Payakumbuh --- Di Kota Payakumbuh, problem lalu lintas yang tengah dihadapi adalah kemacetan yang biasanya kemacetan terjadi di daerah-daerah yang dekat dari fasilitas umum seperti sekolah, pasar, persimpangan, hingga lampu merah.

Selain itu, siswa sekolah yang termasuk golongan masyarakat yang belum layak menggunakan kendaraan bermotor karena tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih banyak yang membawa kendaraan ke sekolah, khususnya SMA/SMK/MA.

Fenomena ini membuat naiknya angka kecelakaan yang korbannya siswa sekolah. Tingginya angka kecelakaan terutama kasus kecelakaan siswa sekolah Data yang ada menunjukan bahwa angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 151 kasus dan korbannya dari kalangan pelajar sebanyak 73 orang (48,34%). Sedangkan jumlah kecelakaan tahun 2022 sebanyak 179 kasus dan korban dari pelajar sebanyak 97 orang (54%). Jumlah kecelakaan tahun 2023 (sampai bulan April) sebanyak 42 kasus sedangkan korban pelajar sebanyak 12 orang (28,57%).

Di samping itu, emisi gas buang kendaraan bermotor berkontribusi kepada perubahan iklim, fenomena El-Nino yang melanda dunia ikut memperparah terjadinya pemanasan global.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Devitra, Sabtu (13/5), kepada media mengatakan perlu komitmen bersama stakeholder terkait untuk pengurangan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa sekolah, dengan adanya strategi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan lingkungan.

Komiten bersama (taking ownership) dengan stakeholder terhadap gagasan proyek perubahan ini sudah didukung dan disetujui oleh berbagai pihak terkait seperti organisasi perangkat daerah, Polres Payakumbuh, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumbar, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Kepala SMA/SMK/MA se Kota Payakumbuh, termasuk dukungan dari pengusaha jasa transportasi online seperti Gojek dan Maxim Payakumbuh.

"Kondisi di Kota Payakumbuh saat ini pada jam sibuk ada 15 titik kepadatan lalu lintas. Kami dari dishub ikut membantu kepolisian untuk mengatur lalu lintas," ujarnya.

Devitra menerangkan, dari hasil pendataan 75 sampai 80 persen siswa mengendarai sendiri kendaraan roda 2 dari rumahnya ke sekolah, baik SMA, SMK, dan MA. Setelah dipaparkan kondisi ini kepada pihak sekolah, mereka juga tidak membantah. Opsinya, kaya Devitra tentu bagaimana mengarahkan agar siswa sekolah dapat memanfaatkan jasa angkutan kota.

Sementara itu, Angkutan Kota (Angkot) belum terintegrasi di Kota Payakumbuh, yang ada hanya dari Kawasan Ngalau ke pasar pusat kota. Jumlahnya saja sekitar 36 unit, dan tidak pula semua beroperasi setiap hari.

"Angkot sudah berumur tua, paling tinggi keluaran tahun 2005 atau 19 tahun lalu," ungkapnya.

Menurut Devitra, salah satu opsi yang bisa dioptimalkan saat ini adalah penggunaan transportasi online berdasarkan zonasi siswa. Misalnya siswa ada 5 orang, mereka memesan 1 mobil online, kemudian ongkosnya mereka bayar bersama, misalnya ongkos dari Rp. 20 ribu, dibayar 4 ribu perorang.

"Dinas telah melakukan pendataan, dan kami merasa jika bisa dimanfaatkan transportasi online ini akan hemat biaya, harga BBM saat ini satu liternya sekitar Rp. 10.000," ulasnya.

Devitra menyebut upaya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 bagi siswa sekolah dibarengi dengan menghadirkan layanan dari penyedia transportasi online. Kemudian, nanti kerja sama sosialisasi transportasi aman ke sekolah, hingga kemurahan tarif, ataupun subsidi.

"Penyedia kan juga bisa memberikan reward kepada pengguna aplikasi, misalnya kalau 10 kali penggunaan aplikasi, maka ada diskon ongkos, bahkan program lain yang bisa ditawarkan," tuturnya.

Di lain sisi, kata Devitra nantinya Satlantas Polres Payakumbuh mendukung untuk mengurangi kecelakaan dengan kerja sama. Dengan telah adanya alternatif siswa memanfaatkan jasa transportasi, kepolisian akan lebih mudah melaksanakan penegakan dan penindakan, karena selama ini susah dilakukan akibat layanan jasa transportasi masih kurang.

Ketika ditanya kepada Devitra, kenapa Kota Payakumbuh tidak atau belum menyediakan kendaraan massal seperti halnya Trans Padang, Dia menyebut Pemerintah Kota Payakumbuh tidak punya banyak anggaran, armada yang ada saat ini paling hanya dua bus sekolah yang didapat pada 2021.

"Dengan biaya yang besar akan memakan waktu cukup lama. Sementara kalau kita optimalkan penggunaan bus di Kota Payakumbuh, perkembangan dunia pendidikan tidak di kawasan pusat kota saja, juga ada di kawasan pinggiran, disana jalan tidak lebar, sehingga opsinya kita masih tetap memerlukan transportasi online," pungkasnya. (FS)

Payakumbuh --- Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Payakumbuh mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya (bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, Sabtu (13/5) pukul 11.00 WIB.

"Semua dokumen sudah kita lengkapi, bacaleg yang kita daftarkan lengkap sebanyak 25 orang. Artinya 100 persen," kata Erwin Yunaz, Ketua DPD NasDem Kota Payakumbuh kepada media usai mendaftar di KPU.

Erwin menyebut, sebanyak 25 Bacaleg turut mengiringi pendaftaran ke KPU Kota Payakumbuh. Terlihat tokoh-tokoh Kota Randang hadir dengan berseragam partai NasDem.

Pantauan di lokasi, mantan nggota DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Zamhur turut berbaju NasDem. Lalu tampak juga mantan birokrat Amriul Dt. Karayiang dan mantan Ketua KPU seperti Hendra Yani juga memakai seragam Partai Nasdem.

"Komplit semua ada, internal dan eksternal kader, hampir multi profesi yang daftar hingga aktivis pergerakan," ujar Erwin yang juga merupakan Mantan Wakil Wali Kota Payakumbuh.

Dia menyebut, pada Pemilu tahun 2019 lalu NasDem berhasil memperoleh 2 kursi di DPRD Kota Payakumbuh. Pada pemilu 2024 mendatang, pihaknya akan menargetkan lebih dari 3 kursi di DPRD Kota Payakumbuh.

"Kita tentu ingin mengusung calon Wali Kota dari Partai Nasdem sendiri, makanya kita akan bekerja keras dan optimis dengan formasi bacaleg kita hari ini," seloroh Erwin didampingi Sekretaris Nel Edwin. 

Dengan dukungan yang begitu besar didapatkan oleh Erwin dan pengurus, Dia optimis NasDem bisa meraih kemenangan pada Pileg dan pilkada 2024.

"Kita akan membangun soliditas partai sesuai dengan tagline NasDem, yakni bersatu, berjuang, menang!" pungkasnya mantap. (FS)

Payakumbuh --- Pemerintah Kota Payakumbuh memfasilitasi terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Jejaring Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Di Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang digelar di Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh, Jumat (12/5).

Kegiatan itu dibuka oleh Kabid PHPA DP3AP2KB Provinsi Sumbar Rosmadeli yang dalam sambutannya mengatakan isu perempuan dan anak adalah cross cutting issues dan melebur di setiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perempuan dan anak, tentunya dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat.

"Dinas P3AP2KB terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, meningkatkan kualitas dan sumber daya pengelola lembaga layanan PP dan PA khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kabupaten/Kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan banyak lagi bentuk lembaga layanan lainnya yang sudah ada di Kabupaten/Kota," ujarnya.

Dijelaskannya, anak di sini adalah yang berumur di bawah 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak.

"Bila pelaku pelanggar adalah anak bawah umur, mereka dikategorikan sebagai korban, tapi untuk pelaku di atas 18 tahun ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh AH Agustion mengatakan kecendrungan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat karena banyak yang melatarbelakanginya. Untuk itu, penting rasanya selain penindakan terhadap kasus, juga dilakukan upaya preventif agar problem ini tidak menjadi kasus berantai di kemudian hari.

"Ada contoh kasus pelaku kejahatannya malah yang 10 tahun lalu menjadi korban atas penyimpangan seksual terhadap anak, ini harus jadi perhatian kita semua," tegasnya.

Nasarumber dari Psikolog menyampaikan dari data yang ada, korban dengan rentang usia 13-17 tahun persentasenya di atas 29 persen dan pada rentang usia 25-44 tahun memiliki persentase sekitar 30 persen. Usia ini rentan menjadi korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam kegiatan itu turut hadir narasumber psikolog dan aparat hukum, sementara itu peserta dari P2TP2A, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, TP-PKK, GOW, DWP, IBI, IDI, BAZNAS, Pengelola Puspaga, LKKS, Peksos, Kelurahan, dan stakeholder lainnya. (MS)

Payakumbuh – BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Kota Payakumbuh Tahap I tahun 2023 di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Kamis (11/05/2023).

Forum tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh dan diikuti oleh seluruh anggota Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kota Payakumbuh, yaitu Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, BKD, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan lainnya.

Sekda Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi menyebut kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Pemangku Kepentingan di Tingkat Kota Payakumbuh dengan BPJS Kesehatan yang digelar setiap 6 bulan sekali.

“Kegiatan ini menjadi sarana untuk melakukan monitoring, evaluasi juga diskusi tentang BPJS Kesehatan termasuk kendala dan hal-hal lain yang jadi potensi untuk mencari jalan keluar sebagai langkah memaksimalkan kinerja,” kata Sekda Dafrul Pasi.

Adapun fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah capaian keanggotaan BPJS Kota Payakumbuh, tunggakan iuran serta permasalahan lainnya terkait BPJS Kesehatan di Payakumbuh.

“Harapan kita, forum ini bisa merumuskan serta pemecahan segala permasalah yang ada dengan mencarikan solusi terbaik, untuk kenyamanan masyarakat kita mendapatkan layanan Kesehatan. Kita Pemerintah Kota Payakumbuh sangat mendukung dan siap menyukseskan program JKN ini, baik dari segi kepesertaan maupun pelayanan Kesehatan diseluruh fasilitas Kesehatan yang ada di kota Payakumbuh.” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase memgatakan, dari 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat (Sumbar) saat ini Payakumbuh berada di urutan ke 7 dalam hal pencapaian cakupan kepesertaan UHC JKN-KIS.

“Berdasarkan data per 1 Mei 2023 total kepeseraan kita di Payakumbuh sudah 138.539 jiwa atau 97,69 persen. Mudah-mudahan tahun ini bisa terus meningkat sampai 100 persen dan menjadi Total Helath Coverage (THC),” ucapnya.

Defiyanna menerangkan, berdasarkan data kependudukan tahun 2022 semester I dari total 141.813 penduduk Kota Payakumbuh yang belum terdaftar masih ada sebanyak 2,31 persen atau 3.274 jiwa. Dari yang terdaftar sebanyak 138.539 jiwa itu, hanya 109.568 jiwa yang berstatus aktif atau 79,09 persen peserta aktif.

“Jadi untuk mencapai 98 persen kepesertaan aktif JKN-KIS masih kurang 438 jiwa lagi. Dan untuk target kita mencapai 100 persen tentu yang 3.274 jiwa ini harus didaftarkan kepesertaannya,” ujarnya.

Sedangkan untuk pencapaian kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda se-Sumbar, Defi menyebut saat ini Payakumbuh berada pada peringkat lima dengan jumlah kepesertaan sebanyak 45.036 jiwa atau 31,76 persen.

Lebih lanjut, dijelaskan Kepala Cabang BPJS Payakumbuh, sejak tahun 2014 sampai 30 April 2023, untuk realisasi biaya pelayan kesehatan Kota Payakumbuh mencapai 754,3 milyar Rupiah dengan rincian 704,1 milyar Rupiah dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dan 88,1 milyar Rupiah dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Ini masih berselisih jauh antara penerimaan dengan realisasinya dimana penerimaan dari tahun 2015 sampai April 2023 lalu hanya 267,5 milyar Rupiah,” imbuhnya.

“Dan dari 19.653 jiwa peserta PBPU, 6.719 jiwa atau 34,19 persennya masih menunggak iurannya dengan total tunggakan sampai 6 milyar Rupiah lebih,” tambanya.

Defi berharap dukungan Pemda terhadap pemenuhan kuota PBPU & BP Pemda sebanyak 4.223 jiwa di bulan Mei untuk meningkatkan cakupan UHC dan tingkat keaktifan peserta Kota Payakumbuh. Serta validitas data (NIK bermasalah) kepada masyarakat yang memiliki NIK bermasalah.

“Kita juga harapkan dukungan Pemda terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pendaftaran, penyampaian data dan pembayaran iuran Badan Usaha,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh  – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh hadir secara virtual dari ruang pertemuan Randang kantor walikota, Kamis, 11 Mei 2023 untuk mengikuti Rapat FGD Ekspose Pra PEKPP Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) terutama di lingkup kota Payakumbuh.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu atas kinerja pelayanan publik guna memperoleh Nilai Indeks Pelayanan Publik.

Rapat FGD yang diikuti oleh seluruh kota dan kabupaten se-Provinsi Sumbar itu dipimpin Tiara Farchana Ramadhanty, perwakilan dari Kemenpan-RB dan dihadiri Muzirwan bersama I Gusti Firmansyah dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, serta dari Pemko Payakumbuh diikuti kepala bagian organisasi David Bachri, kepala dinas sosial Irwan Suwandi, direktur utama RSUD Adnaan WD dr. Junaidi, Camat Payakumbuh Timur dan turut didampingi tim pendukung lainnya.

“Pada Tahun 2022 Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik, dengan unit lokusnya adalah DPMPTSP dan Samsat untuk Pemerintah Provinsi serta DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kegiatan evaluasi ini, menjadi alat untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju pelayanan publik berkelas dunia,” ujar Tiara.

Oleh karena itu, Tiara berharap kegiatan ini dapat memacu semangat para Kepala Daerah, pimpinan perangkat daerah dan para pihak terkait lainnya, untuk dapat berkompetisi dalam arti positif, agar secara bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Seperti saat ini, kota Payakumbuh untuk DPMPTSP nya sudah menjadi role model dan menjadi percontohan terbaik yang ada di Sumbar. Dan semoga daerah lainnya juga bisa mengiringi atas apa yang telah dilakukan oleh Pemko Payakumbuh,” ungkap Tiara.

Untuk diketahui bersama, pada di 2023 ini Kementerian PANRB akan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan unit lokusnya adalah Samsat, RSUD dan Dinas Sosial untuk Pemerintah Provinsi serta RSUD, Kecamatan dan Dinas Sosial untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Provinsi Sumbar menyelenggarakan PEKPPP bertujuan untuk mengetahui hasil dari nilai indeks pelayanan publik di masing-masing Kabupaten dan Kota serta mempersiapkan unit-unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten dan Kota.

Muzirwan Selaku Tim Evaluator PEKPPP Provinsi Sumbar menyampaikan bahwa dalam Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek.

“Penilaian PEKPPP sendiri meliputi enam aspek diantaranya ada Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik”, ucapnya.

Lebih lanjut, Muzirwan ungkapkan dengan kegiatan evaluasi semacam ini, dapat diperoleh gambaran mengenai hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut. Saya berharap, bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri, karena sifat pelayanan publik yang selalu dinamis mengikuti tuntutan tren kebutuhan masyarakat,” katanya.

Kepada para peserta, Muzirwan juga mengingatkan, bahwa sosialisasi PEKPPP ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan PEKPPP.

“Untuk itu, para peserta sosialisasi harus mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dari Kementerian PANRB yang sudah bersedia hadir ke Sumbar. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi, galilah berbagai pengetahuan yang diperlukan agar saat kembali ke daerah masing-masing, bisa diaplikasikan dalam kerja sehari-hari,” pungkasnya.

Sementara itu, kepala bagian organisasi Setdako Payakumbuh David Bachri sampaikan kepada media setelah rapat digelar menjelaskan, tujuan dilaksanakannya PEKPPP adalah ini adalah untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan. Mendapatkan nilai indeks pelayanan publik, dengan melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara dan/atau Unit Lokus yang berprestasi.

Untuk terlaksananya kegiatan PEKPPP ini, Kementerian PANRB bekerjasama dengan Pemerintah Sumbar untuk melakukan Sosialisasi PEKPPP, dalam rangka menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan pada tahun ini serta untuk memperoleh gambaran kondisi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang telah di evaluasi sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan publik.

Diakhir penyampaiannya, David berharap agar seluruh stakeholder nantinya dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik.

“mari untuk kita saling bahu membahu dalam meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik yang ada di kota Payakumbuh. Jika terdapatnya masalah bukan menjadi hambatan untuk kita tapi jadikan sebagai tantangan dalam memaksimalkan kinerja kita dengan lebih baik,” tutupnya

Overview hasil Pra PEKKPPP 2023 Provinsi Sumbar untuk Kota Payakumbuh mencapai Nilai Indeks Pelayanan Publik sebanyak 2.73, untuk Dinas Sosial Kota Payakumbuh 1.80, untuk Kecamatan Payakumbuh Timur 2.90 dan untuk RSUD Adnaan WD 3.50. (MS)