Latest Post



Setelah melalui proses seleksi yang panjang, Pemerintah Kota (Pemko) Padang akhirnya melantik dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (6/7/2023).

Dua orang dewan pengawas periode 2023-2027 yang dilantik tersebut yakni Drs Arfinel dan Effendi, SP. Mereka dilantik langsung oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa.

“Saya berharap dewan pengawas dapat mencapai tujuan utama yang telah ditentukan dan memfasilitasi pertumbuhan usaha, serta peningkatan ekonomi yang bermuara kepada masyarakat,” ucap Hendri Septa. 

Terkait peningkatan ekonomi yang bermuara kepada masyarakat, Wako mengapresiasi para direksi beserta jajaran Perumda Air Minum Kota Padang dalam upayanya memberikan nilai positif kepada masyarakat.

“Saya bahagia sekali. Seperti pada tahun 2023 ini, Perumda Air Minum Kota Padang memberikan 49 ekor sapi kurban dan 24 ekor kambing kurban dari donasi direksi bersama jajaran,” jelasnya.

Di luar itu, ucap Wako, juga ada Corporate Social Responsibillity (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak Perumda Air Minum Kota Padang juga memberikan perhatian perusahaan kepada masyarakat.

“Sebanyak 6 keluarga dibiayai renovasi rumah, 10 keluarga menerima bantuan berupa bentor, dan 15 keluarga menerima bantuan gerobak dorong untuk UMKM,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wako mengucapkan selamat kepada dewan pengawas yang akan mengemban tugas, serta mengharapkan untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya.

“Selamat bertugas dan mengabdi. Semoga dewan pengawas dapat membantu kami dalam menggerakan dan memajukan perusahaan ke arah yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Dalam pelantikan tersebut, turut hadir Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar, Plh Sekdako Padang Arfian, Asisten II Setdako Padang Didi Aryadi, Direktur Utama PDAM Kota Padang beserta jajaran, dan pimpinan OPD Pemko Padang. 

(Wahyu / Charlie)

Bupati Tanah Datar Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana

Palembang, Maklumatnews - Dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk, bupati Tanah Datar Eka Putra diganjar 

penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) yang merupakan penghargaan tertinggi diberikan Pemerintah Pusat melalui BKKBN. 

Penghargaan ini diserahkan Presiden RI yang diwakili Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo disaksikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan pejabat serta undangan lainnya, malam di Griya Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (4/7). 

Bupati Eka Putra meraih penghargaan ini dalam kategori Gubernur/ Bupati/ Walikota, sedangkan Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra juga menerima penghargaan yang sama kategori Ketua TP PKK Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Dikatakan Eka Putra, "Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kerja sama semua pihak, baik dengan Pemerintah Pusat sesama OPD ataupun dukungan masyarakat Tanah Datar Karena itu disampaikan terima kasih juga kepada bapak Hasto Wardoyo. Penghargaan ini adalah milik masyarakat Tanah Datar".

"Prestasi dan pencapaian atas keberhasilan Pemerintah Daerah menurunkan angka stunting dari 21,5℅ menjadi 18,9% kedepannya pemicu semangat dalam tugas cukup berat menurunkan angka stunting di Tanah Datar sesuai target dari Pemerintah Pusat, karena itu Saya harap semua pihak terus bersama mendukungnya", tukas Bupati.

Sementara itu, Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra juga menyampaikan ungkapan syukur atas penghargaan yang merupakan hasil kerja keras semua pihak. 

"Ini perlu kita syukuri telah mampu meraih prestasi ini, namun ini juga menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana membuktikan penghargaan ini dengan kerja terutama dalam menurunkan Stunting di Tanah Datar pada angka 14 persen yang ditargetkan Pemerintah Pusat," ujarnya. 

"Stunting harus menjadi perhatian utama kita bersama, karena stunting menjadi salah satu penyebab terganggunya lahirnya Sumber Daya Manusia yang handal, baik itu di Tanah Datar ataupun di Indonesia, terutama dalam menyambut Indonesia Emas 2045," tukasnya. 

Sebelumnya Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo katakan, "SDM yang unggul, sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang BKKBN lakukan percepatan penurunan stunting".

“Angka ini tentunya masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024 dan untuk mencapai target tersebut diperlukan komitmen multi pihak karena percepatan penurunan angka stunting ini harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, dengan berbagai pihak mulai dari pusat sampai daerah,” harapnya.

Diungkapkan dia lagi, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting turun dari 24,4 persen tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

MenkoPMK Muhadjir Effendy dalam kesempatan yang sama  juga sampaikan ucapanselamat dan apresiasi kepada Kepala Daerah, TP PKK dan juga pihak terkait lainnya yang memperoleh penghargaan. 

"Selamat atas prestasi yang diraih, ke depan tugas berat kita semua untuk mencapai target angka 14 persen stunting di Indonesia, mari kita saling bekerjasama dan saling sinergi akan betapa pentingnya upaya penurunan stunting di Indonesia terutama peran keluarga dan masyarakat", pungkasnya. 

Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Bersama) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat atas capaian kinerja sungguh-sungguh dari kepala-kepala daerah . (Pinos/rl)

 

Padang- Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Rektor UIN Imam Bonjol Padang Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang penting bagi masyarakat muslim dunia, pasalnya umat Islam menyelenggarakan ibadah haji. Melihat beberapa tahun belakangan pasca covid-19, pemberangkatan jemaah kembali dengan jumlah normal, dengan total 221.000 jemaah haji, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus.

Selain jumlah jamaah yang kembali normal, tahun 2023 jemaah haji lansia menjadi prioritas penuh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis lebih kurang 66.000 atau setara 30% dari total jemaah, hal ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Agama RI memberikan layanan haji yang ramah lansia.

Layanan ramah lansia tersebut terlihat jelas melalui strategi Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yaqut Cholil Qaumas dalam memprioritaskan layanan haji 2023 dengan membentuk tim pelayanan khusus jemaah lansia yang dengan jumlah 220 orang. Disamping itu, juga terdapat tim pelayanan transportasi, konsumsi, perlindungan jemaah, konsultasi ibadah, tim Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), dan tim Media Center Haji (MCH).

Berbagai pelayanan haji yang diberikan oleh Kementerian Agama merupakan sebuah bentuk pengabdian pada masyarakat Indonesia, khususnya pada jamaah yang sudah lanjut usia (lansia). Langkah kongkret tersebut juga terlihat dari pengawalan dan dedikasi Petugas Penyelenggaraan Haji (PPIH) Arab Saudi saat mengawal puncak haji di Arafah, Muzdalifa dan Mina beberapa waktu lalu.

Melalui peran PPIH yang tidak hanya mengawal para jamaah, namun juga memberikan integritas dan profesionalitas saat bertugas, seperti menggendong lansia yang tidak termasuk pada pakta integritas. Optimalisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jamaah, sehingga mereka bisa beribadah dengan khidmat dan dapat melaksanakannya secara maksimal melalui pelayanan dan fasilitas yang telah disediakan.

Fokus dalam memprioritaskan jemaah lansia, Kementerian Agama memfasilitasi Hablum minallah dan Hablum minannaas. Hablum minallah adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Hubungan baik pada Sang Pencipta pada hakikatnya dengan berupaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

Sebagaimana Allah
berfirman, “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Qs. Ad-Dzariyat : 56). Perjalanan ibadah haji mendorong para generasi muda untuk meningkatkan kedekatannya dengan Allah SWT. Selain itu, peran positif dari ibadah haji juga dapat meningkatkan hubungan baik pada sesama manusia yang dikenal dengan istilah Hablum minannas.

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Allah SWT menekankan hal ini dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan ayat diatas, maka melalui rangkaian ibadah haji,para jemaah haji dapat melihat secara langsung, bagaimana Allah SWT menciptakan manusia dalam berbagai latar belakang, suku, budaya dan bangsa. Mereka akan memakai pakaian yang serba putih (ihram) dengan latar belakang apapun.

Hal itu menandakan bahwa kita sebagai umat muslim dapat meningkatkan taqwa dengan berbagai cara, salah satunya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia yang merupakan ciptaan Allah SWT. Hal itu juga menjadi penguat ketika nantinya para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan sebuah kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji. Atas dasar itu, dorongan melaksanakan ibadah haji dapat dilakukan sejak usia muda.


Payakumbuh --- BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh bersama Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengadakan penandatanganan Kesepakatan Bersama Tahun 2023-2025 bertempat di Kota Payakumbuh, Rabu (5/7). 


Kesepakatan Bersama ini merupakan perpanjangan dari Kesepakatan Bersama sebelumnya yang telah habis masa berlakunya. Adapun ruang lingkup kesepakatan yang dijalin, yaitu berupa pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan kerja sama lainnya dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan, kekayaan maupun aset milik Negara.


Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Suwarsono menjelaskan kepatuhan pemberi kerja akan kewajibannya menjadi hal yang sangat penting untuk di perhatikan dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemberi Kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Pemberi kerja juga memiliki kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.


“Selain itu pemberi kerja juga memiliki kewajiban untuk membayar iuran secara rutin setiap bulannya,” ujarnya saat diwawancara media.


Sebagai upaya memastikan Program JKN berjalan dengan optimal, Suwarsoni menyampaikan Kejaksaan Negeri Payakumbuh akan mengawal kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajibannya dengan mengoptimalkan Tim Percepatan Kepatuhan.


“Apabila pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.


Dalam kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Payakumbuh merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan Program JKN berjalan dengan baik di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.


Menurutnya, Kejaksaan Negeri Payakumbuh dapat menjadi penghubung atau mediator antara BPJS Kesehatan dengan pemberi kerja apabila tidak patuh terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin sampai dengan saat ini.


“BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri sejak lama. Semoga dengan adanya sinergi yang baik, penyelenggaraan Program JKN di Luak Limopuluah dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (FS)

Sekdakab Iqbal Ramadi Payana Wakili Bupati Jawab Pandangan Fraksi-Fraksi

Tanah Datar, Maklumatnews.- Bupati kabupaten Tanah Datar Eka Putra menyatakan sependapat dengan saran Fraksi-fraksi menyatakan untuk tetap mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih 11 kali dan mendapatkan predikat tersebut untuk yang ke 12 kalinya.

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar yang diwakili Sekdakab  Iqbal Ramadi Payana dalam paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Tahun 2022 atas pandangan umum Fraksi-fraksi di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Senen (4/7). 

Terkait pertanyaan Fraksi Nasdem  mengenai  langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan, pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanah Datar yang mengalami "Mangkrak", Iqbal menyampaikan bahwa pada tahun ini kembali akan dilanjutkan dengan anggaran yang telah disediakan dan sedang dalam proses tender.

Sedangkan, pertanyaan tentang perda RTRW 2022-2042 Kabupaten Tanah Datar, yang belum tertuang dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), jawaban bupati bahwa penyusunan RDTR sebagai tindak lanjut Perda nomor 5 tahun 2022, tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2022-2042, saat ini sedang dalam proses persiapan pengumpulan basis data pendukung untuk penyusunan RDTR.

Mengenai saran dari Fraksi Demokrat , agar temuan BPK RI yang telah tertuang di LHP, agar menjadi catatan kita untuk ditindaklanjuti, disampaikan bupati untuk saat ini sebagian besar telah di tindak lanjuti  dan beberapa temuan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut oleh OPD terkait.Apresiasi juga diberikan oleh Fraksi Demokrat  terhadap keberhasilan Bupati Tanah Datar atas dedikasi, kontribusi dan keberhasilan, dalam membangun di bidang pertanian, capaian PAD yang melebihi target dan mendorong Pemda agar terus menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk peningkatan perolehan DAK. 

Pertanyaan Fraksi PKS berapa panjang jalan dan lokasi pembangunan jalan, irigasi serta pembuatan jembatan selama tahun 2022, bupati menguraikan bahwa pada tahun anggaran 2022 pembangunan atau peningkatan jalan yang dilaksanakan sepanjang 18,39 km pada 15 ruas jalan kabupaten serta 3 buah jembatan, 21 saluran irigasi tersebar di beberapa kecamatan. 

“Seluruh pertanyaan dan saran yang  telah  diberikan kepada  Pemerintah Daerah oleh Frakasi-fraksi sekali lagi kami  mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus, atas perhatian dan dukungan dari Dewan yang terhormat kepada Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sampai saat ini,” tutup Sekdakab Iqbal. 

Rapat Paripurna hari itu dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Sekretaris Dewan Yuhardi, sebahagian anggota DPRD,  Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala BUMN/BUMD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos) 

 

Payakumbuh --- Payakumbuh Botuang Festival bakal kembali di gelar di kota City Of Randang, even yang beberapa tahun sempat vakum tersebut dijadwalkan akan kembali digelar 13-15 Juli 2023 mendatang di Kawasan Batang Agam.

Nantinya, Payakumbuh Botuang Festival ini akan masuk kedalam 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 2023 akan menghadirkan berbagai kegiatan bertemakan bambu (botuang) yang akan memanjakan pengunjungnya.

“Kita patut berbangga, karena di Sumbar hanya empat daerah yang mendapatakan iven Kharisma Event Nusantara ini. Dan kita kota Payakumbuh menjadi daerah yang pertama,” kata Pj. Wako Rida Ananda saat rapat persiapan di Balai Kota Payakumbuh, Selasa (04/07/2023) sore.

Ia berharap berharap, dengan pegelaran iven nasional ini akan dapat menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah dan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Payakumbuh khususnya.

“Mari bersama-sama kita ramaikan dan meriahkan banyak acara yang bisa disaksikan dan beragam produk UMKM kita akan ada disini. Silahkan dinikmati,” ucapnya.

“Karena Payakumbuh dikenal sebagai City of Randang, nanti di Botuang Festival ini akan ada juga marandang jo botuang (bikin rendang dengan bambu – red) pokoknya ini bakalan menarik,” tutupnya.

Sementara itu Kadisparpora Kota Payakumbuh Nofriwandi mengatakan sampai hari ini persiapan menjelang hari H sudah hampir 80 persen.

“Insyaallah ini akan sangat menarik, rugi kalau tidak ikut berpartisipasi menyaksikan Botuang Festival ini. Karena banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dinikmati disini,” ujarnya.

Dia menyebut, nanti Botuang Festival ini akan dikelompokkan menjadi Botuang Music Performance dan Botuang Heritage dan akan diikuti oleh musisi kenamaan nasional dan musisi lokal.

“Untuk Botuang Music Performance akan diisi oleh penampilan penggiat seni nasional dan lokal yang akan menampilkan Botuang Music Instrument, Pertunjukan seni tradisi, Dramatisasi puisi dan Penampilan artis nasional,” terangnya.

“Sedangkan Botuang Heritage akan diampilkan botuang sebagai warisan leluhur
Yang bisa kita gunakan dalam berbagai fungsi dan manfaat. Seperti Marandang Jo Botuang, Manyurek Di Botuang, Home Decor Botuang, Marakik Layang-layang, Enggrang, Bodia-bodia Botuang, Barakik-rakik dan Malenggok Botuang,” tambahnya.

Dia berharap dengan telah menjadi iven nasional, Payakumbuh Botuang Festival ini akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Payakumbuh yang tentunya akan berdampak kepada perekonomian.”Untuk itu kita mohon dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan kita ini,” pungkasnya.  (Rel/FS)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.