Payakumbuh — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi menjalankan amanat dari Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk membantu warga yang kurang mampu di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Rabu (1/01/23).

Adalah pasangan Yofi Sandra dan Teri Handayani yang memiliki 3 orang anak. Junaidi mewakili Wako Rida untuk memberikan bantuan spontan berupa kebutuhan pokok seperti beras dan telur.

“Bantuan yang kami bawa merupakan empati Bapak Wako terhadap warganya. Kami sendiri merasa sangat tersentuh sekali ketika kami melihat langsung kondisi keluarga ini. Bapak Wako pula yang menugaskan kami melihat kondisi warga kita ini langsung kelapangan,” kata Kadis yang akrab dengan sapaan Didi ini sembari terharu.

Junaidi mengatakan problem stunting dan ekonomi ekstrem menjadi tugas khusus Pj. Wali Kota Rida Ananda dari Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, juga sudah menjadi kewajiban sosial bagi Rida Ananda sendiri sebagai kepala daerah maupun sebagai urang sumando di kelurahan tersebut.

“Wako menyampaikan harapan semoga keluarga ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19. Dorongan dan motivasi positif akan terus kami tularkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Di tempat terpisah, Lurah Nunang Daya Bangun Firman Hadi kepada media memberikan keterangan bagaimana kondisi keluarga tersebut. Warga ini sebelumnya tinggal dan berjualan di lingkungan SMPN 1 Payakumbuh, tepatnya di kelurahan sebelah menjadi ibu kantin sekolah, dan saat itu kondisi ekonominya cukup untuk menopang hidup keluarga. Namun, karena pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu membuat sekolah tatap muka dihentikan, maka secara langsung juga membuat Yofi dan keluarga tak bisa lagi berjualan di sekolah, kemudian keluarga ini pindah ke rumah orang tuanya di Nunang Daya Bangun.

“Keluarga ini belum tercatat di data sebagai penerima bantuan dari Pemko. Kini mereka telah berdomisili di Kelurahan Nunang Daya Bangun. Sekarang sang suami bekerja serabutan di pasar Ibuh sebagai pembungkus tahu dan istrinya saat ini tidak bekerja lagi. Kita akan mendaftarkan warga ini ke Dinas Sosial dan kami juga akan mencarikan bantuan dari organisasi masyarakat di NDB seperti HBT dan HTT,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh --- Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Dasril menyerahkan donasi yang berhasil dikumpulkan melalui gerakan sedekah seribu sehari kepada Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Irwan Suwandi, Rabu (1/2).

Gerakan ini dicanangkan oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda sejak bulan Desember tahun 2022 lalu dan melibatkan pejabat daerah, ASN, beserta para donatur lainnya termasuk melakukan kerjasama dengan BAZNAS dalam pencegahanan stunting dan kemiskinan yang ekstrem di Kota Payakumbuh.

"Dalam rangka mensupport gerakan itu, kami dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ikut berdonasi di kantor. Diharapkan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kota Payakumbuh, Pada data yang ada, Kota Payakumbuh menjadi kinerja terbaik kedua di Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kemiskinan ekstrem setelah Kota Padang Panjang," kata Dasril.

Dasril menerangkan setelah satu bulan berjalan, pengumpulan sumbangan gerakan Rp.1000 sehari dari ASN di Dinas Pendidikan dalam membantu mengurangi stunting dan kemiskinan ekstrem, diharapkan agar dana yang terkumpul segera dapat sampai kepada sasaran yang dituju dan dimanfaatkan oleh calon penerima berhak untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting. 

“Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi ini merupakan awal yang baik di awal tahun 2023, mudah-mudahan akan ditindak lanjuti lebih baik lagi berikutnya. Nanti Dinas Pendidikan akan memaksimalkan lagi pengumpulan ini yang benar-benar dimotivasi dan dikelola sedemikan rupa untuk memaksimalkan capaian gerakan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi menyampaikan bantuan ini merupakan salahsatu solusi yang ada untuk mendukung keterbatasan anggafan pemerintah daerah dalam menangani problem stunting dan ekonomi ekstrem.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN DInas Pendidikan yang telah berpartisipasi dalam gerakan ini, Insyaallah dapat mempermudah rezki kita karena sebagian kecil kita membagikan kepada yang berhak," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh — Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan beberapa hal penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Selatan yang digelar di kantor Camat setempat, Rabu (1/02/23).

Musrenbang itu tampak dihadiri oleh Anggota DPRD YB. Dt. Parmato Alam, Kepala Bappeda Yasrizal, Kadishub Devitra, Kadis PUPR Muslim, Kadis Pertanian Depi Sastra, Kadis P3AP2KB AH. Agustion, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono, Lurah, Fasilitator Kelurahan, Ketua KAN, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Rida Ananda menyampaikan untuk tahun 2024, anggaran daerah Kota Payakumbuh akan terserap banyak untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sehingga kemungkinan usulan tahun ini yang akan terakomodir pada tahun 2024 tidak banyak.

“Meski demikian kondisinya, kami mengapresiasi masyarakat yang terus berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, bagaimana peran serta masyarakat berusaha mengusulkan agar Payakumbuh menjadi lebih baik dengan melahirkan prioritas di daerah,” ungkapnya.

Rida menambahkan, karena anggaran pemda tidak banyak, ia harap usulan yang dibahas dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota yang bisa terakomodir memang yang betul-betul urgent atau mendesak.

“Kita saat ini fokus mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, serta mengendalikan inflasi di daerah. Kami mendapat tugas khusus dari Presiden RI agar tiga problem ini dapat terselesaikan dengan baik dan optimal,” ungkapnya.

Rida memaparkan dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, Kota Payakumbuh
telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022.

“Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di Kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini. Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun,” ujarnya.

Ditambahkan Rida, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Payakumbuh merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini, akibat kondisi pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sempat naik dari angka 5,65% tahun 2020 menjadi 6,16% tahun 2021.

“Alhamdulillah angka kemiskinan ini tahun 2022 telah kembali turun ke angka 5,66%. Angka ini berada di bawah angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat pada angka 5,92%. Sedangkan untuk pengangguran, kita alhamdulillah turun cukup signifikan dari angka 6,47% tahun 2021 menjadi 5,16% tahun 2022 dan masih di bawah tingkat pengangguran provinsi Sumatera Barat pada angka 6,28%,” tambahnya.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, Rida berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan secara optimal.

“Kita patut bersyukur tahun 2023
pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan,” ulasnya.

Rida menyebut Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki potensi yang tidak kalah penting seperti Panorama Ampangan yang berjarak ± 6 km dari pusat kota, yang merupakan aset/potensi wisata dan dapat dikembangkan sehingga diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Panorama Ampangan.

“Pengembangan wisata ini bila memungkinkan dan didukung oleh semua pihak dapat diarahkan untuk pariwisata modern seperti penginapan yang representatif dan lain-lain,” kata Rida.

Terkait dengan bidang kesehatan, ulas Rida, di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah ada unit-unit pelayanan yang representatif seperti Puskesmas Padang Karambia, Pustu dan Poskeskel.

“Mari kita manfaatkan fasilitas kesehatan ini dengan sebaikbaiknya serta kita pelihara seluruh sarana dan prasarana yang sudah ada.
Selain itu upaya kita untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik khususnya di
kecamatan, kebijakan Pemko untuk penataan
kelembagaan daerah terutama kelurahan mendapat dukungan semua pihak sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kita tingkatkan,” tukuknya.

Terakhir, Rida menjelaskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19
beberapa tahun belakangan ini, pemerintah melaksanakan penangguhan angsuran pinjaman masyarakat. Rasionalisasi pajak dan retribusi yang berdampak turunnya penerimaan Negara. Di samping itu pembatasan-pembatasan global yang mengurangi pendapatan dari sisi pariwisata yang berdampak juga pada sektor lainnya seperti transportasi dan akomodasi

Turunnya penerimaan Negara berakibat pemotongan dana transfer ke daerah yang berlanjut kepada keterbatasan penyediaan anggaran di daerah. Keterbatasan anggaran selama ini selalu menjadi alasan klasik yang membuat terjadinya penundaan-penundaan pelaksanaan program strategis dan prioritas.

“Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan APBD Kota Payakumbuh relatif terbatas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholders lainnya untuk memastikan pembangunan di Kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik,” tandas Rida.

Sementara itu, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono menyebut dari 6 kelurahan, ada 30 usulan yang masuk ke aplikasi SIPD, inilah yang akan dibahas hari ini dan menghasilkan usulan prioritas yang nantinya akan dibawa ke tingkat kota.

“Dari banyaknya usulan, terkesan seimbang, tapi kita melihat usulan pemberdayaan fokus untuk penanganan stunting dan percepatan penanganan inflasi, dan ekonimi ekstrem,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh — Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam perijinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh mengelar rapat teknis terkait Perizinan OSS Berbasis Risiko bertempat di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Rabu (01/02/23).

Kegiatan yang dijembatani dan di buka langsung oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda dan Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon itu dihadiri oleh peserta yang sebagian besar terdiri dari pelaku usaha perseorangan, sektor perdagangan dan sektor industri lainnya.

Rapat di hadiri oleh perangkat daerah terkait, diantaranya Kadis Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM, Kadis Koperindag Faisal, Kadis LH Desmon Corina, Camat serta non perangkat daerah, Ketua KADIN, Ketua HIPMI, Ketua IPEMI, Ketua IWAPI, Ketua GAPENSI, Ketua GAPEKSINDO, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), Ketua IP3 (Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh) serta para Pelaku Usaha.

Dalam arahannya, Wako Rida Ananda menyampaikan ucapan terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti pertemuan guna bersama-sama membangun Payakumbuh kedepan, salahsatu caranya dengan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Sesuai dengan apa yang di sampaikan Presiden terkait persoalan perijinan dan percepatan berusaha.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, itu mustahil akan berhasil jika tanpa adanya sinergitas dan dukungan dari semua sektor. Oleh karenanya kita berharap kepada seluruh Asosiasi untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian program strategis nasional saat ini, seperti Pengendalian Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan banyak pelaku usaha yang bersedia menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kita yang tergolong stunting, atau memberikan bantuan kepada saudara kita yang tergolong ke dalam kemiskinan Ekstrem,” ucap Rida.

Ditambahkan Rida, setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB sangat penting bagi pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. Dan dalam mewujudkan Program Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), ia mengajak para pelaku usaha untuk dapat segera mendaftarkan produk-produknya pada Katalog Lokal melalui LPSE Kota Payakumbuh.

“Selain itu, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan usaha, memperoleh akses permodalan, dan mendapatkan kelengkapan berkas dan mendapatkan gambaran bagimana proses serta alur dalam pembuatan NIB yang akan dipandu oleh teman-teman di DPMPTSP, ucap Rida.

Senada, Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon mengatakan tujuan dari pertemuan teknis ini adalah menjembatani antara pelaku usaha dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyukseskan program nasional temasuk pelaku usaha mikro dan kecil, menengah dan besar yang sudah harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

“Salahsatu yang kita lakukan adalah memberikan pelatihan, sosialisasi baik itu yang di gelar di tempat pelaku usaha termasuk juga kita membuka klinik LKPM dalam rangka kawajiban pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Selain itu, disini kita juga mensosialisasikan terkait persoalan-persoalan yang sering di kuatirkan masyarakat tentang isu yang mengatakan bahwasanya perizinan itu susah dan dikaitkan dengan pajak, tentu itu tidaklah benar, disini kita tegaskan bahwa hal itu tidak ada kaitannya antara penerbitan NIB itu dengan Pajak, itu adalah sesuatu yang terpisah,” tukas Meizon. (FS)

Camat Harus Tempati Rumah Dinas Yang Telah Disediakan

Tanah Datar, Maklumatnews- "Terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui kondisi dan permasalahan masyarakat di wilayah kerjanya adalah salah satu tugas utama yang harus dilakukan Camat selaku perpanjangan tangan Bupati di Kecamatan".

Hal itu disampaikan bupati Eka Putra pada acara serah terima jabatan (Sertijab) Camat Lima Kaum dari Camat lama Irwan kepada Camat Baru Ikrar Pahlepi, di gedung serba guna Lima Kaum, Selasa (31//1). 

"Untuk itu, Camat harus mau berdomisili di rumah dinasnya, sehingga memudahkannya untuk berkoordinasi dan membantu masyarakat kapan saja. Terjun langsung ke tengah masyarakat, kenali permasalahan dan cari jalan keluarnya, kalau belum selesai bawa ke tingkat lebih tinggi atau sampaikan kepada Saya".

Dikatakan Eka lagi, "Disamping hal itu, Camat juga harus mampu segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat karena setiap daerah tentu memiliki karakter dan keadaan masyarakat yang sangat berbeda dan tentunya juga membutuhkan penanganan, perlakuan  serta pelayanan yang berbeda juga".

Bupati  juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi Camat yang lama atas pengabdiannya selama menjabat Camat Lima Kaum, dan selamat atas amanah kepada Ikrar Pahlevi Camat yang baru untuk melanjutkan program pembangunan yang telah disusun sehingga program dan kegiatan bisa berjalan berkelanjutan. 

Sementara itu Camat Lima Kaum yang lama Irwan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan mohon maaf atas kekurangan selama menjabat di Lima Kaum karena masih  ada program dan kegiatan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dan, selepas menjabat semenjak April tahun lalu sampai Januari 2023, dan juga ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak selama ini. 

Selepas itu Camat Lima Kaum yang baru Ikrar Pahlepi menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan Pemerintah Daerah dan Bupati, sebelum bertugas menjadi Camat Rambatan, Ikrar Pahlevi sebelumnya juga bertugas di Kantor Camat Lima Kaum dani kembali di tugaskan di Lima Kaum. 

"Tentu Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak. Karena itu di kesempatan berbahagia ini, Saya mohon dukungan seluruh pegawai di kantor Kecamatan, jajaran Pemerintah Nagari, Forkopimca, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda, dan lainnya," sampai Ikrar. 

Di kegiatan Sertijab itu, juga dilaksanakan serah terima ketua TP PKK dari Ny. Bettri Irwan kepada ketua TP PKK baru Ny. Yolla Ikrar Pahlepi. Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menyebutkan TP PKK sangat berperan untuk turut menyukseskan program Pemerintah Daerah melalui 10 Program Pokok PKK. 

"TP PKK memiliki berbagai program, mulai pembinaan keluarga sampai pembinaan kelompok masyarakat, sehingga TP PKK merupakan salah satu mitra pemerintah dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Karena itu, Saya berharap ketua TP PKK Kecamatan yang baru bersama segenap pengurus dan kader tetap solid dan saling bekerjasama," Urai Lise. (Pinos/rls)