Latest Post



Agus Salim - Semangat berkurban karyawan/ti Perumda Air Minum Kota Padang terus meningkat setiap tahunnya. Jika tahun lalu hanya bisa mengumpulkan 72 ekor hewan kurban yakni 48 sapi dan 24 kambing, hari raya Idul Adha tahun ini meningkat jadi 89 ekor, yakni 51 ekor sapi dan 38 ekor kambing.

Penyerahan hewan kurban ini dilakukan secara simbolis oleh Pj Wali Kota Padang Andree Algamar di halaman parkir Perumda AM Padang Jalan Sawahan, Kamis (13/6). 
Turut hadir Pj Sekko Padang Yosefriawan, Direksi dan Dewas Perumda Air Minum Kota Padang.
Dalam sambutannya, Pj Wako sangat mengapresiasi semangat berkurban karyawan/ti Perumda AM Padang yang selalu meningkat setiap tahunnya. Ia berharap ke depan antusias berkurban tetap dipertahankan dan jumlah hewan kurban juga ditingkatkan. 

“Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, Berkurban bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Dengan berkurban rezeki kita juga bakal lancar mengalir bak air"

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, @hendrapebrizal76, mengatakan hewan kurban sebanyak 89 ekor tersebut berasal dari karyawan/ti Perumda AM Padang yang dicicil dari gaji setiap bulannya. 

“Hewan kurban ini adalah kendaraan kita ke surga nantinya. Kurban tidak mengurangi rezeki kita, malah bertambah. Kurban justru bisa menghindarkan kita dari musibah atau bencana,” 

Selain dari karyawan/ti, hewan kurban juga ada yang berasal dari mitra relasi Perumda AM Padang, seperti Bank Nagari dan lainnya. 

Semoga hewan kurban ini bermanfaat bagi penerima dan masyarakat umumnya.

Bupati Tanah Datar Ajukan 22 Usulan ke BNPB Pasca Galodo
Maklumatnews, Jakarta - “Setelah menutup masa tanggap darurat selama 28 hari, Alhamdulillah seluruh keluarga korban yang belum ditemukan sudah mengikhlaskan".

Hal itu dikatakan Bupati  Eka Putra saat kunjungi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Graha BNPB Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur,Selasa (11/6)  tepat satu bulan terjadinya bencana alam banjir bandang dan longsor di kabupaten Tanah Data 11 Mei lalu.
 
Dikesempatan tersebut Bupati Eka Putra menjelaskan setelah pemberlakuan masa tanggap darurat selama 28 hari, terhitung sejak tanggal 9 Juni kemarin kabupaten Tanah Datar memasuki masa transisi selama satu tahun lamanya. 

"Untuk itu kami hadir saat ini mengajukan proposal bantuan sebanyak 22 usulan yaitu 20 jembatan dan 2 jalan dengan total biaya sebesar Rp 171 miliyar. "Alhamdulillah dari 22 unit yang kita usulkan telah dilakukan verifikasi oleh BNPB sebanyak 18 unit, InsyaAllah yang 2 unit lagi juga secepatnya dilakukan verifikasi," ujar Bupati.

Bupati Eka Putra juga sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB, atas pemasangan jembatan Bailey sebanyak 8 unit dan saat ini juga sedang dilakukan pemasangan Early Warning System.

"Luar biasa BNPB dan jajarannya,.Saya selaku pimpinan daerah dan mewakili keluarga korban dan masyarakat Tanah Datar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas semuanya. Bahkan, ini sejarah bagi kami, karena 28 hari BNPB terus berupaya untuk yang terbaik tanpa mengenal lelah dan bekerja dengan ikhlas. Semoga apa yang telah d lakukan dan pengabdiannya menjadi amal ibadah," ucap Bupati.

Kehadiran Bupati Eka Putra didampingi Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Kominfo Yusrizal, Kepala Dinas PUPR Ten Feri, Kalaksa BPBD dr Ermon bertujuan untuk menyampaikan kondisi terkini kabupaten Tanah Datar usai masa tanggap darurat selama 28 hari dilaksanakan. 

Saat tiba di kantor pusat BNPB, Bupati Eka Putra dan rombongan disambut langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) Rusdian didampingi Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Yuferryzal. 

Sestama BNPB Rusdian sampaikan turut berduka atas bencana yang terjadi. "Alhamdulillah semua tim telah bekerja secara optimal. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan jajaran yang telah menangani secara maksimal," ucapnya.

Lebih lanjut, Rusdian juga menanggapi atas usulan yang disampaikan Bupati Eka Putra. Menurutnya, dari 22 usulan yang disampaikan 18 usulan sudah di verifikasi dan 2 sisanya masih dalam proses peninjauan. 

Rusdian juga sampaikan, dalam masa bencana tentu ada plus minus nya, untuk itu atas nama BNPB dan jajaran yang bertugas di lokasi juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam menangani bencana di Tanah Datar. (Pinos/rls)

Pasca Berakhirnya Masa Tanggap Darurat Bantuan Terus Berdatangan
Maklumatnews, TD - Pasca berakhirnya masa tanggap darurat, bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda luhak nan tuo terus berdatangan. 

Seperti bantuan yang diterima bupati Tanah Datar Eka Putra dari PT. Pupuk Indonesia (PI) dan Persatuan Istri Karyawan Pupuk Indonesia (PIKA PI) di Indo Jolito Batusangkar, Senin (10/6).

PT. PI menyerahkan bantuan berupa 2000 paket beras dan bantuan PIKA PI berupa uang tunai sebesar Rp. 25 juta dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Tanah Datar terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Dikesempatan itu, Bupati Eka Putra mengucapkan rasa terima kasihnya kepada PT. PI dan PIKA PI atas kontribusinya dalam membantu masyarakat Tanah Datar yang terdampak bencana alam tersebut.

"Terima kasih kepada PT. PI dan PIKA PI, semoga apa yang telah diberikan ini, dibalas kebaikan dari Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin," ujar Bupati Eka Putra.

Bupati Eka Putra menambahkan, kedatangan PT. PI dan PIKA PI memberikan semangat bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi musibah di daerahnya.

"Ini sangat luar biasa, selain menerima bantuan, kedatangan PT. PI dan PIKA PI memberi semangat bagi kami, untuk Tanah Datar bangkit,".

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT. PI Gusrizal mengatakan PT. PI bersama PIKA PI secara langsung memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam di Tanah Datar.

"Kita ingin berbagi, ini bentuk simpati bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah. Bencana alam adalah aspek kemanusiaan, sebagai salah satu BUMN punya kewajiban untuk memberikan perhatiannya," ujarnya.

Ia pun berharap, bantuan yang telah diserahkan tersebut, dapat membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. 

"Semoga bantuan ini, mendukung Kabupaten Tanah Datar untuk segera bangkit. Melihat semangat ini, kita yakin kabupaten Tanah Datar secepatnya pulih kembali," ujarnya.

Turut hadir pada saat itu, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Yusrizal, Kepala Bagian Prokopim Setda Tanah Datar Dedi Tri Widono dan tamu undangan lainnya. (Pinos/rls)

8 Fraksi DPRD Tanah Datar Menerima 2 Ranperda Untuk Ditetapkan Jadi Perda
Maklumatnews,TD -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat paripurna pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (11/6/2024) di ruang sidang DPRD setempat. 
Dalam pendapat akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD disampaikan Jubir Abu Bakar, sebanyak 8 fraksi menyatakan menerima Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

"Setelah dibahas sesuai tata tertib DPRD, maka kemaren dilanjutkan dengan rapat antara Banggar dan TAPD serta kepala Perangkat Daerah dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi yang semua dapat menerima," sampai Abu Bakar. 

"Ada catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar menyelesaikan masalah pajak, baik pajak hotel, restoran, rumah makan dan parkir. Kemudian memaksimalkan pengelolaan retribusi, kegiatan tertunda 2023 agar diprioritaskan menjadi kegiatan tahun 2024". 

Selepas itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD melalui Jubirnya Kamrita menyampaikan, sebanyak 8 fraksi DPRD menyetujui Ranperda RPJPD 2025-2045 ditetapkan menjadi Perda. 

"Berdasarkan tata tertib DPRD pasal 9 ayat 3, bahwa pendapat akhir fraksi dilakukan setelah pembahasan, maka hasil pembahasannya sebanyak 8 fraksi menyatakan menyetujui Ranperda menjadi Perda," sampainya. 

Sementara itu Pendapat Akhir Bupati Tanah Datar disampaikan Wabup Richi Aprian menyampaikan terima kasih atas sumbangsih pemikiran dalam pembahasan dan perumusan rancangan peraturan daerah ini sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

"Dari laporan pembicaraan tingkat I, yang disampaikan Bamus dan Banggar DPRD tercermin semangat kebersamaan dan kearifan yang dilandasi totalitas pengabdian yang tinggi, sebagai wujud mengutamakan kepentingan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. Dan kesemuanya menjadi dasar bagi kita untuk mencapai kata mufakat dalam menyepakati Ranperda menjadi Perda," sampainya. 

Kemudian Wabup juga menyampaikan, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi dasar penyusunan KU PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. 

"Selanjutnya kami mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat agar tetap komit dan bertekad untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah 13 kali diterima dapat terus dipertahankan pada masa yang akan datang," sampainya. 

Kemudian, tambah Wabup, dengan ditetapkan RPJPD 2025-2045 memberikan landasan untuk pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. 

"Ranperda RPJPD juga menjamin terciptanya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Daerah secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kemudian menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dan daerah, serta menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional di daerah," sampainya. 

Terakhir disampaikan Wabup Ranperda yang disepakati bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi. 

"Nantinya, hasil evaluasi Gubernur Sumbar, Ranperda ini akan ditetapkan menjadi Perda sesuai Peraturan Perundang-undangan," pungkasnya.

 Adapun Sidang dipimpin Wakil Ketua Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua Saidani juga dihadiri Forkopimda, Staf ahli Bupati, Sekda, para Asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari serta undangan lainnya. (Pinos


Mailis




Padang - Dalam rangka memperingati HUT Ke - 78 Polisi Militer TNI AD tahun 2024, Denpom I/4 Padang melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya melaksanakan anjangsana kerumah Purnawirawan dan Warakawuri yang berlokasi di Asrama Tarandam dan Asrama Siteba Kota Padang, Senin (10/6/2024).

Rombongan anjangsana dipimpin langsung oleh Dandenpom I/4 Padang, Letkol Cpm Rajiman Saragih, S.H. didampingi Ketua Persit KCK anak ranting 4) Denpom I/4 beserta personel Denpom I/4 Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Dandenpom menyampaikan bahwa kegiatan anjangsana ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Ke - 78 Polisi Militer TNI AD tahun 2024.

"Kegiatan anjangsana ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara prajurit-prajurit korps Polisi Militer yang masih atif berdinas dengan para Purnawirawan dan Warakawuri dan PNS Polisi Militer Angkatan Darat yang sudah selesai melaksanakan dinas keprajuritan", ucap Dandenpom.

Sementara, salah seorang Purnawirawan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh personel Denpom I/4 Padang yang sudah peduli dan perhatian terhadap para Purnawirawan dan Warakawuri.

"Terimakasih kepada Komandan Denpom beserta seluruh anggota yang sudah peduli dan perhatian kepada kami, Selamat ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat yang Ke - 78, semoga jaya selamanya", ungkapnya.

Diakhir kegiatan, Dandenpom memberikan bingkisan dan tali asih berupa sembako sebagai wujud penghargaan dan kepedulian terhadap para Purnawirawan, Warakawuri dan keluarga besar korps Polisi Militer. (Penrem032)

Bupati Eka Putra Minta Prioritaskan Pembayaran Gaji dan TPP ke 13
Maklumatnews, TD - "Alhamdulillah, gaji dan TPP ke 13 akan segera dibayarkan Pemerintah Daerah dan hal ini tentunya patut disyukuri karena juga dibayarkan penuh". 

Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat memimpin apel pagi bersama jajarannya di halaman kantor Bupati di Pagaruyung, Senin (10/6).

"Untuk itu, saya minta OPD terkait segera mengajukan proses pencairan anggarannya, dan kepada BPKD diminta untuk memprioritaskan proses pencairannya," tegas Bupati. 

Karena itu, tambah Bupati, kepada masing-masing OPD untuk segera mengajukan proses pencairannya ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). 

Bupati Eka Putra juga berpesan kepada ASN untuk memanfaatkan gaji dan TPP ke 13 sesuai kebutuhan dan skala prioritas, sehingga bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. (Pinos/rls)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.