Limapuluh Kota – Penetapan batas nagari / desa perlu dilakukan sesuai dengan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016. Pelaksanaan KSP bertujuan untuk mewujudkan satu basis data geospasial dan satu geoportal yang berguna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dalam sambutannya pada acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Penetapan dan Pengesahan Batas Nagari, Jumat (9/12/2022), di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota.

70 Peta Nagari dan soft copy beserta kelengkapan dokumen, diserahkan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi Ketua Pusat Studi Perencanaan dan Pengembangan Desa Kota (PSP2DK) Universitas Negeri Padang Dr. Yudi Antomi kepada Wali Nagari disaksikan Sekda Widya Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa / Nagari Endra Amzar, serta Camat se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Dibagian lain sambutan Bupati Safaruddin menuturkan, penegasan batas nagari memberikan banyak manfaat nyata bagi perkembangan dan kemajuan nagari, antara lain bermanfaat untuk memperjelas batas wilayah administrasi nagari, sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan akan semakin jelas dan efektif. 

"Walau bukan yang utama, namun kepastian luas wilayah menjadi salah satu variabel dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu kepastian batas juga menjadi acuan pengaturan status wilayah administrasi atas hak pertanahan yang akan mendukung kepastian dan percepatan investasi di nagari," imbuhnya.

Bupati Safaruddin juga memberikan apresiasi atas kinerja PSP2DK yang telah menjalin kerjasama yang baik dengan nagari-nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. 

"Terkait hasil penegasan batas nagari ini, kami menghimbau kepada DPMD/N Kabupaten Limapuluh Kota untuk segera menindaklanjutinya dengan melahirkan Peraturan Bupati tentang batas administrasi masing-masing nagari," ulas Bupati Safaruddin.

Sementara itu Ketua Pusat Studi Perencanaan dan Pengembangan Desa Kota (PSP2DK) Universitas Negeri Padang Dr. Yudi Antomi dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan penetapan batas sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Ini merupakan kegiatan swakelola yang kita laksanakan secara bersama-sama", tukas Yudi Antomi. (FS)

Luak Limopuluah --- Silaturahmi tanpa batas, begitulah yang bisa digambarkan dari kedekatan yang dibangun oleh tokoh masyarakat Luak Limopuluah Edward DF dengan Wali Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota.

"Sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, chemistry dengan pak Edward ini mulai didapat, ada kesamaan persepsi dalam membangun daerah," kata Wali Nagari Sungai Beringin Lukman Hakim didampingi 4 kepala jorong usai sarapan bersama Edward DF, Jumat (9/12) pagi.

Sebelumnya, kata Lukman, beberapa kali Edward DF dan wali nagari dan tokoh masyarakat Sungai Beringin telah bertemu dan berkomunikasi.

Wali Nagari Lukman Hakim menyebut, banyak infrastruktur di nagarinya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk dibangun dan dibenahi, dengan adanya rencana Edward DF untuk maju ke legislatif provinsi dapat menjadi angin segar bagi nagari yang memiliki penduduk sekitar 3000 jiwa itu.

"Kami tidak menutup diri dari siapapun calon-calon yang akan maju, karena hak berdemokrasi dimiliki oleh setiap warga negara. Tapi, sebagai wali nagari tentu menjadi kewajiban bagi kami bagaimana pembangunan dan kesejahteraan bisa kami hadirkan untuk masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, meski Edward DF saat ini merupakan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dan sudah dua periode, saat ini tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu digadang-gadangkan akan maju untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Edward saat diwawancara media mengatakan, saat ini belum lagi masa pemilu, tapi dirinya menjalin hubungan dan komunikasi baik dengan pihak nagari dan jajaran, menurutnya penting karena mereka lah yang lebih tau bagaimana kebutuhan masyarakat nagarinya.

"Kami sampaikan apresiasi kepada Wali Nagari Sungai Beringin dan jajaran yang telah menerima kedatangan kami dengan ramah dan begitu bersahaja, semoga silaturahmi ini dapat terjaga hingga akhir hayat kita," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh — Sebagai bentuk komitmennya dalam melayani masyarakat, Wali Kota Rida Ananda menegaskan akan menindak tegas bila ada sektor pelayanan di organisasi perangkat daerah yang tidak melayani masyarakat dengan baik dan ramah.

“Laporkan kepada saya, kalau bisa disertai bukti, nanti akan saya tindak lanjuti, saya ingin pelayanan publik kita mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat,” kata Rida saat menghadiri penyerahan bansos di kantor Pinas Perhubungan, Kamis (8/12/22).

Rida juga menambahkan, segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya.

“Untuk itu pemerintah membutuhkan masukan, saran, serta pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik,” katanya.

Sektor yang paling utama menurut Rida adalah kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan.

“Kemarin dua OPD kita telah meraih penghargaan pelayanan publik kategori pelayanan prima dari Kementerian PAN-RB, kita harap OPD lain bisa mencontoh bagaimana mereka melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Hal ini, kata Rida, pelayanan publik menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 1 ayat 1, diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,  jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

“Untuk itulah setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Pelayanan yang berkualitas ini akan menjadi tolok ukur bagi kinerja instansi pemerintah. Pelayanan  publik  harus  responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat. Responsivitas ini menjadi penting bagi peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya. (FS)

Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menerima kunjungan Tim Pengendalian Infasi Daerah (TPID) Pemerintah Kota Pekanbaru yang di pimpin Asisten II yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut turut didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Mahyudin serta Kadis Perikanan dan Pertanian drh.H.M. Firdaus,M.Si.

Kedatangan Pemko Pekanbaru itu disambut Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini di wakili oleh Asisten II Elzadaswarman di dampingi Kepala Bagian Perekonomian Arif Siswandi, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Basnida, di Aula Pertemuan Randang Lt II Balai Kota, Kamis (8/12/22).

Dalam sambutannya Asisten II Elzadaswarman atau yang akrab dipanggil “Om Zet” mengucapkan selamat datang di Payakumbuh The City of Randang.

Om Zet yang sudah mengenal lama Drs.Ingot Ahmad Hutasuhut terlihat begitu akrab dan hangat antara keduanya sesama pemangku jabatan Asisten II di pemerintahan yang berbeda kota.

“Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, kami mengucapkan selamat datang dan permintaan maaf dari Wali Kota Bapak Rida Ananda yang baru saja merangkat ke Jakarta,” sambut Om Zet.

Disampaikan Om Zet, dalam hal perdangan dan ekonomi, Pemko Payakumbuh siap menjalin kerjasama dan memfasilitasi Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Payakumbuh dan Pekanbaru itu adalah dua daerah yang tak terpisahkan, keduanya saling membutuhkan. Bagus perkembangan Kota Pekanbaru maka baik juga untuk kemajuan ekonomi di Payakumbuh, oleh sebab itu kita Pemko Payakumbuh siap mendukung dan memfasilitasi kerjasama kedua daerah ini,” kata Om Zet semangat.

Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kota Pekanbaru Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut menyampaikan maksud kunjungannya beserta jajaran ke Kota Payakumbuh adalah dalam rangka menindaklanjuti rakor inflasi Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu terkait TPID.

“Saat kita mencermati trend di Kota Pekanbaru, salah satu penyumbang inflasi itu adalah telur, baik itu telur ayam maupun telur itik. Maka itulah kami datang ke Payakumbuh untuk menjajaki adanya kerja sama yang di awali dengan ‘G to G’ (goverment to goverment) yang kemudian menjadi B to B atau (business to business) sehingga kedepan, kita bisa menjamin supply telur ke Kota Pekanbaru cukup aman,” ungkap Ingot Ahmad.

Menurut Ingot Ahmad, Payakumbuh adalah daerah yang sangat strategis dan potensial, karakteristik dan pola konsumsi antara masyarakat Payakumbuh dengan Pekanbaru tidak jauh berbeda. Disamping jaraknya yang sangat dekat, tak bisa di pungkiri bahwa Sumatera Barat itu pintu gerbangnya ke Pekanbaru adalah Payakumbuh.

Ditambahkan Ingot, bahwa saat ini pertumbuhan sektor kuliner di Kota Pekanbaru sangat pesat, dan salahsatu komuditinya itu adalah telur. Untuk itu ia ingin menegaskan kerja sama dengan Payakumbuh, agar kedua daerah saling mendapatkan keuntungan yang sepadan.

“Hari ini kita mencoba mendapatkan skema garansi akan supply telur kedepannya, supaya nanti tidak menjadi penyumbang inflasi. Dan alhamdulillah kedatangan kita ini mendapat dukungan dari Wali Kota dan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pak Asisten (Om Zet), yang akan memfasilitasi kita dengan pelaku usaha,” kata Ingot Ahmad.

Harapan Ingot, semoga dalam waktu dekat kerjasama ini dapat segera di tindaklanjuti. Mengenai pembahasan lebih lanjut terkait teknisnya akan dilanjutkan oleh dinas terkait dan BUMD Kota Pekanbaru dengan pelaku usaha di Kota Payakumbuh selaku produsen telur itu sendiri. (MS)

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyalurkan bantuan sosial dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada pelaku usaha transportasi online, kurir, pengkalan, dan angkutan Kota Payakumbuh di aula kantor Dishub setempat, Kamis (8/12/22).

Penyerahan bantuan uang tunai senilai Rp.450.000 itu dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Devitra yang diwakili Sekdis Hadiatul Rahmat, Kabag Perekonomian Setdako Arif Siswadi, Kabid Keselamatan Dan Pengendalian Operasional Dishub Yulhendri “Andi Malaway”, Kabid LLA Syawal Takri, Kepala UPTD Handri Halomoan.

Sebelum penyerahan bansos secara simbolis, Rida Ananda melakukan sidak dadakan terhadap pelayanan di Dishub, seperti layanan uji KIR dan dokumen. Disana Rida menyampaikan apresiasi kepada Dishub atas pelayanan terbaiknya, pembenahan urusan pemerintahan terus ditingkatkan.

“Transportasi umum wajib dilakukan cek kelayakan, menimal rem, lampu dan emisinya. Terkait akreditasi KIR Dishub Kota Payakumbuh masih kategori B. Rida akan mendorong agar keperluan sarana dan prasarananya ditingkatkan untuk dilengkapi supaya bisa naik ke akreditasi kategori A,” ujarnya.

Pelaku transportasi, menurut Rida termasuk kelompok yang terdampak dari kenaikan BBM. Pemerintah Kota Payakumbu menganggarkan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk membantu menstimulan kesejahteraan masyarakat, sebagai wujud pemerintah kota peduli dengan kondisi ini.

“Sebenarnya bantuan ini bisa disalurkan pada bulan lalu, tapi proses seleksi penerimanya panjang, baru sekarang bisa disalurkan. Kita tidak ingin sampai terjadi salah orang menerima dan yang memberikan, orang yang tidak layak menerima malah menerima,” kata Rida.

Menurutnya, pihaknya wajib melakukan seleksi dan baru bisa ditetapkan siapa penerima yang berhak, makanya butuh banyak waktu. Rida juga meminta pendampingan kejaksaan, bansosnya pun disalurkan dengan transparan melalui ditransfer lewat rekening bank masing-masing penerima bantuan.

“Kita harap Dishub terus memberi pelayanan terbaik. Semoga yang kita kerjakan menjadi amal ibadah bagi kita semua,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Hadiatul Rahmat menerangkan untuk di awal, pihaknya melakukan pendataan tehadap pelaku transportasi, setelah itu baru dilakukan pendaftaran. Awalnya ada 234 orang, setelah penyandingan data ke Dinas Sosial, akhirnya yang berhak menerima menjadi 208 orang sesuai data.

Setelah keluarnya kriteria penerima bansos oleh wali kota dan jajaran, setelah koordinasi dengan kejaksaan, pelaku transportasi diminta membuat surat pernyataan di kantor Lurah dan kemudian data disandingkan kembali.

“Akhirnya ditetapkan 177 orang penerima bantuan dari pelaku transportasi. Mereka menerima bantuan untuk bulan Oktober, November, dan Desember. 1 bulannya sebesar Rp.150.000, sudah ditansfer melalui rekening Bank Nagari pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp.450.000. Hari ini dilakukan penyaluran secara simbolis dan penyerahan kartu ATM dan buku rekening,” kata Hadiatul.

Ia menambahkan, bansos ini bersumber dari APBD Perubahan Kota Payakumbuh tahun 2022. Dengan keluarnya keputusan wali kota tanggal 1 Desember 2022.

Salahsatu penerima bantuan, Candra “Eka” yang berporfesi sebagai sopir angkot menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh, menurutnya apa yang diberikan kali ini bermanfaat bagi mereka, adanya bukti perhatian pemerintah kepada mereka baginya itu sudah cukup.

“Terima kasih atas perhatian Wali Kota Rida Ananda dan jajaran, harapan kami semoga penertiban transportasi angkutan umum perlu dilakukan supaya kami memiliki banyak lahan dan peluang dalam pelayanan angkutan kepada masyarakat dan wisatawan,” pungkasnya. (MS)

Rombongan