Payakumbuh --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi melaunching proyek perubahan Strategi Penguatan Managemen Transportasi Berbasis Teknologi Informasi (SEMANGAT BERBAGI) saat pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama Dinas Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di SMAN 3 Payakumbuh, Selasa (18/7).

SEMANGAT BERBAGI ini adalah proyek perubahan dari Project Leader Devitra, S.Sos, M.Si, Kadis Perhubungam Kota Payakumbuh yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN II) Lembaga Administrasi Negara RI.

Acara tersebut diikuti oleh perwakilan siswa/i dari SLTA sederajat dan perwakilan majelis guru dari masing-masing sekolah se Kota Payakumbuh dengan total peserta 100 orang. Sementara itu, narasumber pada kegiatan sosialisasi ini dari BPTD Wilayah III Sumbar, Dishub Provinsi Sumbar, Satlantas Polres Payakumbuh, Kadishub Kota Payakunbuh, dan dari Asuransi Jasa Raharja.

Siswa yang mengikuti kegiatan ini tampak bersemangat. Hal ini diapresiasi oleh Sekdako Dafrul Pasi usai melepas balon ke udara tanda secara resmi implementasi proyek perubahan itu dimulai.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Payakunbuh Dafrul Pasi sangat mendukung implementasi proyek perubahan ini dengan pemanfaatan transportasi online berdasarkan zonasi tempat tinggal siswa. Tingginya kontribusi siswa sekolah dalam angka kecelakaan lalu lintas membuat banyak pihak khawatir, maka perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya, salah satunya dengan pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait dan penyedia layanan transportasi online.

"Insyaallah perlahan kita siapkan sarana dan prasarana yang representatif guna memberikan layanan lalu lintas yang mumpuni bagi pelajar dan warga di Kota Payakumbuh. Dan kami berharap proyek perubahan ini dapat didukung oleh semua stakeholder terkait dalam rangka mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, mengatasi kemacetan dan menjadi solusi mengatasi kurang jumlah angkutan kota yang yang terintegrasi antar wilayah di Kota Payakumbuh," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Devitra mengatakan siswa sekolah termasuk kelompok masyarakat yang belum layak atau diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan bermotor, karena sekitar 50 persen dari mereka belum mengantongi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sementara pelajar SMA/SMK/MA terlihat banyak yang masih menggunakannya ke sekolah, bahkan ada juga siswa SMP/MTs.

Fenomena ini, kata Devitra, berkontribusi terhadap naiknya angka kecelakaan yang korbannya siswa sekolah, secara psikologis anak usia 17 tahun kebawah belum matang untuk dibiarkan menggunakan kendaraan bermotor, imbasnya tingginya angka kecelakaan terutama kasus kecelakaan siswa sekolah.

Berdasarkan data yang ada, menunjukan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 151 kasus dan korbannya dari kalangan pelajar sebanyak 73 orang (48,34%). Sedangkan jumlah kecelakaan tahun 2022 sebanyak 179 kasus dan korban dari pelajar sebanyak 97 orang (54%). Jumlah kecelakaan tahun 2023 (sampai bulan April) sebanyak 42 kasus dengan korban pelajar sebanyak 12 orang (28,57%).

"Di samping itu, emisi gas buang kendaraan bermotor berkontribusi kepada perubahan iklim ditambah fenomena El-Nino yang melanda dunia ikut memperparah terjadinya pemanasan global," ujarnya.

Devitra menjelaskan, problem lalu lintas yang tengah dihadapi di Kota Payakumbuh adalah kemacetan yang biasanya terjadi di daerah-daerah yang dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, persimpangan, hingga lampu merah.

Butuh tindak lanjut dari komitmen bersama stakeholder terkait untuk pengurangan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa sekolah, dengan adanya strategi lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan lingkungan.

Devitra menerangkan, dari hasil survey, sekitar 75 sampai 80 persen siswa mengendarai sendiri kendaraan roda 2 dari rumahnya ke sekolah, baik SMA, SMK, dan MA. Kondisi ini juga tidak bisa terbantahkan, makanya lahirlah opsi bagaimana mengarahkan agar siswa sekolah dapat memanfaatkan jasa angkutan umum.

Sedangkan kondisi saat ini, Angkutan Kota (Angkot) belumlah terintegrasi di Kota Payakumbuh, yang ada hanya dari Kawasan Ngalau ke pasar di pusat kota. Jumlahnya hanya sekitar 36 unit, dan tidak pula semuanya beroperasi setiap hari.

"Angkot-angkot di Kota Payakumbuh sudah berumur tua, mobil yang tahun paling tinggi keluaran 2005 atau 19 tahun lalu," ungkapnya.

Salah satu opsi yang bisa dioptimalkan saat ini adalah penggunaan transportasi online berdasarkan zonasi siswa. Misalnya jumlah siswa yang pergi ke sekolah ini ada 5 orang, mereka bisa memesan 1 mobil transportasi online, kemudian ongkosnya mereka bayar bersama, kalau ongkosnya 1 mobil adalah Rp. 20 ribu, maka dibayar 4 ribu perorang.

"Dinas telah melakukan pendataan, dan kami merasa jika bisa dimanfaatkan transportasi online ini akan hemat biaya, harga BBM pertalite buat kendaraan bermotor saat ini satu liternya sekitar Rp. 10.000," ulasnya.

Upaya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 bagi siswa sekolah ini, dibarengi dengan menghadirkan layanan dari penyedia transportasi online. Kemudian, nanti kerja sama sosialisasi transportasi aman ke sekolah, hingga kemurahan tarif, ataupun disubsidi.

"Penyedia layanan kan juga bisa memberikan reward kepada pengguna aplikasi, misalnya kalau 10 kali penggunaan aplikasi, maka ada diskon ongkos, bahkan program lain yang bisa ditawarkan," tutur Devitra.

Satlantas Polres Payakumbuh mendukung untuk mengurangi kecelakaan dengan kerja sama. Dengan telah adanya alternatif siswa memanfaatkan jasa transportasi, kepolisian akan lebih mudah melaksanakan penegakan dan penindakan, karena selama ini susah dilakukan akibat layanan jasa transportasi masih kurang. 

Kepala SMAN 3 Payakumbuh Irma Takarina mengapresiasi adanya proyek perubahan ini sebagai solusi sederhana yang diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh siswa sekolah.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Polres Payakumbuh yang telah menjawab keluhan-keluhan selama ini, semoga dalam waktu berjalan adaptasi penggunaan transportasi online untuk siswa sekolah bisa ditingkatkan, apalagi kalau nanti ada bus trans kota," pungkasnya. (FS)

LPj Pelaksanaan APBD 2022 Disahkan Menjadi Perda

Hal itu disampaikan Jubir Banggar DPRD Tanah Datar Saudari pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2022 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) di ruang rapat utama DPRD setempat, Senin (17/7),

Diungkapkn Saudari, "Dalam perumusan yang dilaksanakan pada 14 Juli 2023 lalu memperoleh hasil realisasi APBD Kabupaten Tanah Datar tahun Anggaran 2022 di sektor pendapatan sebesar Rp 1.173.573.895.007,31, belanja sebesar Rp 1.186.934.494.819,00, terjadi surplus/defisit Rp 13.360.599.811,69".

"Kemudian pembiayaan dengan penerimaan sebesar Rp 111.596.589.145,27, pengeluaran sebesar Rp 10.525.688.465,00, total pembiayaan netto Rp101.070.900.680,27, sehingga realisasi APBD terjadi Silpa Rp 87.710.300.868,58", tambahnya lagi. 

“Disamping itu, untuk memaksimalkan sumber daya untuk meningkatkan PAD, Pemkab diminta agar kegiatan yang tertunda pada 2022 dan 2023 dijadikan program prioritas, Musrenbang menjadi acuan dan prioritas tahun 2023 dan 2024 serta sumber pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi lebih serius penanganannya dengan mengacu kepada Perda Pajak dan Retribusi Daerah,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu katakan bahwa rapat ini sebagai tindaklanjut nota penjelasan Bupati atas Ranperda tentang LPj Tahun Anggaran 2022 pada 26 Juni lalu, kemudian pandangan umum fraksi DPRD pada 27 Juni dan jawaban Bupati atas Padangan Umum pada 3 Juli 2023 kemarin.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Tanah Datar yang telah merampungkan pembahasan Ranperda menjadi Perda.

“Semua masukan dan usulan yang disampaikan pada waktu Pemandangan Umum maupun pembahasan, menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Tanah Datar,” sampainya.

“Ranperda ini akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Sumbar dan berdasarkan evaluasi tersebut Ranperda akan dijadikan Perda yang menjadi dasar penyusunan KU PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,” katanya.

“Saya minta ASN dan juga Wali Nagari se Tanah Datar, dalam pengelolaan keuangan untuk melaksanakan pembangunan selalu mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya

Dikesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2023, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) judul Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dan 2 (dua) judul Ranperda berasal dari DPRD.

Selanjutnya, untuk surat permohonan Bupati Tanah Datar Nomor 030/490/BPKD-2023 Tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Hibah, juga disetujui DPRD Tanah Datar untuk Hibah kepada Nagari Bungo Tanjung dengan nilai perolehan tanah sebesar 4 juta dan untuk nilai perolehan bangunan tercatat sebesar 21 juta. 

Disamping Ketua DPRD Roni Dt. Bungsu, Wakil ketua Saidani, Paripurna kali ini juga dihadiri, Wakil ketua DPRD Anton Yondra beserta 23 anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wali Nagari dan undangan lainnya. (Pinos/rl) 

Payakumbuh --- Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama sembilan kali berturut-turut atau 31 kali berturut-turut sejak PT Askes (Persero) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IInstitut Akuntan Publik Indonesia.

Capaian ini menandakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.

Capaian tersebut juga yang mendasari keberhasilan BPJS Kesehatan dalam pembayaran terhadap klaim sebesar 113,47 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN.

Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu. Tercatat, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan.

Pada FKTP rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada FKRTL selama 14,07 hari kalender.

Hingga tanggal 31 Desember 2022, terdapat 502,9 juta kunjungan pelayanan kesehatan, termasuk kunjungan sakit dan kunjungan sehat, atau setara dengan 1,4 juta kunjungan per hari. Selain itu, pemanfaatan skrining kesehatan selama tahun 2022 mencapai 15,5 juta pemanfaatan skrining.

“Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras kami dalam memenuhi kebutuhan peserta dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Tentu hal ini juga didukung dari komitmen yang diberikan oleh mitra kerja BPJS Kesehatan dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang optimal,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam kegiatan Public ExposeLaporan Pengelolaan Program – Laporan Keuangan (LPP-LK) BPJS Kesehatan tahun 2022, Selasa (18/07).

Ghufron menyebut, tahun 2022 menjadi tahun yang mengesankan bagi BPJS Kesehatan dengan meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 248.771.083 jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 235.719.262 jiwa.

“Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi BPJS Kesehatan, karena jumlah cakupan kepesertaan ini berhasil dicapai dalam kurun waktu sekitar 10 tahun. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai capaian Universal Health Coverage (UHC). Apalagi dengan jumlah pegawai sekitar 9 ribuan, BPJS Kesehaan mampu melayani ratusan juta peserta JKN,” tambah Ghufron.

Peningkatan jumlah peserta JKN juga diiringi dengan pertumbuhan mitra fasilitas kesehatan. Di tahun 2022, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.730 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.963 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Dengan jumlah pertumbuhan mitra fasilitas kesehatan, manfaat yang didapat juga sangat dirasakan penuh oleh masyarakat.

“Kami juga telah menerapkan layanan antrean online di FKTP sebanyak 21.335 dan di FKRTL sebanyak 2.779. Di FKRTL, kami telah memasang 2.631 display tindakan operasi dan 2.558 displaytempat tidur untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada peserta,” tegas Ghufron.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan inovasi Uang Muka Pelayanan Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan cashflow keuangan rumah sakit. Selama tahun 2022, BPJS Kesehatan telah memberikan dukungan kepada 333 fasilitas kesehatan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai 5,4 triliun rupiah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang prima bagi peserta JKN.

“Komitmen kami dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan juga tercermin dalam peningkatan penerimaan iuran. Hingga 31 Desember 2022, BPJS Kesehatan mencatat total penerimaan iuran sebesar Rp144,04 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan total penerimaan iuran tahun 2021 yang mencapai Rp143,32 triliun. Peningkatan penerimaan iuran ini juga didukung oleh peningkatan jumlah kanal pembayaran yang telah mencapai 955.429 titik, yang terdiri dari kanal perbankan, non perbankan, hingga Kader JKN,” ungkap Ghufron.

Ghufron menjelaskan, selaras dengan standar audit yang ketat, kondisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 telah memenuhi ketentuan dengan mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.

Sementara itu, BPJS Kesehatan juga senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta melalui inovasi berbasis digital. Inovasi berbasis digital juga telah dihadirkan untuk bisa memudahkan peserta mengakses informasi dan layanan kesehatan, dimulai dari Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Aplikasi Mobile JKN hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.

“Dukungan dan kepuasan peserta merupakan prioritas utama bagi BPJS Kesehatan. Kami senang melihat tingkat kepuasan peserta meningkat yang berada di skor 89,62, dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di angka 87,63. Selain itu, tingkat kepuasan badan usaha juga mengalami peningkatan signifikan dari 86,56 di tahun 2021 menjadi 90,36 di tahun 2022,” tambah Ghufron.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Kesehatan saat ini tengah menggaungkan upaya transformasi mutu layanan. Ghufron menyebut, tahun ini BPJS Kesehatan tengah berfokus kepada inovasi yang menjadi inti dari Program JKN, seperti penerapan Janji Layanan JKN yang kini telah diimplementasikan di 23.255 FKTP dan 2.923 FKRTL. Terbaru, BPJS Kesehatan telah merilis fitur i-Care JKN untuk memberikan kemudahan bagi dokter atau fasilitas kesehatan mengetahui riwayat pelayanan kesehatan peserta.

Atas komitmen yang ditunjukkan, tak heran jika BPJS Kesehatan terus mendulang penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, diantaranya ISSA Good Practice Awards, PR Indonesia, hingga MarkPlus Wow Brand.

“Kami berharap capaian yang telah diraih dalam pengelolaan Program JKN ini dapat terus memberikan manfaat yang nyata bagi peserta. BPJS Kesehatan akan terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan berinovasi demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia,” tutup Ghufron. (Rel/FS)

Ruas Jalan Di Tanah Datar Banyak Yang Rusak, Ini Respon Bupati

Tanah Datar, Maklumatnews - "Masyarakat kita kan tidak semuanya tahu ruas jalan ini wewenangnya siapa, jadi kalau ada jalan yang rusak ya yang dituntut bupatinya, padahal sejauh ini jalan yang rusak di wilayah kabupaten Tanah Datar itu kebanyakan wewenang Provinsi Sumbar". 

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra ketika turun langsung untuk meninjau beberapa ruas jalan diantaranya jalan Batusangkar menuju Ombilin, jalan Batusangkar menuju Lintau via Sitangkai, Jalan Batusangkar menuju Baso dan Piladang dan ruas jalan lainnya kemaren. 

"Banyak laporan masyarakat terkait hal ini dan saya turun langsung meninjau beberapa ruas jalan yang rusak tersebut dan semuanya wewenang Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sumatera Barat, jadi saya sudah meminta Kadis PUPR untuk mengusulkan kembali ke Pemprov". 

"Padahal setiap musrenbang kami sudah mengusulkan untuk jalan-jalan yang ada di Tanah Datar ini agar segera diperbaiki, namun tadi kami masih menemukan jalan yang sangat panjang lubangnya yaitu jalan antara Ombilin menuju kota Batusangkar," ujar Eka Putra. 

Eka Putra juga paparkan bahwa di wilayah kabupaten Tanah Datar ada 7 (tujuh) ruas jalan yang merupakan wewenang Provinsi yaitu Batusangkar - Atar - Setangkai - Payakumbuh, ruas jalan Batusangkar - Ombilin, Ruas jalan Batusangkar - Kubu Kerambil, ruas jalan Batusangkar - Sawahlunto, dan ruas jalan simpang jalan simpang Baso - Piladang. 

"Memang saat ini jalan yang merupakan wewenang Provinsi kondisinya kurang baik, jadi sekali lagi kami bermohon kepada bapak gubernur untuk memperhatikannya, minimal ada patchinglah atau ditambal jalan-jalan yang berlubang banyak itu, karena sudah banyak terjadi korban kecelakaan lalu lintas terutama ketika hujan," sampainya. 

Bupati Eka Putra juga menyampaikan, bahwa ruas jalan yang menjadi wewenangnya selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin dengan anggaran biaya perbaikan jalan, pemeliharaan, pelebaran tahun ini kita anggarkan sekitar 50 milyar rupiah. 

Senada dengan hal itu, Kadis PUPR Tanah Datar melalui Kabid Bina Marga Refdizalis katakan, "Terkait dengan kondisi jalan provinsi yang rusak kami sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Pemprov Sumbar, terakhir tanggal 12 April 2023," ujarnya. 

"Koordinasi tetap kita lakukan dengan Dinas PUPR Provinsi dan tahun 2022 kemarin pihak Dinas PUPR Provinsi juga telah melakukan perbaikan beberapa titik jalan yang rusak diantaranya longsegment jalan dari Guguk Cino menuju Sawahlunto, dan jalan dari Singkarak-Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting". 

Selain itu juga ada pemeliharaan rutin kondisi ruas jalan Baso - Batusangkar, Bukit Gombak - Guguk Cino, Guguk Cino - Sawahlunto, Guguk Cino - Sitangkai, Sitangkai - Tj. Ampalu, Batas kota Payakumbuh - Sitangkai, dan jalan Batusangkar menuju Ombilin", pungkas Refdizalis. (Pinos/rl).