Payakumbuh — BPS Kota Payakumbuh laksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022 di kediaman ketua DPRD Kota Payakumbuh yang berada di jalan Tan Malaka, Parik Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Senin(17/10).

Pendataan awal Regsosek tahun 2022 dirumah dinas ketua DPRD Hamdi Agus itu dihadiri langsung oleh kepala BPS Kota Payakumbuh Dessi Febriyanti dan didampingi Faizal Aziz, SE, M.Si selaku koordinator fungsi statistik produksi dari BPS Provinsi Sumatra Barat.

Setelah pendataan dilaksanakan, ketua DPRD Hamdi Agus menyampaikan terkait program Regsosek tahun 2022 yang sedang berjalan agar data yang telah selesai dihimpun oleh BPS melalui program tersebut, diharapkan bisa menjadi rujukan dalam mengambil arah kebijakan untuk kelancaran pembangunan daerah.

Seperti diketahui, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diperlukan data-data dengan menampilkan sejumlah indikator, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran dan hal-hal lainnya.

“Jadi suksesnya pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, akan membutuhkan data-data dengan bukti capaian- capaian diseluruh sektor,” katanya.

Dia berharap masyarakat Kota Payakumbuh yang telah didatangi oleh petugas BPS, agar bisa memberikan data-data yang valid sesuai dengan yang dibutuhkan.

Menurut Hamdi, Program Regsosek 2022 sangat penting, terutama untuk keberlangsungan Kota Payakumbuh kedepan. Pembaharuan data harus dilaksanakan, karena selalu dinamis, jadi ini merupakan upaya untuk memastikan kembali sumber data yang bisa dipertanggung- jawabkan, jadi sangat erat dengan kepentingan kebijakan kedepan.

Sementara, Faizal Aziz, SE, M.Si dari BPS Provinsi Sumatra Barat mengatakan, pendataan Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi.

Informasi yang dikumpulkan dalam pendataan ini, di antaranya adalah kondisi sosioekonomi geografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya.

“Jadi pendataan ini berlangsung dari tanggal 15 Oktober hingga 14 November, dalam rentang waktu tersebut seluruh masyarakat Sumbar akan didata, petugas juga akan menanyakan tentang kesehatan dan juga tingkat pendidikan juga,” katanya.

Menurutnya, dengan pemanfaatan data oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa/kelurahan, hasil Regsosek diharapkan dapat meningkatkan keefektifan program-program intervensi pemerintah.

Pemutakhiran data Regsosek akan dilakukan secara berkala dan mandiri melalui Monografi Digital Desa/Kelurahan. Mari mencatat untuk membangun negeri. Mari bersama-sama kita sukseskan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 ini,” tandasnya. (FS)

Maklumatnews, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespon masukan dari personel Polri dan masyarakat yang meminta untuk mendalami munculnya coretan 'Sarang Pungli' di Polres Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Sebagai komitmen menyerap aspirasi  terkait hal tersebut, Sigit menyatakan sudah memerintahkan Kadiv Propam Polri untuk melakukan pendalaman terkait munculnya tulisan tersebut. 

"Ada masukan dari personel Polri dan masyarakat akan hal tersebut. Oleh sebab itu, saya sudah instruksikan kepada Kadiv Propam dan jajarannya untuk mendalami munculnya tulisan tersebut," kata Sigit kepada wartawan, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. 

Tak hanya Divisi Propam, Sigit menyebut, sudah meminta kepada Kapolda Sulsel untuk melakukan hal yang sama terkait dengan pendalaman hal tersebut. 

"Kapolda juga sudah saya minta untuk bergerak langsung mengusut hal tersebut," ujar Sigit. 

Untuk diketahui, tulisan 'Sarang Pungli' muncul di dinding Gedung Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Coretan itu ternyata ditulis oleh anggota Kepolisian Aipda HR. 

Terkait coretannya, Aipda HR mengaku siap membuktikan tulisan 'Sarang Pungli' tersebut. 

Disisi lain, pihak Polres Luwu sendiri mengatakan bahwa, sosok yang melakukan coretan dinding tersebut mengalami gangguan mental.

Doc : Divhumas Polri

Maklumatnew, Kalimantan Timur - Polri dan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) bersinergi untuk terus mendukung dan mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Komitmen untuk menyukseskan pembangunan IKN tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap yang diserukan bersama di titik 0 kilometer, Sabtu, 15 Oktober 2022. 

"Hari ini, adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua.  Hari ini muncul satu komitmen bersama antara masyarakat Adat Dayak Nasional dengan institusi Polri dan tentunya seluruh elemen bangsa yang lain, untuk terus mendukung pembangunan dan mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara dan ibu kota yang betul-betul bisa menjadi kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia," kata Sigit usai acara pernyataan sikap itu. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Adat Dayak yang ikut mendukung serta menyukseskan kebijakan dari program pemerintah tersebut. Hal yang sama juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal program Ibu Kota Nusantara itu. 

"Oleh karena itu kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Adat Dayak Nasional atas dukungannya untuk mendukung penuh proses pembangunan IKN," ujar Sigit. 

Mantan Kabareskrim Polri ini memastikan, pihaknya akan terus menjaga serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi yang sudah baik ini dengan Majelis Adat Dayak Nasional serta elemen bangsa lainnya. 

Dengan terjalinnya komitmen bersama dengan seluruh elemen masyarakat, Sigit meyakini bahwa, hal ini akan meningkatkan optimisme untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. 

Menurut Sigit, program pembangunan IKN ini merupakan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan semangat ingin mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. 

"Kita akan terus bersinergi, berkolaborasi dan mengawal agar proses pembangunan Ibu Kota Nusantara betul-betul bisa kita wujudkan. Dan ini tentunya adalah untuk mewujudkan salah satu visi menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang siap untuk maju masuk ke Indonesia Emas tahun 2045," ucap eks Kapolda Banten itu. 

Selain menyatakan sikap komitmen bersama mengawal pembangunan IKN, Majelis Adat Dayak Nasional juga menganugerahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Warga Kehormatan Utama Masyarakat Adat Dayak. 

"Sekali lagi, terima kasih termasuk juga penganugerahan kepada kami sebagai, Warga Kehormatan Utama Masyarakat Dayak. Jadi mulai hari ini saya menjadi bagian keluarga besar masyarakat Dayak," tutup Sigit disambut teriakan para masyarakat Dayak.(***)

Lima Puluh Kota — Laksana sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo secara marathon meresmikan dan mengecek sejumlah kegiatan program unggulan (progul) tahun anggaran 2022 saat kunjungan kerja sehari penuh di seputaran Kecamatan Kapur IX, Kamis (13/10/22).

Peresmian sekaligus pengecekan guna memastikan percepatan realisasinya kegiatan meliputi peningkatan pelayanan prasarana dasar, pertanian dan pengerjaan infrastruktur.

“Kita menyertakan sejumlah kepala perangkat daerah pada kunker ini. Hal ini untuk memastikan percepatan program unggulan, yang merupakan upaya bersama pemerintah, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten serta pemerintah nagari, sehingga terwujud keterpaduan program dari atas ke bawah, untuk mewujudkan visi dan misi daerah,” kata Bupati.

Rombongan kunker menyinggahi Nagari Lubuk Alai, Durian Tinggi dan mengakhiri visitasi mendekati malam di Nagari Galugua.

Di kesempatan kunker Safaruddin menyerahkan bantuan Becak Motor (Bentor) Pemadam Kebakaran, meresmikan Program Hibah Air Minum dengan penambahan jumlah sambungan rumah. Untuk sektor pertanian diresmikan Rice Milling Unit (RMU), Panen Jagung.

Juga dilakukan Bantuan Sosial, Peninjauan Rumah Tak Layak Huni hingga Pengecekan Pengerjaan Ruas Jalan Galugua. Terlaksananya pembangunan, kata Safaruddin akan disusul dengan peningkatan kesejahteran masyarakat , agar terciptanya dinamika pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Sumbar-Riau.

Di bayangi mendung dan hujan gerimis guna memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga Safaruddin juga meninjau langsung proses pengerjaan ruas jalan Jorong Galugua-Jorong Koto Tangah. Tampak hadir mendampingi kunker Bupati Limapuluh Kota, Ketua TP PKK Nevi Safaruddin, Kadis PUPR Rilza Hanif, Kadis Tanhorbun Witra Porsepwandi, Kadis Peternakan Devi Kusmira, Kadis Perdagkop UKM Ayu Mitria, Kadis LHPR Yunire Yunirman, Kadis Kominfo Eki Hari Purnama, Kadis Damkar Alfian serta Kepala Baznas Yulius.

Bupati Safaruddin menyampaikan apresiasi atas komunikasi baik yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari di Kapur IX. Perhatian Kepala Perangkat daerah juga terasa spesial ke Kapur IX, tambah Safaruddin, sedari awal sudah ditunjukkan sejak pelantikan kepala daerah se Sumbar 25 Februari 2021 lalu. Sejumlah kunjungan ke Kapur IX, Kepala OPD tampak semangat mendampingi Bupati ke wilayah pengahasil gambir terbesar di Indonesia tersebut.

“Setiap ke Kapur IX, Kepala OPD yang mendampingi tak kurang dari lima, Hal ini menunjukkan semangat Bupati dalam membangun wilayah pinggir Lima Puluh Kota ikut tertular kepada Kepala Perangkat Daerah,” sanjung Bupati.

Kemudian dijelaskan Bupati, peningkatan fasilitas umum merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya dalam penyediaan air bersih. Air merupakan sumber kehidupan, dengan tercukupinya kebutuhan air di masyarakat, tentu akan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kebersihan lingkungan, dan terjaminnya ketersediaan air untuk lahan pertanian masyarakat.

Tidak hanya sarana air bersih, Safaruddin mengatakan Pemkab Lima Puluh Kota mendorong pelaksanaan program 20000 hektar lahan jagung, dengan memberikan bantuan kepada Kelompok Tani di sejumlah nagari berupa bantuan bibit, pupuk subsidi, mesin tanam jagung, kultivator, maupun pendampingan oleh Penyuluh Pertanian lapangan.

“Tak kalah penting, peningkatan infrastruktur jadi perhatian baik dana bersumber dari DAK dan DAU, seperti pengerjaan jalan dari Jorong Galugua hingga Jorong Koto Tangah dengan anggaran 2,5 milyar maupun Ruas jalan Koto Lamo-Tanjuang Bungo dengan pagu anggaran 2 Milyar,” jelas Safaruddin.

Safaruddin mengatakan, tidak hanya di Kapur IX, Pemerataan pembangunan juga dilakukan di 12 kecamatan lainnya, sehingga mewujudkan Lima Puluh Kota Madani dapat diimplementasikan di 13 Kecamatan dan 79 Nagari.

Sementara itu, Camat Kapur IX Wiko Putra mengapresiasi langkah yang disiapkan Pemkab Lima Puluh Kota. Beliau mengatakan kolaborasi antara Pemkab dan Pemerintah Nagari telah berjalan baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kapur IX dan menambah semangatnya dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan di Kecamatan. Wiko menilai, 4 bulan dia menjabat camat, sejumlah aspirasi Wali Nagari telah ditampungnya untuk disampaikan kepada Bupati.

“Kami menyadari keterbatasan anggaran saat ini diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan di Kapur IX demi meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Wiko Putra. (FS)

Doc : Humas Polda Sumbar

MaklumatNews Sumbar - Polda Sumatera Barat (Sumbar) memusnahkan puluhan kilogram narkotika jenis ganja kering yang merupakan hasil sitaan dalam pengungkapan kasus narkoba oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar. 

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin oleh Dirresnarkoba Polda Sumbar Kombes Pol Roedy Yoelianto, S.Ik bersama Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik dan pihak Kejaksaan Negeri Padang, Kamis (13/10) di Mapolda Sumbar. 

Kabid Humas mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Padang. Jumlah barang bukti yang disita sebanyak 24.800 gram ganja kering dari tersangka dengan inisial P.

"Yang dimusnahkan 24.716, 24 gram, sedang 83,76 gram sisanya ini sebagai barang bukti untuk kepentingan persidangan," katanya. 

Terkait keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus narkoba tersebut, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Sumbar untuk ikut bersama-sama berperang dalam memberantas kejahatan narkoba.

"Karena narkoba dapat merusak kesehatan dan juga akal pikiran, jadi mari kita perangi. Berikan informasi kepada pihak kepolisian terkait narkotika, akan kami lidik dan tindak lanjuti," ujarnya.(**)