Doc : Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bersama OKP Sumatera Barat

Maklumatnews, Sumbar - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif guna mendorong partisipasi penyelenggaraan pemilu bersama Organisasi Kepemudaan di Prov.Sumatera Barat, di Hotel Truntum Kota Padang 

Sosialisasi bertujuan mengajak organisasi kepemudaan ( OKP ) Sumatera Barat juga dapat melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024, serta dapat memerangi hoax, SARA, dan ujaran kebencian dalam pemilu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Sumbar) Muhamad Khadafi, memaparkan dalam sosialisasi tersebut yang menjadi tantangan dalam pengawasan pemilu 2024, Meliputi:

1. Aspek teknis penyelenggara" Lebih komplit"

2. Tata kelola pemilu 5 kotak

3. Kebutuhan logistik 

4. Keterbatasan Sfm dan saran penunjang

5. Potensi kemoloran penghitungan suara

6. Sara, ujaran kebencian, politik uang

7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Lanjut katanya dengan sosialisasi yang dilakukan bersama OKP ini diharapkan bisa saling Sharing dan memberikan masukan-masukan kepada Bawaslu Prov.Sumbar. (29/10/2022, Hotel Truntum)

Dikesempatan yang sama Ketua Garda Bangsa ( PKB ) Novdil Yutra, juga mengapresiasi dan menyampaikan urgensi pengawasan partisipatif perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan Organisasi Kepemudaan (OKP) karena pemilu merupakan hajat atau pesta demokrasi milik rakyat, sementara ada keterbatasan jumlah anggota pengawas pemilu dibanding persoalan pemilu yang terus berkembang.

"Dalam pengawasan pemilu ini sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," katanya.

Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berwujud pemberian informasi awal, pencegahan, pemantauan/pengawasan, selanjutnya Pelaporan.

Dengan demikian, diharapkan dapat terlaksana pemilu yang berintegritas mulai dari proses sampai hasil, dan dapat mengurangi keluhan ataupun complain terhadap pelaksanaan pengawasan dari tahapan pemilu. ( Maklumat / Ridwan S )

Lima Puluh Kota — Kabupaten Lima Puluh Kota komit untuk terus meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan informasi publik. Langkahnya, menata kebijakan, meningkatkan kualitas pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) serta serta mengintensifkan koordinasi dengan Komisi Informasi. Dengan ini akan terwujud PPID yang profesional serta tersedianya informasi publik untuk pemangku kepentingan yang sejalan dengan koridor kebijakan daerah. Pernyataan itu diungkapkan Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota Widya Putra saat menerima kunjungan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat Nofal Wiska di ruang kerjanya di Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak, Harau, Jumat (28/10/22).

“Kita menyambut baik penilaian Komisi Informasi Sumbar atas sejumlah Badan Publik di Lima Puluh Kota, upaya untuk melayani penyediaan informasi publik oleh masing-masing PPID, bisa berbuah prestasi seraya kita terus memperbaiki diri di bawah bimbingan KI Sumbar,” tambah Sekda Widya Putra.

Kedatangan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi wakilnya Adrian Tuswandi untuk memimpin langsung sekaligus mengantarkan Tim Verifikasi Faktual (Verfak) Monitoring dan Evaluasi KI Sumbar untuk melakukan visitasi ke PPID di enam Badan Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Khusus untuk jajaran Pemerintah Kabupaten tim verfak melakukan monitoring dan evaluasi di PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Lima Puluh Kota, Perusahaan Daerah Air Minum dan Pemerintah Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.

Tiga Badan Publik lainnya yang mendapat penilaian tim verfak adalah KPUD dan Bawaslu Lima Puluh Kota dan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Turut mendampingi Sekda Widya Putra di kesempatan itu, Asisten III Setda A. Zuhdi Perama Putra, Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama, Direktur PDAM Zulbadri, Sekdis Kominfo Nuzul Firman, Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Nofrizal, Kabid Statistik dan PPID Mira Ningsih.

Kadis Kominfo Eki Hari Purnama mengatakan PPID Utama Diskominfo Lima Puluh Kota termasuk 10 besar PPID Utama se Sumbar yang dinilai oleh Tim Verfak KI Sumbar. Penilaian itu berkenaan dengan persiapan Anugerah Keterbukaan Informasi Sumbar untuk Badan Publik Tahun 2022.

“Mudah-mudahan PPID Utama Diskominfo serta Badan Publik lainnya di Lima Puluh Kota, yang akan dinilai akan bisa berprestasi di ajang Anugerah Keterbukaan Publik 2022,” terang Eki. Sementara, Ketua KI Nofal Wiska mengatakan secara umum badan publik telah menyadari pentingnya keterbukaan informasi. Bahkan apresiasi disampaikan Nofal untuk Lima Puluh Kota untuk keterbukaan informasi publik.

Seperti halnya, PPID Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang telah menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk kepentingan publik.

“Sejak 2018 PPID Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang langganan memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dan yang menggembirakan PPID KPUD Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan yang signifika,” ujar Nofal.

Lebih lanjut, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengungkapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pemerintah daerah diharapkan membuka ruang yang seluas-luas untuk memberikan informasi publik. Tetapi dalam praktiknya, kata Nofal, hendaknya ditunjang oleh kebijakan yang mengakomidir jenis informasi yang boleh atau yang dibatasi untuk disampaikan ke publik.

“Masing-masing daerah perlu menyusun standar operasional prosedur keterbukaan informasi publik mengacu ke peraturan Komisi Informasi, inilah yang mesti dipedomani selanjutnya oleh PPID dan publik yang butuh informasi dari Badan Publik,” jelas Nofal.

Di sisi lain, Nofal menekankan pentingnya inovasi Badan Publik dalam memenuhi ekspektasi kebutuhan informasi dan dokumen untuk publik. (FS)

Lima Puluh Kota — Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan salah satu upaya menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran dalam menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan, sehingga menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan.

Demikian sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sebagaimana yang dibacakan oleh Sektetaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Widya Putra pada peringatan hari Sumpah Pemuda ke 94 tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 di halaman kantor Bupati Lima Puluh Kota, Jumat, (28/10/22).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekda Kabupaten Lima luluh Kota Widya Putra, turut mendampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta dihadiri oleh organisasi pemuda, ASN lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, pelajar, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Upacara berlangsung hikmad saat pengibaran sangsaka merah putih, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Sekda serta pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan Ikrar Pemuda oleh KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia).

Dibagian lain sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan Sekda Widya Putra menjelaskan, peringatan sumpah pemuda dengan tema “Bersatu Bangun Bangsa” memberikan pesan bahwa bersatu padu merupakan harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa.

“Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa,” lanjutnya mengutip pidato Menteri.

Karena itu, upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda untuk menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan, agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan serta dinilai mampu mencapai prestasi tinggi.

“Kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda  mengembangkan potensi demi membangun bangsa,” ucap Sekda Widya Putra seraya membacakan pidato Menteri.

Usai menyampaikan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekda Widya Putra menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pemuda berprestasi Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Reward dan piagam penghargaan, diantaranya pemuda pelopor bidang Pendidikan, M.Iqbal Harpennas, bidang Pangan, Muttaqin, kemudian pada bidang Pengelola SDA, lingkungan dan pariwisata, Aqil Fernando, selanjutnya bidang inovasi teknologi Nurul Afdal serta pada bidang agama Roby Halby. (FS)

Lima Puluh Kota — Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lima Puluh Kota dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 serta ranperda penyertaan modal, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Kamis (27/10/22).

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Wendi Chandra ST, dan didampingi oleh Wakil Ketua II Syamsul Mikar serta diikuti oleh unsur Forkopimda, Sekda Widya Putra, Anggota DPRD dan Kepala Perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak delapan fraksi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan pandangan umum yang menitikberatkan kepada efektifitas, efisien, tepat sasaran, serta kontribusi APBD 2023 terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara terhadap Ranperda penyertaan modal, fraksi-fraksi DPRD memandang pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempunyai landasan serta payung hukum yang jelas, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pernyataan penyertaan modal pemerintah daerah di Bank Nagari merupakan sebuah keharusan, selain untuk payung hukum, juga memberikan keamanan bagi pemerintah dan keuangan daerah,” ujar ketua Fraksi Golkar, Doni Ikhlas.

Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan pada Senin, (31/10/22) dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi membahas Rancangan Peraturan Daerah tahun anggaran 2023 serta Ranperda penyertaan modal. (FS)