserta kepengurusannya. (FS)