MaklumatNews Sumbar - Polres Pessel  melalui Satresnarkoba kembali membuktikan komitmennya untuk menjadikan wilayah kabupaten Pesisir selatan zero narkoba, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya menangkap tiga orang sekaligus tersangka penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering pada Senin malam (24/10) di Kampung Luar Salido Kec.IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. 

Tidak tanggung-tanggung, kali ini Satresnarkoba Polres Pessel berhasil menyita satu Paket besar ganja kering dari tersangka.

Selain itu, polisi juga berhasil menyita satu Paket kecil ganja dan satu unit handphone.

"Kali ini Satresnarkoba Polres Pessel berhasil menangkap tiga orang tersangka dan berhasil menyita satu paket besar dan satu paket  kecil ganja kering ," kata Kapolres Pessel AKBP Novianto Taryono melalui Kasubsi PID Aiptu Doni Santoso.

Ia menjelaskan, ketiga tersangka masing-masing berinisial WRP (30), SF (24), dan BDA (23) warga Kecamatan IV jurai ini ditangkap setelah mengetahui ciri-ciri para tersangka, saat ditangkap ketiga tersangka baru selesai menghisap ganja.

"Ketiga tersangka ditangkap setelah selesai menghisap narkotika jenis ganja," ujar Doni.

Dari keterangan tersangka WRP (30) bahwa narkotika ganja kering paket besar itu adalah barang miliknya.

Dari para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa satu paket besar narkotika golongan I jenis ganja kering, satu paket kecil narkotika golongan I jenis ganja kering, serta satu unit handphone android merk  XIAOMI REDMI NOTE 9T warna biru.

Lebih lanjut Kasubsi PID menjelaskan, awalnya penangkapan itu diawali dari informasi masyarakat atas aktivitas tersangka, lalu dilakukan penyelidikan dan ditemukan tersangka sesuai dengan ciri-ciri yang ada dan dilakukan penangkapan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap barang bukti.

" Mari kita jadikan Kabupaten Pesisir Selatan ini wilayah zero narkoba, jangan takut dan segan-segan melaporkan apabila mengetahui aktivitas terkait penyalahgunaan narkotika," imbau Doni.(*)

Lima Puluh Kota — Guna menekan dan menangani inflasi pusat dan daerah, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara virtual, di Ruang Rapat Bupati, Senin (24/10/22).

Pada rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kepada para Kepala Daerah agar bersama-sama melakukan langkah antisipatif dalam menekan dan menangani inflasi, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Pesan kami bagi rekan-rekan di daerah, jadikan isu inflasi ini sebagai isu prioritas sehingga upaya penanganannya juga dilakukan secara matang seperti saat penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Selain itu Tito juga memaparkan beberapa poin penting yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan di daerah dalam menangani inflasi di wilayah masing-masing, di antaranya mengoptimalisasi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), mengaktifkan satgas pangan, memastikan BBM subsidi tepat sasaran, gerakan tanam pangan cepat panen sebagai upaya untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.

“Untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah,” pungkas Tito.

Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan terus melakukan upaya-upaya strategis bersama TPID untuk mengendalikan inflasi.

“Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok harus betul betul kita jaga, kemudian kelancaran distribusi, termasuk menjaga keterjangkauan harga serta yang terpenting adalah selalu melakukan komunikasi yang efektif,” ulas Bupati.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Widya Putra, Kapolres 50 Kota, Dandim 0306/50 Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fitma Indrayani, Kadis Perhubungan Dharma Wijaya, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Ferry Chofa serta para undangan lainnya. (FS)

Payakumbuh — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh meminta Wali Kota Payakumbuh agar mengevaluasi total Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Sago atau PAMTIGO Kota Payakumbuh secara menyeluruh. Pasalnya, keuntungan atau laba Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) itu anjlok total. Dan sadisnya, diduga laba tahun ini hanya 50 persen dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut diketahui setelah Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt Parmato Alam didampingi Sekretaris Komisi B Opetnawati, serta anggota Edward DF dan Ismet Harius melakukan rapat kerja dengan Direktur dan jajaran PAMTIGO, Senin (24/10/22).

Kepada media, Politisi Golkar tersebut menjelaskan bahwa keuntungan Pamtigo pada tahun 2021 tercatat sebanyak sekitar 3 miliar, namun tahun 2022 malah turun 1,5 miliar. Padahal jumlah nasabahnya tidak berkurang, bahkan bertambah, logikanya tidak ketemu.

“Ini harus dievaluasi oleh kepala daerah secara total. Harusnya dengan besarnya pendapatan pada tahun sebelumnya, daerah kita sudah bisa meningkatkan pelayanan air bersih, baik sarana dan prasarana hingga teknisnya agar masyarakat kita terlayani dengan baik,” kata YB Dt Parmato Alam.

Pihaknya juga menegaskan, PAMTIGO sudah harus bisa meningkatkan pendapatannya dengan telah berubahnya status perusahaan yang awalnya memiliki 1 direktur saja, sekarang sudah punya 3 direktur.

“Peningkatan pendapatan dan pelayanan PAMTIGO harus berbanding lurus dengan perubahan status management perusahaan. Jumlah direktur bertambah harusnya yang lain juga bertambah. Kenapa bisa terjadi, apakah beban gaji karyawan atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan indeks pelayanan?,” tegasnya mempertanyakan.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Anggota Komisi B Edward DF juga menuturkan hal yang sama kepada media. Edward mengatakan sepakat agar PAMTIGO segera dievaluasi oleh kepala daerah secara menyeluruh.

“Nasabah sudah pasti sebanyak itu juga, bahkan bertambah. Kita belum mengetahui penyebab labanya anjlok, apakah karena biaya operasional, kebutuhan direktur, atau segala macamnya. Pada tahun sebelunnya dulu kita di DPRD setuju merubah status dan struktur PAMTIGO supaya bisa berubah bukan untuk pemborosan, tapi supaya lebih maju,” katanya.

Politikus PPP itu menambahkan, laba dari PAMTIGO sebagai BUMD adalah salahsatu modal bagi pembangunan Kota Payakumbuh. Karena disetorkan ke kas daerah menjadi pendapatan asli daerah, kemudian kembali ke APBD untuk dimanfaatkan membangun kota ini, sementara bagi PAMTIGO sendiri bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau misalnya ada masalah lain terkait keuangan PAMTIGO, kami bisa saja bentuk Panitia Khusus di DPRD,” tegasnya. (FS)

Lima Puluh Kota — Luar biasa. Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh sorotan besar dari Tim Lintas Kementerian dan Lembaga (K/L). Tak tanggung-tanggung tim berkekuatan 22 orang terjun dan menyebar di empat kenagarian, Nagari Tanjuang Bungo, Nagari Sungai Naniang, Nagari Ampalu dan Nagari Piobang pada Kamis (20/10/22) untuk mencermati langsung praktik baik penerapan aksi konvergensi pecepatan penurunan stunting di tingkat lapang.

Kedatangan Tim Lintas K/L menyusul tampilnya Kabupaten Lima Puluh Kota meraih Terbaik ke-II se-Sumatera Barat pada Penilaian Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022. Penghargaan ini diterima langsung Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo pada acara Workshop Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Agustus 2022 lalu di Provinsi Bali.

“Strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan stunting akan digali secara mendalam oleh Tim Lintas K/L, menguji laporan dengan kenyataan di lapangan selanjutnya dibahas di tingkat pusat. Artinya, cara Lima Puluh Kota dalam menurunkan stunting bakal dikaji untuk direplikasi dan diadvokasi di tingkat pusat dan daerah, sehingga terbuka peluang bakal diadopsi secara nasional sebagai model penurunan stunting,” jelas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Lima Puluh Kota Gusdian Laora kepada media di Tanjuang Bungo, Kecamatan Suliki.

Ditambahkan oleh Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Tim Lintas K/L terdiri atas unsur-unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, BKKBN, dan Konsultan Nasional Penurunan Stunting serta didampingi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Saat melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Kenagarian Tanjuang Bungo, Tim Lintas K/L dipimpin Fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung Wali Nagari Tanjuang Bungo Yefriandi Dt Mangkuto Rajo tentang langkah-langkah, strategi dan partisipasi masyarakat dalam penurunan angka stunting. Wali Nagari Yefriandi mengungkapkan Nagari Tanjuang Bungo dinyatakan sebagai lokus stunting pada tahun 2019, namun berkat koordinasi, inovasi dan dukungan masyarakat pada tahun 2021 dinyatakan bebas sebagai stunting.

Kata Harris, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan dan warga Tanjuang Bungo yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari, sehingga intervensi stunting dapat berjalan.

“Program penanggulangan stunting di Nagari Tanjuang Bungo luar biasa dan dapat diimplementasikan di tempat lain demi penekanan stunting,” ungkap Harris Rambey.

Lebih jauh, Wali Nagari Yefriandi menguraikan sejumlah inovasi dilahirkan untuk menekan angka stunting di wilayahnya. Diantara inovasi itu kata Wali Nagari Yefriandi adalah Prosasa (program satu butir telur, satu rumah, satu keluarga) dan Program Diniprapus yakni pencegahan stunting berupa penyuluhan kepada calon pengantin dan ibu hamil.

“Kita telah menuangkan inovasi ini kedalam Peraturan Nagari Tahun 2020. Partisipasi warga terbilang tinggi, semisal Prosasa tidak hanya sebutir telur yang kami terima secara sukarela dari masyarakat, bahkan ada yang memberi lebih, baik telur maupun berupa uang. Uang tersebut kita belikan susu dan makanan pendamping lainnya untuk tambahan gizi bagi anak anak kita,” papar Wali Nagari Yefriandi.

Sementara itu, Ketua tim kunjungan lapangan lintas kementerian/Lembaga percepatan penurunan stuntung, Harris Rambey dalam sambutannya mengatakan tujuan kedatangan timnya adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Prevalensi stunting pada anak balita ditargetkan untuk turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu dari proyek prioritas dan major project pembangunan nasional lima tahun mendatang,”ulasnya.

Turut hadir pada FGD Tim Lintas K/L Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Gusdian Laora, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota, dr. Adel Noviarman, Camat Suliki Ali Sabri, Forkopimca, Kepala Puskesmas, Bamus, Kader Kesehatan, Pendidikan, KPM, Bidan Desa serta para Ibu hamil/keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora mengungkapkan kesan positif juga diperoleh Tim Lintas K/L saat melakukan FGD di Nagari Sungai Naniang, Ampalu dan Piobang, terutama semangat dan kebersamaan pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting di masing-masing wilayah.

“Karenanya kita optimis percepatan penurunan stunting trend-nya akan semakin meningkat di Lima Puluh Kota,” ucap Gusdian Laora. (FS)