Payakumbuh — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh meminta Wali Kota Payakumbuh agar mengevaluasi total Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Sago atau PAMTIGO Kota Payakumbuh secara menyeluruh. Pasalnya, keuntungan atau laba Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) itu anjlok total. Dan sadisnya, diduga laba tahun ini hanya 50 persen dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut diketahui setelah Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt Parmato Alam didampingi Sekretaris Komisi B Opetnawati, serta anggota Edward DF dan Ismet Harius melakukan rapat kerja dengan Direktur dan jajaran PAMTIGO, Senin (24/10/22).

Kepada media, Politisi Golkar tersebut menjelaskan bahwa keuntungan Pamtigo pada tahun 2021 tercatat sebanyak sekitar 3 miliar, namun tahun 2022 malah turun 1,5 miliar. Padahal jumlah nasabahnya tidak berkurang, bahkan bertambah, logikanya tidak ketemu.

“Ini harus dievaluasi oleh kepala daerah secara total. Harusnya dengan besarnya pendapatan pada tahun sebelumnya, daerah kita sudah bisa meningkatkan pelayanan air bersih, baik sarana dan prasarana hingga teknisnya agar masyarakat kita terlayani dengan baik,” kata YB Dt Parmato Alam.

Pihaknya juga menegaskan, PAMTIGO sudah harus bisa meningkatkan pendapatannya dengan telah berubahnya status perusahaan yang awalnya memiliki 1 direktur saja, sekarang sudah punya 3 direktur.

“Peningkatan pendapatan dan pelayanan PAMTIGO harus berbanding lurus dengan perubahan status management perusahaan. Jumlah direktur bertambah harusnya yang lain juga bertambah. Kenapa bisa terjadi, apakah beban gaji karyawan atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan indeks pelayanan?,” tegasnya mempertanyakan.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Anggota Komisi B Edward DF juga menuturkan hal yang sama kepada media. Edward mengatakan sepakat agar PAMTIGO segera dievaluasi oleh kepala daerah secara menyeluruh.

“Nasabah sudah pasti sebanyak itu juga, bahkan bertambah. Kita belum mengetahui penyebab labanya anjlok, apakah karena biaya operasional, kebutuhan direktur, atau segala macamnya. Pada tahun sebelunnya dulu kita di DPRD setuju merubah status dan struktur PAMTIGO supaya bisa berubah bukan untuk pemborosan, tapi supaya lebih maju,” katanya.

Politikus PPP itu menambahkan, laba dari PAMTIGO sebagai BUMD adalah salahsatu modal bagi pembangunan Kota Payakumbuh. Karena disetorkan ke kas daerah menjadi pendapatan asli daerah, kemudian kembali ke APBD untuk dimanfaatkan membangun kota ini, sementara bagi PAMTIGO sendiri bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau misalnya ada masalah lain terkait keuangan PAMTIGO, kami bisa saja bentuk Panitia Khusus di DPRD,” tegasnya. (FS)

Lima Puluh Kota — Luar biasa. Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh sorotan besar dari Tim Lintas Kementerian dan Lembaga (K/L). Tak tanggung-tanggung tim berkekuatan 22 orang terjun dan menyebar di empat kenagarian, Nagari Tanjuang Bungo, Nagari Sungai Naniang, Nagari Ampalu dan Nagari Piobang pada Kamis (20/10/22) untuk mencermati langsung praktik baik penerapan aksi konvergensi pecepatan penurunan stunting di tingkat lapang.

Kedatangan Tim Lintas K/L menyusul tampilnya Kabupaten Lima Puluh Kota meraih Terbaik ke-II se-Sumatera Barat pada Penilaian Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022. Penghargaan ini diterima langsung Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo pada acara Workshop Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Agustus 2022 lalu di Provinsi Bali.

“Strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan stunting akan digali secara mendalam oleh Tim Lintas K/L, menguji laporan dengan kenyataan di lapangan selanjutnya dibahas di tingkat pusat. Artinya, cara Lima Puluh Kota dalam menurunkan stunting bakal dikaji untuk direplikasi dan diadvokasi di tingkat pusat dan daerah, sehingga terbuka peluang bakal diadopsi secara nasional sebagai model penurunan stunting,” jelas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Lima Puluh Kota Gusdian Laora kepada media di Tanjuang Bungo, Kecamatan Suliki.

Ditambahkan oleh Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Tim Lintas K/L terdiri atas unsur-unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, BKKBN, dan Konsultan Nasional Penurunan Stunting serta didampingi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Saat melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Kenagarian Tanjuang Bungo, Tim Lintas K/L dipimpin Fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung Wali Nagari Tanjuang Bungo Yefriandi Dt Mangkuto Rajo tentang langkah-langkah, strategi dan partisipasi masyarakat dalam penurunan angka stunting. Wali Nagari Yefriandi mengungkapkan Nagari Tanjuang Bungo dinyatakan sebagai lokus stunting pada tahun 2019, namun berkat koordinasi, inovasi dan dukungan masyarakat pada tahun 2021 dinyatakan bebas sebagai stunting.

Kata Harris, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan dan warga Tanjuang Bungo yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari, sehingga intervensi stunting dapat berjalan.

“Program penanggulangan stunting di Nagari Tanjuang Bungo luar biasa dan dapat diimplementasikan di tempat lain demi penekanan stunting,” ungkap Harris Rambey.

Lebih jauh, Wali Nagari Yefriandi menguraikan sejumlah inovasi dilahirkan untuk menekan angka stunting di wilayahnya. Diantara inovasi itu kata Wali Nagari Yefriandi adalah Prosasa (program satu butir telur, satu rumah, satu keluarga) dan Program Diniprapus yakni pencegahan stunting berupa penyuluhan kepada calon pengantin dan ibu hamil.

“Kita telah menuangkan inovasi ini kedalam Peraturan Nagari Tahun 2020. Partisipasi warga terbilang tinggi, semisal Prosasa tidak hanya sebutir telur yang kami terima secara sukarela dari masyarakat, bahkan ada yang memberi lebih, baik telur maupun berupa uang. Uang tersebut kita belikan susu dan makanan pendamping lainnya untuk tambahan gizi bagi anak anak kita,” papar Wali Nagari Yefriandi.

Sementara itu, Ketua tim kunjungan lapangan lintas kementerian/Lembaga percepatan penurunan stuntung, Harris Rambey dalam sambutannya mengatakan tujuan kedatangan timnya adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Prevalensi stunting pada anak balita ditargetkan untuk turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu dari proyek prioritas dan major project pembangunan nasional lima tahun mendatang,”ulasnya.

Turut hadir pada FGD Tim Lintas K/L Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Gusdian Laora, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota, dr. Adel Noviarman, Camat Suliki Ali Sabri, Forkopimca, Kepala Puskesmas, Bamus, Kader Kesehatan, Pendidikan, KPM, Bidan Desa serta para Ibu hamil/keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora mengungkapkan kesan positif juga diperoleh Tim Lintas K/L saat melakukan FGD di Nagari Sungai Naniang, Ampalu dan Piobang, terutama semangat dan kebersamaan pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting di masing-masing wilayah.

“Karenanya kita optimis percepatan penurunan stunting trend-nya akan semakin meningkat di Lima Puluh Kota,” ucap Gusdian Laora. (FS)

MaklumatNews, Sumbar - Menindaklanjuti Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Nomor SR.01.05/11/3461/2022, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Kewajiban Penyidikan Epidemiolog dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Proggresive Acute Kidney Injury) pada anak, meminta apotek untuk menghentikan penjualan obat jenis sirup untuk anak-anak.

Adapun obat sirup yang dilarang diperjualkan  yaitu, obat sirup paracetamol dengan merek Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold Syrup yang mengandung dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG).

Terkait hal itu, Jajaran Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar melalui Subdit 1 - Indagsi bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar melakukan pengecekan dan memberikan imbauan kepada apotek yang ada di Kota Padang, Jumat (21/10).

Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, kegiatan pengecekan dan imbauan ini merupakan tindaklanjut dari Surat Kemenkes RI tentang larangan menjual obat sirup untuk anak-anak.

"Surat ini juga berkaitan dengan imbauan untuk sementara tidak meresepkan/menggunakan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup," ujarnya.

Selain itu,  surat tersebut berisikan imbauan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan (Apotek, Toko Obat, dan Pedagang Besar Farmasi) untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman secara resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar akan terus melakukan pengecekan dan sekaligus memberikan imbauan kepada apotek untuk tidak menjual obat sirup untuk anak-anak," pungkasnya.(*)