(FS)

Payakumbuh — Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni menyampaikan 6 poin penting kepada pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Menanggapi nota penyampaian Walikota terkait target yang akan kita capai melalui APBD tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi 4,36%, tingkat pengangguran terbuka 6,05%, Tingkat kemiskinan 5,52%, Indeks pembangunan manusia 79,96 an indeks gini 0,277 Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan terkait kondisi kekinian terhadap 5 item di atas dan juga rata rata secara Provinsi Sumatera Barat.
2. Fraksi Partai demokrat berpandangan APBD 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya dan juga menjadi pondasi untuk kerangka pembanguan tahun berikutnya yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
3. Kegiatan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi kita, dan untuk Kota Payakumbuh Fraksi Partai demokrat melihat KUKM ini harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, tertutama dari porsi APBD 2023 yang tertuang dalam program kegiatan di OPD terkait untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat. Jajaran aparatur pemerintah lebih aktif lagi untuk mendatangi dan mendata KUKM, membantu proses perizinan dan sertifikasi usaha, permodalan, pembinaan usaha, serta promosi dan publikasi produk melalui berbagai event pameran atau eksibisi dengan harapan barang dan jasa produk lokal diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, yang dalam skala lebih luas lagi diharapkan bisa meredam inflasi akibat kenaikan BBM dan ancaman resesi global.
4. Fraksi Partai Demokrat mendorong APBD tahun 2023 harus dapat mengakomodir pembelanjaan terhadap produk-produk UMKM lokal secara optimal, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan KUKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan.
5. Terkait dengan Perwako Retribusi Pelayanan kesehatan yang sudah cukup lama yakni sejak tahun 2015, Fraksi Partai Demokrat berpandangan perlu kita lakukan evaluasi atau bila perlu diganti, karena:
   -Menyesuaikan kepada Perda Pajak dan Retribusi yang baru. Jenis dan tarif yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian.
   -Agar dapat menampung seluruh jenis pelayanan, karena kenyataannya saat ini terdapat beberapa dokter khususnya dokter spesialis yang jenis pelayanannya tidak ada dalam Perwako tersebut. Hal ini tentu akan berakibat kurang baik dari segini administrasi maupun hukum.
6. Fraksi Partai Demokrat mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi kenaikan BBM, agar Kota Payakumbuh tetap kondusif dan masyarakat bisa tetap produktif. Mudah-mudahan suasana yang aman dan damai membuat kita pulih lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat. (FS)

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Aprizal menyampaikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2023, RAPBD tahun 2023 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional.
2. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sepakat dengan tema Pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPD / Rencana Pembangunan Daerah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial budata serta reformasi struktur untuk pertumbuhan berkelanjutan karena tema ini sangat menyentuh lansung pada masyarakat kita dan berdampak pada SDM baik masyarakat maupun pemerintahan di Kota Payakumbuh. Kita yakin dan percaya, DPRD khususnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sepakat bersamaPemko untuk mewujudkan demi kesejahteraan masyarakat Payakumbuh dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap program dan kegiatan syarat akan tema tersebut. Mohon menjadi perhatian!
3. Karena dengan adanya penurunan pada pendapatan daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap alokasi anggaran untuk masing – masing SKPD akan dapat digunakan secara tepat, efisien dan berhasil guna demi Kota Payakumbuh.

Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota Payakumbuh, yaitu :

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu adanya kerjasama lintas sektor / lintas OPD, beberapa diantaranya Dinas Sosial, Dinas Nakerin, DP3A P2KB, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim, Disduk dan Capil agar punya data yang sama atau minimalnya data sinkron dari hulu ke hilir, ketika status masyarakat sudah meningkat dan rasanya tidak perlu dibantu lagi dapat segera kita keluarkan hingga meningkatlah taraf hidup / status ekonomi masyarakat tersebut. Namun sebelum itu, program dan kegiatan beberapa OPD tersebut perlu disinkronkan contohnya bantuan ke individu / kelompok masyarakat jangan sampai tumpang tindih begitupun dengan pembinaannya.

Dinas Pertanian
Jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023, Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 18,9 milyar. Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota Payakumbuh lebih 60%. Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra Kota Payakumbuh menyarankan penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian dalam pemulihan ekonomi secara makro di Kota Payakumbuh terutama untuk :
-Pemasaran produk pertanian dengan aktifkan TA ( Terminal Agrobisnis ) dan STA ( Sub Terminal Agrobisnis ).
-Permodalan dibidang pertanian dengan mengaktifkan KopTan ( Koperasi Pertanian ) dan L-KMA ( Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ).
-Meningkatkan produktivitas petani untuk budidaya pertanian dengan cara memberikan bantuan dan subsidi secara langsung kepada petani.

Dinas Kesehatan
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh melihat kalaun penganggaran untuk Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 154,9 milyar, apakah sudah berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan pelayanan? Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang. Mohon Penjelasan!

Terkait pengangkatan PPPK, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk mengakomodir tenaga kesehatan dan profesi lainnya yang tidak bisa diangkat melalui aturan pusat, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemko untuk segera membuat payung hukum maik melalui Perda atau minimal melalui Perkasa / Perwako karena di Permendagri 79 th 2018 tentang BLUD masih membuka ruang, BLUD bisa angkat pejabat pengelola dan pegawai baik ASN maupun PPPK. Mohon diPertimbangkan!

Dinas Sosial
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit tugas Dinas Sosial seperti adanya bantuan BLT BBM yang sekarang ini lagi berjalan sesuai pemberitahuan dari Kemensos RI karena dengan adanya kenaikan BBM yang berpengaruh besar pada masyarakat umum namun masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak juga mendapatkannya sedangkan yang kita ketahui kalau bantuan tersebut berhak didapatkan oleh masyarakat yang masuk kedalam data DTKS seperti himbauan Kemensos RI. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Karena masih banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya langsung pada DPRD daripada pada RT dan Lurah. Mohon Penjelasan!

Perlu kita fokuskan pada OPD Nakerin dan Dinas Koperasi dan UKM untuk dapat kiranya memberikan bantuan usaha / permodalan ada masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan tetap melakukan pembinaan dan tidak dilepaskan begitu saja, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan.

DPM – PTSP
Plafon sebesar 5,1 milyar, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menilai OPD tersebut sangat urgent posisinya selama ini baik dalam promosi Kota Payakumbuh maupun untuk banyak layanan lainnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat apresiasi, namun kita melihat anggaran sangat minim di DPM-PTSP tersebut, mengingat peran utamanya dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Payakumbuh mencari investor untuk berinvestasi d Kota Payakumbuh. Mempelopori OPD lainnya untuk mempromosikan Kota Payakumbuh kedepan. Kita bersaran untuk dinaikkan anggaran dengan menambah program kegiatan untuk meningkatkan iklim investasi. Mohon Tanggapan!

1. Dan perlunya penataan dan pengarahan untuk mushalla-mushalla yang telah ada TPA/TPSA agar lebih jelas lagi masalah honor guru gajinya demi kesejahteraan guru ngaji dan kelancaran program mengajarnya.
2. Seperti yang kita ketahui kalau plafon dana hibah untuk tahun 2023 ini sangat besar, kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar untuk disisir lagi, OPD – OPD apa saja yang menerima dana hibah tersebut dan digunakan untuk apa saja? Mohon Penjelasan! (FS)

Payakumbuh — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan masukan atau rekomendasi yang didasarkan pada delapan arah pembangunan nasional kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Percepatan penghapusan kemiskinan Esktrim.
   Masalah kemiskinan ini merupakan suatu masalah yang harus ditangani dengan serius dan cepat,karena hal ini menyangkut kepada masalah asasi manusia yaitunya keberlangsungan hidup seseorang.Tentu banyak faktor kondisi kemiskinan ini terjadi,oleh karena itu perlu di cari akar permasalahannya serta solusinya agar kemiskinan ini bisa di hilangkan atau setidaknya dikurangi. Beberapa hal yang bisa dilakukan ;
   -Mengeluarkan kebijakan pemerintah yang senantiasa pro rakyat. Banyak kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah akan berefek kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu sekiranya setiap kebijakan yang di keluarkan pemerintah baik di tingkat pusat,provinsi maupun daerah berpihak pada masyarakat terutama masyarakat yang rentan ekonominya. Seperti perlunya kebijakan meninjau ulang kenaikan harga BBM bersubsidi, kebijakan untuk mengamankan harga sembako, kebijakan support produk lokal dan dalam negeri, mebijakan pengamanan ketersediaan kebutuhan pupuk subsidi petani, dll.

-Sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.

-Memberikan alokasi dana dari APBD yang memadai kepada dinas terkait,seperti dinas sosial, dinas koperasi dan UMKM, DP3AP2KB, dll. Agar dinas-dinas terkait ini dapat melakukan kegiatannya dengan maksimal.

1. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan.
   Pandemi Covid -19 yang kita rasakan bersama kemarin ini,menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita bersama.Bahwasanya SDM di nakes dan tenaga pendidikan harus senantiasa siap menghadapi tantangan dan perkembangan serta perubahan zaman. Oleh karena itu peningkatan SDM di bidang kesehatan dan bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas kita kedepannya. Agar SDM yang tersedia memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan profesinya.
2. Mendorong pemulihan dunia usaha.
   Iklim usaha yang kondusif dan sehat akan mendorong pemulihan dunia usaha. Oleh karena itu pembinaan dan dukungan serta fasilitas yang diberi kan pemerintah merupakan bentuk partisipasi penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Agar tingkat ekonomi masyarakat makin tumbuh di Kota Payakumbuh. (FS)

Rapat dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Kota Payakumbuh Drs. Sri Joko Purwanto didampingi anggota Maharnis Zul, S.Pd dan Zainir itu dimanfaatkan untuk membahas persiapan serta tahapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.

Berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, awal mula hearing berlangsung Ketua komisi A Sri Joko Purwanto berikan pertanyaan terkait data pemilih yang nanti otomatis dapat berubah serta menjelang pemilu akan dihelat.

“Menghadapi perubahan data ini, nanti secara otomatis akan terjadi penambahan terhadap jumlah pemilih, dan apakah TPS juga telah siap menghadap gelombang data pemilih dan akankah TPS nya bertambah? atau apakah masih sama dengan tahu  2019?,” tanya Joko kepada Disdukcapil dan KPU kota Payakumbuh.

Ditambahkan Sri Joko, ia turut mempertanyakan akan kesiapan KPU terhadap jumlah partai yang telah diverifikasi untuk menghadapi tahapan pemilu serentak tahun 2024.

Ibarat gayung bersambut, pertanyaan yang diajukan ketua Komisi A DPRD kota Payakumbuh itu langsung ditanggapi lebih kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri. Ia mengatakan jika saat ini Disdukcapil telah melakukan rekam data KTP bagi warga yang berusia 17 tahun ke atas.

“Untuk pelajar SMA sederajat sekarang telah dilakukan rekam datanya. Dan untuk data warga usia 17 tahun ke atas yang sudah terekam per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 100.479 orang,” beber Wal Asri.

Terkait data warga yang tidak bisa di update untuk setiap bulan ataupun setiap semesternya, Wal Asri mengungkapkan hal tersebut disebabkan karna sekarang data sudah terpusat. Seharusnya Disdukcapil harus dan telah memiliki data semester I tahun 2022c namun hal ini masih belum diterima dari Dirjen Dukcapil, dimana untuk mengetahui update data tersebut hanya dapat diakses oleh yang mendapat akun resmi dari Dirjen Dukcapil, dan Disdukcapil Kota Payakumbuh tidak punya akun tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi atas apa yang disampaikan kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri, wakil ketua komisi A Maharnis Zul optimis Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan berjalan lancar dan sukses, karena data warga yang digunakan merupakan data primer.

Pada kesempatan tersebut, Maharnis Zul turut berikan saran jika dalam melakukan validasi dan verifikasi data harus benar-benar valid. Sehingga dengan validasi dan verifikasi data tersebut calon kepala daerah dan legislatif nantinya yang lolos haruslah berilmu, imtaq, berakhlak’lul Karima, beride kreatif, disiplin, jujur, bertanggungjawab dan pekerja keras,” harap Politikus dari partai Golkar itu.

Sementara itu, ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal turut menjawab atas pertanyaan yang diajukan ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto pada awal rapat dimulai.

Diungkapkan Haidi bahwa KPU saat ini masih sedang membuka pendaftaran parpol yang akan ikut serta dalam pemilu serentak tahun 2024 di kota Payakumbuh. Dan untuk proses tahapan pendaftaran parpol dilakukan secara terpusat/ tersentralisasi dan KPU hanya menunggu sampel. KPU kota Payakumbuh saat ini telah terdata partai yang lolos verifikasi sebanyak 17 partai, dimana verifikasi terhadap 17 partai tersebut telah dikurangi dengan 9 partai yang sudah ada sebelumnya, sehingga ada 8 partai baru yang akan ikut ambil posisi dalam pemilu tahun 2024 esok di kota Payakumbuh,” ungkap ketua KPU Kota Payakumbuh itu.

Terkait inovasi, Ketua KPU Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa saat ini hanya dengan dilakukan secara teknologi informasi, dan setiap tahap pelaksanaan dilakukan melalui aplikasi.

“Dalam hal ini, KPU telah jalin kerjasama dan penyinkronan data dengan Disdukcapil. Sehingga dengan kerjasama ini telah mengeluarkan inovasi berupa aplikasi SIDALI, serta AdHoc juga akan ada aplikasi, dan aplikasi SIREKAP guna merekap data pemilih tentunya,” ungkapnya semangat,

Haidi turut juga mengungkapkan jika saat ini untuk partisipasi pemilih telah terjadi penurunan dari waktu ke waktu, meskipun data ini selalu turun, KPU kota Payakumbuh akan terus bekerja maksimal agar target dari KPU RI untuk standar minimal partisipasi pemilih sebanyak 77,5% bisa terealisasi.

“Menurunnya angka partisipasi pemilih dari waktu ke waktu ini terkendala dari sisi SDM dan Anggaran di KPU sendiri, maka dalam hal ini KPU sangat mengharapkan dukungan dari Pemko Payakumbuh agar warga kota Payakumbuh mau ambil andil dalam pesta demokrasi ini,” terang Haidi.

Atas kendala yang dialami KPU Kota Payakumbuh selama ini, Haidi sampaikan harapannya terhadap DPRD Kota Payakumbuh agar lembaga legislatif itu bisa membantu KPU dengan memberikan dana hibah guna membeli tanah yang berada disamping kantor KPU saat ini, serta juga untuk Puskesmas Pembantu agar bisa untuk dijadikan gudang, sehingga sewa gudang dapat dijadikan untuk biaya kegiatan lainnya,” pinta Haidi

“Kita (KPU Kota Payakumbuh) saat ini hanya butuh lahan atau tanah dengan hak milik sendiri. Dan jika lahan ini sudah ada, maka untuk biaya pembangunan gedung akan menjadi tanggungjawab KPU RI seutuhnya,” lanjutnya.

Payakumbuh — Bersama ketua cabang olahraga se-Kota Payakumbuh, Komisi B bidang ekonomi dan pembangunan DPRD Kota Payakumbuh gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/10).

Dengan menghadirkan ketua Komite Olahraga Nasional (KONI), ketua ISSI Kota Payakumbuh Yoserizal Teja, ketua Perserosi (sepatu roda) Bakhtarudin, ketua PBVSI Erizal, ketua Federasi Aerosport Indonesia Dodo Kurdi, ketua PBSI Firdaus, ketua Perbasi Ledo Putra, ketua PASI Zulfadjri, ketua Kodrat/Tarung Derajat Metropoli, ketua HAPKIDO M. Yusuf, ketua Askot PSSI Diki Engla, dan RDP dipimpin langsung ketua komisi B Yendri Bodra, SH, Dt. Parmato Alam dan didampingi anggota Suparman, S. Pd, Edward DF, S. Sos, dan Ismet Harius.

RDPU digelar oleh Komisi B DPRD Kota Payakumbuh untuk menggali informasi sejauh mana setiap cabang olahraga (cabor) yang ada telah menyiapkan atletnya dalam menghadapi pekan olahraga Provinsi (Porprov) Sumatra Barat tahun 2023.

Pada kesempatan itu, RDPU yang berlangsung untuk ketua cabor pada pukul 13.30 WIB dan dilanjutkan KONI pukul 15.30 WIB itu, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh banyak menerima keluhan dan kendala yang dialami setiap dan masing-masing cabor yang terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini. Diantaranya sarana dan prasarana bagi setiap cabor, pembinaan atlet yang lebih profesional, dan kepengurusan pengurus dari setiap cabor yang sudah selesai.

Selain itu, dijabarkan dalam menghadapi Porprov Sumatra Barat tahun 2023, KONI mengatakan bahwa hal tersebut memerlukan sejumlah anggaran yang proporsional dan memadai untuk operasional KONI maupun untuk 37 cabang olahraga.

“Untuk total cabor yang ada sebenarnya 47, akan tetapi yang aktif hanya ada sebanyak 37 cabor,” ungkap Tri Venindra perwakilan dari KONI Kota Payakumbuh.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KONI Kota Payakumbuh juga menyampaikan RAB KONI Payakumbuh untuk TA 2022 kepada komisi B DPRD Kota Payakumbuh.

“Dana operasional KONI hanya sebanyak 100 juta. Dan untuk mendukung kekurangan dana operasikan tersebut, KONI juga telah menerima dana hibah dari Disparpora kota Payakumbuh sebanyak 300 juta, serta hibah lainnya sebanyak 500 juta,” beber Tri Venindra.

Menanggapi atas yang disampaikan ketua KONI Kota Payakumbuh yang diwakili Tri Venindra, ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam katakan jika untuk menghadapi Porprov tahun 2023, KONI akan menerima dana hibah sebanyak 3,5 Milyar yang dianggarkan dalam KUA-PPAS Kota Payakumbuh Tahun 2023.

“Dana hibah ini nanti tentunya akan digunakan oleh setiap cabor yang akan mengikuti Porprov tahun 2023,” ungkap Politisi partai Golkar itu.

Terkait anggaran dana binar tersebut, YB. Dt. Parmato Alam meminta untuk keseriusan KONI dalam mengalokasikan dana yang tersedia agar bersikap lebih maksimal.

“Dengan telah didapatkannya dana hibah ini, tolong persiapkan strategi yang matang yang telah dipersiapkan oleh KONI untuk menghadapi Porprov 2023 nanti. Dan juga KONI harus berada dan hadir bagi semua cabor, bukan hanya serius pada salah satu cabor saja,” pintanya.

Senada dengan ketua komisi B itu, Edward DF sampaikan dengan dana yang ada nantinya KONI harus professional dalam menyalurkan dana yang telah dianggarkan oleh Pemko Payakumbuh.

“Agar dapat berjalan dengan maksimal, maka kita Prioritaskan terlebih dahulu untuk cabor-cabor yang memiliki potensi membawa harum nama kota Payakumbuh,” ujar Edward.

Dan atas penyampaian dari ketua dan anggota komisi B DPRD Kota Payakumbuh itu, Tri Venindra mengungkapkan jika dana pembinaan yang diberikan ke KONI saat ini belumlah mencukupi untuk mengakomodir dana kegiatan KONI Kota Payakumbuh.

“Jika dihitung lagi, kebutuhan dana untuk KONI menghadapi Proprov 2023 sekitar 5 Milyar. Dan dana itu bukan hanya untuk pembinaan atlet dan persiapan Porprov saja,” ungkap Tri Venindra.

Guna mendukung dan meningkatkan kualitas dari setiap cabor yang ada, KONI saat ini telah mengaktifkan kembali olahraga pada tingkat kecamatan. Serta juga kembali memberdayakan pengurus pada bidang di KONI, hal ini guna persiapan untuk Porprov 2023 yang lebih maksimal,” tukasnya.

Setelah mendengarkan atas penyampaian dari setiap masing-masing ketua cabor dan terutama dari KONI Kota Payakumbuh, Komisi B DPRD Kota Payakumbuh akan memberikan dukungan untuk KONI menghadapi Porprov Sumatra Barat tahun 2023. (FS)