Payakumbuh — Dinas PUPR bersama tim gabungan yang terdiri dari Dinas DPMPTSP, SatPol-PP, Dinas Perkim, Bagian Hukum Setdako serta dari satuan Polres dan TNI Payakumbuh melakukan penyegelan bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan wali kota (Perwako) Nomor 82 tahun 2019 yang disegel oleh Tim Penertiban Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Kamis (16/03/23).

Mengawali penyegelan pertama, tim langsung menuju ke tujuan pertama yang beralamat di Jalan Meranti, kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Selatan.

“Bangunan ini disegel karna dibangun diatas kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang perlindungan LP2B,” ucap Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh melalui Kabid. Penataan Ruang Eka Diana Rilva saat penyegelan pertama yang akan dibangun untuk rumah tinggal.

Terkait LP2B, Eka mengatakan jika pelanggaran ini tidak yang pertama terjadi, sebelumnya juga sudah ada beberapa rencana pendirian bangunan yang telah menyalahi aturan tersebut, akan tetapi ketika mereka (pemilik) baru hendak mengurus izin dan pihak dinas tidak memberikan, maka mereka tidak jadi sampai mendirikan bangunan,” bebernya.

Eka menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut, Dinas PUPR terlebih dahulu telah memberikan teguran dan himbauan beberapa kali terhadap pemilik bangunan untuk segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Sebelumnya sudah kita berikan teguran sebanyak 3 kali, karena tidak ada respons dari pemilik bangunan makanya dilakukan penyegelan. Untuk segelnya akan dibuka setelah pemilik bangunan mengurus dan melengkapi semua perizinannya,” jelasnya. 

Adapun bangunan yang akan disegel pada kesempatan pertama di awal tahun 2023 oleh Dinas PUPR, Eka mengungkapkan terdapat 5 bangunan yang akan dipasang himbauan disegel dan pemasangan garis kuning.

Selain di kelurahan Sicincin, 4 bangunan lainnya yang akan disegel yakni sebuah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, sebuah warung yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Balai Panjang, kelurahan Payakumbuh Selatan, sebuah rumah tinggal yang beralamat di jalan lingkung, kelurahan Parik rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, dan terkahir sebuah rumah tinggal yang beralamat di jalan kirab remaja, kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur.

“Hanya satu bangunan yang menyalahi aturan LP2B, selebihnya terkendala karna bangunan yang menyalahi aturan GSB dan tidak mengurus PBG,” ungkap Eka.

Sementara itu, Kepala dinas PUPR, Muslim sebelumnya terus mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang akan mendirikan bangunan agar tidak ragu dalam pengurusan PBG karena pengurusannya cepat dan tidak sulit.

“Jika masyarakat telah melakukan pengurusan dan syaratnya lengkap, paling lama pengurusan PBG hanya 6 hari kerja,” terangnya. 

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh warga Payakumbuh, sebelum mendirikan bangunan uruslah izinnya terlebih dahulu karena pengurusannya sangat mudah dan cepat. (MS)

Payakumbuh — Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang digelar di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (16/03/23).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, Unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sumbae, Plt. Sekda Dafrul Pasi, Kepala OPD, Camat, Lurah, Faskel, dan tokoh masyarakat Kota Payakumbuh.

Rida dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Payakumbuh ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka pendekatan perencanaan secara bottom up. Pelaksanaan musrenbang RKPD untuk tahun anggaran 2024 ini diawali dengan Musrenbang pada 47 kelurahan se-Kota Payakumbuh sepanjang bulan Januari dan Musrenbang pada 5 kecamatan pada bulan Februari 2023. Hasil prioritas kecamatan yang telah diselaraskan dengan rencana kerja (Renja) oleh perangkat daerah terkait selanjutnya dikomunikasikan lagi dengan para pemangku kepentingan dan lintas perangkat daerah melalui forum perangkat daerah dalam upaya penajaman sasaran dan target sasaran prioritas pembangunan yang harus dicapai sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

“Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kota Payakumbuh,” ujarnya.

Musrenbang pada tahun ini, menurut Rida, memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun ke-2 dari rencana pembangunan daerah (RPD 2023-2026) Kota Payakumbuh, oleh karena itu ia selaku Pj. Wali Kota Payakumbuh membutuhkan dukungan semua lini dalam upaya bersama-sama membangun kota tercinta ini.

“Berkaitan dengan kondisi saat ini dan perkiraan tahun 2024, marilah kita membuka dan mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan di kota payakumbuh ini yang hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan, antara lain yaitu laju peertumbuhan ekonomi masih stagnan sebagai dampak wabah Covid-19, ketimpangan pendapatan masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Rida, juga meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, belum optimalnya implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta permasalahan yang secara nasional menuntut kontribusi Pemda dalam pelaksanaannya, seperti kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi.

Mengacu pada isu strategis Kota Payakumbuh dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 serta memperhatikan rancangan tema pembangunan nasional tahun 2024, yaitu “mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” serta tema rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, maka tema pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2024 adalah “peningkatan kualitas sdm dan penguatan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan’, dengan prioritas diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing, peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dan peningkatan pengamalan ajaran agama dan budaya.

“Pada momen yang sangat baik ini kembali saya mengajak seluruh lembaga dan seluruh komponen masyarakat untuk mari bersama-sama mewujudkan Kota Payakumbuh, bangkit lebih kuat, maju lebih cepat, berprestasi lebih hebat, yang akan dilaksanakan melalui perwujudan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, daerah yang berdaya saing dan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance),” tuturnya.

Oleh karena itu, jelas Rida, dalam proses menyusun RKPD tahun 2024 ini, ia meminta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur.

Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan serta kebutuhan masyarakat secara tepat dan strategis.

“Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui, termasuk agenda pada hari ini, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2024,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyampaikan Musrenbang ini terdiri dari 3 sesi, yakni pembukaan, sidang pleno 1 dan sidang pleno 2.

Untuk Sidang Pleno 1, ada Paparan Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Paparan Kepala BKD Kota Payakumbuh, Paparan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, dan Diskusi.

Untuk Sidang Pleno 2, ada Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Sosial Budaya yang dipaparkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Ekonomi oleh Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian dan Dinas Pertanian, untuk Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kita juga melaksanakan sesi tanya jawab untuk menerima masukan, saran dan kritikan dari peserta Musrenbang,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh — Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menghadiri Grand Opening sekaligus peresmian Al-Mateen Carpets yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Koto Nan Ampek, Rabu (15/03/23).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Elfriza Zaharman, Kepala DMPTSP Meizon Satria, Perwakilan dari Kodim 0306/50 Kota, Perwakilan dari Polres Payakumbuh serta dihadiri oleh pengurus mesjid se Kota Payakumbuh dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan Kota Payakumbuh merupakan kota yang sangat terbuka untuk para pengusaha. Segala kepengurusan untuk berusaha sangat mudah. Sehingga siapapun yang ingin berinvestasi di Kota Payakumbuh akan dilayani dengan sebaik mungkin.

Dilanjutkan Rida, pihaknya mengucapkan selamat kepada pemilik dari Al-Mateen Carpets Bapak Ahmad Muzaffar, semoga dengan adanya Al-Mateen Carpets masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk membeli karpet Turki berkualitas karena sudah hadir di Kota Payakumbuh.

“Kami mengucapkan selamat kepada pak Ahmad Muzaffar pemilik Toko Al-Mateen Cabang yang ke Empat di Kota Payakumbuh, mudah-mudahan karpet ini laris manis dan masyarakat terbantu. Karena di Payakumbuh ini ada 90 masjid dan kami berharap masjid Di Payakumbuh kini mudah mendapatkan karpet yang bagus, disamping itu Toko Al-Mateen beruntung dan masyarakat pun terbantu” ujar Rida.

Dikesempatan yang sama, Ahmad Muzaffar mengatakan Toko Al-Mateen pertama berdiri di Jakarta tahun 1992. Namun untuk pembukaan pabrik pertama ada di Turki sejak Tahun 1985.

“Pabrik pertama Al-Mateen ada di Turki sejak 1985, Seiring berjalannya waktu, saat ini sudah ada 3 cabang Al-Mateen di Kota Padang dan 1 Cabang di Kota Payakumbuh. Saya membuka toko ini tidak sendiri, saya bekerja sama dengan ibuk Liza untuk mengelola toko yang di Padang dan di Payakumbuh,” ungkap Ahmad.

Dilanjutkannya, Toko Al-Mateen mengunggulkan karpet sajadah masjid. Sejadah masjid itu pembuatannya disiram dengan air zam zam. kesucian dan kebersihannya sudah 100 persen. Dan bahan untuk sajadah masjid kualitas nomor 1. Sebab itu untuk sajadah masjid kita tidak cari untung. Pasangnya gratis, dari pabrik kita sediakan mesin obras untuk setiap toko, dan obrasnya gratis. Kalau ada masjid dananya kurang, itu bisa dicicil. Untuk masjidnya nanti akan kita donasi juga.

“Semua karpet disini original dari Turki dan Iran, tidak ada yang KW. Kita memiliki kualitas nomor 1 dengan bahan baku polipopoline, poliester dan akrilik. Karpet yang untuk rumah yaitu permadani diutamakan kualitas dan kepadatannya,” ucapnya.

Dijelaskannya, di toko Al-Mateen dia memberikan kemudahan untuk masyarakat berupa pembayaran beberapa tahap atau dicicil tanpa bunga tanpa ada syarat sama sekali hanya bermodal kepercayaan saja dengan konsumen. Nantinya karpet yang dibeli oleh masyarakat juga dicuci di toko Al-Mateen dan itu gratis tanpa dipungut biaya.

“Tidak ada syarat sama sekali untuk masyarakat yang ingin mencicil. Hanya bermodalkan kepercayaan karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Rezeki kita tidak akan hilang,” terang Ahmad.

“Selama Ramadan ini akan ada harga khusus. Rencananya saya juga akan buat pabrik di Payakumbuh. Sempat beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur Sumbar, untuk mengembangkan usaha ini di Sumatera Barat dan akan mencakup Pulau Sumatera. Serta seluruh orang-orang yang bekerja dengan saya di toko adalah orang-orang asli dari Payakumbuh. Sehingga nantinya juga akan dapat menekan angka pengangguran yang ada di Payakumbuh,” harap Ahmad. (MS)

Jakarta --- Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Bulan September 2022, sebanyak 137.599 jiwa penduduk Kota Payakumbuh telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 141.813 jiwa atau sebesar 97.03%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Payakumbuh telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Atas prestasi itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03). 

Untuk Kota Payakumbuh, penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi. Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kadisdukcapil Wal Asri, Kadis Sosial Irwan Suwandi, Sekdis Kesehatan Yuneri Yunirman, serta Pejabat Pemko lainnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Payakumbuh bisa terjamin ke dalam Program JKN.  

“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Payakumbuh maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Kedepan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Payakumbuh tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya.

Rida juga menambahkan seluruh masyarakat peserta JKN yang berobat di Fasilitas Kesehatan baik di tingkat pertama atau lanjutan, dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, dan untuk pendaftaran berobat bisa melalui aplikasi Mobile JKN, tidak perlu antri lagi.

“Berkat Kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh dan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, upaya peningkatan mutu layanan Kesehatan dan pendaftaran peserta selalu menjadi prioritas,” tutupnya.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai  dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. 

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat. 

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

BPJS Kesehatan melalui Program JKN juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkasnya.

Senada, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyampaikan apresiasi atas komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah.

"Kami menyampaikan selamat atas penghargaan yang diraih ini, dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya," ujarnya. (FS)

Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Pengantar Tentang LKPj Tahun 2022, Ini Rinciannya

Capaian tersebut dipaparkan bupati Eka Putra dalam rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda penyampaian nota pengantar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022, di ruangan sidang DPRD setempat, Senin (13/3). 

"Selanjutnya, pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.055.398.173.178, dengan realisasi sebesar Rp1.025.167.694.258, atau 97,14%. dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp4.179.095.000 terealisasi sebesar Rp3.883.955.000 atau 92,94%".

Ditambahkan Eka Putra, "Untuk realisasi belanja dari anggaran belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.288.136.563.234 dengan realisasi sebesar Rp1.186.934.494.819 atau 92,14% terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer".

"Sedangkan realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp.100.997.589.145,00 dengan realisasi sebesar Rp101.070.900.680,97 atau 100,07% terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah", ujarnya lagi.

Sementara untuk perubahan anggaran disampaikan Eka Putra dilatar belakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA seperti indikator makro daerah yang perlu penyesuaian kembali terhadap target capaian indikator makro daerah, hal itu juga dipicu dengan membaiknya kondisi daerah pasca pandemi Covid-19.

“Dalam RPJMD Tanah Datar tahun 2021-2026, awalnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%, berubah menjadi 3,5-4,00%, tingkat pengangguran 4,63% target menjadi 4,60% gini ratio dari 0,268 menjadi 0,252. Namun untuk tingkat kemiskinan target 4,32% menjadi 4,7% dan indeks pembangunan manusia awalnya 73,72% menjadi 73,01%,”sebutnya.

Hal lain yang juga melatar belakangi perubahan APBD sebut Eka Putra seperti PDRB atas harga berlaku, keadaan yang menyebabkan harus diberlakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, kelompok, maupun jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta keadaan darurat.

Untuk perubahan pendapatan Eka Putra sampaikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan pencapaian target PAD, perubahan penerimaan dana transfer, kebijakan pengalokasian kembali silpa TA 2021.

Untuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan dikatakan Eka Putra Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dan pada tahun 2022 kebijakan pemerintah daerah sudah dituangkan dalam bentuk 2 Perda, 11 Perbup, 5 Keputusan Bupati dan 5 Surat Edaran Bupati.

Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang realisasi pendapatannya tertinggi pada triwulan I, Tanah Datar memperoleh sepuluh kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari BPK RI, kabupaten layak anak kategori Mayda.

Lalu nominasi ADWI juga berhasil diraih, Juara I TPPKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Juara I Nasional Desa Wisata berkembang desa wisata Nagari Tuo Pariangan dan banyak lagi prestasi lainnya urai Eja Putra pada paripurna kali ini yang dipimpin ketua DPRD Rony Mulyadi Dt  Bungsu. (Pinos/r)