Rehab RTLH Dari BAZ Sejalan Dengan Program Pemda 

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada Launching Program bantuan rehab 42 rumah tidak layak huni (RTLH) dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanah Datar di jorong Buluh Kasok nagari Tabek kecamatan Pariangan.

Dikatakan Eka Putra,"Selama tahun 2022 lalu Baznas Tanah Datar telah banyak melaksanakan berbagai program dalam menyalurkan zakat kepada penerima yang berhak sesuai ketentuan dan kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah Daerah, tentunya tidak salah saya menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas Tanah Datar". 

"Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan hari ini disini tentunya menjadi berkah, karena menjadi lokasi launching program RTLH yang menjadi rumah pertama dari 42 rumah yang bakal di rehab serta terima kasih kepada jajaran kecamatan, pemerintah nagari dan UPZ nagari, semoga usaha ini dinilai pahala oleh Allah SWT, juga ucapan selamat kepada masyarakat penerima manfaat semoga setelah rumahnya selesai di rehab, bapak dan ibu pemilik rumah akan lebih nyaman,"harapnya. 

Ketua Baznas Tanah Datar Yasmansyah menyampaikan, sebanyak 42 RTLH tersebar di berbagai wilayah di Tanah Datar akan direhab secara bertahap dengan total dana sebesar Rp1.155.000.000,- meskipun masih awal tahun namun Baznas Tanah Datar bertekad untuk memulai program ini sampai akhir Februari kita targetkan 14 RTLH siap di rehab dan dinikmati masyarakat penerima manfaat. 

"Setelah koordinasi dengan Baznas Provinsi Sumbar, disepakati bantuan RTLH tahun 2023 sebesar Rp27,5 juta per rumah, ini terjadi peningkatan sebesar Rp2,5 Juta dari tahun 2022," ujarnya. 

"Alhamdulillah Baznas Tanah Datar yang mengelola zakat pegawai dan masyarakat lainnya akan amanah dan menyalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan karenanya, marilah salurkan zakat kepada Baznas Tanah Datar," ajaknya. 

Sementara itu Wali Nagari Tabek Rispel Murni Noerdin mewakili Masyarakat penerima manfaat sampaikan bahwa tangis haru dan ungkapan rasa syukur dari keluarga Maryunita setelah menjadi salah satu rumah yang memperoleh Program Rehab RTLH ini karena memang dengan kondisi rumah yang jauh dari kata layak ini dihuni 3 KK dengan 6 jiwa, tentunya bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi warga kami, atas nama masyarakat saya sampaikan ribuan terima kasih kepada Baznas dan pak Bupati. 

Rispel juga berharap,l ke depan Program Rehab RTLH ini terus berjalan dan dilanjutkan di Tanah Datar khususnya di Nagari Tabek karena masih ada setidaknya 5 RTLH lagi yang butuh bantuan untuk dilakukan rehab, harapnya pada kegiatan yang turut dihadiri Camat dan Forkopimca Pariangan, Wali Nagari di Kecamatan Pariangan, Jajaran Baznas Tanah Datar, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Narti, S.STP Gantikan Dra. Reni Susanti Sebagai Camat Kecamatan Sungayang

Hal itu dikatakan bupatiTanah Datar Eka Putra pada acari serah terima jabatan (Sertijab) Camat Sungayang dari camat lama Dra. Reni Susanti kepada camat yang baru Narti, S.STP, di gedung serba guna Kecamatan Sungayang tersebut, Selasa (31/01). 

"Dalam hal ini, Camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan harus melayani dan mengayomi masyarakat, turun ke jorong-jorong mencari informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat".

“Yang akan menilai camat itu masyarakat banyak, disamping juga dinilai dan diawasi pimpinan daerah, dari itu berikan pelayanan kepada masyarakat. Kita bukan pejabat yang pejabat itu masyarakat,” ucapnya lagi.

Kepada camat yang baru Bupati Eka Putra berharap untuk melanjutkan program-program yang telah direncanakan dan disusun camat yang lama sehingga pembangunan berkelanjutan.

Kepada camat yang lama yang saat ini bertugas selaku Kepala Bagian di Pemerintahan Otonomi Daerah (POD) Setda Tanah Datar, Bupati Eka Putra sampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi selama bertugas lebih kurang satu tahun di Kecamatan Sungayang.

Sebelumnya Camat yang lama Reni Susanti mengatakan jika Ia bertugas di Kecamatan Sungayang sudah masuk periode yang kedua yang mana sebelumnya pernah juga berdinas disana dan menjadi camat hampir dua tahun lebih di Kecamatan Sungayang tersebut.

Camat yang baru Narti pada kesempatan itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Eka Putra yang telah mempercayakan kepadanya menjadi Camat di Kecamatan Sungayang dan itu merupakan yang pertama baginya.

“Ini merupakan yang pertama bagi Saya menjabat sebagai camat, dari itu saya mohon dukungan semua pihak dan kerjasamanya, wali nagari, lembaga unsur dan semua element masyarakat. Kita saling bersinergi, sehingga tujuan kita bersama dapat dicapai,” ucapnya.

Turut hadir saat sertijab tersebut Kepala OPD, Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra, Camat se-Tanah Datar, Forkopimca, Wali Nagari se Kecamatan Sungayang, Tokoh Masyarakat, Bundo Kanduang dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Roza Melfita, S.STP Resmi Pimpin Kecamatan Rambatan

Hasil itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra dalam acara Sertijab camat kecamatan Rambatan dari pejabat lama Ikrar Pahlevi kepada pejabat baru Roza Malfita di halaman kantor camat Setempat, Senen (30/1). 

 "Jadikanlah jabatan camat ini sebagai pembantu masyarakat, jangan minta dilayani dan jangan membuat beban untuk masyarakat, karena itu tunjukanlah pekerjaan itu sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat agar apa yang dikerjakan mendapat berkah desa ridho dari Allah", tambah Eka lagi. 

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Bupati Eka Putra berharap Camat proaktif dalam menjalankan tugas dan mendukung program unggulan Pemerintah Daerah, supaya sinergitas pemerintahan dan masyarakat terjalin baik. Dari itu Eka berharap Camat untuk berdomisi di wilayah kerjanya sehingga mudah berbaur dan cepat merespon permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

"Selaku pemerintah daerah kami juga minta kepada masyarakat dan tokoh- tokoh yang ada di Rambatan ini, ajaklah berbaur Camat yang baru ini, jika salah kami harapkan ditegur dan semoga terjalin kerjasama yang baik antara camat dengan Wali Nagari, dan masyarakat disini,” ujarnya.

Pasca dilantik diawal Januari 2023 ini, Serah Terima Jabatan (Sertijab) camat digulir, kali ini di Kecamatan Rambatan peralihan tampuk kepemimpinan dari Ikrar Fahlefi, S.STP yang saat ini menjadi camat di Kecamatan Lima Kaum kepada Roza Melfita, S.STP yang sebelumnya Kabid IKP Dinas Kominfo Tanah Datar.

Sertijab yang dirangkai dengan pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Rambatan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra itu juga sekaligus sertijab dari ketua TP PKK yang lama Ny. Yolla Yulanda ke Ibu Sukmawati. 

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra sampaikan bahwa untuk mendukung program pemerintah daerah TP PKK telah melakukan berbagai program dan kegiatan disemua tingkatan, sehingga TP PKK sebagai organisasi perberdayaan benar-benar dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

Ny. Lise berharap di bawah kepemimpinan ketua yang baru TP PKK Kecamatan Rambatan bersama kader semakin solid dan kelompok-kelompok Dasawisma makin maju dan berkembang.

“Kita TP PKK mulai dari kabupaten, kecamatan hingga jorong bertekat menghidupkan semua kelompok dasawisma yang ada agar tumbuh dan berkembang dan itu membutuhkan tekad dan kebersamaan sehingga bisa dicapai,” ujarnya.

Ny. Lise juga menyebut berkat kerja keras semua kader TP PKK dari semua tingkatan telah berhasil menjadikan TP PKK Kabupaten Tanah Datar meraih prestasi baik ditingkat provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. (Pinos/rls)

Payakumbuh — Bersama Forkopimda, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda hadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri dan beberapa jajaran Menteri lainnya yang berlangsung di gedung sasana bhakti praja lantai III, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/1) pagi. Seperti biasanya, rakor yang merupakan agenda mingguan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tersebut guna membahas pengendalian inflasi yang diikuti oleh seluruh jajaran kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se-Indonesia.

Mengikuti secara virtual via aplikasi zoom meeting di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda turut didampingi oleh jajaran kepala OPD teknis yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh.

Rakor yang berlangsung di minggu terakhir bulan Januari 2023 ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diawal sambutannya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan, dimana proyeksi pertumbuhan di angka 5,3 % ekonomi nasional saat ini.

“Dan untuk pertumbuhan tahunan per komponen pengeluaran, konsumsi menguat signifikan dengan didukung stabilitas harga, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program perlinsos,” ungkap Tito.

Diungkapkan Tito, jika saat ini untuk investasi cenderung moderat, dimana pelaku usaha masih menunggu dan melihat atas perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu, untuk bidang ekspor saat ini tumbuh cukup kuat dengan didukung daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan.

“Akan tetapi, kita juga harus mewaspadai atas dampak risiko global terutama pada bidang ekspor dan investasi,” terang Tito.

Tito turut kembali menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia pada Desember  2022 berada di angka 5,51% yty secara tahun ke tahun dan tahun kalender, dan secara bulan ke bulan berada di angka 0,66% mtm.

Sedangkan, perkembangan inflasi dibeberapa daerah, Tito mengatakan terdapat 90 kota IHK (indeks harga konsumen) yang mengalami inflasi pada Desember 2022, dimana yang tertinggi kota Bandung di angka 2,04 persen, dan yang terendah kota Sorong di angka 0,01 persen. Dan untuk kondisi inflasi Provinsi tertinggi yakni masih dihuni oleh Provinsi Sumbar pada posisi teratas dengan angka 7,43 persen dengan inflasi gabungan kota per Provinsi,” sampainya.

“Di pulau Sumatra, inflasi kota Pekanbaru berada pada angka 7,04 persen, kota Padang 7,38 persen, dan kota Bukittinggi 7,76 persen,” terang Tito.

Diungkapkan Tito lagi, inflasi yang dapat diartikan kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu lama disebabkan, uang negara beredar terlalu banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas terganggu dan pupuk bersubsidi mahal.

“Ada beberapa solusi pengendalian inflasi yang bisa dilaksanakan, diantaranya aktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, BBM Subsidi tepat sasaran, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan beberapa langkah strategis lainnya,” sampainya.

Sementara itu, setelah rakor berlangsung, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda selepas itu menyampaikan, secara umum ketersediaan bahan pangan dan energi di kota Payakumbuh  relatif aman dan mencukupi.

“Sejauh ini kebutuhan bahan pokok termasuk cabe merah, bawang merah seperti disampaikan Mendagri yang menjadi pemicu inflasi, di kota payakumbuh mencukupi,” ujarnya.

Ditambah Rida Ananda, TPID kota Payakumbuh  terbilang cukup aktif dengan berbagai kegiatan dalam menyiasati pengendalian inflasi di kota Payakumbuh.

“TPID bersama semua stakeholder kota Payakumbuh saling bekerjasama agar terjaminnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam mengendalikan inflasi di kota Payakumbuh,” tukasnya. (FS)

PAYAKUMBUH – Peresmian Posko Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sekaligus launching aplikasi pengaduan masyarakat Whistle Blower Sistem (WBS) dilaksanakan di MPP Kota Payakumbuh, Senin (30/1).

Hadir Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua DPRD Hamdi Agus, AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. Moch. Denny Nurcahyono, Kajari Payakumbuh Suwarsono, Unsur Forkopimda lainnya, Kapala Inspektorat Kota Payakumbuh Andri Narwan, Tim UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh, dan tamu undangan.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan keberadaan posko ini diharapkan dapat terus meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencegahan korupsi, khususnya terhadap aksi pungutan liar (pungli).

“Mudah-mudahan posko ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengaduan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menginformasikan dan melaporkan terkait adanya kegiatan pungutan liar,” kata Rida.

Rida juga dengan tegas mengingatkan agar oknum masyarakat maupun aparat pemerintah jangan sampai melakukan tindakan pungli yang melanggar hukum.

“Semua unsur punya peran, baik pemuda, dan tokoh masyarakat. Ayo kita bersama-sama mencegah pungli,” ucapnya.

Dari sisi Ketua Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh Kompol Russirwan mengatakan dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, bahkan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden, begitu bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini,” terang polisi yang akrab disapa Ayah itu.

“Dalam Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan; dan yustisi”, sambungnya.

Kompol Russirwan menambahkan, apapun bentuknya pungutan liar, dengan tegas Tim Saber Pungli tak mengizinkan. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Kompol Russirwan juga menyebut tahun ini adalah tahun yang paling ditunggu-tunggu karena setelah tahun keenam Unit Satgas Saber Pungli berdiri, baru memiliki Posko sebagai pusat kegiatan Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Kehadiran Posko yang sangat dibutuhkan oleh Tim Saber Pungli sangat mencerminkan kepedulian Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya dalam mengapresiasi tugas Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang dengan pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kota Payakumbuh melalui DPA Inspektorat Kota Payakumbuh,” ujarnya.

Ayah menuturkan selama masa pandemi kegiatan UPP Kota Payakumbuh tetap berjalan sebagaimana tuntutan DPA Inspektorat Kota Payakumbuh, dan telah banyak juga kegiatan UPP Saber Pungli yang telah dilakukan selama kurun enam tahun. Mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi, E-Mobile, pemasangan spanduk di titik-titik rawan pungli,pembagian stiker anti pungli kepada masyarakat, pemasangan benner di OPD Pelayanan Publik sampai studi tiru ke Kabupaten-Kota di Sumbar, bahkan melakukan konsultasi kasus ke UPP Saber Pungli Sumbar di Polda telah menjadi rutinitas dan merupakan program kerja Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Selaku Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh yang baru mengemban tugas ini sejak September 2022 siap melanjutkan program kegiatan UPP Saber Pungli,” ujar Kompol Russirwan.

Kompol Russirwan berharap support dan bantuan dari Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajaran agar program kerja Tim Saber dapat berjalan sesuai harapan bersama dalam mengawal jalannya pembangunan di Kota Payakumbuh yang bebas pungli.

Selain itu Dia juga berharap keaktifan seluruh anggota tim Saber Pungli Kota Payakumbuh tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pj. Walikota Payakumbuh Nomor: 700.1/54/Wk-Pyk/023 tanggal 27 Januari 2023 agar support materil dan immaterial dari Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Dengan telah adanya Posko UPP Saber Pungli kegiatan dan program kerja selama 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam memberantas pungli selama kurun 6 tahun hadirnya Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dengan keterbatasan anggaran yang ada telah membuat Kota Payakumbuh Zero Pungli,” imbuhnya.

Dia berharap semoga seluruh kegiatan yang dilakukan UPP Saber Pungli yang didanai oleh APBD Kota Payakumbuh, sekaligus terwujudnya Aplikasi Whistle Blower System (WBS) sebagai aplikasi pengaduan dari Inspektorat bersama Dinas Kominfo yang akan dikelola oleh Tim Saber Pungli ini dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tanpa korupsi.

“Sekaitan dengan pencegahan, kita akan memperbanyak melaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sehingga nantinya tidak ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh pelayanan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kajari Payakumbuh Suwarsono mengatakan pelaku Pungli bisa dijerat hukuman paling lama 9 tahun, mengancam orang dengan kekerasan melakukan Pungli ini diancam hukaman.

“Begitu juga dengan oknum yang meminta uang pada orang yang mengurus urusan yang seharusnya gratis di lembaga pemerintahan, itu juga merupakan pelanggaran,” tegasnya. (FS)

PAYAKUMBUH – Sehabis rakor bersama Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi, Pj. Wali Kota Payakumbuh bersama Forkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Payakumbuh pantau harga kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap inflasi daerah di Pasar Tradisional Ibuh, Senin (30/01/2023).

Bersama tim, Pj. Wako Rida Ananda memantau lima komoditi pokok utama yaitu cabe, bawang, beras, daging dan telur.

Untuk harga daging sapi rata-rata perminggunya berada di angka Rp 135.000 per kilogram, telur ayam Rp 27.067 per kilogramnya, cabe merah keriting Rp 43.750 per kilogramya, harga bawang merah Rp 36.867 per kilogramnya, sedangkan beras Rp 15.500 per kilogramnya.

Dari hasil tinjauannya itu, Pj. Wako Rida Ananda menyatakan, harga bahan pokok di Kota Payakumbuh cenderung stabil. Meski ada kenaikan dibeberapa jenis komoditi.

“Alhamdulillah, harga-harga sudah mulai normal. Tadi saat kita tanya pedagang, ada kenaikan harga pada bawang merah, cabe, bawang putih dan telur,” kata Rida Ananda usai sidak di Pasar Tradisional Ibuh.

“Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan, masih terjangkaulah untuk masyarakat kita,” tambahnya.

Dia mengatakan, Pemko Payakumbuh selalu intens melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok. Sebab, jika bahan pokok mengalami kelangkaan, maka dapat berdampak pada kenaikan harga.

“Kita bersama dinas terkait selalu monitoring terus, untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok ini. Kita lihat stok dipasaran cukup tersedia,” ujarnya.

Dia mengharapkan dari hasil tinjauan tersebut laju inflasi di Kota Payakumbuh tetap terkendali. “Harapan kita memang terkendali. Sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat,” ucapnya.

“Dan kepada masyarakat kita, untuk memantau harga kebutuhan pokok di Payakumbuh setiap harinya bisa di pantau melalui aplikasi Mykopay,” tutupnya.

Senada, Ketua DPRD Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh, Kajari, Dandim 0306/50 Kota saat sidak mengatakan harga kebutuhan pokok di Payakumbuh tidak ada kenaikan yang signifikan.

“Harga-harga cukup stabil, cuma ada satu dua komoditi yang naik. Insyaallah harga stabil,” pungkasnya. (FS)