Payakumbuh — Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk menekan potensi stunting di Kota Payakumbuh, Lurah Parit Rantang Hamdan dan Lurah Padang Tinggi Piliang Novi Indra di Kecamatan Payakumbuh Barat turun ke lapangan membagikan susu dan makanan tambahan untuk balita kepada masyarakatnya, Rabu (12/10/22).

Saat ini, selain organisasi perangkat daerah yang mengangkat anak asuh, jajaran Camat dan Lurah pun aktif menyalurkan bantuan pemenuhan gizi anak dari swadaya dan donatur yang turut membantu menyukseskan program ini.

Baik Lurah Hamdan dan Novi saat diwawancara media berharap dengan bantuan ini dapat membantu warga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak mereka, masalah stunting harus disikapi dengan serius supaya generasi penerus dapat tumbuh dan kembang dengan optimal.

“Semoga bantuan ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada donatur yang telah mendukung program ini,” kata duo Lurah.

Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda tampak selalu menyediakan telur dan susu di bagasi mobil dinasnya. Kebutuhan pokok itu nantinya dibagikan Rida kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki anak yang berpotensi stunting saat suatu waktu Rida turun ke lapangan.

Rida ingin memberikan contoh kepada jajarannya, sebagai ASN di pemerintahan harus memiliki rasa peka dan kepedulian kepada masyarakat. Saat ini dia menggalakan program anak asuh dimana setiap dinas mengangkat anak asuh untuk diberikan bantuan pemenuhan gizi supaya tidak terkena stunting.

Aksi Rida ini lebih kepada menyukseskan tugas khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk melawan stunting, kinerja Rida juga dievaluasi minimal sekali 3 bulan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Meski Payakumbuh bukan lokus stunting, tapi kita berupaya mencegahnya terjadi, karena setiap anak berpotensi terkena stunting, kita berharap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di kota kita ideal dan tidak ada lagi anak yang kurang gizi,” kata Rida kepada media saat diwawancara. (MS)

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Drs. H. Rida Ananda M.Si secara maraton terus memantau perkebangan inflasi di Kota Payakumbuh. Hari sebelumnya ia memantau harga komiditi cabe dan bawang merah di Pasar Payakumbuh, hari ini Rabu (12/10/22 ) Rida Ananda mencanangkan Kelurahan Tiakar sebagai Kampung Tanguh Inflasi yang digagas oleh Lurah Tiakar, bertempat di Pondok Pertemuan KWT Indak Disangko, RT 2 RW 7 Tiakar.

Kampung tangguh inflasi ini dipusatkan di RT 2 RW 7 Tiakar. Ada sebanyak 80 KK sasaran yang akan diberikan bantuan stimulan berupa bibit cabe merah langsung dengan polibag nya. Adapun jumlah bibit yang akan dibagikan sebanyak 2000 bibit.

Adapun bibit cabe tersebut disamping bantuan dari Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, sebahagian besar nya berasal dari swadaya masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun dari pihak swasta yang berusaha di Kelurahan Tiakar seperti developer perumahan dan lain sebagainya.

Rida Ananda dalam penyampaiannya memberikan apresiasi atas langkah dan upaya yang dilakukan oleh Lurah Tiakar bersama LPM, RT/RW dan tokoh masyarakat dengan melibatkan KWT sebagai lembaga yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan bimbingan dari Penyuluh Pertanian.

“Harapan kita melalui kegiatan ini muncul kesadaran kolektif dari warga masyarakat kita untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong untuk kebutuhan keluarga bahkan bisa menjadi nilai ekonomis dan pendapatan keluarga nantinya,” ujar Rida Ananda.

Lebih jauh Rida mengatakan bahwa KWT memiliki peran strategis dalam membantu program pemerintah terkait dengan isu inflasi ini.

“Untuk KWT tolong lebih giat lagi. Adakan pertemuan-pertemaun kelompok secara rutin. Selain cabe dan bawang silahkan buat kolam ikan kelompok. Kalau sudah siap lahannya silahkan Hubungi Saya. Nanti dibantu bibitnya,” kata Rida bersemangat.

Atas apresiasi yang diberikan oleh Wali Kota Payakumbuh, Lurah Tiakar Ari Ashadi mengatakan bahwa sudah seyogyanya instruksi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dikerjakan dengan baik.

“Kita masing-masing Lurah diberikan Instruksi oleh Wali kota untuk membuat inovasi dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi. Membuat kampung tangguh inflasi adalah salah satu inovasi yang kita coba kembangkan bersama LPM, RT/RW, KWT dan tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan inovasi ini ada manfaatnya bagi warga Masyarakat kita,” ujar Ari.

Lebih lanjut Ari yang sebelumnya berhasil membawa Kelurahan Nunang Daya Bangun juara 2 lomba Kelurahan berprestasi tingkat provinsi ini berupaya untuk seoptimal mungkin melaksanakan inovasi ini dengan baik.

“Harapan kami bersama tokoh masyarakat inovasi ini nanti akan bermanfaat dan menjadi budaya warga masyarakat kita untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan kosong dengan menanam komiditi-komoditi pertanian dan bukan hanya cabe dan bawang merah saja,” ujarnya.

Acara ditutup dengan penyerahan bibit cabe dan polibag oleh Wali Kota Payakumbuh kepada ketua KWT Indak Disangko. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Camat Payakumbuh Timur, Penyuluh Pertanian, Lurah se Kecamatan Payakumbuh Timur, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, LPM, RT/RW, anggota KWT dan donatur-donatur. (MS)

Lima Puluh Kota — Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo melakukan kegiatan temu ramah dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se Kabupaten Lima Puluh Kota, di Aula Pertemuan Kantor Bupati Selasa, (11/10/22).

Dalam sambutannya, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan bahwa dalam melaksanakan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari, TPP diharapkan dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, prilaku kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan ril masyarakat.

“Pembangunan Nagari harus berpegang pada prinsip No One Lift Behind, yang artinya tidak ada warga yang terlewatkan dan tidak dapat menikmati hasil dari pembangunan. Oleh karena itu pembangunan di nagari harus diarahkan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” ucap Bupati.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Safaruddin mengajak agar seluruh TPP yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memahami substansi dan praktik pelaksanaan masing masing tujuan pemberdayaan dan pembangunan serta melaksanakan fasilitasi pendayagunaan teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan nagari.

“Kami berharap, jangan sampai TPP ada yang diintervensi oleh pemerintah nagari, laksanakan lah tugas dengan objektif. Dengan melaksanakan tugas sesuai aturan, maka akan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Endra Amzar mengatakan, selain koordinasi, tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.

“Kita akan mensosialisasikan aturan terbaru, yaitu dana 3 persen maksimal dari dana desa yang akan dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa,” imbuh Endra Amzar.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, seluruh Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota serta Tenaga Pendamping Profesional se Kabupaten Lima Puluh Kota. (FS)

Payakumbuh — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Payakumbuh memaparkan kepada Komisi B DPRD Kota Payakumbuh kalau adanya kejanggalan pada dana hibah KONI tahun 2022, yakni adanya dana titipan, sementara tidak ada aturan yang mengatur tentang dana titipan tersebut.

Terkait dengan adanya dana titipan ini, Komisi B yang diketuai oleh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, dengan wakil ketua Mawi Etek Arianto, sekretaris Opetnawati, serta anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward Df, dan Ismet Harius itu akan memanggil Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kota Payakumbuh untuk meminta penjelasan.

“Dari 500 juta dana hibah di KONI pada tahun ini, ada 400 juta dana titipan untuk kegiatan yang dikhususkan bagi kegiatan di cabor dan dana pembinaan di KONI hanya 100 juta saja, sesuai aturan seharusnya tidak boleh ada dana titipan,” kata Ketua Komisi B YB Dt. Parmato Alam kepada media, Selasa (11/10).

Pihaknya menegaskan akan menindaklanjuti ini karena KONI sejatinya adalah wadah bagi semua cabor, namun kenyataannya malah cabor yang diperlakukan bagai anak kandung dan anak tiri.

“Sesuai dengan fungsi pengawasan kita di legislatif, persoalan ini akan kita tuntaskan,” tegas politikus Golkar itu.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi B Edward DF juga senada menyampaikan dari 500 juta dana hibah KONI, 400 juta adalah dana titipan, berdasarkan penjelasan dari Koni saat rapat dengan Komisi B di kantor DPRD Senin, (10/10).

“Seharusnya dana pembinaan harus didistribusikan secara proporsional dan profesional seusai kebutuhan cabor. Tapi pengakuan KONI kepada komisi pelaksanaannya bertolak belakang dengan itu. Dari nomenklatur sistem anggaran, tidak ada aturan yang mengatur dana titipan,” kata Edward.

Politikus PPP itu menegaskan Komisi B akan memaanggil OPD terkait guna mencari detil persoalan bagaimana bisa ada dana titipan di KONI serta data berkenaan dengan dana titipan ini.

“Dari pihak pemko, kita akan memanggil Disparpora selaku OPD teknisnya, dan apabila perlu dipanggil inspektorat juga akan kita lakukan,” ujarnya.

Edward menambahkan, pihaknya menilai KONI berdalih dengan alasan klasik dengan menyampaikan kalau program yanh dijalankan masih meneruskan program pengurus yang lama, padahal sebelum KUA PPAS disahkan, pengurus KONI sudah dilantik, mereka harusnya bisa mengutak atik usulan KONI untuk cabor.

“Kemudian untuk Porprov mereka beralasan jadwalnya belum jelas, itu tidak boleh jadi alasan, kan ada cabor yang jadi prioritas. Ini akan kita crosscheck dengan Dispapora dan akan dipertanyakan, titipannya dalam bentuk apa. Kalau hibah tidak ada titipan, itu tinggal KONI yang menentukan sesuai RKA yang mereka punya. Hibahnya kan ke KONI, bukan ke kegiatan tersebut. KONI punya banyak cabor, harus adil dong,” tukuknya.

Tak hanya itu, Edward menyebut ada persoalan lain seperti tidak adanya fasilitasi Pemda terhadap atlet yang berpotensi, malah mereka mulai dirayu oleh daerah lain. Padahal untuk meminimalisir itu Pemko bisa memberikan peluang kerja mereka menjadi tenaga honor di OPD.

“Selama ini apakah itu dilakukan oleh Pemko? Apakah ada fasilitasinya, kalau memang dibutuhkan pansus untuk menelusuri hal ini kami akan buat,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Disparpora Nofriwandi menegaskan terkait dengan dana hibah KONI ini peruntukannya sudah jelas, ada dalam RKA KONI, kemudian KONI dalam bentuk proposal mengajukan kepada OPD apa kegiatan dan berapa yang dibutuhkan. Peruntukan penggunaannya itu adalah kegiatan yang diajukan oleh KONI berdasarkan proposal, barulah OPD menyetuinya setelah melihat kewajaran dan kelengkapan proposal.

“Kami siap dipanggil bila perlu untuk menjelaskan kepada Komisi B. Tapi pada waktu proses hibah ini dulu Saya belum menjabat di Disparpora, namun terkait dengan kewenangan besaran dana hibah di Disparpora adalah kewenangan wali kota dari hasil rapat TAPD dan Banggar,” katanya. (Red)

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto dan tampak juga ada anggota Komisi A Zainir, Alhudri, Maharnis Zul, dan Nasrul. Disambut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prima Yanuarita dan jajaran di Depo Arsip, serta Camat Diki Engla Mardianto dan jajaran di Kantor Camat Latina.

Di depo arsip, ada aspirasi dari dinas yang meminta kepada Komisi A untuk tempat arsip yang baru karena tempat arsip yang sekarang sudah tidak memadai. Perlu dibangunkan gedung baru untuk penyimpanan arsip yang berstandar nasional, sehingga arsip bisa aman.

Juga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meminta kepada DPRD agar di setiap OPD memiliki pengelola arsip.

Sementara itu di Kantor Camat Latina, Komisi A memastikan rencana rehab atap gonjong dari kantor camat pada tahun ini. Camat juga meminta penambahan ruangan bagi jajarannya karena saat ini baru ada 1 ruangan di kantor itu, yakni ruangan camat saja.

Camat juga meminta penambahan personil di kantor camat serta anggaran untuk perbaikan becak motor supaya pelayanan kebersihan sampah dapat prima dan tidak tersendat bagi masyarakat.

Sri Joko Purwanto kepada media mengatakan kegiatan tinjau lapangan ini adalah salah satu bentuk fungsi lembaga legislatif menampung aspirasi dan fungsi pengawasan.

“Kami akan mengawal aspirasi yang disampaikan, dan juga memberi saran dan masukan kepada OPD agar terus meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya. (FS)