Payakumbuh --- 7 Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di kantor DPRD setempat, Senin (15/5).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, sementara itu Penjabat Wali Kota Payakumbuh diwakili

oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi, turut hadir kepala dan perwakilan OPD.

Secara umum masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum yang beragam, mulai dari urusan kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, hingga pertanian.

Tapi, yang mayoritas disampaikan oleh Fraksi di DPRD tidak lepas dari dunia pendidikan, yakni kesejahteraan guru yang harus diperhatikan. Di tengah suasana Kota Payakumbuh yang masih kekurangan jumlah Guru ASN atau Guru P3K, Keluhan lain juga diterima dewan dari guru honor dan guru suka rela, karena adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, maka berimbas pada kesejahteraan para guru tersebut.

DPRD yakin dinas pendidikan telah memiliki data yang cukup tentang keluhan para guru honor, semoga segera dicarikan solusi yang benar sesuai regulasi yang berlaku, sehingga guru-guru kembali bergairah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. 

Kendati demikian, juga ada apresiasi oleh Fraksi di DPRD atas capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2022 oleh BPK RI yang telah diraih 9 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. 

Bahkan, Pj. Wali Kota menurut penilalan Fraksi Golkar menjalankan tugasnya dengan serius, penuh tanggung jawab, melahirkan beberapa inovasi, semoga sukses mengemban amanah sampai terpilihnya kepala daerah yang definitif. 

"Berkenaan dengan hal tersebut suara-suara yang berkembang kiranya Pak Pj. Walikota fokus dengan tugas pokoknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya," kata Jubir Fraksi Golkar Maharnis Zul.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto yang mengapresiasi pemberian penghargaan dari BPK RI itu sebagai merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh pengelolaan keuangan daerah, semoga kedepannya ini bisa dipertahankan dan tingkatkan lagi.

"Namun demikian kami terus mendorong Pj. Wali Kota beserta jajaran untuk mencarikan solusi terkait dengan Piala Adipura yang dalam hal lepas dari Kota Payakumbuh padahal penghargaan Adipura sudah menjadi tradisi Kota Payakumbuh selama bertahun-tahun sebelumnya dan sudah dibuatkan di pusat kota sebuah tugu adipura yang menuniukkan komitmen dan eksistensi Kota Payakumbuh dalam menjaga kebersihan kota," ujar Joko.

Juru bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam meminta agar tenaga PPPK yang telah mendapatkan SK maupun yang akan diseleksi kedepannya pada tahun 2023 ini, hendaklah mendapatkan tempat dan kesejahteraan yang layak.

"Hal ini akan membuat mereka bisa bekerja secara  maksimal dan optimal," katanya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra lebih banyak memberi masukan kepada pengelolaan dan optimalisasi layanan di RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh, ditambah sejauh mana intervensi program bapak asuh yang digagas oleh Pj. Wako Payakumbuh.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar perencanaan program dan kegiatan APBD Kota Payakumbuh lebih berpihak dan berdampak luas terhadap peningkatan income masyarakat (Majority) Kota Payakumbuh.

Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Jubir Ahmad Zifal berharap agar program pembangunan/infrastruktur dimaksimalkan mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan. Begitu pula terhadap pembangunan perumahan oleh pengembang, diharapkan kepada OPD terkait agar selektif dalam mengeluarkan/menertibkan izin sehingga tidak melanggar aturan/peraturan daerah yang ada dan tidak merugikan masyarakat.

Dia juga menyampaikan aspirasi masyarakat Payakumbuh bahwa masyarakat berharap agar Pemerintah Kota mewujudkan rencana untuk mendirikan Masjid Agung Kota Payakumbuh karena pembebasan tanah dan perencanaannya telah selesai.

"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap adanya semacam Grand Design yang bisa diwujudkan secara bertahap setiap tahunnya melalui APBD Kota Payakumbuh dan sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat," ungkap Ahmad Zifal.

Dari Nasdem Bintang Perjuangan juga ada masukan yang disampaikan Jubir Ahmad Ridha, terkait kinerja persampahan pada Tahun 2022 telah terlaksana dengan Baik, akan tetapi penghargaan berupa Piala Adipura didapatkan pada tahun ini. Dari hasil konsultasi Fraksi ke stake holder terkait didapat informasi bahwa bahagian yang belum memenuhi syarat diantaranya persoalan TPA Regional.

"Pemko Payakumbuh harus berani menghentikan Operasional TPA Regional yang banyak memberi efek negatif pada Kota Payakumbuh karena beroperasional tidak sesuai Juklak dan Juknis, daerah lain dipersilahkan membikin TPA di wilayah masing-masing," katanya.

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan Puskesmas Parit Rantang adalah salah satu Puskesmas tertua di Kota Payakumbuh, saat ini sangat butuh pengembangan dan revitalisasi dan/atau relokasi, selain upaya pembelian tanah bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, dewan melihat salah satu lahan yang cukup luas adalah lahan BBI Padang Tinggi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Tidak ada salahnya Pemko Payakumbuh menjalin komunikasi dengan Pemprov Sumbar sehingga lahan BBI dapat dimanfaatkan untuk lokasi Pembangunan Puskesmas Parit Rantang Lokasi II," ungkapnya.

Terakhir, ada Juru Bicara Amanat Kebangkitan Nasional Opet Nawati yang menyampaikan pemandangan Pemko Payakumbuh perlu memperhatikan pengelolaan sampah di kelurahan, karena dewan melihat, THL kebersihan di sebagian kelurahan tidak maksimal melaksanakan kewajibannya karena dimanfaatkan untuk mengerjakan administrasi di kelurahan, hingga pekerjaan pokoknya sebagai petugas kebersihan menjadi terbengkalai.

Opet Nawati meminta Pemko Payakumbuh memperhatikan lampu-lampu yang berfungsi sebagai rambu-rambu jalan, seperti jalan yang rawan kecelakaan, seperti rambu-rambu jalan di tempat keramaian, sekolah ( zona sekolah ), perempatan yang sering terjadi kecelakaan, seperti di simpang empat jalan Gajah Mada pasar ternak Kelurahan Koto Panjang Payakumbuh Timur.

"Mengingat telah banyaknya jalan-jalan yang representative di Kota Payakumbuh, dan masing-masing jalan itu telah diberi nama. Namun sebagian besar nama jalan tersebut menurut dewan tidak sesuai dengan kondisi daerah, karena nama-nama jalan tersebut diberi nama yang tidak biasa didengar telinga, bahkan diberi nama dengan nama yang tidak kita ketahui. Maka kami mengusulkan kiranya kita perbaharui nama-nama jalan kita ini dengan nama tokoh-tokoh kita, atau tokoh-tokoh yang diketahui atau yang disegani di daerah tersebut, seperti nama ulama, nama pejuang, dan lain-lain," kata Opet.

Bila dicermati, kata Opet, pohon pelindung di sepanjang jalan di Kota Payakumbuh, telah tumbuh sebagai pelindung dan berfungsi untuk menghijaukan Kota Payakumbuh, namun sebagian besar dari pohon pelindung tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagai pelindung, karena sebagian telah ada yang membahayakan masyarakat dan mengganggu ketentraman.

"Maka kami mengharapkan Pemko Payakumbuh melakukan tindakan untuk menghindarkan masyarakat atas bahaya yang ditimbulkan oleh pohon-pohon tersebut, dengan memangkas atau mengurangi pada tempat-tempat yang dianggap perlu," tukuknya.

Opet Nawati menambahkan, pihaknya mendengarkan salah satu keluhan dari dunia pendidikan, bahwa ada sebuah sekolah menengah pertama, dimana kepala sekolah dan guru-gurunya tidak sejalan atau tidak akur dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolahnya. Bila ini dibiarkan, maka pasti akan mengganggu kualitas dan kemajuan ilmu pengetahuan di sekolah tersebut. 

"Maka kami berharap kiranya ini menjadi perhatian untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin," tutupnya. (FS)

Payakumbuh --- Incumbent di DPRD Kota Payakumbuh ternyata banyak yang bakal tidak ikut lagi pada pesta politik Kota Payakumbuh.

Hal ini dapat dilihat dari nama-nama bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU Kota Payakumbuh dalam tahapan pemilihan umum 2024, ada beberapa anggota DPRD yang namanya tidak ikut serta diusung parpolnya pada pesta demokrasi mendatang.

Ada 9 anggota DPRD Kota Payakumbuh yang tidak masuk diusung lagi di DPRD tingkat kota, seperti Ahmad Zifal, YB. Dt Parmato Alam, Syafrizal, Maharnis Zul, Nasrul, Alhudri Dt. Rangkayo Mulie, Ismet Harius, Ahmad Ridha, Fahlevi Mazni.

Sementara itu, ada 2 Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diusung partainya untuk naik ke tingkat provinsi, yakni Wulan Denura dan Edward DF.

Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh Yon Refli saat diwawancara media mengatakan hal seperti ini wajar terjadi, karena begitulah sejatinya dinamika politik, ada regenerasi di partai politik, ada keputusan yang diluar prediksi.

"Kalau ditanya ke kita alasannya, tentu kurang tepat, sebaiknya tanya ke pengurus parpol atau kepada yang berkompeten untuk itu," ujar Yon Refli.

Untuk informasi, di Kota Payakumbuh, jumlah kursi DPRD ada 25, dan pada Pileg 2024 jumlahnya masih sama. Dengan adanya 11 incumbent yang tak maju lagi, artinya peluang partai untuk meraih kursi semakin besar dan kontestasi politik kedepan tentu akan semakin menarik dan berwarna.

Salah satu warga Kota Payakumbuh, Rio berharap dewan yang dipilih rakyat nanti betul-betul untuk bekerja menjadi wakil rakyat. 

"Apakah incumbent yang ada bisa duduk kembali? Semoga mereka bisa melanjutkan untuk menyelesaikan tugas dari konstituen yang tertunda," ungkapnya. (FS)

Payakumbuh – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi menjadi pembina apel pagi yang menjadi rutinitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman kantor wali kota Payakumbuh, Senin (15/5).

Dalam amanatnya, Asisten I Setdako tersebut meminta OPD menindaklanjuti pelaksanaan asistensi pergeseran anggaran, disegerakan untuk ditindak lanjuti karena berdampak pada pencairan anggaran dan korelasinya dengan serapan anggaran.

“Kita mengejar target serapan anggaran, karena pada triwulan pertama ini baru 18,6 persen, targetnya kita minimal 20 persen. Saat ini juga adanya perubahan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” ujarnya.

Dafrul juga berharap kedepan agar jajaran tidak lagi ragu dengan pelaksanaan anggaran, karena ada ketentuan yang perlu ditindaklanjuti, maksimalkan apa yang direncanakan, dan selalu belajar untuk lebih sempurna bekerja dalam pelaksanaan anggaran, sehingga pergeseran anggaran yang dilakukan benar-benar urgent.

“Prediksi harus maksimal, sehingga di pergeseran kita betul-betul mengeksekusi kegiatan yang mendesak. Perencanaan anggaran tidak bisa lahir di tengah jalan, karena sudah ada sistem yang mengatur,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi menyampaikan apresiasi kepada Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD setempat, Senin (15/5).

Menurutnya, semua masukan, kritikan, dan saran yang disampaikan tentu sangat membangun untuk kemajuan Kota Payakumbuh kedepan. Bagaimanapun program yang berjalan perlu dievaluasi sesuai dengan tupoksi di kelembagaan.

“Kami langsung meminta OPD yang terkait agar segera memfollow up catatan dari dewan. Semuanya sudah dirangkum dan diserahkan kepada OPD,” kata Dafrul yang saat itu tampak bersama Kepala BKD Syafwal.

Dari pantauan media di lapangan, selain memberi masukan, DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Payakumbuh yang sukses meraih pencapaian keuangan daerah yang baik sehingga kembali dapat WTP dari BPK.

“Ini tentu berkat dukungan kerja sama DPRD, sehingga kita bisa kembali dapat WTP ke 9 berturut-turut,” ungkapnya.

Yang jelas, kata Dafrul, sesuai dengan tugas khusus Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Pemko akan terus fokus mengurusi stunting, ekonomi ekstrem, dan inflasi.

“Yang sedang gencar juga kita benahi saat ini adalah masalah sampah dan lingkungan,” pungkasnya. (MS)

Payakumbuh - Bertepatan dengan jam 14:14 tanggal 14 di bulan Mei 2023 ini, sesuai dengan Nomor Urut Partai. DPC Partai Demokrat kota Payakumbuh mendatangi kantor KPU Payakumbuh yang terletak di Jalan Pacuan Kubu Gadang.

Ketua DPC Demokrat kota Payakumbuh Ridwan Sabirin didampingi Sekretaris Adi Suryatama, Bendahara Alex Wijaya beserta para  Bacaleg serta kader  disambut Komisioner KPU setempat.

Ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari DPC Demokrat. Ketua KPU mengharapkan agar proses penyerahan berkas ini berjalan lancar sehingga partai yang mengajukan berkas pencalegan ini bisa memenuhi syarat.

Setelah melalui proses di meja verifikasi akhirnya kelengkapan berkas pencalegan dari DPC Demokrat dinyatakan Memenuhi Syarat.

Dalam sambutannya di Press Release Corner KPU kota Payakumbuh , Ridwan Sabirin mengungkapkan apresiasi yang tinggi  kepada KPU kota Payakumbuh.

Selanjutnya kata Ridwan Sabirin, "Optimisme kita dalam memenangkan pileg 2024 didasarkan bahwa kami selama ini komit menjadi oposisi. Namun bukan berarti melawan pemerintah tapi menyerap aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada penguasa.

"Dari awal, Partai Demokrat adalah termasuk penggagas dalam mencalonkan Anies Baswedan jadi presiden. Buktinya kita sudah menyatakan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS dalam mengusung Anis menjadi Presiden", terang Ridwan Sabirin.

Sebagai informasi, DPC partai Demokrat kota Payakumbuh selektif dalam penjaringan bakal calon legislatif sehingga didapatkan caleg caleg yang berpotensi untuk meraih suara terbanyak", pungkas mantan anggota dewan kota Payakumbuh periode 2014-2019 lalu.  (FS)

Payakumbuh --- Di Kota Payakumbuh, problem lalu lintas yang tengah dihadapi adalah kemacetan yang biasanya kemacetan terjadi di daerah-daerah yang dekat dari fasilitas umum seperti sekolah, pasar, persimpangan, hingga lampu merah.

Selain itu, siswa sekolah yang termasuk golongan masyarakat yang belum layak menggunakan kendaraan bermotor karena tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih banyak yang membawa kendaraan ke sekolah, khususnya SMA/SMK/MA.

Fenomena ini membuat naiknya angka kecelakaan yang korbannya siswa sekolah. Tingginya angka kecelakaan terutama kasus kecelakaan siswa sekolah Data yang ada menunjukan bahwa angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 151 kasus dan korbannya dari kalangan pelajar sebanyak 73 orang (48,34%). Sedangkan jumlah kecelakaan tahun 2022 sebanyak 179 kasus dan korban dari pelajar sebanyak 97 orang (54%). Jumlah kecelakaan tahun 2023 (sampai bulan April) sebanyak 42 kasus sedangkan korban pelajar sebanyak 12 orang (28,57%).

Di samping itu, emisi gas buang kendaraan bermotor berkontribusi kepada perubahan iklim, fenomena El-Nino yang melanda dunia ikut memperparah terjadinya pemanasan global.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Devitra, Sabtu (13/5), kepada media mengatakan perlu komitmen bersama stakeholder terkait untuk pengurangan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa sekolah, dengan adanya strategi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan lingkungan.

Komiten bersama (taking ownership) dengan stakeholder terhadap gagasan proyek perubahan ini sudah didukung dan disetujui oleh berbagai pihak terkait seperti organisasi perangkat daerah, Polres Payakumbuh, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumbar, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Kepala SMA/SMK/MA se Kota Payakumbuh, termasuk dukungan dari pengusaha jasa transportasi online seperti Gojek dan Maxim Payakumbuh.

"Kondisi di Kota Payakumbuh saat ini pada jam sibuk ada 15 titik kepadatan lalu lintas. Kami dari dishub ikut membantu kepolisian untuk mengatur lalu lintas," ujarnya.

Devitra menerangkan, dari hasil pendataan 75 sampai 80 persen siswa mengendarai sendiri kendaraan roda 2 dari rumahnya ke sekolah, baik SMA, SMK, dan MA. Setelah dipaparkan kondisi ini kepada pihak sekolah, mereka juga tidak membantah. Opsinya, kaya Devitra tentu bagaimana mengarahkan agar siswa sekolah dapat memanfaatkan jasa angkutan kota.

Sementara itu, Angkutan Kota (Angkot) belum terintegrasi di Kota Payakumbuh, yang ada hanya dari Kawasan Ngalau ke pasar pusat kota. Jumlahnya saja sekitar 36 unit, dan tidak pula semua beroperasi setiap hari.

"Angkot sudah berumur tua, paling tinggi keluaran tahun 2005 atau 19 tahun lalu," ungkapnya.

Menurut Devitra, salah satu opsi yang bisa dioptimalkan saat ini adalah penggunaan transportasi online berdasarkan zonasi siswa. Misalnya siswa ada 5 orang, mereka memesan 1 mobil online, kemudian ongkosnya mereka bayar bersama, misalnya ongkos dari Rp. 20 ribu, dibayar 4 ribu perorang.

"Dinas telah melakukan pendataan, dan kami merasa jika bisa dimanfaatkan transportasi online ini akan hemat biaya, harga BBM saat ini satu liternya sekitar Rp. 10.000," ulasnya.

Devitra menyebut upaya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 bagi siswa sekolah dibarengi dengan menghadirkan layanan dari penyedia transportasi online. Kemudian, nanti kerja sama sosialisasi transportasi aman ke sekolah, hingga kemurahan tarif, ataupun subsidi.

"Penyedia kan juga bisa memberikan reward kepada pengguna aplikasi, misalnya kalau 10 kali penggunaan aplikasi, maka ada diskon ongkos, bahkan program lain yang bisa ditawarkan," tuturnya.

Di lain sisi, kata Devitra nantinya Satlantas Polres Payakumbuh mendukung untuk mengurangi kecelakaan dengan kerja sama. Dengan telah adanya alternatif siswa memanfaatkan jasa transportasi, kepolisian akan lebih mudah melaksanakan penegakan dan penindakan, karena selama ini susah dilakukan akibat layanan jasa transportasi masih kurang.

Ketika ditanya kepada Devitra, kenapa Kota Payakumbuh tidak atau belum menyediakan kendaraan massal seperti halnya Trans Padang, Dia menyebut Pemerintah Kota Payakumbuh tidak punya banyak anggaran, armada yang ada saat ini paling hanya dua bus sekolah yang didapat pada 2021.

"Dengan biaya yang besar akan memakan waktu cukup lama. Sementara kalau kita optimalkan penggunaan bus di Kota Payakumbuh, perkembangan dunia pendidikan tidak di kawasan pusat kota saja, juga ada di kawasan pinggiran, disana jalan tidak lebar, sehingga opsinya kita masih tetap memerlukan transportasi online," pungkasnya. (FS)