Payakumbuh — Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menghadiri Grand Opening sekaligus peresmian Al-Mateen Carpets yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Koto Nan Ampek, Rabu (15/03/23).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Elfriza Zaharman, Kepala DMPTSP Meizon Satria, Perwakilan dari Kodim 0306/50 Kota, Perwakilan dari Polres Payakumbuh serta dihadiri oleh pengurus mesjid se Kota Payakumbuh dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan Kota Payakumbuh merupakan kota yang sangat terbuka untuk para pengusaha. Segala kepengurusan untuk berusaha sangat mudah. Sehingga siapapun yang ingin berinvestasi di Kota Payakumbuh akan dilayani dengan sebaik mungkin.

Dilanjutkan Rida, pihaknya mengucapkan selamat kepada pemilik dari Al-Mateen Carpets Bapak Ahmad Muzaffar, semoga dengan adanya Al-Mateen Carpets masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk membeli karpet Turki berkualitas karena sudah hadir di Kota Payakumbuh.

“Kami mengucapkan selamat kepada pak Ahmad Muzaffar pemilik Toko Al-Mateen Cabang yang ke Empat di Kota Payakumbuh, mudah-mudahan karpet ini laris manis dan masyarakat terbantu. Karena di Payakumbuh ini ada 90 masjid dan kami berharap masjid Di Payakumbuh kini mudah mendapatkan karpet yang bagus, disamping itu Toko Al-Mateen beruntung dan masyarakat pun terbantu” ujar Rida.

Dikesempatan yang sama, Ahmad Muzaffar mengatakan Toko Al-Mateen pertama berdiri di Jakarta tahun 1992. Namun untuk pembukaan pabrik pertama ada di Turki sejak Tahun 1985.

“Pabrik pertama Al-Mateen ada di Turki sejak 1985, Seiring berjalannya waktu, saat ini sudah ada 3 cabang Al-Mateen di Kota Padang dan 1 Cabang di Kota Payakumbuh. Saya membuka toko ini tidak sendiri, saya bekerja sama dengan ibuk Liza untuk mengelola toko yang di Padang dan di Payakumbuh,” ungkap Ahmad.

Dilanjutkannya, Toko Al-Mateen mengunggulkan karpet sajadah masjid. Sejadah masjid itu pembuatannya disiram dengan air zam zam. kesucian dan kebersihannya sudah 100 persen. Dan bahan untuk sajadah masjid kualitas nomor 1. Sebab itu untuk sajadah masjid kita tidak cari untung. Pasangnya gratis, dari pabrik kita sediakan mesin obras untuk setiap toko, dan obrasnya gratis. Kalau ada masjid dananya kurang, itu bisa dicicil. Untuk masjidnya nanti akan kita donasi juga.

“Semua karpet disini original dari Turki dan Iran, tidak ada yang KW. Kita memiliki kualitas nomor 1 dengan bahan baku polipopoline, poliester dan akrilik. Karpet yang untuk rumah yaitu permadani diutamakan kualitas dan kepadatannya,” ucapnya.

Dijelaskannya, di toko Al-Mateen dia memberikan kemudahan untuk masyarakat berupa pembayaran beberapa tahap atau dicicil tanpa bunga tanpa ada syarat sama sekali hanya bermodal kepercayaan saja dengan konsumen. Nantinya karpet yang dibeli oleh masyarakat juga dicuci di toko Al-Mateen dan itu gratis tanpa dipungut biaya.

“Tidak ada syarat sama sekali untuk masyarakat yang ingin mencicil. Hanya bermodalkan kepercayaan karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Rezeki kita tidak akan hilang,” terang Ahmad.

“Selama Ramadan ini akan ada harga khusus. Rencananya saya juga akan buat pabrik di Payakumbuh. Sempat beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur Sumbar, untuk mengembangkan usaha ini di Sumatera Barat dan akan mencakup Pulau Sumatera. Serta seluruh orang-orang yang bekerja dengan saya di toko adalah orang-orang asli dari Payakumbuh. Sehingga nantinya juga akan dapat menekan angka pengangguran yang ada di Payakumbuh,” harap Ahmad. (MS)

Jakarta --- Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Bulan September 2022, sebanyak 137.599 jiwa penduduk Kota Payakumbuh telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 141.813 jiwa atau sebesar 97.03%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Payakumbuh telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Atas prestasi itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03). 

Untuk Kota Payakumbuh, penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi. Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kadisdukcapil Wal Asri, Kadis Sosial Irwan Suwandi, Sekdis Kesehatan Yuneri Yunirman, serta Pejabat Pemko lainnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Payakumbuh bisa terjamin ke dalam Program JKN.  

“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Payakumbuh maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Kedepan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Payakumbuh tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya.

Rida juga menambahkan seluruh masyarakat peserta JKN yang berobat di Fasilitas Kesehatan baik di tingkat pertama atau lanjutan, dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, dan untuk pendaftaran berobat bisa melalui aplikasi Mobile JKN, tidak perlu antri lagi.

“Berkat Kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh dan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, upaya peningkatan mutu layanan Kesehatan dan pendaftaran peserta selalu menjadi prioritas,” tutupnya.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai  dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. 

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat. 

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

BPJS Kesehatan melalui Program JKN juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkasnya.

Senada, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyampaikan apresiasi atas komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah.

"Kami menyampaikan selamat atas penghargaan yang diraih ini, dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya," ujarnya. (FS)

Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Pengantar Tentang LKPj Tahun 2022, Ini Rinciannya

Capaian tersebut dipaparkan bupati Eka Putra dalam rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda penyampaian nota pengantar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022, di ruangan sidang DPRD setempat, Senin (13/3). 

"Selanjutnya, pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.055.398.173.178, dengan realisasi sebesar Rp1.025.167.694.258, atau 97,14%. dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp4.179.095.000 terealisasi sebesar Rp3.883.955.000 atau 92,94%".

Ditambahkan Eka Putra, "Untuk realisasi belanja dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.288.136.563.234 dengan realisasi sebesar Rp1.186.934.494.819 atau 92,14% terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer".

"Sedangkan realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp.100.997.589.145,00 dengan realisasi sebesar Rp101.070.900.680,97 atau 100,07% terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah", ujarnya lagi.

Sementara untuk perubahan anggaran disampaikan Eka Putra dilatar belakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti indikator makro daerah yang perlu penyesuaian kembali terhadap target capaian indikator makro daerah, hal itu juga dipicu dengan membaiknya kondisi daerah pasca pandemi Covid-19.

“Dalam RPJMD Tanah Datar tahun 2021-2026, awalnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%, berubah menjadi 3,5-4,00%, tingkat pengangguran 4,63% target menjadi 4,60% gini ratio dari 0,268 menjadi 0,252. Namun untuk tingkat kemiskinan target 4,32% menjadi 4,7% dan indeks pembangunan manusia awalnya 73,72% menjadi 73,01%,”sebutnya.

Hal lain yang juga melatar belakangi perubahan APBD sebut Eka Putra seperti PDRB atas harga berlaku, keadaan yang menyebabkan harus diberlakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, kelompok, maupun jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta keadaan darurat.

Untuk perubahan pendapatan Eka Putra sampaikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan pencapaian target PAD, perubahan penerimaan dana transfer, kebijakan pengalokasian kembali silpa TA 2021.

Untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan dikatakan Eka Putra Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dan pada tahun 2022 kebijakan pemerintah daerah sudah dituangkan dalam bentuk 2 Perda, 11 Perbup, 5 Keputusan Bupati dan 5 Surat Edaran Bupati.

Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang realisasi pendapatannya tertinggi pada triwulan I, Tanah Datar memperoleh sepuluh kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK RI, kabupaten layak anak kategori Mayda.

Lalu nominasi ADWI juga berhasil diraih, Juara I TPPKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I Nasional Desa Wisata berkembang desa wisata Nagari Tuo Pariangan dan banyak lagi prestasi lainnya urai Eja Putra pada paripurna kali ini yang dipimpin ketua DPRD Rony Mulyadi Dt  Bungsu. (Pinos/r)

Payakumbuh --- Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Gerindra Yernita, SH menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Payakumbuh pro aktif mempercepat proses pembebasan lahan untuk revitalisasi atau pembangunan gedung baru Puskesmas Parit Rantang, karena gedung saat ini sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat sekitar yang jumlahnya tiap tahun bertambah, gedung Puskesmas ini sudah usang berumur puluhan tahun dan sempit.

Hal itu disampaikan Yernita kepada media saat ditemui di kantor DPRD setempat, Senin (13/3).

Yernita menyebut peluang itu ada, dan pernah dibahas saat Yernita bertemu dan berkomunikasi dengan Anggota DPR RI Ade Rizki Pratama dan Plt. Kadis Kesehatan saat itu Yuneri Yunirman, saat menghadiri acara di Payakumbuh beberapa bulan lalu.

Yernita memaparkan ada peluang program pusat di Kementerian Kesehatan untuk membantu dana pembangunan gedung baru puskesmas beserta kamar inap dan peralatan medis yang dibutuhkan.

"Kita juga mendapat sinyal positif dari Bapak Suir Syam, dulu adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Payakumbuh (1997—2001), saat ini beliau Anggota DPR RI dari Sumbar 1 yang satu komisi dengan Ade Rizki Pratama," kata Yernita.

Menurut Yernita, adanya peluang bantuan untuk pembangunan Puskesmas Parit Rantang ini harus dijawab dengan penyediaan tanah oleh Pemko Payakumbuh, artinya harus ada upaya Pemko mencari solusi, karena gedung Puskesmas ini sudah tidak layak lagi.

"Kami meminta pemko untuk proaktif menyelesaikan pembebasan lahan. Salah satu alternatif tanahnya yang cocok dan tepat untuk dibebaslahankan, yakni Perumahan Dinas di Balai Benih Ikan milik Provinsi Sumbar di Padang Tinggi Piliang seluas 1800 m², dan saat ini perumahan itu kosong, jadi lahan tidur saja," ujarnya.

Yernita mengatakan perihal ini telah disampaikan pihaknya kepada kepala dinas kesehatan dan wali kota. Dijelaskannya lokasi strategis karena berada di tengah kebutuhan masyarakat di Padang Data Tanah Mati, Parit Rantang, Padang Tinggi Piliang, Subarang Batuang, Parak Batuang, dan sekitarnya.

"Intinya lokasi baru ini sangat representatif dan mudah diakses. Meski saat ini adalah punya provinsi, Saya yakin pemko melalui Pj. Wali Kota Payakumbuh bisa melakukan komunikasi dan melobby pihak provinsi. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat, kalau pemko meragukan pernyataan Saya ini, mari Kita konsultasi ke DPR RI," pungkasnya mantap. (FS)

Payakumbuh — Menanggapi atas terjadinya kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau kekerasan seksual terhadap anak (rudapaksa), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Payakumbuh telah melakukan pendampingan khusus yang melibatkan beberapa leading sektor terkait dalam memenuhi kebutuhan anak yang menjadi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Diketahui sebelumnya pihak Polres Payakumbuh baru saja merilis sejumlah kasus hasil pengungkapan Satuan Reserse Kriminal dan terdapat salah satu kasus menonjol yakni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan anak sebagai korban pelecehan seksual (rudapaksa).

Agustion selaku kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh yang juga merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyampaikan pasca pengungkapan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum pihaknya sudah melakukan kordinasi dan telah melakukan pendampingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

“Sudah kita tangani secara psikologis, karena kita berkolaborasi antara unit PPA Polres Payakumbuh dengan DP3AP2KB. Jadi kalau untuk penegakan hukum di Kepolisian, tapi untuk pendampingan korban dan lain sebagainya itu bersama kami melalui bidang perlindungan anak dalam penanganan kasus dan pendampingan korban dengan berkolaborasi bersama tim P2TP2A Payakumbuh. Jadi kami telah melakukan yang Kanit PPA sampaikan tadi itu sudah kami tangani,” ujar Agustion yang diwakili Noni Desrita selaku Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB kota Payakumbuh saat ditemui media, Senin (13/03/23).

Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB, Noni menyebutkan diantaranya menyediakan tenaga psikolog bagi korban, visum, serta pendampingan pada saat pemeriksaan BAP di pihak Kepolisian dan semua itu diberikan secara gratis.

Selain itu dirinya mengatakan dalam proses pendampingan yang dilakukan DP3AP2KB bersama tim dari P2TP2A telah melibatkan seluruh pihak yang terkait, hingga melibatkan tenaga psikolog yang sudah ada pada tim P2TP2A dalam sisi pendampingan anak sebagai korban untuk pemulihan mental anak.

“Untuk bantuan Psikologis ini nantinya kita lakukan. Dan juga, untuk tim Psikolog secara klinis, Alhamdulillah sudah ada dalam tim P2TP2A Payakumbuh, sehingga tim dapat melakukan penanganan secara langsung dan cepat,” imbuhnya.

“Hingga saat ini, upaya pendampingan masih terus berjalan berupa pendampingan korban dalam menghadapi persidangan,” lanjutnya.

Disampaikannya selain melakukan pendampingan kesehatan dan hukum, pihaknya terus berusaha membantu korban yang masih usia sekolah untuk bisa kembali sekolah.

Lebih lanjut, Dinas Perlindungan Anak bersama tim dari P2TP2A Payakumbuh akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua korban dan memantau langsung setiap perkembangan korban.

“Pemantauan terhadap korban terus akan dilalukan lewat komunikasi dengan orang tua korban dan terutama dengan korban sendiri,” kata Noni. (MS)

Payakumbuh --- Komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional mengantarkan Kota Payakumbuh meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan Peserta JKN adalah 137.599 atau 97%% dari total penduduk kota Payakumbuh.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase kepada media, Jumat (10/3) di ruang kerjanya.

"Kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah  mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya," ujarnya.

Defiyanna Sayodase menambahkan, nanti pada tanggal 14 Maret 2023, pemerintah daerah yang sukses meraih UHC diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta.

Dijelaskannya, UHC adalah memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang efektif. 

"BPJS kesehatan secara terus menerus melakukan sosialisasi dan proaktif melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai segmen untuk menjadi Peserta JKN. Sinergi antar Lembaga juga tentunya dibutuhkan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN ini," terangnya.

Seiring dengan pertumbuhan peserta JKN, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Peserta, baik itu layanan di internal BPJS Kesehatan maupun layanan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

“Dengan kesan dan harapan peserta JKN yang disampaikan kala mendapatkan pelayanan di fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan akan selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Payakumbuh untuk menjamin layanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh”, tutup Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh.

Ditempat terpisah, tim media menyambangi tampat tinggal salah seorang warga kota Payakumbuh Bernama Afriyeni (46 tahun). Wanita yang akrab dipanggil Yeni ini beralamat di Payobasung Payakumbuh Timur, menyampaikan ucapan syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk memangku tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan tanggungan 4 orang anak, dimana suaminya sudah lama tiada. Yeni juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah memasukkan data keluarganya kedalam tanggungan Pemerintah Daerah.

Yeni menceritakan pada tahun 2016 sudah mendaftar menjadi peserta JKN secara mandiri. Beriring waktu saat sang suami meninggal tahun 2019, Yeni mulai tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan dan akhirnya menunggak. Saat Yeni mendadak diserang penyakit Stroke pada bulan Juli 2022, Yeni dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan telah bisa pulang, Yeni harus membayar denda pelayanan dikarenakan selama ini menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Belajar dari keadaaan itu, akhirnya Yeni dating ke kantor Lurah untuk didaftarkan sebagai peserta tanggungan pemerintah. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh lansung mendaftarkan Yeni kedalam program JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang mana sudah berkomitmen menanggung masyarakatnya dalam bidang Kesehatan.

Pada bulan Januari 2023 kemaren, Yeni kembali kena serangan Stroke dan di rawat inap di RSUD Adnaan WD Payakumbuh. “Alhamdulillah, semua sudah ditanggung, kami tidak dikenakan biaya apapun, malah saat itu kami datang hanya berbekal KTP saja lansung dilayani”, kesannya.

"Terima Kasih juga kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang sudah memberikan pelayan yang sangat baik dan ramah, tidak ada perlakuan berbeda yang saya terima dengan pasien lainnya," ujarnya.

Sementara itu, jauh-jauh hari Wako Rida Ananda menegaskan kepada seluruh lurah dan camat untuk membantu masyarakat dalam pendataan penambahan peserta JKN, serta meminta kepada semua pemberi pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan pertama atau lanjutan untuk menerima masyarakat yang berobat memakai KTP, tidak harus meminta Kartu JKN, apalagi harus meminta fotocopy-fotocopy berkas.

"Alhamdulillah, UHC telah kita raih, tentunya target kita adalah Total Health Coverage (THC), artinya setiap warga Kota Payakumbuh sudah menjadi peserta JKN KIS," ujarnya.