Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022, Ini Tanggapan Fraksi - Fraksi

Pandangan 8 fraksi tersebut mengemuka pada rapat paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani dan Sekretaris Dewan Yuhardi di Ruang Sidang setempat, Selasa (27/6).

Diawali Nursal Jubir (Fraksi PKS), Herman Sugiarto (Fraksi Perjuangan Golkar), Zulhadi (Fraksi PPP), Zulli Rustam (Fraksi PAN), Kamrita (Fraksi Gerindra) , Donna (Fraksi Demokrat), Khairul Abdii (Fraksi Nasdem), dan  Wadrawati (Fraksi Hanura).

Beberapa Fraksi melontarkan saran, pendapat dan pertanyaan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya Fraksi Perjuangan Golkar dengan Jubir Herman Sugiarto menanyakan sumber dari peningkatan realisasi PAD mencapai 113.30℅. 

Senada dengan itu, Fraksi PPP melalui Jubir Zulhadi mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) terkait peningkatan realisasi PAD yang melampaui target.

Fraksi Hanura melalui Jubir Wadrawati berharap Pemda menggali inovasi agar meningkatkan jumlah pendapatan daerah khususnya bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah dengan realisasi hanya 92.94℅.

Sedangkan Fraksi PKS melalui Jubir Nursal mengharapkan Pemda terus berupaya menyempurnakan salah satu Program Unggulan (Progul) yakni, Makan Rendang di Tanah Datar untuk mempermudah akses masyarakat dalam memanfaatkan Progul ini.

Ia pun mengapresiasi Pemda karena sukses menyelenggarakan program Satu Nagari, Satu Event, seperti halnya Festival Sumpah Sati, Bukik Marapalam, yang mampu memberikan dampak luar biasa bagi daerah.

"Untuk lebih suksesnya acara Satu Nagari, Satu Event ini, mohon Pemda menambah atau menaikan anggarannya", pungkas Nursal. (Pinos/rl)

Realisasi Pendapatan Pada APBD Tanah Datar Tahun 2022 Tidak Mencapai Target

Kondisi itu terlihat dari Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat DPRD setempat, Senen (36/6).

Disampaikan Eka Putra, “Pendapatan terdiri dari PAD yang ditargetkan Rp127,5 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp144,5 miliar lebih (113,30%), Pendapatan Transfer ditargetkan Rp1,055 triliun lebih, realisasi Rp1.025 triliun lebih (97,14%) Serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan 4,179 miliar lebih realisasinya sebesar Rp3,883 miliar lebih atau (92,94%)”.

"Untuk anggaran Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp.1,288 miliar, realisasinya sebesar Rp1,186 miliar atau (92,14%).

“Sedangkan belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp1,002 triliun lebih, realisasinya Rp917,8 miliar lebih (91,56%), Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp122,9 miliar realisasinya sebesar Rp122,2 miliar lebih (91,34%), belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp10,2 miliar lebih realisasinya sebesar Rp3 miliar lebih (29,31 %), dan Belanja Transfer dianggarkan Rp152,4 miliar lebih realisasinya sebesar Rp153,7 lebih,” terangnya.

Sementara itu untuk anggaran Pembiayaan, Bupati Eka Putra menyampaikan ada tiga poin, yakni penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto.

“3 poin dalam anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan Pembiayaan, berupa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp111,5 miliar lebih dengan realisasinya 100%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi sebesar Rp10,599 miliar dengan realisasinya Rp10,525 miliar lebih (99,31%)". 

"Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp100,997 miliar lebih realisasinya Rp101,070 miliar lebiih (100,07%)” ungkapnya.

Dikatakan Eka lagi, pada TA 2022 terdapat defisit anggaran sebesar Rp13,3 miliar lebih, dimana jika diakumulasikan dengan pembiayaan netto, maka diperoleh sisa pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp87,7 miliar lebih.

Diakhir penyampaiannya Bupati Eka Putra sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan anggota DPRD, OPD dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sehingga berbagai penghargaan bisa di raih, terutama Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2022 dari BPK Perwakilan Sumbar yang diterima untuk ke 12 kalinya.

Sementara itu Ketua DPRD Ronny Mulyadi menyampaikan, nota penjelasan yang disampaikan Bupati akan dilajutkan dengan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tersebut yang kemudian akan dilanjutkan lagi dengan tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi tersebut.

”Insya Allah, Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi akan dilaksanakan esok, dan tanggapan atau jawaban Bupati akan dilaksanakan Senin pekan depan,” katanya.

Paripurna hri itu turut dihadiri Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani serta diikuti 22 anggota lainnya, serta Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten II, Asisten III, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.(Pinos/rl)

Payakumbuh --- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Payakumbuh menggelar Sosialisasi Program JKN di kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (27/6).

Kegiatan itu dibuka oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dan jajaran, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase yang didampingi Kepala Bagian SDMUK Rizky Sistazh.

Sementara itu, peserta dari aparatur di kelurahan dan kecamatan, serta pengurus LPM Kota Payakumbuh. Selain dari BPJS, ada juga narasumber lain yang ikut hadir seperti Direktur RSUD Adnaan WD Payakumbuh Dr. Junaidi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto.

Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan terima kasih atas kehadiran BPJS Cabang Payakumbuh untuk memberikan sosialisasi.

"Hal penting bagi kita dalam sosialisasi ini adalah untuk mengetahui apa itu JKN dan BPJS Kesehatan," ungkapnya.

Rida menyampaikan kepada seluruh pejabat dan pegawai yang hadir, agar dapat mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan oleh narasumber, dan selanjutnya dapat bertanya dalam sesi diskusi/tanya jawab untuk mengetahui lebih jelas tentang BPJS Kesehatan.

"Alhdulillah kita telah menerima penghargaan dari pemerintah pusat karena telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), tentu kedepan target kita seluruh masyarakat Kota Payakumbuh bisa menjadi peserta BPJS, dan kita meraih Total Health Coverage (THC), ini sangat penting untuk menjadi PR kita," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyampaikan garis besar Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), JKN, dan BPJS Kesehatan. SJSN, kata Defi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

“SJSN memiliki 3 azas, 5 program, dan 9 prinsip. Dalam 5 program tersebut, salah satunya adalah Program Jaminan Kesehatan," katanya.

Defi melanjutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), fasilitas jaminan kesehatannya selama ini dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero) yang merupakan BUMN, yang sejak tanggal 1 Januari 2014 bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, sebagai pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

“BJPS Kesehatan bertanggung jawab untuk mengelola jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Defi juga menyampaikan materi terkait peserta BPJS yang terbagi dalam 2 kategori, yakni Bukan Penerima Bantuan Iuran dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Yang termasuk kategori Bukan PBI adalah Pekerja Penerima Upah termasuk PNS, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan Bukan Pekerja. Sedangkan yang termasuk kategori PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. 

"PNS yang telah terdaftar sebagai peserta Askes secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan”, katanya.

Lalu, Defi menambahkan bahwa kartu peserta Askes sampai sekarang masih berlaku dan tidak perlu melakukan penggantian kartu, selanjutnya BPJS Kesehatan akan mengganti kartu peserta Askes menjadi kartu peserta BJPS Kesehatan, dan dikirimkan ke unit kerja pegawai secara kolektif. 

Pemaparannya terkait iuran peserta, manfaat jaminan kesehatan, alur pelayanan kesehatan, coordination of benefit (COB) atau manfaat koordinasi, serta fasilitas kesehatan (faskes) yakni faskes primer/tingkat pertama (Puskesmas, Klinik, dan Dokter Keluarga) dan faskes tingkat lanjutan (Rumah Sakit) yang terbagi menjadi faskes sekunder untuk pelayanan penanganan kesehatan spesialistik, dan faskes tersier untuk pelayanan kesehatan penanganan subspesialistik.

Seusai pemaparan dari narasumber, acara sosialisasi dilanjutkan dengan tanya jawab. (FS)

Tiga tersangka diketahui terdiri dari seorang perempuan dan dua laki-laki. Masing-masing berinisial FN alias E (43), ibu rumah tangga sebagai pelaku utama. Ia dibantu oleh M (45), wiraswasta, dan E alias J (60), wiraswasta.

Diketahui, modus tersangka dengan cara merental mobil kepada pemilik mobil rental. Saat mobil diambil pelaku langsung membayar biaya sewa. Setelah pemilik mobil rental percaya, lalu digadaikan kepada orang lain.

Pelaku E secara bertahap merental mobil secara bertahap dengan jumlah empat unit mobil.

“Selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh pelaku E,” katanya saat press release di Mapolsek Kuranji, Selasa (27/6/2023).

“Sedangkan satu unit lagi belum sempat digadaikan pelaku. Dari tindak kejahatan E merugikan korban hingga Rp 467 juta Rupiah.

Nasirwan melanjutkan, pelaku dijerat pasal 327 jo pasal 372 jo pasal 489 juntu pasal 55 KUHP pidana dengan ancaman maksimal hukuman empat tahun penjara.

Hasil pengembangan pelaku setelah diamankan, dari 3 mobil yang dijadikan barang bukti.

Selain dari 3 yunit mobil yang di jadikan  barang bukti dari 17 mobil. Polsek kuranji juga menyita 2 hempone bermerek samsung juga oppo dan uang senilai Rp.4.350.000,-. 

Kapolsek kuranji Nasriwan, menyampaikan bahwa akan terus melakukan pengembangan lebih lajut lagi terkait kasus ini dan kita masih menunggu laporan lagi dari pihak korban lain. Karena masih banyak lagi yang menjadi korban dan untuk itu sebagai penegak hukum kami akan terus melindungi juga membantu masyarakat dari tindak kejahatan ungkapnya.(*)

Payakumbuh --- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Bidang Pasar Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Senin (26/6).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam yang didampingi Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati, Anggota Suparman, Edward DF, dan Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam itu disambut oleh Kadis Koperasi dan UKM M. Faizal, Kabid Pasar Arnel, serta jajaran di kantor sekretariat bidang pasar di Ibuh.

YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Komisi B melaksanakan turun lapangan untuk melihat dan meninjau apa saja yang masih kurang terkait pelayanan di pasar Payakumbuh. Karena perputaran uang terbesar di Kota Payakumbuh terjadi di pasar, dimana transaksi ekonomi itu dimulai pada pagi hari hingga aktivitas pasar kuliner di malam hari.

"Pasar menjadi urat nadi ekonomi kota kita, sarana dan prasarananya harus sejuk, baik bagi pedagang maupun orang yang berbelanja. Apalagi di Pasar Ibuh, yang berbelanja tak hanya orang Kota Payakumbuh saja, tapi secara regional ada warga dari daerah kota/kabupaten lain di Sumbar," katanya.

Dt. Parmato Alam juga meminta dinas agar membuatkan TS khusus agar pada tahun 2024 pembenahan sarana dan prasarana pasar Ibuh ini menjadi prioritas dan komisi B siap mengawal nanti pada saat rapat bersama badan anggaran dan TAPD.

"Kebutuhan ini sangat urgen, kita perlu untuk memperbaiki yang sudah rusak, termasuk saat kami turun ke lapangan ada beberapa sarana prasaraa seperti atap, drainase, dan lantai lapak pedagang yang butuh ditangani segera," terangnya.

Senada, Edward DF menyebut Pasar Ibuh haruslah menjadi pasar tradisional yang disenangi masyarakat 4 kota/kabupaten seperti Payakumbuh, Limapuluh Kota, Agam, dan Tanah Datar. Kunjungan dewan hari ini untuk melaksanakan fungsi di DPRD bagaimana percepatan sarana dan prasarana pasar yang menjadi urat nadi perekonomian di Kota Payakumbuh.

"Termasuk parkir yang masih semrawut agar ditata supaya tidak mengganggu kenyamanan pedagang dan pengunjung," ujarnya.

Di sisi lain, Suparman dan Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam turut menyampaikan sebagai bidang yang memiliki objek terbanyak dalam penerimaan retribusi, bidang pasar harus bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah, apabila dibutuhkan regulasi baru atau perubahan untuk itu maka nanti DPRD akan menindaklanjutinya.

Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM M. Faizal menyebut di Pasar Ibuh ada sekitar 1231 lapak pedagang yang dikutip retribusinya, dalam setahun daerah baru bisa menerima pendapatan di bawah 3 miliar.

"Saat ini meski masih ada tunggakan dai beberapa pedagang, tapi kami tentu selesaikan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, kita upayakan yang terbaik," ungkapnya.

Faizal mengakui, kondisi gedung di pasar sudah banyak yang rusak dan bahkan ada yang tidak terpakai seperti ruko lantai 2, sebenarnya sarana dan prasarana diperlukan perbaikan, sementara itu Pemerintah Kota Payakumbuh saat ini tengah berhadapan dengan kekurangan anggaran.

"Alternatif kita perbaikannya diangsur-angsur dengan anggaran yang minim. Tapi kami berharap ini bisa ditingkatkan kedepan," harapnya. (FS)