Persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan, mewakili sebanyak 50% dari keseluruhan modal yang diinvestasikan. Di satu sisi, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan menjadi tidak puas ketika sebuah barang tidak tersedia (Heizer dan Render, 2010).

Dalam industri manufaktur, suatu organisasi harus menjaga keseimbangan yang tepat antara persediaan kritis dan mengurangi biaya persediaan. Jumlah biaya material mencapai menjadi lebih dari 50% dari total biaya kebutuhan mengelola materi. Kinerja proses tergantung pada aliran material. (Mahagaonkar, 2017).

Dalam sebuah UMKM, persediaan merupakan suatu hal yang penting dalam proses berlangsungnya kegiatan usahanya. Dimana persediaan akan menentukan bagaimana perusahaan  atau unit usaha tersebut berjalan kedepannya. UMKM harus ekstra hati-hati dalam mengelola persediaan. Salah satunya adalah UMKM tahu. 

Sebagai produsen tahu, untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, maka produsen harus memperhatikan pasokan kedelai, sehingga mereka harus ekstra dalam memperhatikan stock bahan baku tersebut. Salah satunya harus memperhatikan harga kedelai sebagai bahan utama dalam memproduksi tahu. Di Kota Payakumbuh sendiri terdapat beberapa UMKM yang bergerak dalam industri pembuatan dan pengolahan tahu.

Dari data yang diperoleh dari UMKM Tahu, terdapat beberapa masalah dalam sistem persediaan yang digunakan UMKM tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pengendalian untuk proses pemesanan bahan baku kedelai untuk pembuatan tahu. UMKM ini hanya mempercayakan pemesanannya kepada pihak tertentu dan sistem pemesannya juga ditentukan oleh pihak tersebut. Kedatangan bahan baku tidak tentu padahal setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur memerlukan bahan baku yang menunjang jalannya proses produksi perusahaan yang bersangkutan, sehingga pengendalian persediaan menjadi hal yang cukup penting. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik pada persediaan bahan baku.

Apabila persediaan dikendalikan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menggangur yang besar (yang tertanam dalam persediaan), meningkatnya biaya penyimpanan dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. Namun, jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan (Stock-out) karena sering kali barang tidak didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya keuntungan, dan bahkan hilangnya pelanggan (Arief Wibisono, 2009). 

Selama ini UMKM Tahu belum menggunakan analisis ABC (Activity-Based Costing) untuk kebijakan pengendalian persediaan. Oleh karena itu alternatif untuk memecahan permasalahan diatas maka digunaan analisis persediaan dengan menggunaan metode ABC (Activity-Based Costing). Metode ini akan mengkategorisasikan pengendalian persediaan dalam 3 kelas, sehingga masing-masing kelas memiliki kontrol manajemen yang berbeda. Metode rata-rata membagi antara biaya barang yang tersedia untuk djual dengan jumlah unit yang tersedia sehingga, persediaan akhir dan beban pokok dapat dihitung dengan harga rata-rata.

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja mempengaruhi persediaan di UMKM Tahu dan mendapatkan pemodelan sistem persediaan di UMKM Tahu, Payakumbuh dengan metode ABC (Activity-Based Costing). 

Manfaat Penelitian agar meminimalkan total biaya dan memenuhi permintaan UMKM Tahu di Payakumbuh.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini untuk memodelkan manajemen persediaan di UMKM Tahu. Data persediaan didapatkan dengan analisis ABC. Kelas kategori A terdiri dari hal yang paling bermanfaat, meskipun hal ini hanya mewakili 100% dari jumlah mereka menyumbang 70-80% dari nilai konsumsi, Kategori B terdiri dari hal-hal dengan tingkat kepentingan sedang, 10-20% pendapatan dan C terdiri dari hal-hal yang paling tidak berharga yang hanya berkontribusi 10% pendapatan. Pengumpulan data berdasarkan data sekunder perusahaan. Data diperoleh dari data historis UMKM Tahu yang terdiri dari jumlah produksi, jumlah penjualan tahun 2021.

Hasil Penelitian menunjukkan prinsip klasifikasi ABC bahwa tingkat kepentingan barang dapat ditinjau dari tingkat kecepatan pemakaian, atau tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dan berdasarkan tingkat penyerapan modal. Dan jenis bahan baku dalam memproduksi tahu ini terdiri dari 3 jenis komponen. Berdasarkan ABC Analysis yang diterapkan, maka komponen-komponen tersebut hanya dapat dikategorikan kedalam 2 kategori saja yaitu kategori kategori B dan kategori C. Dari 3 jenis komponen yang dihitung, berdasarkan tabel maka tidak ada komponen yang masuk kedalam kategori A, sedangkan kategori B berjumlah 1 jenis komponen dan 2 jenis komponen yang masuk kedalam kategori C.

Dalam penelitian ini, jenis bahan baku yang akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengendalian persediaannya yaitu bahan baku dalam kategori B yaitu kacang kedelai. Hal ini dilakukan karena bahan baku ini memerlukan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan dengan bahan baku kelas C, yang disebabkan  oleh penyerapan modal yang lebih besar dari pada bahan baku kelas C.  (Tim)

Maklunatnews, Semarang - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri undangan untuk memberikan orasi kebangsaan terkait dengan momentum peringatan sumpah pemuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu, 29 Oktober 2022. 

"Jadi baru saja saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi orasi kebangsaan terkait dengan makna dan memaknai sumpah pemuda. Tentunya di dalam kegiatan ini kita mengingatkan kembali dalam sejarah perjalanan bangsa dari mulai jaman penjajahan sampai tantangan kedepan yang kita hadapi," kata Sigit usai mengisi orasi kebangsaan tersebut. 

Dalam orasi kebangsaannya, Sigit menekankan, pentingnya menjaga dan merawat semangat sumpah pemuda yang digelorakan oleh para pendahulu bangsa. Refleksi dari peringatan tersebut, kata Sigit, adalah bagaimana terus mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

Menurut Sigit, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, hal itu menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Seluruh elemen harus terus bersatu dan bergandengan tangan dalam menghadapi segala bentuk tantangan zaman yang ada. 

"Tentunya juga menjadi modal bagi kita untuk terus bisa melangkah dan melaksanakan apa yang menjadi visi misi kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045," ujar eks Kabareskrim Polri itu. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, rasa persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda dewasa ini sangat dibutuhkan. Mengingat, diungkapkan Sigit, lingkungan global saat ini sedang mengalami dinamika penuh dengan ketidakpastian. 

Tentunya, kata Sigit, hal itu juga akan berpengaruh pada situasi regional termasuk di Indonesia. Dinamika yang berkembang saat ini diantaranya adalah Pandemi Covid-19, konflik antara Negara Rusia dan Ukraina hingga rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

"Tentunya dalam kesempatan ini semangat persatuan dan kesatuan selalu kita gelorakan. Dan tadi dari adik-adik UIN mengikrarkan sumpah pemuda dan diikuti kita semua," ucap mantan Kapolda Banten itu. 

Dengan adanya kegiatan seperti ini, Sigit menegaskan, hal itu merupakan salah satu komitmen bersama bahwa sumpah pemuda, persatuan dan kesatuan untuk menjaga nusa, bangsa dan bahasa dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Dengan dasar Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tentunya selalu kita jaga yang tentunya tadi menjadi kesepakatan dan nilai-nilai yang terus kita besarkan untuk menjaga agar tidak ada polarisasi di tengah situasi seperti ini," tutup Sigit.

Doc : Pembukaan kegiatan jalan santai oleh Kapolda Sumbar dan Walikota Padang.

Maklumatnews,Sumbar - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat melaksanakan kegiatan jalan sehat dan pasar murah serta Donor darah Dalam Rangka memperingati HUT Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022,  serta dalam rangka merajut silahturahmi DPD KNPI Provinsi, MPI  KNP, DPD KNPI Kab/Kota, OKP Dan masyarakat Se-Sumatera Barat.

Pada kegiatan Jalan sehat dan Pasar murah yang dilaksanakan oleh KNPI Sumbar ini  dibuka langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono, S.I.K., S.H. Dan Walikota Padang Hendri Septa, B.Bus., MIB serta Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, B.B.A. Minggu, (30/10/2033),  kantor KNPI Sumbar.

Dikesempatan yang sama Ketua KNPI Sumbar Nanda Satria kepada awak media mengatakan,

"kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT sumpah pemuda ke-94, KNPI Sumbar mengadakan kegiatan jalan santai, pasar murah dan donor darah untuk pemuda/i serta masyarakat Sumbar".

Kegiatan pasar murah dan donor darah serta titik star jalan santai dimulai dari halaman Kantor KNPI Sumbar dan finish kembali di kantor KNPI.

KNPI Sumbar menyediakan Dorprize dengan berbagai macam hadiah. Mulai dari baju, sepatu, sepeda gunung, Kulkas hingga sepeda motor.

Dirinya berharap, lewat kegiatan sumpah pemuda ini, Para pemuda Sumbar harus bangkit untuk menata masa depan untuk mempersiapkan leadership yang baik kedepannya.ujar Nanda

"Semoga KNPI Sumbar terus melakukan berbagai kegiatan yang bisa menghimpun pemuda/i Sumbar di masa kini, dan masa akan datang," katanya.(*)

Doc : Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bersama OKP Sumatera Barat

Maklumatnews, Sumbar - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif guna mendorong partisipasi penyelenggaraan pemilu bersama Organisasi Kepemudaan di Prov.Sumatera Barat, di Hotel Truntum Kota Padang 

Sosialisasi bertujuan mengajak organisasi kepemudaan ( OKP ) Sumatera Barat juga dapat melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024, serta dapat memerangi hoax, SARA, dan ujaran kebencian dalam pemilu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Sumbar) Muhamad Khadafi, memaparkan dalam sosialisasi tersebut yang menjadi tantangan dalam pengawasan pemilu 2024, Meliputi:

1. Aspek teknis penyelenggara" Lebih komplit"

2. Tata kelola pemilu 5 kotak

3. Kebutuhan logistik 

4. Keterbatasan Sfm dan saran penunjang

5. Potensi kemoloran penghitungan suara

6. Sara, ujaran kebencian, politik uang

7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Lanjut katanya dengan sosialisasi yang dilakukan bersama OKP ini diharapkan bisa saling Sharing dan memberikan masukan-masukan kepada Bawaslu Prov.Sumbar. (29/10/2022, Hotel Truntum)

Dikesempatan yang sama Ketua Garda Bangsa ( PKB ) Novdil Yutra, juga mengapresiasi dan menyampaikan urgensi pengawasan partisipatif perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan Organisasi Kepemudaan (OKP) karena pemilu merupakan hajat atau pesta demokrasi milik rakyat, sementara ada keterbatasan jumlah anggota pengawas pemilu dibanding persoalan pemilu yang terus berkembang.

"Dalam pengawasan pemilu ini sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," katanya.

Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berwujud pemberian informasi awal, pencegahan, pemantauan/pengawasan, selanjutnya Pelaporan.

Dengan demikian, diharapkan dapat terlaksana pemilu yang berintegritas mulai dari proses sampai hasil, dan dapat mengurangi keluhan ataupun complain terhadap pelaksanaan pengawasan dari tahapan pemilu. ( Maklumat / Ridwan S )

Lima Puluh Kota — Kabupaten Lima Puluh Kota komit untuk terus meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan informasi publik. Langkahnya, menata kebijakan, meningkatkan kualitas pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) serta serta mengintensifkan koordinasi dengan Komisi Informasi. Dengan ini akan terwujud PPID yang profesional serta tersedianya informasi publik untuk pemangku kepentingan yang sejalan dengan koridor kebijakan daerah. Pernyataan itu diungkapkan Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota Widya Putra saat menerima kunjungan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat Nofal Wiska di ruang kerjanya di Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak, Harau, Jumat (28/10/22).

“Kita menyambut baik penilaian Komisi Informasi Sumbar atas sejumlah Badan Publik di Lima Puluh Kota, upaya untuk melayani penyediaan informasi publik oleh masing-masing PPID, bisa berbuah prestasi seraya kita terus memperbaiki diri di bawah bimbingan KI Sumbar,” tambah Sekda Widya Putra.

Kedatangan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi wakilnya Adrian Tuswandi untuk memimpin langsung sekaligus mengantarkan Tim Verifikasi Faktual (Verfak) Monitoring dan Evaluasi KI Sumbar untuk melakukan visitasi ke PPID di enam Badan Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Khusus untuk jajaran Pemerintah Kabupaten tim verfak melakukan monitoring dan evaluasi di PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Lima Puluh Kota, Perusahaan Daerah Air Minum dan Pemerintah Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.

Tiga Badan Publik lainnya yang mendapat penilaian tim verfak adalah KPUD dan Bawaslu Lima Puluh Kota dan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Turut mendampingi Sekda Widya Putra di kesempatan itu, Asisten III Setda A. Zuhdi Perama Putra, Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama, Direktur PDAM Zulbadri, Sekdis Kominfo Nuzul Firman, Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Nofrizal, Kabid Statistik dan PPID Mira Ningsih.

Kadis Kominfo Eki Hari Purnama mengatakan PPID Utama Diskominfo Lima Puluh Kota termasuk 10 besar PPID Utama se Sumbar yang dinilai oleh Tim Verfak KI Sumbar. Penilaian itu berkenaan dengan persiapan Anugerah Keterbukaan Informasi Sumbar untuk Badan Publik Tahun 2022.

“Mudah-mudahan PPID Utama Diskominfo serta Badan Publik lainnya di Lima Puluh Kota, yang akan dinilai akan bisa berprestasi di ajang Anugerah Keterbukaan Publik 2022,” terang Eki. Sementara, Ketua KI Nofal Wiska mengatakan secara umum badan publik telah menyadari pentingnya keterbukaan informasi. Bahkan apresiasi disampaikan Nofal untuk Lima Puluh Kota untuk keterbukaan informasi publik.

Seperti halnya, PPID Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang telah menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk kepentingan publik.

“Sejak 2018 PPID Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang langganan memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dan yang menggembirakan PPID KPUD Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan yang signifika,” ujar Nofal.

Lebih lanjut, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengungkapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pemerintah daerah diharapkan membuka ruang yang seluas-luas untuk memberikan informasi publik. Tetapi dalam praktiknya, kata Nofal, hendaknya ditunjang oleh kebijakan yang mengakomidir jenis informasi yang boleh atau yang dibatasi untuk disampaikan ke publik.

“Masing-masing daerah perlu menyusun standar operasional prosedur keterbukaan informasi publik mengacu ke peraturan Komisi Informasi, inilah yang mesti dipedomani selanjutnya oleh PPID dan publik yang butuh informasi dari Badan Publik,” jelas Nofal.

Di sisi lain, Nofal menekankan pentingnya inovasi Badan Publik dalam memenuhi ekspektasi kebutuhan informasi dan dokumen untuk publik. (FS)