Payakumbuh – Agar dapat peroleh pemahaman terkait Jabatan Fungsional, bagaimana pembuatan angka kredit, Kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang serta pengembangan karir dari jabatan fungsional, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Terkait PermenPANRB Nomor 1 tahun 2023 yang akan dipaparkan oleh narasumber yang didatangkan langsung dari kantor regional XII BKN Pekanbaru merupakan penyempurnaan dari PermenPANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat beberapa pokok perubahan yang ada dalam aturan teranyar ini.

Untuk diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong transformasi pengelolaan jabatan fungsional (JF). Regulasi tentang JF telah melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan semuanya selaras dalam membumikan semangat penyederhanaan birokrasi. Pada awal 2023, pemerintah mentransformasi penataan jabatan fungsional melalui PermenPANRB Nomor 1 tahun 2023.

Saat menyampaikan laporan acara, kepala BKPSDM Erwan katakan jika sosialisasi akan dihelat selama dua hari, yakni dari tanggal 11 hingga 12 September 2023 yang berlangsung di aula ngalau indah lantai III kantor walikota Payakumbuh.

Dibuka Pj. Walikota yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Payakumbuh, sosialisasi di ikuti seluruh Pejabat Administrator (kabag/sekretaris/kepala kantor) dan Pejabat Pengawas pengelola kepegawaiaan (kasubag umum kepegawaiaan/setara) pada perangkat daerah, dan perwakilan dari Pejabat Fungsional pada di seluruh perangkat daerah di Kota Payakumbuh.

Disampaikan Sekda, kondisi saat ini tergambar bahwa tugas JF lebih fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui aturan terbaru ini, Pejabat Fungsional akan difokuskan pada Capaian Kinerja Organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit.

“Sebelumnya JF ini lebih bingung soal Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), bahkan ada yang 3 hari itu ngurus angka kredit. Padahal mestinya kan bisa digunakan untuk akselerasi program yang berdampak ke masyarakat,” ujar Dafrul Pasi, pada Senin, 11 September 2023.

Dijelaskan, bahwa Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk pembagunan manajemen talenta ASN. Talenta ASN yang berdaya saing unggul akan mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leaders) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business), yakni jabatan kritikal sesuai arah pembangunan nasional/daerah, sehingga mengakselerasi pencapaian tujuan pemerintah, baik lingkup instansi maupun nasional, dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan Visi Indonesia Maju 2020-2024.

Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional dapat memberikan arah dan ruang kepada Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas yang lebih agile dan dinamis. Namun demikian perubahan tata kelola Jabatan Fungsional ini bukan semata-mata menyederhanakan proses administrasi Jabatan Fungsional akan tetapi yang lebih penting adalah mendorong peningkatan kinerja Pejabat Fungsional untuk mencapai predikat kinerja sesuai dengan ekspektasi organisasinya.

Dengan hadirnya PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional kedepannya, Dafrul berharap akan dapat segera diimplementasikan dan bisa memperbaiki kinerja serta tata kelola Jabatan Fungsional serta dapat memberikan ruang pengembangan karier dan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kinerja masing-masing Pejabat Fungsional.

“adanya revisi kebijakan JF, output dan outcome ASN akan lebih maksimal karena kinerja lebih lincah. Permenpan 1 tahun 2023 ini mungkin tidak sempurna tapi diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan-tantangan dalam penataan jabatan fungsional selama ini,” ujarnya.

Untuk materi yang akan diterima oleh seluruh peserta sosialisasi berupa Paparan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, dan Paparan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023. (Rel/FS)

Payakumbuh – Yayasan Indo Jalito berkomitmen bergerak untuk membantu masyarakat. Hal ini dibuktikan dari beberapa program bantuan sosial yang senantiasa digulirkan ke masyarakat. Salah satunya adalah dengan melaksanakan program sunat massal gratis untuk masyarakat Kota Payakumbuh.

Bekerja sama dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Keluarga (LKKS) Kota Payakumbuh, yayasan Indo Jalito menggaet peserta sunat massal gratis tersebut melalui Dinas Pendidikan yang berkoordinasi dengan kepala sekolah SD se-Kota Payakumbuh.

“Lokasinya di rumah dinas karena tempatnya luas serta mudah diakses oleh masyarakat. Harapan saya, semoga kegiatan ini bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, semoga kedepannya anak-anak kita menjadi anak hebat dan dapat bermanfaat di masa depan,” ucap Ketua Yayasan Indo Jalito Astri Asgani.

Sementara itu, Ny. Chece Rida Ananda selaku Ketua LKKS Kota Payakumbuh menyampaikan ucapan terima kasihnya atas nama LKKS dan masyarakat Kota Payakumbuh kepada Yayasan Indo Jalito.

“Terima kasih karena telah memilih Payakumbuh sebagai tempat berbagi untuk yang kesekian kalinya oleh ibu-ibu minang hebat dari Jakarta. Payakumbuh sudah beberapa kali menerima bantuan sosial berupa rehab rumah, paket ramadhan, hingga qurban idul adha, dan kini ada paket sunat massal gratis dengan dokter yang didatangkan langsung dari Jakarta,” terang Chece.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Yayasan Indo Jalito, LKKS Kota Payakumbuh, dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan acaran sunatan massal gratis tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat. Sunat itu hukumnya wajib bagi anak laki-laki yang sudah akil baliq untuk dikhitan. Dari segi kesehatan pun, khitan memiliki manfaat yang baik untuk kebersihan”, kata Rida.

Lebih lanjut, Rida mengatakan ia sangat senang dengan antusiasme warga yang ikut sunat massal gratis tersebut. Katanya, Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus mendukung kegiatan bantuan sosial semacam ini di Payakumbuh.

“Harapannya, kegiatan positif seperti ini dapat dilakukan secara rutin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan agar bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkas Rida.

Program ini turut didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan memberikan dispensasi berupa penjadwalan ulang ujian mid semester bagi peserta sunat massal gratis hingga mereka pulih sepenuhnya.

Diketahui, acara ini turut menyediakan paket tas, baju, sarung, dan sejumlah uang untuk 387 orang peserta sunat massal dan dibarengi dengan penyerahan bingkisan dari Pemerintah Kota Payakumbuh kepada Yayasan Indo Jalito dan dari LKKS Kota Payakumbuh kepada anggota DPD RI utusan Sumbar Emma Yuhanna secara simbolis. (Rel/FS)

Payakumbuh – Agar dapat kembali meraih penghargaan dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan (Adipura) di tahun 2023, pemerintah kota (Pemko) Payakumbuh matangkan persiapan dengan menggelar rapat teknis bersama OPD terkait.

Rapat teknis persiapan penilaian Adipura 2023 yang dilaksanakan di Aula Randang Lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu, 6 September pagi itu dipimpin Staf Ahli Walikota Elvi Jaya yang diikuti sebanyak 28 OPD teknis terkait.

Dalam sambutannya, Elvi Jaya mengapresiasi atas sikap responsif yang ditunjukkan OPD untuk dapat merebut kembali Adipura pada 2023. Menurutnya, rapat persiapan penting dilakukan tidak hanya untuk kembali merebut Adipura. Lebih dari itu, rapat yang dilakukan adalah bagian dari langkah pemerintah untuk memperhatikan kebersihan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Payakumbuh.

“Pada kesempatan yang baik ini atas nama pemerintah daerah mengapresiasi jajaran OPD yang responsif. Kita saling berkolaborasi sehingga program-program untuk meraih Adipura berjalan baik, salah satu hal yang penting dilakukan yaitu tempat pembuangan sampah sehingga tepat sasaran baik itu di tempat sekolah, pasar dan tempat umum lainnya,” kata staf ahli yang akrab disapa Vijay itu.

Vijay mengimbau kepada seluruh OPD beserta kecamatan dan kelurahan yang bertanggung jawab agar dapat melaporkan hasil evaluasi pengelolaan sampah di daerah masing-masing.

“Kita harus kerjasama dengan baik untuk dapat kembali merebut Adipura di tahun 2023 ini. Dengan salah satu dan utamanya kita harus saling membantu agar bisa menyediakan tempat sampah pada tempat umum maupun di pasar. Hal Ini merupakan tindak lanjutnya berbagai tahapan yang sudah kita lalui inovasi yang disampaikan kepada dinas terkait,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh, Desmon Corina turut memaparkan terkait beberapa titik pantau untuk Adipura 2023, diantaranya pemukiman, perkantoran, rumah sakit (RS) dan Puskesmas, fasilitas pengolahan sampah yang dikelola KSM, fasilitas pengolahan sampah yang dikelola Pemda, bank sampah unit, jalan, bank sampah induk, TPA, pasar, pertokoan, terminal, hutan kota, taman kota, sekolah, dan perairan terbuka.

Banyak hal yang disampaikan Desmon dalam kesempatan tersebut, termasuk sejumlah hal yang masih harus ditingkatkan untuk benar-benar bisa menciptakan Kota Payakumbuh yang bersih dan sesuai dengan kriteria Adipura 2023.

“Dengan kerja sama dan kolaborasi semua pihak, saya percaya bahwa keinginan untuk menciptakan Kota Payakumbuh yang bersih dengan pengelolaan sampah baik akan dapat kita ciptakan. Dengan demikian, Adipura 2023 juga akan dapat diraih,” terangnya. (Rel/FS)

Payakumbuh – Pemko Payakumbuh melaksankan Rapat Koordinasi (Rakor) pejabat pemerintah daerah yang membahas tentang SAKIP, stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, percepatan resapan anggaran, persiapan pemanfaatan insentif fiskal, penanganan sampah dan P3DN di Ruangan Ngalau Indah Balai Kota Payakumbuh, pada Selasa, 5 September 2023.

“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk peningkatan koordinasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda.

Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dafrul Pasi, Asisten I, II dan III, Staf Ahli Wali Kota, seluruh kepala OPD, Kepala Bank Nagari Payakumbuh, Direktur Pamtigo, camat dan lurah.

Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kata Rida, sesuai dengan surat dari Kemenpan Rb Nomor B/34/AA.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Permintaan Kelengkapan Data SAKIP dan RB Tahun 2023, kondisi saat ini Pemko Payakumbuh telah menindaklanjutinya.

“Dengan mmelakukan penginputan seluruh dokumen SAKIP Kota Payakumbuh melalui esr.menpan.go.id kecuali Paparan SAKIP Kota, untuk itu diminta kepada Tim dari Bappeda membantu menyiapkan Paparan SAKIP Kota dimaksud,” katanya.

Ia mengatakan seluruh perangkat daerah segera melengkapi data dukung di sikopay berupa pohon kinerja, cascading, IKU dan PK. Terkait dg hal ini diminta kepada Dinas Kominfo untuk bisa mengkoordinirnya.

Sementara untuk angka inflasi Sumatera Barat bulan Agustus 2023 sebesar 3.23 Yo (YoY), masih rendah dibandingkan angka inflasi nasional sebesar 3,27 Yo.

“Komoditi penyumbang inflasi cabai merah, cabai rawit sedangkan beberapa komoditi terdapat penurunan seperti daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam ras dan Indek Perkembangan harga (IPH) kota Payakumbuh minggu ke V agustus sebesar -0,611,” kata dia. (Rel/FS)