Payakumbuh --- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).

Rombongan yang terdiri dari Ketua Komisi C Ahmad Zifal, Wakil Ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati itu disambut oleh Direktur RSUD Adnaan WD dr. Junaidi dan jajaran.

Ahmad Zifal mengatakan adapun kunjungan lapangan kali ini meninjau pelayanan di RSUD, termasuk menyingkronkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi yang ada di RSUD.

"Ada beberapa hal yang kami tinjau selain pelayanan, termasuk manajemen, tenaga medis, dan peralatan di rumah sakit kita," ujarnya.

Ahmad Zifal menjelaskan, untuk menunjang stabilitas pelayanan ada jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit kepada tenaga kesehatan, dibayarkan dari pendapatan rumah sakit. DPRD pernah mendapat laporan dulu pembayarannya sering tertunda hingga berbulan-bulan.

"Setiap bulan tanggal 6, klaim BPJS sudah harus diajukan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk membayar hak jasa pelayanan pegawai rumah sakit. Ini penting demi menjaga semangat kerja mereka melayani masyarakat. Yang ditakutkan, jangan sampai setelah hari raya pula dibayarkan jasa pelayanannya, lesu nanti semangat tenaga medis bekerja. Sekarang sudah membaik, pembayarannya sudah tak tertunda-tunda lagi, Alhamdulillah," ujarnya.

Ahmad Zifal juga menegaskan, adanya isu terkait dibeda-bedakannya keramah tamahan pelayanan kepada kelas masyarakat yang ditanggung BPJS, apalagi yang kelas 3, banyak keluhan warga kalau petugas rumah sakit tidak ramah.

"Setelah kita lihat, paradigma lama itu sudah tidak ada lagi terjadi. Bahkan ada yang sudah 1 bulan warga yang ditanggung BPJS kelas 3 yang dirawat di rumah sakit, mereka merasa nyaman dirawat," terangnya.

Ditambahkan Politikus PPP itu, DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, apabila ada terkendala dengan teknologi, maka DPRD akan membahasnya untuk membeli peralatan pendukung bagi rumah sakit.

Ahmad Zifal mengatakan, terkait adanya peralatan yang tak terpakai karena ada onderdil yang rusak, maka seyogyanya pihak rumah sakit memperhatikan kegunaan aset ini kedepannya. Kalau beli alat baru, pastikan adanya MoU penyedia dengan RSUD terkait kontrak pembelian, dan perhatikan juga MoU terkait pemeliharaan alat, karena pengecekan berkala alat medis itu vital.

"Kalau managemennya bagus, maka pelayanan pasti akan lebih bagus. Apalagi ditunjang oleh peralatan yang canggih, maka rumah sakit kita mampu menjadi kiblat layanan kesehatan yang terbaik," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Musyawarah Rencana Pambangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Utara tahun 2023 digelar di kantor camat setempat, Senin (6/2).

Musrenbang itu bertema "Melalui Musrenbang Kecamatan dan Rembug Stunting Kita Wujudkan Peningkatan Kualitas SDM Dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Untuk Pertumbuhan Inklusif Yang Berkelanjutan" dan dibuka oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Asisten III Ifon Satria Chan didampingi Camat Payakumbuh Utara Joni Parlin.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, Anggota DPRD Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Kepala OPD terkait, lurah se Kecamatan Payakumbuh Utara, faskel, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Camat Joni Parlin mengatakan dari 9 kelurahan yang ada dihasilkan 45 usulan prioritas yang telah diinput oleh admin kelurahan ke apliasi SIPD pasca musrenbang kelurahan.

"Usulan itu baik fisik maupun pemberdayaan, karena nasih ada beberapa kelurahan yang butuh pembangunan fisik seperti drainase, jalan lingkung, dan irigasi," ujarnya.

Camat juga menyampaikan kantor camat sudah berdiri selama 4 tahun, sementara sarana dan prasarana menuju ke lokasi kantor masih dibutuhkan seperti akses jalan yang belum diaspal, dan belum ada gerbang.

"Kita sudah sampaikan kepada OPD terkait kebutuhan ini, mudah-mudahan ini dapat terealisasi supaya masyarakat dimudahkan untuk aksesnya ke kantor camat," ungkapnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2022 juga sudah ada inovasi di Payakumbuh Utara, seperti rembug nagari bersama KAN yang realisasinya dimasukkan ke usulan musrenbang, kemudian ada Lomba Uda Uni, dan pada tahun 2023 ini juga akan digelar Lomba Baalua Remaja antar kelurahan sebagai wujud komitmen camat melestarikan adat istiadat nagari Koto Nan Godang.

"Kita berharap identitas kebudayaan jangan sampai hilang di generasi muda. Makanya, kita ingin kebudayaan dan keagamaan menguat di Payakumbuh Utara. Untuk mendukung itu, ada usulan kelurahan untuk pelatihan khatib dan imam," tukuknya.

Dijelaskan Joni Parlin, pemerintah kecamatan dan lembaga terkait mendorong agar KAN dapat terfasilitasi untuk ikut membangun sumber daya manusia yang berbudaya di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Penjabat Wali Kota Rida Ananda untuk terus menguatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Joni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi di Kecamatan Payakumbuh Utara. Di samping itu, pihaknya memuji ketangkasan dinas PUPR dalam merespon cepat keluhan masyarakat seperti irigasi, polongan, dan jalan yang rusak, yang butuh penanganan segera dan urgent.

"Musrenbang kali ini, bisa dikatakan dihadiri oleh seluruh undangan yang keterlibatannya penting, seperti wakil rakyat dari dapil II, bahkan kepala OPD hadir langsung sehingga saat membahas usulan langsung ke empunya. Kita melihat baik RT/RW, ormas, LPM, KAN, dan peserta mesrenbang lainnya leluasa menyampaikan seberapa urgensi dari usulan yang ada," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten III Ifon Satria Chan menyebut Musrenbang yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari setiap kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Melalui perencanaan partisipatif diharapkan agar pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena direncanakan secara bersama berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari.

"Di samping itu juga untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam perencanaan penmbangunan daerah baik jangka menengah maupun tahunan, termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026," ujarnya.

Selain itu, kata Ifon, melalui musrenbang kecamatan diharapkan terjadi penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah.

Di balik kebutuhan pembangunan yang tinggi, pembangunan mutlak kita laksanakan demi mewujudkan kemajuan daerah yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kecerdasan masyarakat dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi, pemko juga memiliki keterbatasan sumber untuk menyelenggarakan pembangunan daerah itu sendiri terutama dari sisi hemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan kemauan yang kuat dari semua lini agar sumber daya yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Kita harus mampu memprioritaskan program dan kegiatan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan dari sekian banyak usulan yang diajukan. Kami percaya Camat Payakumbuh Utara bersamna jajaran telah merumuskan prioritas kecamatan untuk tahun 2024, sebagai pedoman dalam pelaksanaan musrenbang ini sehingga musrenbang dapat lebih fokus dan rumuan yang menghasilkan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Ifon menambahkan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan bersama. Dia mengajak hadirin untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan yang sudah ada di tengah masyarakat.

"Kepedulian kepada saudara kita yang kurang mampu, kepedulian terhadap kualitas lingkungan, kepedulian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun agar dapat berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya dalam waktu yang lebih lama," ulasnya.

Mantan Kepala Bappeda itu memaparkan, tahun 2024 merupakan tahun ke dua pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2022, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

"Arah dan kebijakan pembangunan kota pada tahun 2024 merujuk kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 sebagai bagian dari RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005- 2025," terang Ifon.

Ifon menjelaskan, dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, kota Payakumbuh telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022.

"Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini. Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun," ujarnya.

Ifon mengatakan Kecamatan Payakumbuh Utara mempunyai prospek cerah dan potensi yang besar di bidang pertanian dan perdagangan untuk dikembangkan melalui program-program dengan konsep manajemen regional.

"Untuk optimalisasi pertanian ini kita tetap meningkatkan kualitas irigasi, jalan usaha tani, untuk mendukung produktifitas komoditi yang strategis terutama produksi pertanian. Produksi pertanian sebagaimana disebutkan di atas akan menjadi bahan baku dalam proses pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), telah berkembang di kota yang Payakumbuh dan merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan," paparnya.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, Ifon berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh kecamatan Payakumbuh Utara secara optimal.

"Kita patut bersyukur tahun 2023 pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan," harapnya.

Dalam musrenbang itu, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara rembuk stunting, giat ini untuk memastikan terjadinya integrasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara bersama-sama melalui program/kegiatan antar OPD dengan sektor lain Non Pemerintah serta masyarakat luas. Dengan dilakukan bersama secara terkonvergensi dan terarah sesuai lokus yang telah ditetapkan stunting dapat berkurang bahkan dapat dieliminasi ditahun-tahun mendatang. (FS)

#LIPUTANKHUSUSKECAMATANPAYAKUMBUHUTARA

Alek Nagari Pacu Jawi, Tradisi Yang Harus Dipertahankan

Hal ini disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra saat membuka alek anak nagari Pacu Jawi di sawah Dampiang nagari Parambahan kecamatan Lima Kaum, Sabtu (4/2). 

"Untuk itu, mari terus kita lestarikan warisan budaya dari nenek moyang ini dan tetap terus  jaga kekompakan, jangan sampai kita terpecah belah hanya disebabkan oleh pelaksanaan alek ini, mari tetap saling menjaga toleransi diantara sesama, saya berharap sejak mulai kita buka hari ini alek Pacu Jawi di sini berjalan lancar sampai akhir," harap Bupati. 

Bupati juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas terkait juga akan terus mempromosikan alek Pacu Jawi ini dan salah satu yang dilakukan oleh Pemda Tanah Datar adalah dengan membuat agenda wisata Tanah Datar. 

"Bulan ini kita akan melaunching kalender tahunan pariwisata yang ada di kabupaten Tanah Datar, dan itu akan kita lakukan di kota Pekanbaru, Kenapa di Pekanbaru karena dari kota Pekanbarulah banyak warganya yang pergi berwisata ke Tanah Datar dan salah satunya adalah kalender event alek Pacu Jawi ini," pungkas Eka. 

Sebelumnya, Wali Nagari Parambahan Robi Yasdi menyampaikan permohonan untuk membangun Kapalo Banda sebagai irigasi area persawahan di nagari Parambahan luasnya sekitar 100 hektare, namun saat ini kondisinya masih banyak yang sawah tadah hujan dan harus bergiliran untuk mendapatkan air, dalam. Hal ini bupati menjanjikan tahun ini direalisasikan. 

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat yang juga bupati Tanah Datar Sisa Masa Jabatan 2020-2021 Zuldafri Darma, menurutnya sebanyak 70% sawah masyarakat di nagari Parambahan merupakan sawah tadah hujan serta dengan Alek Pacu Jawi ini Tanah Datar semakin dikenal dan damai kunjungan wisatawan mancanegara. 

"​Kepada para penggemar pacu Jawi, apabila kita dalam semangat dan tujuan yang sama maka alek pacu Jawi masih akan terus kita laksanakan," ujarnya. 

Pada kesempatan itu juga hadir Plh. Kepala Dinas Parpora Tanah Datar Yessy Akmaliza, Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Lima Kaum Ikrar Pahlevi bersama forkopimca kecamatan Lima Kaum, Ketua Porwi Tanah Datar, Ketua KAN, BPRN, tokoh masyarakat dan seluruh penggemar alek Pacu Jawi. (Pinos/rls)

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Memenuhi Prinsip 6T 

Tanah Datar, Maklumatnews - “Kita inginkan masyarakat untuk memperoleh pupuk bersubsidi tidak mengalami kesulitan, kesusahan dan kendala apapun dilapangan sehingga tujuan dalam penyalurannya yang tepat sasaran dapat dicapai".

Harapan itu disampaikannya bupati Tanah Datar Eka Putra pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang digelar di Aula Kantor Bupati, Pagaruyung, Jumat (3/2).

"Untuk itu, apa pun yang menjadi kendalanya kita harapkan kepada seluruh pihak terkait dalam penyaluran pupuk bersubsidi sesegera mungkin dapat memperbaikinya dan mengatasinya,” tegas bupati.  

“Kita mendukung penyaluran pupuk bersubsidi jika itu lancar tapi kenyataannya dari pemberitaan belakangan ini tidak sesuai harapan, maka dari itu jangan biarkan ini berkepanjangan dan jangan ada lagi yang dirugikan,” ujar Bupati Eka.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani, SP, M.Si mengatakan Rakor dilaksanakan dalam rangka tercapainya penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu).

Kadis Sri Mulyani menambahkan, pemerintah daerah (Pemda) telah menyampaikan usulan tentang penundaan penggunaan kartu tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian RI dan disetujui oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan sampai 31 Desember 2022.

“Pemerintah Tanah Datar mengusulkan untuk menunda kartu tani. Saat itu, kita satu-satunya yang berani menyampaikannya di Rakernas, dan membuka aplikasi t-Pubers untuk satu musim tanam, setelahnya akan ditutup. Maka dari itu, kita minta pihak terkait memenuhi kewajibannya melengkapi infrastruktur di kios pengecer pupuk subsidi ,” ujar Kadis Mulyani.

Turut hadir pada saat itu Asisten Ekobag Abdul Hakim, Ketua  KPPP Tanah Datar, Produsen PT. Pupuk Indonesia KCP Sumatera Barat Roy Kazelmi, PIC Program Pemerintah Bank Mandiri Area Padang Fitrah Nugraha, Kepala Bagian Perekonomian  Masni Yuletri dan tamu undangan lainnya. (Pinos/rls)