Payakumbuh – Anggota DPR-RI Rezka Oktoberia yang juga merupakan putri Kelahiran Kota Payakumbuh, secara tidak sengaja berjumpa dengan Ketua LKAAM Kota Payakumbuh Yendri Bodra.SH Datuak Parmato Alam. Pertemuan yang tidak disengaja tersebut nampak kompak dan hangat di salah satu restoran di Koto Nan Ampek, Selasa (15/11).

Rezka Oktoberia mengucapkan selamat bertugas kepada Yendri Bodra Datuak Parmato Alam, sebagai ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau kota Payakumbuh periode 2022-2027, semoga amanah dan sukses dalam pengabdian.

Anggota DPR RI itu mengatakan kepada wartawan, “walau ini pertemuan yang tidak disengaja, tapi akan sangat banyak manfaat yang kita dapatkan dari seringnya kita bersilaturahmi, karena dengan bersilaturahmi, kita akan mendapatkan kemudahan rezeki, umur yang panjang, serta limpahan kebaikan dan hidayah oleh Allah SWT,” ujar Rezka

Ditambahkan Rezka, “saya siap untuk mendukung dan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Minangkabau yang sesuai dengan filosofi daerah kita, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, terkhusus di kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota,” kata alumni SMA N 2 Kota Payakumbuh ini.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bodra Datuak Parmato Alam, sangat memberi apresiasi tinggi atas kunjungan dan ucapkan terima kasih dari Srikandi Luak 50 Rezka Oktoberia.

“Ditengah kesibukan beliau sebagai Anggota DPR RI masih bisa meluangkan waktu untuk bersilaturahmi. Saya pribadi sangat bangga akan kiprah buk dewan ini,” imbuh YB Datuak Parmato Alam yang didampingi oleh Universal Datuak Paduko Bosa salah satu niniak mamak dari Nagari Koto Nan Gadang.

YB Datuak Parmato Alam juga mengatakan, “kami sangat berharap dengan adanya Rezka Oktoberia di DPR RI, nantinya dapat menjadi penyambung lidah masyarakat Sumbar terutama Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh,” sebut Ketua DPRD Kota Payakumbuh periode 2014-2019 itu.

Pertemuan tersebut juga tampak di hadiri oleh Haji Roni putra pengusaha sukses Luak 50, bapak Haji Anas serta pengusaha muda Farhan J dan owner Tv Denai Eko Cahyadi. (FS)

Lima Puluh Kota — Kabupaten Lima Puluh Kota ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan Istri Kepala Daerah (ISKADA) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada bulan Desember mendatang. Tak hanya menjadi tuan rumah tapi pertemuan ISKADA juga menjadi ajang penting untuk mempromosikan keunggulan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Oleh karena itu, seluruh pengurus TP-PKK, DWP, GOW dan perangkat daerah diharapkan dapat berkontribusi dan berkerjasama demi suksesnya acara. Hal ini disampaikan Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin dalam rapat persiapan pada Senin (14/11/22) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota, Labuh Basilang.

Selain itu, Nevi Safaruddin juga berharap program Mahkota Berlian (Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan) dapat dihadirkan dalam pertemuan nantinya. “Hal ini bisa kita tunjukkan dari kebersihan dan keindahan lokasi di tempat acara,” ujar Nevi.

“Pertemuan ISKADA akan dilaksanakan pada minggu pertama Desember di Kantor Bupati Lima Puluh Kota,” ujar Nevi Safaruddin. Estimasi jumlah tamu yang hadir lebih dari 600 orang yang terdiri dari TP-PKK, BKOW/GOW, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kab/Kota se Sumatera Barat, personil pendukung dan tamu Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya.

Turut hadir Ketua GOW Lira Rizki Kurniawan Nakasri, Ketua DWP Lima Puluh Kota Fat Widya Putra, Asisten I Herman Azmar, Kepala DPMD/N Endra Amzar, Kepala Disperdagkop UKM Ayu Mitria, Kalaksa BPBD Rahmadinol, perwakilan Perangkat Daerah dan Kecamatan. (FS)

Lima Puluh Kota — Keinginan masyarakat Koto Tangah dan Durian Gadang Kecamatan Akabiluru untuk memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang representatif dan modern akhirnya terwujud. Berdiri di lahan seluas 3110 meter persegi, pembangunan Puskesmas Piladang menelan biaya 5,98 milyar dari Dana Alokasi khusus. Terwujudnya harapan masyarakat kedua nagari, ditandai dengan peresmian gedung baru Puskesmas Piladang oleh Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo Senin, (14/11/22).

Turut hadir dalam peresmian, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Kepala Lapas Suliki Kamesworo, Kepala Dinas Kesehatan Adel Nofiarman, unsur Forkopimca, Wali Nagari, dan Niniak Mamak.

“Kehadiran Puskesmas ini diharapkan menjadi sentra pelayanan kesehatan yang unggul demi mewujudkan masyarakat sehat di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di dua nagari tersebut,” ungkap Bupati Safaruddin dalam sambutannya.

Kemudian Safaruddin mengatakan, sebagai ujung tombak pelayanan pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Puskesmas memiliki peran penting dalam membangun kesehatan masyarakat, untuk itu Puskesmas Piladang diminta melakukan tugas secara berkesinambungan dan melibatkan semua sektor serta harus mampu menjawab persoalan kesehatan masyarakat terutama dalam pelayanan dasar kesehatan.

Kemudian dilanjutkannya, Pembangunan Puskesmas Piladang yang telah dilaksanakan dari tahun 2021 lalu, merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan, melayani masyarakat secara langsung menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Selanjutnya Safaruddin berharap insan kesehatan terus mendorong terbangunnya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat serta mendorong masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara rutin.

Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Piladang, Neldawati bersyukur atas perjuangan masyarakat, Wali Nagari, dan rekan-rekan puskesmas yang telah berjuang mewujudkan Puskesmas yang representatif di Piladang. Kemudian Neldawati mengatakan akan berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat di Wilayah kerjanya yang meliputi dua Nagari, Nagari Koto Tangah dan Nagari Durian Gadang.

Selain itu, Neldawati juga menyatakan komitmen untuk mempercepat penurunan angka Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, Neldawati turut menjelaskan, sejumlah inovasi telah dilahirkan Puskemas Piladang, yakni, Inovasi Bidan Selalu Ada di Samping Ibu, Bayi Bermasalah (BASABALAH), Gerakan Obat Keluarga Penyakit Hipertensi (GEROBAK KELUARGA) serta Minuman Hangat Bagi Lansia (MIHASELA).

Di penghujung acara, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan rombongan melakukan pengguntingan pita peresmian Pemakaian Gedung Baru UPTD Puskesmas Piladang. Bupati juga melakukan peninjauan ke sejumlah ruangan layanan Puskesmas yang terdiri dari dua lantai itu. (FS)

Lima Puluh Kota — Lokakarya dengan tema Integrated Area Development Harau-Taram Terintegrasi dan Adaptif (IAD-HATTA) dinilai sangat tepat dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya, Harau dan Taram merupakan episentrum pariwisata alam yang sudah dikenal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selain itu, pemakaian nama HATTA merupakan salah satu tokoh Proklamator yang dikenal secara nasional, dan Ketiga, di Kecamatan Harau sudah ada sejumlah Nagari maupun Kelompok Perhutanan Sosial yang telah dibentuk. Untuk itu, pengembangan wilayah tersebut harus terintegrasi dan terpadu melalui pola IAD pada lokasi Perhutanan Sosial. Demikian pokok pikiran yang disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo ketika membuka secara resmi Lokakarya Penyusunan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Wilayah Harau-Taram (IAD Hatta) di Hotel Mangkuto, Senin (14/11/22).

Diselenggarakan selama tiga hari (14-16 November), Pembukaan Lokakarya tersebut turut dihadiri oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Syafda Roswandi, Kasubdit Kehutanan Dirjen Bangda Kemendagri Dyah Sih Irawati, Asdep Pengelolaan produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Kemenko Marves Ike Rachmawati, Project Leader SSF (Stengthening Social Forestry) Project Dede Rohadi, Sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumbar dan Limapuluh Kota, Pimpinan BUMD dan Perwakilan BUMN serta Wali Nagari se Kecamatan Harau.

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menginisiasi acara lokakarya ini.

“Kami nilai Lokakarya IAD-HATTA sangat penting dan strategis guna menjawab tantangan pembangunan daerah kedepan khususnya menyukseskan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ungkap Safaruddin.

Kemudian dikatakannya, Sebagian besar dari lokasi wisata di Lima Puluh Kota berada disekitar dan di dalam kawasan hutan. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengembangan Sektor Pariwisata maka pada Nagari dan Kelompok Perhutanan Sosial tersebut terdapat potensi wisata alam yang perlu dikembangkan. Tidak hanya itu lanjut Bupati Safaruddin, Melalui konsep IAD, Pemerintah dapat menyusun perencanaan yang lebih jelas, terukur dan implementatif dengan melibatkan semua pihak, sehingga melalui penyusunan masterplan IAD diharapkan dapat mendorong areal pengembangan yang tidak hanya pariwisata tetapi juga sektor pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain sehingga Lokasi IAD bisa menjadi pusat pertumbuhan terpadu dan menjadi nagari pusat pembangunan.

“Untuk itu, OPD harus besinergi dengan pihak provinsi maupun Pemerintah Pusat dan Kepada Camat dan Wali Nagari kami dorong untuk mensosialisasikan Perhutanan Sosial kepada masyarakat ditingkat tapak, dengan harapan, rancangan pembangunan betul-betul terarah dan terencana,” tandas Safaruddin.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK, Syafda Roswandi menjelaskan, program IAD perhutananan sosial merupakan program strategis nasional yang bukan hanya menjadi tanggung jawab KLHK, tetapi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait lainnya terutama setelah pemberian persetujuan akses legal kepada masyarakat.

Selanjutnya, Syafda mengatakan, Kegiatan pasca persetujuan perlu mendapatkan perhatian berupa pengembangan usaha perhutanan sosial melalui program pembangunan yang terintegrasi dan kalaboratif.

“Melalui IAD, dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan harus menjadi salah satu agenda utama pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,” ucap Syafda.

Kemudian Ia berharap, inisiasi IAD Perhutanan Sosial yang diselenggarakan di Lima Puluh Kota dapat memetakan potensi kehutanan di Lima Puluh Kota yang diawali di Wilayah Harau dan Taram serta terwujudnya hasil maksimal yang dapat membanggakan semua pihak. Tidak hanya itu Syafda juga mengharapkan terwujudnya IAD HATTA dapat menciptakan masyarakat yang dapat menggarap hutan secara legal dan dapat melestarikan hutan. (FS)

Payakumbuh — Bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Tahun 2022 di Aula Hotel Mangkuto selama 5 hari, Senin hingga Jumat, 14 – 18 November 2022.

Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman didampingi Kepala Dinas PUPR Muslim, dengan jumlah peserta 35 perwakilan perusahaan konstruksi dan tenaga teknis OPD, dengan narasumber Sutria dari Payakumbuh, Sutjipto dari Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR, Mushanif dari Jakarta, serta BPJS ketenagakerjaan. Turut hadir pengawas Fahmi Rizal dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim mengatakan berdasarkan Undang-undang Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 mengatur bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi waiib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan pemerintah terus melakukan percepatan sertifikasi.

“Saat ini tenaga kerja bersertifikat di Kota Payakumbuh baru mencapai 24 persen dari 1.025 tenaga konstruksi. Salah satu sertifikasi yang dilakukan adalah pelatihan dan sertifikasi SMKK, setelah tahun-tahun sebelumnya kita memberikan pelatihan terhadap tukang, tenaga terampil jalan, tenaga terampil sumber daya air, dan tenaga terampil gedung,” ulas Muslim.

Muslim menyebut sasaran bimtek ini adalah peserta dapat mengaplikasikan SMKK dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi. Nantinya peserta akan diberikan materi tatap muka dalam ruangan dan tinjauan ke lapangan, di lokasi yang sedang ada proses pekerjaan konstruksi di Kota Payakumbuh.

“Output dari kegiatan ini pekerjaan konstruksi di Kota Randang dapat memenuni standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada SMKK, menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan publik dan keselamatan lingkungan,” tambahnya didampingi Kabid Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fitri.

Sementara itu, Asisten II Elzadaswarman yang membuka secara resmi kegiatan itu mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.

“Kami berharap setelah mengikuti pelatihan SMKK peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksaan konstruksi bidang PUPR serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 Konstruksi bidang PUPR,” kata pria yang akrab dengan sapaan Om Zet itu.

Om Zet juga menerangkan, kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena pembangunan di daerah terus berkembang, bahkan konstruksi yang besar saat ini, masih sementara dibangun yakni pembangunan jembatan dan gedung OPD.

“Kita juga saat ini masih membangun jembatan-jembatan sementara untuk keselamatan kerja. Oleh karena itu apa yang dilaksanakan oleh balai jasa konstruksi ini sangat penting karena untuk menyiapkan para pengusaha kita agar punya manajemen terhadap keselamatan kerja,” ungkapnya.

Om Zet menegaskan, SDM juga perlu disiapkan dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka melindungi para tenaga kerja.

“Jadi jika terjadi sesuatu mereka yang memiliki asuransi bisa membantu biaya mereka, maka tentu ini sangatlah penting,” ujarnya.

Dari sisi Kasi Pelaksanaan BJKW 1 Banda Aceh, Tengku Farah Julana dalam sambutannya melalui aplikasi Zoom menyebut Kementerian PUPR RI mengemban amanat UU untuk mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

“Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan terkait SMKK Konstruksi, dengan metode pelatihan ceramah, tanya jawab, tinjauan lapangan, dan simulasi,” ujarnya.

Ditambahkannya, Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya.

“Selain itu peralatan, aset, dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” terang Farah. (MS)