Padang, Dalam Rangka Memperingati Hari Bakti Adhyaksa Ke-63 Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar) gelar Jumpa Pers di Padang, Sabtu (22/7/23).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Asnawi didampingi oleh Jajarannya menyampaikan beberapa hal diantaranya Kajati Sumbar ungkap enam orang tersangka kasus dugaan korupsi sapi bunting Tahun Anggaran 2021.

"Saat ini sudah 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ujar", Asnawi kepala Kejati Sumbar.

"Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan sehingga memungkinkan adanya penambahan tersangka dari tersangka tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kajati Sumbar.", Katanya.

Kemudian terkait penyalahgunaan Dana Desa, Mustaghfirin Asisten Intelijen Kejati sumbar menyampaikan bahwa, "saat ini belum ada ditemukan hal terkait penyalahgunaan dana desa yang ada di Sumatera Barat dan Realisasi dana desa di Sumatera Barat sudah cukup baik", ujarnya.

Dalam Konferensi pers tersebut Mustaghfirin, mengatakan hukum dibentuk untuk melayani manusia. Maka, hukum harus humanis. Hal ini ia sampaikan saat memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63.(*)

Program Pengabdian pada Masyarakat merupakan salah satu dari kegatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh dosen sesuai dengan kepakaran masing-masing yang nantinya berguna untuk proses pengembangan kemajuan dalam berbagai hal dari mitra pengguna. Kegiatan ini dapat pula dilakukan secara kolaborasi oleh dua perguruan tinggi. 

Kegiatan ini dilakukan oleh Dina Susanti, M.Pd., dari Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Budi Juliardi, SH., M.Pd., dan Jamurin SH., MH, dari prodi PPKn, serta Liza Husnita, M.Pd., dan Ranti Nazmi, M.Pd., dari Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Sumatera Barat. Terdapat 5 orang mahasiswa yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

Kegiatan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023, di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kabupaten Solok Selatan. Kegiatan dilakukan dengan membuat beberapa program kegiatan menggunakan metode Psikoedukasi dan Mentoring. Program kegiatan yang dilaksanakan berupa sharing session tentang pembelajaran budi pekerti kepada anak-anak, memberikan pembelajaran membaca Al-Quran dan tata cara sholat yang benar kepada anak-anak.

 “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan karakter dan sikap religiusitas anak-anak serta dapat memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin”, ujar Dina Susanti, ketua pelaksana kegiatan, melalui wawancara di sela pelaksanaan program Pengabdian pada Masyarakat (12/7/2023).

Wali Nagari Ranah Pantai Cermin, Zul Nasri, ketika di wawancarai mengatakan bahwa “kami selaku pimpinan dan perangkat nagari Ranah Pantai Cermin sangat antusias dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan karakter dan meningkatkan sikap religius anak-anak nagari”.

Lebih lanjut dikatakan juga oleh ZUl Nasri agar “kegiatan ini tidak hanya dilakukan satu kali saja di wilayah yang dipimpinnya, akan tetapi dapat dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan” tutupnya. 

Akan tetapi, di tingkat yang lebih kecil, misalnya di sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan Agribisnis Perikanan, diperlukan juga pemberian penyuluhan dan pelatihan sekaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan. Hal inilah yang kemudian mendorong Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas PGRI Sumatera Barat, tergerak untuk memberikan pelatihan yang dimaksud.

Pelatihan ini masuk dalam salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pengabdian pada Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di SMK N 10 Padang. Kegiatan ini bertemakan “Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan  Sebagai Bentuk Pengintegrasian Mata Pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan (PKK) dan  Mata Pelajaran Produktif Pada Kurikulum Merdeka Bagi Siswa-Siswi Jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Negeri 10 Padang”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 orang Dosen, yaitu Meri Rahmania, SE., M.Pd.E., dari Prodi Pendidikan Ekonomi, dan Wati, M.Pd., dari prodi Pendidikan Akuntansi. Kegiatan ini juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa, yaitu Krisya Wahyu Kinarsih dan Yulia Putri.

Meri Rahmania mengatakan bahwa “penguatan SDM merupakan salah satu prasyarat penting untuk membangun sentra industry pengolahan perikanan yang mandiri”. Hal itu disampaikan di sela kegiatan pelatihan yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023.

Di lain pihak, Wati mengatakan bahwa “Melalui dukungan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh perikanan, kami mendorong agar diversifikasi produk perikanan dapat meningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nantinya, khususnya tamatan SMK ini”. 

Adapun pelatihan tersebut diikuti 16 orang siswa. Sebelumnya, Kepala Sekolah SMK N 10 Padang, Herawati, M.Si., secara umum menegaskan pentingnya upaya penguatan SDM kelautan dan perikanan dalam mendukung hilirisasi kelautan dan perikanan, khususnya di tingkat sekolah menengah. Herawati juga juga meminta agar pihak perguruan tinggi dan pihak lain yang berkompeten berperan dalam memperkuat SDM tersebut. 

Lebih lanjut, Herawati mengatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Dosen dari Universitas PGRI Sumatera Barat ini termasuk salah satu upaya dalam penyiapan SDM untuk mendukung hilirisasi sektor perikanan. Herawati juga berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.(***)

Payakumbuh --- Intervensi Pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan masih jauh dari harapan, yang ditandai dengan angka kemiskinan yang begitu sulit untuk diturunkan. Kondisi ini diperburuk dengan ketersediaan data kemiskinan yang tidak valid dan tidak akurat, akibatnya terdapat masyarakat yang tidak layak menerima bantuan program kemiskinan akan tetapi masyarakat yang benar-benar miskin tidak tersentuh program penanggulangan kemiskinan. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaporkan temuan program bansos tidak tepat sasaran hingga semester II tahun 2022, diantaranya penerima bansos ada Aparatur Sipil Negara atau PNS hingga orang meninggal. Menyadari hal demikian Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Yasrizal, S.Sos, MSi menginisiasi pentingnya perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan melalui Proyek Perubahan Diklat PKN II Angkatan VI LAN Jakarta dengan Judul “Strategi Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dalam Penanggulangan Kemiskinan".

Proyek perubahan ini, katanya kepada media pada Jumat (21/7), bertujuan dalam upaya menyediakan data yang valid dan akurat untuk penanggulangan kemiskinan, dengan berbasis NIKK dan Geotagging Koordinat.

"Pj. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Bapak dafrul Pasi M, S.IP, MM turut mendukung proyek perubahan ini. Data statistik bersifat makro dan digunakan untuk mengambil kebijakan, sedangkan untuk merumuskan program dan kegiatan diperlukan data yang lebih mikro sehingga perlu integrasi antara data statistik dengan geospasial. Data geospasial dapat diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, salah satunya dalam penanggulangan kemiskinan," ujar Yasrizal.

Diteruskan Yasrizal, pendataan keluarga sasaran penduduk miskin selama ini dilakukan secara manual oleh petugas survey sehingga memungkinkan terjadinya intervensi dari pihak luar maupun pengaruh subjektifitas dari petugas survey sendiri. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan itu maka pendataan rumah tangga sasaran penduduk miskin harus dilakukan dengan memakai data dan informasi geospasial. 

"Proyek Perubahan ini menghasilkan pemodelan (prototype) penapisan data rumah tangga sasaran dengan memakai data kemiskinan P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK sebagai data yang akan ditapis. Sedangkan penapisnya digunakan data ril dari berbagai stakeholder baik eksternal maupun internal. Penapisan dilakukan dengan memakai layering analisis geospasial terhadap data primary key dengan data-data penapis lainnya," terangnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Yasrizal, Implementasi Proyek Perubahan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni Jangka Pendek (Minggu Pertama Juni s.d Minggu Ke tiga Juli 2023), Jangka Menengah (Agustus s.d Desember 2023) dan Jangka Panjang (Januari s.d Desember 2024). 

Implementasi Jangka Pendek difokuskan pada Penandatangan Komitmen Bersama para Stakeholder, Penyusunan Pemodelan (Prototype) penapisan rumah tangga sasaran dengan sampel 3 (tiga) kelurahan dengan kategori yang berbeda yakni Urban, Sub Urban dan Rural, dan Pelaksanaan Diseminasi Pemodelan penapisan rumah tangga sasaran kepada stakeholder. 

Sedangkan Jangka menengah akan dilakukan penapisan pada semua kelurahan se Kota Payakumbuh sehingga bisa ditetapkan Keputusan Walikota tentang rumah tangga sasaran penduduk miskin. 

Sementara untuk jangka panjang akan dibangun aplikasi berbasis web GIS sehingga upaya penanggulangan kemiskinan baik untuk intervensi maupun evaluasinya akan menggunakan Web GIS.

Implementasi Proyek Perubahan ini telah berjalan dengan lancar dengan telah tersedianya pemodelan penapisan rumah tangga sasaran pada kelurahan sampel, sehingga bisa dilihat data rumah tangga sasaran yang sudah tepat maupun data rumah tangga sasaran yang masih perlu divalidasi untuk memastikannya. Validasi ini tidak akan memerlukan waktu, biaya, maupun tenaga yang banyak karena sudah tersedia NIK dan Koordinat lokasinya serta telah adanya data ril dari stakeholder sebagai penapisnya.

"Keseluruhan target jangka pendek dari Implementasi Proyek Perubahan ini dapat tercapai. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan Bapak Pj. Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, dan Bapak Pj. Sekretaris Daerah selaku Mentor, serta dukungan dari stakeholder eksternal maupun internal serta dukungan dari Tim Efektif," pungkas Yasrizal. (Rel/MS)

Tanah Datar --- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menjawab keluhan masyarakat terkait adanya isu kepesertaan BPJS akan nonaktif bila tidak digunakan dalam waktu tertentu, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah, sehingga banyak yang harus mendaftar ulang.

"Terkait dengan itu, kita berpedoman pada Permensos 21 tahun 2019, bahwa penentuan peserta PBI JK ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, ketika ada peserta yang non aktif ada kemungkinan data dianggap belum valid, apa itu mungkin dari NIK, KK tidak sesuai, atau nama tidak sesuai. Maka butuh kesadaran peserta untuk mengecek status kepesertaan," kata Defiyanna saat Sosialisasi Program JKN bersama Anggota DPR RI di Nagari Malalo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (20/7).

"Karena kita sama-sama tau, yang menentukan peserta PBI JK adalah Kemensos bukan BPJS Kesehatan," ujarnya

Defiyanna juga menyampaikan terkait penggantian peserta untuk PBI JK dan PBI Pemda memang harus satu KK, dan tidak bisa digantikan dengan yang meninggal. Karena penetapan peserta PBI JK berdasarkan usulan dari Nagari, kemudian penginputan melalui Dinsos melalui aplikasi SIK NG.

"Untuk hal ini, kita berpedoman pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur PBI JK ini harus 1 KK. Solusinya, pengusulan ke PBI Pemda atau masuk ke PBPU Mandiri. Ketika segmen sebelumnya PBI JK Non Aktif, maka bisa mengikuti program N+1 tanpa 14 hari," tukuknya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian berharap agar tercapai layanan berkualitas perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Tanah Datar sehingga data yang digunakan valid.

"Saat ini lebih dari 370.000 jiwa masyarakat Tanah Datar, lebih dari 85 persen yang telah mendapatkan jaminan kesehatan. Dari anggaran sharing dengan provinsi melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan melalui 100% APBD Pemkab," ujarnya.

Menyinggung pelayanan BPJS Kesehatan, Wabup Richi berharap BPJS Kesehatan ke depan juga melaksanakan kewajibannya kepada pihak Rumah Sakit ataupun Puskesmas tepat waktu.

"Di kesempatan ini saya harap BPJS Kesehatan membayarkan pembiayaan kesehatan tepat waktu, sehingga bisa menjamin ketersediaan dana operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ataupun di Puskesmas yang melayani BPJS Kesehatan," ujarnya.

Dikatakan Richi lagi, menyadari manfaat dari BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian pelayanan kesehatan masyarakat, ia berharap program ini terus ditingkatkan.

"'Saya harap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan, baik cakupan maupun optimalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat" tukasnya.

Senada, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Suir Syam mengatakan semua masyarakat diharapkan menjadi anggota BPJS Kesehatan agar seluruh warga negara Indonesia ini mendapatkan akses yang sama dalam masalah kesehatan. Melalui sosialisasi program BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program, Komisi IX DPR RI sebagai pengawas penyelenggaraan program pemerintah terkait dengan program pemerataan pelayanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan ini adalah program unggulan Pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat namun masih harus terus dilakukan perbaikan, untuk itu kehadiran kami disini selain untuk menyampaikan ketentuan kami ingin menampung hal-hal yang menjadi kendala serta saran dari bapak ibu sekalian terkait penyelenggaraan program ini.” ungkapnya. (FS)