Terkait Pandangan Fraksi terhadap 3 Ranperda, Ini Jawaban Bupati

Jawaban itu disampaikan Eka Putra pada rapat Paripurna DPRD kabupaten Tanah Datar dengan agenda untuk mendengarkan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda di ruang sidang utama DPRD setempat,  Kamis (25/5)

Dijelaskan Eka, Perda tentang Penanggulangan Bencana diharapkan mampu meningkatkan kesiap siagaan Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, sehingga meminimalisir resiko yang ditimbulkan. 

"Terhadap saran yang mengatur efek jera bagi pihak yang melaksanakan kegiatan berdampak kerusakan alam, kita mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi," sampainya. 

Sedangan untuk infrastruktur jalan sebagai penunjang Ranperda RPIK, Bupati Eka Putra mengatakan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, khusus untuk jalan tanggungjawab Kabupaten secara bertahap telah banyak yang perbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. 

"Panjang jalan di wilayah Tanah Datar adalah 1.503,22 KM, kondisi tidak mantap ada sepanjang 333,37 KM dan sebagian besar merupakan jalan Provinsi," ungkapnya. 

"Untuk jalan dibawah tanggungjawab Provinsi, Pemkab terus melakukan koordinasi dengan dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat," terang Eka. 

Terhadap Ranperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Bupati mengungkapkan, berdasarkan identifikasi terdapat 319,96 HA di 46 lokasi yang tersebar di 14 kecamatan. 

"Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi perumahan dan pemukiman kumuh dengan menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas, berupa pekerjaan jalan lingkungan dan drainase serta sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh tahun 2022 terhadap 34 Wali Nagari yang terdapat kawasan kumuh," tukasnya. 

Selepas penyampaian jawaban Bupati, pimpinan sidang Saidani menyampaikan, jawaban dan tanggapan tersebut akan dibahas oleh anggota DPRD Tanah Datar yang akan dibentuk panitia kerjanya. 

Sidang dipimpin Wakil Ketua Saidani didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan 19 anggota DPRD lainnya serta turut dihadiri Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari se Tanah Datar dan undangan lainnya. (Pinos/r)

8 Fraksi Beri Pandangan Terkait 3 Ranperda Yang Diajukan Bupati

Tanah Datar, Maklumatnews - Cukup luar biasa, dalam rentang waktu 24 jam 8 Fraksi berhasil menyimpulkan 3 Ranperda yang disampaikan bupati Tanah Datar dalam nota penjelasan pada Paripurna sehari sebelumnya. 

Hal itu terlihat dari Paripurna Rabu (24/5) yang dipimpin wakil ketua DPRD Anton Yondra dengan agenda pandangan Fraksi atas nota penjelasan bupati tentang 3 Ranperda yang disampaikan sehari sebelumnya. 

Bertindak sebagai Juru Bicara (Jubir) dari 8 fraksi tersebut yaitu, Istiqlal (Fraksi PKS), Agus Topik (Fraksi PPP), Sendiri Aswil (Fraksi Perjuangan Golkar), Kamrita (Fraksi Gerindra), Syafril (Fraksi Demokrat), Muhammadil Haikal (Fraksi Hanura), Jasmadi (Fraksi PAN) dan Khairul Abdi (Fraksi Nasdem).

Jubir Fraksi PAN Fraksi PAN menanyakan berapa besar anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana dan bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan bencana tersebut disamping itu pemerintah daerah juga diminta untuk memetakan zonasi wilayah rawan bencana dan menambah peralatan penanggulangan bencana. 

Terkait Ranperda pembangunan dardaerah industri kabupaten, Jasmadi menanyakan Industri apa saja yang telah dibina pemda, apa produk unggulan daerah, potensi-potensi apa saja yang dimiliki serta pemda seharusnya memanfaatkan bahan baku lokal dan bukan impor. 

Kemudian Jasmadi juga menanyakan apa saja indikator dari pemukiman dan perumahan dikatakan kumuh, diharapkan pemda sudah harus mempunyai data lengkap dan akurat dari pemukiman dan perumahan kumuh tersebut serta apa saja yang telah dilakukan pemda dalam penaganannya. 

Hal senada juga di sampaikan Fraksi Perjuangan Golkar melalui jubir Wendri Aswil, yang mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah memiliki data pemetaan titik titik rawan bencana dan tentunya pemerintah daerah harus mempersiapkan sdm petugas.

Fraksi Demokrat melalui juru bicara Syafril memandang Ranperda tentang Penanggulangan bencana merupakan langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah untuk mitigasi bencana karena keadaan geografis Tanah Datar yang memiliki gunung dan perbukitan yang akan menimbulkan bencana. Untuk itu pemerintah daerah sepatutnya menyiapkan langkah antisipatif.

Syafril tambahkan, sehubungan dengan Ranperda Pembangunan Industri kabupaten Tahun 2023-2043 juga menyambut baik karena akan mendorong dan meningkatkan pembangunan industri sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Fraksi Demokrat juga menyambut baik karena Ranperda tersebut dinilai akan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Tanah Datar untuk memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Lebih lanjut beberapa Fraksi lainnya seperti juga menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan agar sempurnanya ketiga Ranperda yang disampaikan Bupati Tanah Datar.

Paripurna hari itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani, diikuti 26 anggota dan Sekretaris Dewan Yuhardi. Serta dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan pembahasan tiga Ranperda itu akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi pada Kamis 25 Mei 2023 besok. (Pinos/r) 

Bupati Sampaikan Penjelasan Tentang 3 Ranperda Pada Paripurna Kali Ini

Tanah Datar, Maklumatnews - Ranperda Penanggulangan Bencana, Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 dan Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh merupakan 3 Ranperda yang disampaikan bupati Eka Putra hari ini.

Nota Penjelasan atas 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, di aula gedung DPRD setempat, Senin (23/5). 

Dikatakan Eka Putra, "Terkait dengan Ranperda Penanggulangan Bencana mengacu pada kondisi kabupaten Tanah Datar secara geografis merupakan daerah yang berada di sekitar Gunung Marapi, Singgalang dan Gunung Tandikek serta sebuah danau yang cukup luas dikelilingi perbukitan terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan serta memiliki banyak perbukitan yaitu Danau Sungkarak".

"Secara umum, kabupaten Tanah Datar berada di daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrim dan letusan gunung api maupun kekeringan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat baik dari faktor alam dan non alam dengan kemungkinan memakan korban jiwa manusia dan lingkungan hidup lainnya".

"Untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terukur, terarah dan terintegrasi baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dan Ranperda ini sebagai bentuk jaminan terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh serta terkoordinasi dan mengakomodir dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari resiko, ancaman dan dampak bencana".

Sementara, terkait Ranperda Pembangunan Industri kabupaten Tahun 2023-2043, Bupati menjelaskan bahwa sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki peranan yang sangat penting karenai memiliki keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan di daerah, sebagai penggerak utama dalam pembangunan daerah.

Kemudian terkait Ranperda Pencegahan, dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Bupati Eka Putra sampaikan bahwa Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten tujuan wisata dan telah mengalami perkembangan yang cukup cepat, namun di sisi lain dihadapkan pada permasalahan tumbuhnya permukiman kumuh yang memerlukan upaya berkelanjutan.

"Saat ini kondisi permukiman kumuh di Tanah Datar pada 14 kecamatan memiliki beberapa kesamaan seperti kondisi bangunan semi permanen dan tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, permukaan jalan rusak, saluran drainase tidak berfungsi karena dipenuhi oleh sampah dan rendahnya kepemilikan jamban keluarga serta permasalahan utama adalah masalah sanitasi," urai Bupati.

"Merujuk pada PP nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, maka perlu di bentuk Peraturan Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahanhal tersebut".

Diakhir penjelasannya, Bupati Eka Putra juga menyadari berbagai keterbatasan dalam penyusunan Ranperda tersebut dan berharap kiranya proses pembahasan berjalan lancar, sehingga Raperda tersebut dapat disetujui bersama dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. 

Sementara itu pimpinan sidang Anton Yondra menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Bamus, rapat akan dilanjutkan sesi II tanggal 24 mei 2023 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas tiga Nota ranperda yang di ajukan Bupati.

Paripurna kali ini dipimpin oleh wakil ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani, Sekretaris Dewan Yuhardi dan dihadiri unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar. (Pinos/r)

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia memastikan tenaga honorer yang saat banyak ditempatkan di berbagai instansi pemerintah akan diangkat menjadi PPPK atau ASN paling lambat pada November 2023 yang akan datang. Penegasan ini disampaikan Rezka usai mengikuti rapat kerja Komisi II DPR RI sebelum penutupan masa sidang DPR pada medio April lalu.

Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu menegaskan sikapnya yang menolak keras rencana pemerintah yang akan melakukan penghapusan kepada tenaga honorer. Ada lebih dari dua juta tenaga honorer di wilayah Indonesia yang mengalami ketakutan dan kegelisahan akibat rencana tersebut.

"Sebagai anggota Komisi II DPR yang salah satu mitra kami adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), saya akan terus mendesak dan mengawal janji pemerintah ini agar segera direalisasikan dan dilaksanakan paling lambat pada November 2023 yang akan datang," tegasnya.

Ditambahkan Rezka, rencana pengangkatan tenaga honorer yang akan dilakukan nanti tidak hanya terhadap 2.360.363 orang yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintah, namun akan dilakukan pada semua tenaga honorer seperti cleaning service,, satpam, satpol PP, dan berbagai satuan kerja lainnya. Ia bahkan meminta pemerintah untuk mempersiapkan infrasruktur dan aturan pendukung guna melancarkan program tersebut.

Sebelumnya, beredar wacana bahwa pemerintah akan memberhentikan jutaan tenaga honorer yang saat ini tengah menempati posisi sebagai tenaga pembantu di berbagai instansi pemerintah mulai dari kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah. Oleh karena itu, Deputi Penggalangan Pemilih Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat itu menjelaskan jika Pemerintah bersikeras merealiasikan penghapusan tenaga honorer, maka hal itu dikhawatirkan akan menganggu pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.

"Semestinya pemerintah menetapkan mekanisme pengangkatan ASN dengan baik dan terarah sehingga kebutuhan ASN dan ketersediaan pegawai dapat tetapkan dengan baik dan sesuai kebutuhan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Srikandi Partai Demokrat itu juga menambahkan adanya wacana yang sempat mengemuka terkait penghapusan tenaga honorer ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah dalam menata birokrasi dan menetapkan kebutuhan ASNnya.

Dalam rapat Komisi II dengan KemenPAN-RB lalu, Rezka juga meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi atau road map penerimaan CPNS yang efektif dan efisien. Hal itu, tentunya untuk menghindari kebijakan penghapusan dan pemberhentian massal atau PHK tenaga kerja non ASN di instansi pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

"Jika saja pemerintah menerapkan penghapusan tenaga honorer ini tentunya akan terjadi pemberhentian massal yang berimbas pada 2,3 juta pegawai dengan status tersebut dan daerah serta Kementerian/Lembaga yang mengandalkannya, hal ini harus dipikirkan masak-masak agar tidak menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya," ujar Srikandi Luak Limopuluah tersebut.

Oleh karena itu, Rezka menilai kebijakan Pemerintah yang akan mengangkat jutaan tenaga honorer adalah sebuah langkah baik dan perlu didukung.

"Saya mendukung terus akan mengawal program ini sampai direalisasikan pada November nanti. Lagian untuk masalah seperti ini, pemerintah harus belajar pada Pak SBY karena dimasa pemerintahan beliau, banyak tenaga honor yang diangkat menjadi ASN dan itu malah menjadi kebijakan yang dipuji oleh masyarakat," tambahnya.

Dikutip dari klik.pendidikan.id, kabar tentang honorer tersebut juga telah dibocorkan oleh Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Menurut Junimart Girsang, KemenPANRB akan mengumumkan pengangkatan keseluruhan para honorer di Indonesia.

"Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian," kata Junimart Girsang.

Tentu saja kabar yang dibocorkan oleh Junimart Girsang tersebut membuat para tenaga honorer sangat kegirangan. Sebab impian yang saat ini hanya mimpi untuk menjadi pegawai ASN akan menjadi kenyataan.

Bahkan Junimart Girsan memberikan gambaran bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK harus direalisasikan sebelum bulan November ini.

"Pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudab terealisasi paling lama 28 November 2023," ucap Junimart Girsang.

Sebagaimana diberitakan beberapa media, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer yang ada di semua instansi pemerintah untuk mengurangi beban anggaran. Menteri Pendayaagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyebutkan tengah meramu opsi kongkrit untuk menangani tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini, seperti tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, yang totalnya mencapai 2,3 juta orang.

Adapun, menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan telah ia komunikasikan ke Komisi II DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah. Artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. (FS)

Limapuluh Kota - Di sela-sela turun lapangan meninjau pembangunan di Limbanang, tampak Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia asyik berbincang dengan Ibu Samsinar, wanita lanjut usia yang merupakan istri almarhum Datuak Sasau, mantan ketua Pasa Limbanang, Senin (22/5).

Dari pantauan media di lapangan, Rezka tampak hadir dengan kesederhanaannya yang selalu bersama sendal jepit favoritnya dalam meninjau dan turun ke lokasi pembangunan di daerah untuk memastikan langsung pekerjaan berjalan baik dan sesuai perencanaan.

Keramah-tamahan, santun, sopan, dan menghormati yang lebih tua tak pernah hilang dari diri seorang Rezka, terutama terhadap kaum ibu, lansia, atau orang lebih tua darinya, itulah yang terpancar dari raut wajah dan sikap seorang Srikandi Luak 50 di Senayan.

"Amak Insyaallah lai sehat-sehat juo nak, lah jadi urang gadang Rezka kini, semoga mambaok berkah untuak kampuang kito," kata Samsinar saat merangkul Rezka sembari terharu menyambut Rezka Oktoberia yang juga berasal dari daerah Mudiak, yakninya Guguak itu.

Kehadiran Rezka ke Luak Limopuluah kali ini untuk meninjau pembangunan P3-TGAI di Kabupaten Lima Puluh Kota, ada delapan titik pembangunan Irigasi yang bersumber dari dana APBN.

Kepada media, Rezka Oktoberia mengatakan Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatantata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan Program Kementrian PUPR via Ditjen Sumber Daya Air yang dibawa langsuang oleh anggota DPR-RI Rezka Oktoberia ke kampung halamannya. 

"Ini adalah survey hari ke 2 dimana sebelumnya kita juga sudah meninjau pelaksanaan P3-TGAI yang telah kita perjuangkan," kata Rezka Oktoberia.

Dikatakan Rezka, program P3-TGAI ini adalah untuk pemenuhan ketersedian air di persawahan supaya bisa meningkatkan hasil Produksi Tani. Melalui P3-TGAI ini, Rezka bisa membawa Program Kementrian PU-PR ke Daerah. Untuk Tahap I bisa membangun di 15 Nagari se Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kita berharap dengan lancarnya air irigasi ke lahan-lahan pertanian, bisa meningkatkan produksi pertanian seperti padi, dan kita akan selalu mengeksplorasi kebutuhan daerah, khususnya Limapuluh Kota untuk bisa kita perjuangkan di Pusat nanti, karena program ini selaras dengan usulan dari Kelompok P3-TGAI di masing masing Nagari yang kami serap via reses tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sastri Andiko Putiah, anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota juga menyampaikan ini adalah bukti nyata kerja anak nagari yang ada di pusat, meski bukan komisinya, namun Rezka Oktoberia terus membawa program Kementrian PUPR ke Lima Puluh Kota.

"Mudah-mudahan tahun berikutnya dapat ditingkatkan lagi aspirasi yang dibawa oleh Rezka ke kampung kita," ucap putra Nagari Batu Payuang Lareh Sago Halaban itu.

Anggota DPRD Limapuluh Kota tiga periode yang di kabarkan bakal maju sebagai Caleg Provinsi dari partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang itu menambahkan, sebagai perpanjangan tangan Rezka Oktoberia siap menyambut pemilu 2024 mendatang dengan riang dan gembira dan akan all out memenangkan Srikandi kebanggaan Luak 50 ini ke periode berikutnya.

Terpisah, Wali Nagari Limbanang, Yori Novila mengungkapkan rasa syukur dan menyampaikan ucapan terima kasih atas atensi dan perjuangan Srikandi Luak 50 Rezka Oktoberia.

"Kita sangat bangga, meski tidak di komisinya beliau, namun sangat gigih membawa kue dari pusat untuk kampung halaman," ucap Yori yang juga mantan wali Jorong Limbanang itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Wali Nagari Sitanang, Hardison Datuak Tulahir.

"Terima kasih banyak Uni Rezka Oktoberia yang sudah susah payah berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat kami, mudah-mudahan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat petani kami pada musim panen berikutnya,” ujarnya di dampingi Jorong, Polsek Luak dan ketua Pemuda jorong Sungai Ipuah.

*Revitalisasi 2 Jaringan Irigasi Tersier*

Sebelumnya, Rezka Oktoberia merevitalisasi 2 jaringan irigasi tersier yang berada di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota. 

Kepala Jorong Guguak Oska Ridha menyampaikan apresiasi atas atensi dan perjuangan Rezka. Jaringan Irigasi Tersier sepanjang ±400 M tersebut banyak bergantung dari ketersediaan air dari Jaringan Irigasi ini, sehingga kalau aliran air sudah lancar.

"Kami berharap bisa meningkatkan produksi petani kedepannya. Terima kasih Buk Rezka Oktoberia yang sudah susah payah berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat kami, mudah mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarkat petani kami pada musim panen berikutnya,” tuturnya.

Hal Senada turut diungkapkan oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, Yosrizal yang begitu semangat menyambut kehadiran Rezka dan begitu antusias dengan pembangunan dari pusat yang dibawa Rezka ke nagarinya.

“Jaringan Irigasi ini berasal dari Jaringan Irigasi Primer DI Tanjung Bataut Jorong Kubang tungkek. Produktifitas tani kami sangat bergantung dengan ketersedian air. Jika sudah direvitalisasi dengan sistem betonisasi maka akan tidak langsung menyerap ke tanah, sehingga ketersedian air bisa dipertahankan pada Jaringan Irigasi,” jelasnya.

Wali Nagari Yosrizal menambahkan pada tahun ini Nagari Guguak bisa dapat 2 program, mudah-mudahan tahun berikut bisa menyasar pada Program program bermanfaat lainnya yang bisa dibawa Rezka dari Pusat ke daerah.

Selain Limbanang dan Guguak, Rezka Oktoberia juga meninjau pembangunan irigasi P3TGAI di Nagari Suayan, Balai Panjang, Nagari Sitanang Kecamatan Lasahan, Nagari Taram, dan Nagari Maek di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. (FS)

Payakumbuh ---  Memiliki jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Gifari, petugas Pemadam Kota Payakumbuh merasa sangat terbantu. Betapa tidak, pekerjaan yang menuntut ketangkasan dan kondisi fisik prima itu digeluti Gifari sehari-hari.

Tentu saja, bagi Gifari, memeriksakan kesehatan secara rutin perlu dilakukan. Berkat jaminan kesehatan yang dimilikinya, Gifari tak perlu ragu untuk pergi ke puskesmas hanya untuk cek kesehatan biasa, karena gratis, sudah ditanggung oleh BPJS.

"Saya ikut menjadi peserta BPJS didaftarkan oleh dinas, dan dipotong setiap bulan dari gaji. Kalau ada sakit dan dirawat mendapatkan ruang kelas 2. Semenjak menggunakan BPJS Kesehatan sangat terbantu untuk sekedar medical check up ataupun saat sedang meriang," kata Gifari saat diwawancara media, Senin (22/5).

Gifari juga mengapresiasi layanan BPJS yang kini hanya dengan menunjukkan KTP atau NIK saja bila pergi berobat, biasanya membawa kartu KIS BPJS Kesehatan. Tapi sekarang pelayanannya semakin dipermudah oleh penyelenggara jaminan kesehatan itu.

"Dulu kita kadang lupa bawa kartu KIS, sekarang mudah banget, hanya modal bawa KTP saja dan tunjukkan NIK. Dengan adanya BPJS Kesehatan ini, saya sangat terbantu," ungkapnya.

Layanan Kesehatan yang didapat oleh Gifari menurutnya sangatlah memuaskan, dia berharap semoga kedepannya BPJS Kesehatan selalu dapat membantu pengobatan masyarakat luas serta selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

"Ikut menjadi peserta BPJS kesehatan ini bisa dikatakan kita arisan atau bajulo-julo dengan warga lainnya, bisa saja besok orang lain yang sakit, bisa juga keluarga kita. Kalau sudah ada yang menjamin, berobat dengan biaya ratusan juta pun gratis karena sudah ikut BPJS, seperti operasi jantung katanya makan banyak biaya kan," ujarnya. (FS)