Payakumbuh — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) Sumatera Barat Syukriah HG mengaku surprise saat pertama kali masuk Balai Kota Payakumbuh, karena disuguhi secara langsung adanya layanan publik satu atap, Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis, (4/05/23).

“Saya sering dengar di berita dan baru hari ini melihat fisiknya. Ini harus jadi brench mark atau tempat rujukan belajar daerah lain, kebanggaannya Sumatera Barat, keren!” ujar Syukriah saat beraundiensi bersama jajarannya dengan Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda.

Syukriah yang baru beberapa bulan menjabat sebagai perwakilan Kementerian Keuangan RI untuk perbendaharaan di Sumatera Barat itu menyebut MPP Kota Payakumbuh sudah lama berjalan, memasuki tahun keempat ini tetap bisa mempertahankan prestasi dan prestisenya, untuk konsistensinya tentu Pemko telah punya program unggulan.

“Kalau kami Kemenkeu menyebutnya buat Pemko Payakumbuh, anggaran tuntas berkualitas, membuat adanya kenaikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 1400 persen, ukurannya tentu kinerja. Jangan terlena, jadikan semangat untuk menjaga prestasi, indeks yang masih kurang bisa ditingkatkan,” tegas wanita berdarah Minang keturunan Padang Panjang dan Ampek Angkek yang lahir di RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh itu.

Sementara itu, Wako Rida Ananda mengatakan kehadiran MPP memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat, ada layanan dari instansi Pemda dan instansi vertikal yang tersedia, apapun urusan warga mulai dari administrasi kependudukan, izin usaha, bayar pajak, buat paspor, BPJS, perbankan, bayar air dan listrik, hingga perpanjangan SIM C.

“Dengan adanya MPP kami bisa berbuat lebih baik lagi, memang orang yang bisa menilai sejauh mana optimal layanan yang kami berikan. Apresiasi dari Kemenkeu ini menjadi pemacu semangat kami untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat,” kata Rida didampingi Plt. Sekda Dafrul Pasi dan Kepala BKD Syafwal.

Kedatangan Suykriah juga sekaligus membahas beberapa poin penting terkait program pemerintah, Syukriah didampingi Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra dan pejabat di Kanwil Sumbar seperti Ahmar Rudi, Asep Darna, Andrijon, Dwi Aldo Sepputra, dan Nova Syam Primadona. (MS)

Payakumbuh — Dalam rangka menghadapi berkembangnya pasar digital, Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan pertemuan dengan pedagang pasar di Balai Kota, Kamis (4/05/23).

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi Kadis Koperasi dan UKM M. Faizal, Kadiskominfo Junaidi, Kadishub Devitra, Kabag Perekonomian Arif Siswandi, sementara itu perwakilan pedagang hadir Ketua IP3 H. Esa dan Ketua APKL H. Wan, Dosen Fakultas Ekonomi Unand Payakumbuh, serta Perwakilan perbankan Bank Mandiri, BRI, dan Nagari.

Wako Rida mengatakan program Pasar Digital bertujuan agar para pedagang bisa memasarkan produk melalui online sehingga bisa meningkatkan pendapatan para pedagang, karena berjualan secara konvensional saja sulit bersaing di era saat digital ini.

“Kita menyatukan komitmen pihak-pihak terkait dalam mendukung program pasar digital ini. Selaku kepala daerah kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah mendukung Rencana Pasar Digital ini, kita bukan menggantikan Pasar Tradisional, tapi dengan adanya pasar digital bisa memperluas promosi pedagang,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM M. Faizal mengatakan untuk bisa bersaing mempromosikan produknya, pasar tradisional di Kota Payakumbuh melakukan transformasi dalam bentuk promosinya. Nanti akan didatangkan pelatih yang handal yang akan membina pedagang untuk memiliki kemampuan memasarkan produknya di market online.

“Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator saja, tinggal di pedagang apakah mau SDMnya ditingkatkan untuk mampu bersaing di era digital. Platformnya kita upayakan yang terbaik, bisa diakses cepat, dan tentunya menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik,” pungkas Faizal. (MS)

Payakumbuh --- Pernyataan mengejutkan datang dari Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku, kader PKS yang digadang-gadangkan akan maju ke DPR RI pada Pemilihan Umum 2024 mendatang itu mengakui tak jadi maju ke Senayan.

Hal itu disampaikan langsung kepada media ini saat bertemu di salah satu kedai kopi di pusat Kota Payakumbuh, Kamis (4/5).

Setidaknya, ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Mantan Wali Kota Payakumbuh dua periode itu.

Pertama, yang lain sudah banyak maju dari PKS dan banyak yang muda-muda, dia ingin memberi kesempatan mereka maju, lebih tepatnya agar kaderisasi berjalan.

"Kalau maju juga saya, nanti kesempatan mereka tidak begitu besar untuk berpeluang duduk, artinya sudah cukup calon yang ada insyallah PKS masih dapat kursi di DPR RI," kata Riza.

Yang kedua, Riza mengaku pengen istirahat sebagai pejabat publik, 10 tahun menjadi wali kota cukup menguras energinya. Ingin kembali ke dunia bisnis yang digelutinya sebelum menjadi wali kota. Tapi masih kader PKS dan mau dimintai untuk mengurus partai sembari membantu kader yang ada di Limapuluh Kota dan Payakumbuh.

"Insyaallah kita masih tetap di PKS," ujarnya singkat. (FS)

Payakumbuh — Menindaklanjuti banyak keluhan masyarakat terkait masalah persampahan, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait, Camat, dan Lurah se Kota Payakumbuh di Aula Balai Kota, Rabu (3/05/23).

Dalam rapat itu, Rida mengevaluasi persoalan sampah ini dengan menanyai Camat dan Lurah satu-persatu tentang bagaimana pekerjaan yang dilakukan pihak Lurah melalui tenaga kebersihan kelurahan terkait penanganan isu lingkungan ini.

“Tidak hanya dari laporan masyarakat saja, dari pantauan saya langsung setiap turun ke lapangan dengan bersepeda motor, seperti sampah ini banyak yang dibiarkan berserakan begitu saja, dan sampah yang dibuang di luar jamnya,” ujar Rida.

Rida menyebut masalah sampah ini cukup kompleks, sumber sampah tak hanya dari kantor-kantor pemerintah saja, tapi juga berasal dari rumah tangga, pertokoan, hingga pasar. Di sisi lain, kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih minim. Bahkan, tak jarang pula Rida melihat tidak adanya box sampah di lokasi-lokasi yang sering banyak ada penumpukan sampah. Sejatinya sejak 6 bulan lalu Rida sudah meminta Dinas LH menyiapkan bagaimana mengelola sampah ini dengan baik.

“Ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan, makanya saya memanggil perangkat daerah terkait untuk bisa menangani ini secara komprehensif, bagaimana mengajak masyarakat aktif mengentaskan problem sampah ini,” ungkapnya.

Solusi agar sampah tidak meledak, kata Rida, perlu dilakukan penanganan secara berkala, jangan hanya satu waktu saja mengangkut sampah, apalagi yang di kawasan pasar.

“Saya berharap langkah-langkah yang terukur dari stakeholder terkait untuk penanganan sampah menjadi lebih baik lagi. Kepada Camat dan Lurah teruslah mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah sehingga optimal pengelolaannya,” pungkasnya. (MS)

Tanah Datar — Jaminan kesehatan masyarakat yang diakomodir oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kian dirasakan sangat membantu masyarakat, tak hanya bagi yang punya riwayat penyakit berat saja, bahkan bagi mereka yang ingin memeriksakan kondisi kesehatan dapat dilayani di fasilitas kesehatan dekat rumahnya.

Hal ini diungkapkan oleh Ani, salahsatu warga Batipuh, Kabupaten Tanah Datar kepada media ini, Selasa (2/5) yang mengatakan semenjak menggunakan BPJS Kesehatan sangat terbantu untuk sekedar medical check up ataupun saat sedang meriang, Ani menggunakan layanan BPJS Kesehatan yang diakomodir oleh PBI Kelas 3.

Ani datang ke Puskesmas Batipuh bermodalkan KTP saja, biasanya membawa kartu KIS BPJS Kesehatan. Tapi sekarang pelayanannya semakin dipermudah oleh penyelenggara.

"Kadang kita tergesa-gesa lupa bawa kartu KIS, sekarang mudah benar hanya modal bawa KTP saja, tunjukkan NIK. Dengan adanya BPJS Kesehatan ini, saya sangat terbantu ketika berobat. Memang terdapat perbedaan, tapi hanya pada ruang perawatannya saja yang kelas VVIP sampai dengan kelas 3. Namun untuk fasilitas layanan, pemeriksaan medik, serta obat-obatan sama di semua kelas. Saya dapat kelas 3 karena iuran saya dibayarkan Pemda," ungkapnya.

Layanan Kesehatan yang didapat oleh Ani sekeluarga sangatlah memuaskan, dia berharap semoga kedepannya BPJS Kesehatan selalu dapat membantu pengobatan masyarakat luas serta selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat baik di kelas satu, dua maupun tiga.

" BPJS kesehatan ini seperti arisan, bisa saja besok orang lain yang sakit, bisa juga keluarga kita. Kalau sudah ada yang menjamin, berobat dengan biaya ratusan juta pun gratis karena sudah ikut BPJS," ujarnya.

Petugas Puskesmas yang kebetulan diwawancara media ini mengatakan layanan peserta JKN BPJS Kesehatan semakin hari semakin bagus, kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan oleh peserta dari aplikasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, terutama aplikasi Mobile JKN yang bisa memudahkan peserta untuk dapat melakukan perubahan data, penggantian faskes, konsultasi dokter, mengikuti program cicilan untuk peserta menunggak, dan peserta juga dapat melakukan pengecekan awal Kesehatan dengan melakukan skrining Kesehatan secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN tersebut.

“Jumlah pasien yang berobat sekarang jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, itu menandakan bahwa pasien sekarang tidak takut lagi datang berobat memeriksakan kesehatan mereka. Masyarakat makin cerdas, dengan adanya jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, masyarakat berani datang ke sini ataupun ke rumah sakit tanpa harus memikirkan besaran biaya pengobatan,” pangkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Untuk meningkatkan capaian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melaksanakan rapat evaluasi bersama seluruh kepala OPD teknis di Aula Pertemuan Randang lantai II Balai Kota Payakumbuh, Selasa (2/05/23).

Rapat yang dipimpin langsung Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda itu turut didampingi Plt. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Ifon Satria Chan.

Diawal penyampaiannya, Wako Rida Ananda mengungkapkan jika kendala yang dialami selama ini dalam proses retribusi dan pemungutan PAD yakni belum diterapkannya transaksi penerimaan secara elektronifikasi.

“SDM dalam pengelolaan (PAD) nya juga belum memadai, serta saat ini juga belum tersedianya satu payung dalam mengumpulkan data realisasi PAD ini, sehingga cara kerjanya masih menggunakan cara lama yang sering membuat tidak tercapainya realisasi target PAD kita dari tahun ke tahun,” ungkap Rida.

Agar dapat tercapainya realisasi PAD yang diharapkan, Rida pada kesempatan itu menyampaikan strategi agar PAD dapat meningkat.

“Untuk meningkatkan realisasi PAD kita, tentu kita harus punya strategi yang jitu, yang diantaranya kita harus memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan regulasi dan peningkatan kerjasama, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, serta tidak lepas kita juga harus dapat meningkatkan kapasitas SDM yang ada supaya kinerja juga lebih maksimal,” beber Rida.

Dikatakan Rida bahwa Pemko Payakumbuh sebelumnya telah menggunakan dan memanfaatkan dalam retribusi pajak daerah menggunakan sistem dan teknologi yang berbasis elektronik, dimana Pemko Payakumbuh telah mengupayakan untuk mengubah transaksi penerimaan daerah dari tunai menjadi non tunai melalui beberapa instrumen kanal pembayaran elektronik.

Diakhir penyampaiannya, Wako Rida kembali menegaskan jika untuk mencapai target PAD tahun 2023 sebesar 112 miliar Rupiah, Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan sejumlah langkah diantaranya, perbaikan data base wajib pajak, kerjasama dengan sejumlah lembaga yang menaungi para wajib pajak, serta pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Syafwal menjelaskan, dari sekira 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul pajak, tedapat 2 OPD yang telah mencapai target di atas 30 persen yakni, Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.

Menurutnya, ke depan di tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku, penetapan target harus sesuai potensi.

“Dalam menentukan target 2024, kami mengingatkan karena undang-undangnya akan berlaku di tahun 2024, maka setiap OPD akan memaparkan atau menyajikan sesuai potensi riil daripada masing-masing jenis retribusi atau penerimaan lainnya,” jelasnya.

Tahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan PAD sekitar 112 miliar Rupiah, dari jumlah itu, di triwulan pertama telah terealisasi sekira 30,79 persen. (MS)