Rombongan diketuai oleh Ahmad Zifal, didampingi wakil ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati. Mereka disambut jajaran finas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.

Kepada media, Ahmad Zifal menerangkan di TPA Regional, hasil kunjungan ke lapangan dapat disimpulkan penumpukan sampah dari 4 daerah ini tidak bisa dibiarkan lagi, dikarenakan telah meresahkan masyarakat sekitar.

“Kami meminta juknis dan teknisnya harus dikaji ulang lagi, dan retribusi untuk sampah Kota Payakumbuh harus dikurangi dari 3 daerah lainya per ton sebesar Rp. 20.000. Sampai saat ini besaran kompensasi untuk daerah (Kota Payakumbuh) tidak jelas,” kata Ahmad Zifal.

Sementara itu, terkait dengan Puskesmas Padang Karambia, dari hasil turun ke lapangan Komisi C dapat disimpulkan puskesmas karena satu kantor dengan dinas kesehatan segala biaya teknis terbantu, dikarenakan perencanaan kepindahan kantor dinas kesehatan ke Padang Kaduduk meninggalkan beban biaya yang tidak mungkin bisa di tanggulangi oleh Puskesmas Padang karambia.

“Pustu Balai Panjang yang butuh renovasi akan diperbaiki secara bertahap dan diharapkan UGD ya g biasa buka sampai jam 4 akan ditingkatkan lagi menjadi 24 jam,” terang Ahmad Zifal.

Ahmad Zifal berharap persoalan sampah di Kota Payakumbuh dapat teratasi dengan cepat, karena masih sering terjadi penumpukan sampah di beberapa titik di tiap kelurahan. Sementara itu untuk puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan ramah dan sopan supaya masyarakat nyaman pergi berobat. (FS)

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Payakumbuh pantau harga kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap inflasi daerah di Pasar Tradisional Ibuh, Selasa (11/10/22).

Bersama tim, Wako Rida Ananda memantau lima komoditi pokok utama yaitu cabe, bawang, beras, daging dan telur.

Untuk harga daging sapi berada di angka Rp135.000 per kilogram, telur ayam Rp24.800 per kilogramnya, cabe merah keriting Rp60.000 per kilogramya, harga bawang merah Rp35.000 per kilogramnya, sedangkan beras naik Rp500 menjadi Rp15.500 per kilogramnya.

Dari hasil tinjauannya itu, Wako Rida Ananda menyatakan, harga bahan pokok di Kota Payakumbuh sudah mulai stabil. Dimana sebelumnya, harga cabai dan bawang sempat mengalami kenaikan, kini telah stabil.

“Alhamdulillah, harga-harga sudah mulai turun. Pertama yang membuat inflasi paling tinggi itu cabai sama bawang, hari ini harganya mulai stabil” kata Rida Ananda usai sidak di Pasar Tradisional Ibuh.

Ia mengatakan, bahwa Pemko Payakumbuh intens melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok. Sebab, jika bahan pokok mengalami kelangkaan, maka dapat berdampak pada kenaikan harga.

“Kita bersama dinas terkait selalu monitoring terus, untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok ini,” ujarnya.

Wako menyebut, dari pantauan dilapangan ada keluhan dari pedagang daging sapi terkait isu penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. Sehingga daya beli masyarakat untuk daging sapi ini cenderung menurun.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, bahwa mekanisme pemotongan hewan di Payakumbuh ini telah melalu proses pengecekan dan telah diuji terlebih dahulu. Sehingga daging sapi yang dijual dipasaran itu aman dan sehat untuk dikonsumsi,” ucapnya.

Ia mengharapkan dari hasil tinjauan tersebut laju inflasi di Kota Payakumbuh tetap terkendali.

“Harapan kita memang terkendali, tidak menaikkan inflasi dan harga kembali stabil. Sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1444 Hijriah/2022 Masehi, di Aula Ngalau Lt. 3 Balai Kota Payakumbuh, Selasa (11/10/22).

Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bertema “Melalui Peringatan Maulid Nabi, Mari Kita Pelihara Shalat Untuk Mencegah Nahi dan Mungkar Menuju Payakumbuh Aman, Tentram, dan Harmonis” dengan menghadirkan Ustadz Imrizal, S.Ag. Pakiah Saripado sebagai penceramah.

Turut hadir Wali Kota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M. Si, Setdako Payakumbuh Dafrul Pasi, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota Payakumbuh, Para Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala OPD, dan ASN se-Kota Payakumbuh.

Wali Kota Payakumbuh dalam sambutannya mengatakan agar jemaah yang hadir dapat mendengarkan penceramah dengan seksama dan mengambil intisari kajian untuk diamalkan kedepannya.

“Kehadiran kita pada hari ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kegiatan ini juga kita harapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memelihara shalawat kita,” kata Rida.

Dalam kesempatan tersebut, Rida turut menyampaikan dalam rangka menindaklanjuti tema acara maulid nabi tahun ini, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyediakan tempat shalat baru di Ruang Wakil Wali Kota yang lama, sehingga pegawai Kantor Wali Kota dapat melaksanakan shalat dengan tepat waktu.

“Disamping itu, kita juga telah memulai kegiatan sedekah 1000 dengan membuat celengan di lantai bawah kantor Wali Kota, sedekah ini kita kumpulkan setiap hari,” ungkap Rida.

Lebih lanjut, Rida mengatakan bahwa celengan sedekah 1000 akan dibuka setiap hari Kamis dan hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima setiap hari Jum’at.

“Nanti kita akan minta kelurahan untuk menyiapkan data orang yang berhak menerima santunan, apakah fakir, miskin, yatim, dan lain sebagainya. Lalu kita akan datang bersama-sama ke kelurahan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan setiap Jum’atnya, hal ini akan kita lakukan berulang setiap minggu,” tukuk Rida.

Rida berharap, program sedekah 1000 ini juga diberlakukan pada setiap OPD di Payakumbuh agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.

“Kita akan membagikan kepada yang berhak bersama-sama, semoga dengan ini ukhuwah Islamiyah semakin terjalin dengan masyarakat kita,” tutup Rida. (MS)

(FS)

Payakumbuh — Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni menyampaikan 6 poin penting kepada pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Menanggapi nota penyampaian Walikota terkait target yang akan kita capai melalui APBD tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi 4,36%, tingkat pengangguran terbuka 6,05%, Tingkat kemiskinan 5,52%, Indeks pembangunan manusia 79,96 an indeks gini 0,277 Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan terkait kondisi kekinian terhadap 5 item di atas dan juga rata rata secara Provinsi Sumatera Barat.
2. Fraksi Partai demokrat berpandangan APBD 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya dan juga menjadi pondasi untuk kerangka pembanguan tahun berikutnya yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
3. Kegiatan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi kita, dan untuk Kota Payakumbuh Fraksi Partai demokrat melihat KUKM ini harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, tertutama dari porsi APBD 2023 yang tertuang dalam program kegiatan di OPD terkait untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat. Jajaran aparatur pemerintah lebih aktif lagi untuk mendatangi dan mendata KUKM, membantu proses perizinan dan sertifikasi usaha, permodalan, pembinaan usaha, serta promosi dan publikasi produk melalui berbagai event pameran atau eksibisi dengan harapan barang dan jasa produk lokal diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, yang dalam skala lebih luas lagi diharapkan bisa meredam inflasi akibat kenaikan BBM dan ancaman resesi global.
4. Fraksi Partai Demokrat mendorong APBD tahun 2023 harus dapat mengakomodir pembelanjaan terhadap produk-produk UMKM lokal secara optimal, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan KUKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan.
5. Terkait dengan Perwako Retribusi Pelayanan kesehatan yang sudah cukup lama yakni sejak tahun 2015, Fraksi Partai Demokrat berpandangan perlu kita lakukan evaluasi atau bila perlu diganti, karena:
   -Menyesuaikan kepada Perda Pajak dan Retribusi yang baru. Jenis dan tarif yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian.
   -Agar dapat menampung seluruh jenis pelayanan, karena kenyataannya saat ini terdapat beberapa dokter khususnya dokter spesialis yang jenis pelayanannya tidak ada dalam Perwako tersebut. Hal ini tentu akan berakibat kurang baik dari segini administrasi maupun hukum.
6. Fraksi Partai Demokrat mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi kenaikan BBM, agar Kota Payakumbuh tetap kondusif dan masyarakat bisa tetap produktif. Mudah-mudahan suasana yang aman dan damai membuat kita pulih lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat. (FS)

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Aprizal menyampaikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

1. Dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2023, RAPBD tahun 2023 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional.
2. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sepakat dengan tema Pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPD / Rencana Pembangunan Daerah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial budata serta reformasi struktur untuk pertumbuhan berkelanjutan karena tema ini sangat menyentuh lansung pada masyarakat kita dan berdampak pada SDM baik masyarakat maupun pemerintahan di Kota Payakumbuh. Kita yakin dan percaya, DPRD khususnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sepakat bersamaPemko untuk mewujudkan demi kesejahteraan masyarakat Payakumbuh dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap program dan kegiatan syarat akan tema tersebut. Mohon menjadi perhatian!
3. Karena dengan adanya penurunan pada pendapatan daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap alokasi anggaran untuk masing – masing SKPD akan dapat digunakan secara tepat, efisien dan berhasil guna demi Kota Payakumbuh.

Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota Payakumbuh, yaitu :

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu adanya kerjasama lintas sektor / lintas OPD, beberapa diantaranya Dinas Sosial, Dinas Nakerin, DP3A P2KB, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim, Disduk dan Capil agar punya data yang sama atau minimalnya data sinkron dari hulu ke hilir, ketika status masyarakat sudah meningkat dan rasanya tidak perlu dibantu lagi dapat segera kita keluarkan hingga meningkatlah taraf hidup / status ekonomi masyarakat tersebut. Namun sebelum itu, program dan kegiatan beberapa OPD tersebut perlu disinkronkan contohnya bantuan ke individu / kelompok masyarakat jangan sampai tumpang tindih begitupun dengan pembinaannya.

Dinas Pertanian
Jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023, Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 18,9 milyar. Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota Payakumbuh lebih 60%. Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra Kota Payakumbuh menyarankan penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian dalam pemulihan ekonomi secara makro di Kota Payakumbuh terutama untuk :
-Pemasaran produk pertanian dengan aktifkan TA ( Terminal Agrobisnis ) dan STA ( Sub Terminal Agrobisnis ).
-Permodalan dibidang pertanian dengan mengaktifkan KopTan ( Koperasi Pertanian ) dan L-KMA ( Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ).
-Meningkatkan produktivitas petani untuk budidaya pertanian dengan cara memberikan bantuan dan subsidi secara langsung kepada petani.

Dinas Kesehatan
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh melihat kalaun penganggaran untuk Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 154,9 milyar, apakah sudah berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan pelayanan? Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang. Mohon Penjelasan!

Terkait pengangkatan PPPK, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk mengakomodir tenaga kesehatan dan profesi lainnya yang tidak bisa diangkat melalui aturan pusat, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemko untuk segera membuat payung hukum maik melalui Perda atau minimal melalui Perkasa / Perwako karena di Permendagri 79 th 2018 tentang BLUD masih membuka ruang, BLUD bisa angkat pejabat pengelola dan pegawai baik ASN maupun PPPK. Mohon diPertimbangkan!

Dinas Sosial
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit tugas Dinas Sosial seperti adanya bantuan BLT BBM yang sekarang ini lagi berjalan sesuai pemberitahuan dari Kemensos RI karena dengan adanya kenaikan BBM yang berpengaruh besar pada masyarakat umum namun masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak juga mendapatkannya sedangkan yang kita ketahui kalau bantuan tersebut berhak didapatkan oleh masyarakat yang masuk kedalam data DTKS seperti himbauan Kemensos RI. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Karena masih banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya langsung pada DPRD daripada pada RT dan Lurah. Mohon Penjelasan!

Perlu kita fokuskan pada OPD Nakerin dan Dinas Koperasi dan UKM untuk dapat kiranya memberikan bantuan usaha / permodalan ada masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan tetap melakukan pembinaan dan tidak dilepaskan begitu saja, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan.

DPM – PTSP
Plafon sebesar 5,1 milyar, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menilai OPD tersebut sangat urgent posisinya selama ini baik dalam promosi Kota Payakumbuh maupun untuk banyak layanan lainnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat apresiasi, namun kita melihat anggaran sangat minim di DPM-PTSP tersebut, mengingat peran utamanya dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Payakumbuh mencari investor untuk berinvestasi d Kota Payakumbuh. Mempelopori OPD lainnya untuk mempromosikan Kota Payakumbuh kedepan. Kita bersaran untuk dinaikkan anggaran dengan menambah program kegiatan untuk meningkatkan iklim investasi. Mohon Tanggapan!

1. Dan perlunya penataan dan pengarahan untuk mushalla-mushalla yang telah ada TPA/TPSA agar lebih jelas lagi masalah honor guru gajinya demi kesejahteraan guru ngaji dan kelancaran program mengajarnya.
2. Seperti yang kita ketahui kalau plafon dana hibah untuk tahun 2023 ini sangat besar, kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar untuk disisir lagi, OPD – OPD apa saja yang menerima dana hibah tersebut dan digunakan untuk apa saja? Mohon Penjelasan! (FS)