Lima Puluh Kota — Lokakarya dengan tema Integrated Area Development Harau-Taram Terintegrasi dan Adaptif (IAD-HATTA) dinilai sangat tepat dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya, Harau dan Taram merupakan episentrum pariwisata alam yang sudah dikenal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selain itu, pemakaian nama HATTA merupakan salah satu tokoh Proklamator yang dikenal secara nasional, dan Ketiga, di Kecamatan Harau sudah ada sejumlah Nagari maupun Kelompok Perhutanan Sosial yang telah dibentuk. Untuk itu, pengembangan wilayah tersebut harus terintegrasi dan terpadu melalui pola IAD pada lokasi Perhutanan Sosial. Demikian pokok pikiran yang disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo ketika membuka secara resmi Lokakarya Penyusunan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Wilayah Harau-Taram (IAD Hatta) di Hotel Mangkuto, Senin (14/11/22).

Diselenggarakan selama tiga hari (14-16 November), Pembukaan Lokakarya tersebut turut dihadiri oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Syafda Roswandi, Kasubdit Kehutanan Dirjen Bangda Kemendagri Dyah Sih Irawati, Asdep Pengelolaan produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Kemenko Marves Ike Rachmawati, Project Leader SSF (Stengthening Social Forestry) Project Dede Rohadi, Sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumbar dan Limapuluh Kota, Pimpinan BUMD dan Perwakilan BUMN serta Wali Nagari se Kecamatan Harau.

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menginisiasi acara lokakarya ini.

“Kami nilai Lokakarya IAD-HATTA sangat penting dan strategis guna menjawab tantangan pembangunan daerah kedepan khususnya menyukseskan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ungkap Safaruddin.

Kemudian dikatakannya, Sebagian besar dari lokasi wisata di Lima Puluh Kota berada disekitar dan di dalam kawasan hutan. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengembangan Sektor Pariwisata maka pada Nagari dan Kelompok Perhutanan Sosial tersebut terdapat potensi wisata alam yang perlu dikembangkan. Tidak hanya itu lanjut Bupati Safaruddin, Melalui konsep IAD, Pemerintah dapat menyusun perencanaan yang lebih jelas, terukur dan implementatif dengan melibatkan semua pihak, sehingga melalui penyusunan masterplan IAD diharapkan dapat mendorong areal pengembangan yang tidak hanya pariwisata tetapi juga sektor pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain sehingga Lokasi IAD bisa menjadi pusat pertumbuhan terpadu dan menjadi nagari pusat pembangunan.

“Untuk itu, OPD harus besinergi dengan pihak provinsi maupun Pemerintah Pusat dan Kepada Camat dan Wali Nagari kami dorong untuk mensosialisasikan Perhutanan Sosial kepada masyarakat ditingkat tapak, dengan harapan, rancangan pembangunan betul-betul terarah dan terencana,” tandas Safaruddin.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK, Syafda Roswandi menjelaskan, program IAD perhutananan sosial merupakan program strategis nasional yang bukan hanya menjadi tanggung jawab KLHK, tetapi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait lainnya terutama setelah pemberian persetujuan akses legal kepada masyarakat.

Selanjutnya, Syafda mengatakan, Kegiatan pasca persetujuan perlu mendapatkan perhatian berupa pengembangan usaha perhutanan sosial melalui program pembangunan yang terintegrasi dan kalaboratif.

“Melalui IAD, dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan harus menjadi salah satu agenda utama pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,” ucap Syafda.

Kemudian Ia berharap, inisiasi IAD Perhutanan Sosial yang diselenggarakan di Lima Puluh Kota dapat memetakan potensi kehutanan di Lima Puluh Kota yang diawali di Wilayah Harau dan Taram serta terwujudnya hasil maksimal yang dapat membanggakan semua pihak. Tidak hanya itu Syafda juga mengharapkan terwujudnya IAD HATTA dapat menciptakan masyarakat yang dapat menggarap hutan secara legal dan dapat melestarikan hutan. (FS)

Payakumbuh — Bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Tahun 2022 di Aula Hotel Mangkuto selama 5 hari, Senin hingga Jumat, 14 – 18 November 2022.

Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman didampingi Kepala Dinas PUPR Muslim, dengan jumlah peserta 35 perwakilan perusahaan konstruksi dan tenaga teknis OPD, dengan narasumber Sutria dari Payakumbuh, Sutjipto dari Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR, Mushanif dari Jakarta, serta BPJS ketenagakerjaan. Turut hadir pengawas Fahmi Rizal dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim mengatakan berdasarkan Undang-undang Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 mengatur bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi waiib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan pemerintah terus melakukan percepatan sertifikasi.

“Saat ini tenaga kerja bersertifikat di Kota Payakumbuh baru mencapai 24 persen dari 1.025 tenaga konstruksi. Salah satu sertifikasi yang dilakukan adalah pelatihan dan sertifikasi SMKK, setelah tahun-tahun sebelumnya kita memberikan pelatihan terhadap tukang, tenaga terampil jalan, tenaga terampil sumber daya air, dan tenaga terampil gedung,” ulas Muslim.

Muslim menyebut sasaran bimtek ini adalah peserta dapat mengaplikasikan SMKK dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi. Nantinya peserta akan diberikan materi tatap muka dalam ruangan dan tinjauan ke lapangan, di lokasi yang sedang ada proses pekerjaan konstruksi di Kota Payakumbuh.

“Output dari kegiatan ini pekerjaan konstruksi di Kota Randang dapat memenuni standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada SMKK, menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan publik dan keselamatan lingkungan,” tambahnya didampingi Kabid Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fitri.

Sementara itu, Asisten II Elzadaswarman yang membuka secara resmi kegiatan itu mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.

“Kami berharap setelah mengikuti pelatihan SMKK peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksaan konstruksi bidang PUPR serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 Konstruksi bidang PUPR,” kata pria yang akrab dengan sapaan Om Zet itu.

Om Zet juga menerangkan, kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena pembangunan di daerah terus berkembang, bahkan konstruksi yang besar saat ini, masih sementara dibangun yakni pembangunan jembatan dan gedung OPD.

“Kita juga saat ini masih membangun jembatan-jembatan sementara untuk keselamatan kerja. Oleh karena itu apa yang dilaksanakan oleh balai jasa konstruksi ini sangat penting karena untuk menyiapkan para pengusaha kita agar punya manajemen terhadap keselamatan kerja,” ungkapnya.

Om Zet menegaskan, SDM juga perlu disiapkan dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka melindungi para tenaga kerja.

“Jadi jika terjadi sesuatu mereka yang memiliki asuransi bisa membantu biaya mereka, maka tentu ini sangatlah penting,” ujarnya.

Dari sisi Kasi Pelaksanaan BJKW 1 Banda Aceh, Tengku Farah Julana dalam sambutannya melalui aplikasi Zoom menyebut Kementerian PUPR RI mengemban amanat UU untuk mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

“Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan terkait SMKK Konstruksi, dengan metode pelatihan ceramah, tanya jawab, tinjauan lapangan, dan simulasi,” ujarnya.

Ditambahkannya, Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya.

“Selain itu peralatan, aset, dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” terang Farah. (MS)

Payakumbuh — Menjawab tantangan Wali Kota Rida Ananda untuk pengendalian inflasi, Kelompok Tani Padang Cubadak Indah (PCI) Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan bergerak mengatasi kelangkaan pupuk dengan memproduksi pupuk organik berbiaya murah.

Pupuk yang diberi nama Pupuk Organik PCI ini berbahan kotoran hewan, serbuk gergaji kayu kelapa, arang sekam, M4, dan kapur dolomit, hijauan, dan urin kambing.

Ketua Kelompok Tani PCI Yanuardi didampingi Salma kepada media saat diwawancara, Senin (14/11/22), mengatakan mereka memulai proses persiapan dan produksi sekitar dua minggu. Di awal, setelah pupuk organik diolah, akan dibawa terlebih dahulu ke kampus untuk dilakukan uji labor, kira-kira nanti apa yang masih kurang untuk sempurnanya pupuk organik yang diproduksi.

“Kita sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian, langsung dengan Kepala Dinas Depi Sastra, beliau menyampaikan perlu dilakukan tes kepada hasil produksi, dan sudah difasilitasi untuk uji labor dengan pihak universitas,” kata Yanuardi.

Yanuardi optimis, sebagai kelompok tani pertama di Kelurahan Sapaku yang memproduksi pupuk organik murah, pihaknya dapat mengatasi kelangkaan pupuk dan mengurangi biaya priduksi pertanian. Pupuk ini nantinya bisa dipesan kepada kelompok tani PCI, dan mereka juga siap bekerja sama memasok apabila ada pesanan dalam jumlah banyak.

“Kami juga nanti bisa jual kepada KWT dan masyarakat yang butuh pupuk organik murah,” ujarnya yang saat itu dikujungi juga oleh Lurah Sapaku Helmita.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra mengatakan saat ini sudah ada 7 unit pengolahan pupuk organik (UPPO) binaan dinas pertanian, termasuk Kelompok Tani PCI.

Depi juga menjelaskan selama ini harga pupuk kimia mahal dan petani terpekik. Di samping itu pemakaian pupuk kimia yang cukup tinggi menyebabkan kondisi tanah sudah banyak yang kurus, banyak residu kimia di dalam tanah, kesuburan tanah menurun, makanya dengan menggalakan pemakaian pupuk organik, maka unsur hara di tanah bisa dikembalikan.

“UPPO kita harapkan terus hidup dan bersemangat membuat pupuk organik, kotoran hewan peternakpun dapat termanfaatkan, sehingga ada harapan kedepan bagi peternak dan kelompok tani dengan produksi pupuk ini, hasil pertanian kita semakin bagus,” ujarnya didampingi Kabid TPH BUN Rodi Alleni.

Terpisah, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan apresiasi atas semangat kelompok tani PCI yang mendukung program pengendalian inflasi yang sedang digalakan pemerintah. Menurutnya, dengan memproduksi pupuk organik murah, kelompok tani bisa berdaya untuk kelompoknya dan membantu KWT serta masyarakat mengaksesnya.

“Kita berharap kelompok tani lainnya juga dapat berinovasi seperti ini, kami di Pemda siap mendukung baik dalam bentuk pembinaan dan bantuan lainnya yang bisa diupayakan,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh meresmikan Jembatan Kemuning yang merupakan penghubung antara Kelurahan Koto Tangah dan Kelurahan Payolansek, Senin (14/11/22).

Karena banyak struktur yang sudah mulai rusak, dengan lebar hanya 4 meter, maka Pemko Payakumbuh melakukan pembangunan ulang dan pelebaran jembatan yang sudah berumur lebih dari 30 tahun itu.

“Alhamdulillah, sekarang masyarakat kita sudah bisa menikmati jembatan yang lebih bagus. Karena tugas kami sebagai abdi negara itu membahagiakan dan memberi kenyamanan untuk masyarakat,” kata Wako Rida Ananda.

Rida juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas kelancaran pembangunan jembatan, semoga bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Karena jembatan ini merupakan penghubung antara dua kelurahan.

“Dengan kelancaran transportasi ini, harapan kita tentu ekonomi masyarakat kita bisa kembali bangkit,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim menyebut total anggaran untuk Pembangunan Jembatan Kemuning adalah Rp.523.990.000 dengan waktu pengerjaan selama lima bulan.

“Sesuai jadwal, seharusnya jembatan ini selesai 23 November ini. Namun berkat dukungan dari masyarakat sekitar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan siap lebih cepat dari target,” ucap Muslim.

Dia juga mengatakan ada beberapa kelebihan dari pembangunan jembatan ini, sehingga pembangunannya bisa lebih murah dibandingkan jenis jembatan komposit maupun girder.

“Untuk jembatan ini kita gunakan jenis box culvert. Dan biayanya hanya sekitar 2/3 (70 persen) dibandingkan jenis lainnya,” terangnya.

“Untuk bentang jembatan ini 9,5 meter dan diperlebar dari 4 meter menjadi 6 meter. Untuk keamanan sebelum diresmikan kita telah melakukan pemeriksaan labor dulu demi kenyamanan masyarakat berlalu lintas,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda meminta para insan kesehatan untuk memanfaatkan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan serta menurunkan angka stunting dan mengurangi gizi buruk.

“Masalah stunting dan gizi buruk harus menjadi perhatian insan kesehatan. Pemerintah Kota Payakumbuh akan mendukung dengan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi stunting,” kata Rida saat diwawancara media usai Upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Balai Kota, Senin (14/11/22).

Mengingat angka stunting di Kota Payakumbuh saat ini mencapai 472 orang anak. Menurut Rida, pemerintah wajib berupaya menekan hingga tersisa 1 digit saja, kalau bisa tuntas, atau zero stunting.

“Kasus stunting erat kaitannya dengan gizi buruk, sehingga harus ditekan dengan optimal. Kami terus mendorong kinerja pelayanan seluruh tenaga kesehatan di daerah. Baik dokter, perawat, bidan maupun seluruh staf Dinas Kesehatan. Saya meyakini, kinerja pelayanan yang optimal, tidak hanya akan menghasilkan karya yang optimal pula dalam mewujudkan pelayanan kesehatan terbaik,” ungkapnya.

Namun, kata Rida, pihaknya juga perlu menargetkan agar kasus stunting baru tidak lagi ditemukan, ataupun tidak naik turun. Untuk itu penanganan lintas sektorpun dilakukan, sebab stunting erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan.

“Apalagi penurunan angka kemiskinan ekstrem dapat beriringan dengan penurunan kasus stunting. Maka kerja bersama dan komitmen yang kuat, menjadi tugas utama dalam upaya menekan stunting dari ratusan menjadi zero,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto mengungkapkan, peringatan HKN ini bukan hanya seremoni, namun menjadi pemicu bagi pemerintah untuk mengemas program bersama dengan lintas sektor terkait.

“Saatnya memperkuat dan meningkatkan kolaborasi, baik di dinas kesehatan, antar dinas, antar puskesmas, maupun dengan lintas sektor, bahkan dengan Forkopimda,” katanya.

Dengan tema Bangkit Indonesia ku, Sehat Negeri ku, akan menjadi semangat bagi masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah.

Ia berharap kolaborasi elemen masyarakat bersama pemerintah, dapat meningkatkan derajat kesehatan penduduk.

“Tantangan kita ke depan sangat besar. Masalah-masalah kesehatan akan terus ada. Ini membutuhkan kesadaram masyarakat yang tinggi dalam perilaku hidup sehat, untuk mencegah segala bentuk penyakit,” tambahnya.

Pencanangan HKN di Kota Payakumbuh diawali dengan senam bersama, jalan sehat, penyerahan alat kesehatan, bantuan kepada anak stunting dan ibu hamil, serta berbagai lomba olahraga, pemeriksaan kesehatan massal, pelayanan KB dan edukasi kesehatan di sekolah. (MS)