511,52 Ha Lahan Pertanian Terdampak Galodo Diajukan Untuk Reklamasi

Maklumatnews, Jakarta -"Akibat bencana banjir bandang yang terjadi  berdampak besar terhadap sektor pertanian di Tanah Datar dengan luas areal terkena imbas 511.52 hektar mengalami kerusakan".

Demikian kondisj yang dipaparkan bupati Tanah Datar Eka Putra terkait lahan pertanian yang terdampak atas bencana tersebut ketika berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian RI di jakarta, Selasa (11/6).

"Untuk itu di perlukan pemulihan yang mendesak, diantaranya reklamasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, bantuan benih dan bantuan alsintan," ujar bupati lagi.

"Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia saat kunjungan ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat beberapa waktu lalu".

"Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan namun akibat bencana yang terjadi sejak bulan Desember 2023 lalu di awali dengan erupsi marapi sampai saat ini dan bulan Mei 2024 lalu terjadi lagi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan dan gagal panen lahan pertanian dan perkebunan masyarakat".

"Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, sambungnya, kerusakan lahan pertanian akibat bencana seluas 511,52 hektar, tentunya dari dampak yang signifikan ini memerlukan tindakan mendesak untuk memulihkan sektor pertanian tersebut", urai Eka Putra. 

Kehadiran Bupati didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani dan Kepala Dinas Kominfo Yusrizal disambut langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) RI Dr. Ir. Hermanto, MP diruang kerjanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jendral PSP Hermanto sampaikan terima kasih kepada Bupati Tanah Datar yang hadir langsung ke Kementan RI sebagaimana instruksi dari Mentan RI untuk menyampaikan kebutuhan akibat banjir bandang yang terjadi di Tanah Datar. 

"Terima kasih Bapak Bupati dan jajaran atas respon cepat untuk menyampaikan usulan kebutuhan akibat bencana banjir bandang, Alhamdulillah kami telah terima usulan untuk di anggarkan secepatnya," ucapnya.

Hermanto juga sampaikan, dalam waktu dekat pihaknya melalui Dana Anggaran Tambah (ABT) juga akan diusulkan untuk kegiatan Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan cetak sawah untuk memulihkan kembali lahan pertanian di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Dikesempatan tersebut Bupati Eka Putra langsung serahkan proposal reklamasi perbaikan dan infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar kepada Sekdir jenderal PSP RI Hermanto. (Pinos/rls)

Maklumatnews, Bukittinggi - "Kepala Sekolah sebagai salah satu garda terdepan dunia pendidikan tentu harus selalu meningkatkan kompetensi dan kemampuannya sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman".

Hal ini disampaikan bupati Eka Putra dalam acara Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP se kabupaten Tanah Datar, di Pusako Hotel Kota Bukittinggi, Rabu malam (19/6).

 "Untk itu, pelatihan ini salah satu upaya meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan generasi muda tentunya Kepsek dan guru harus mengupdate ilmu dan aturan yang ada". 

"Salah satunya adalah dengan memahami platform Merdeka Belajar pada kurikulum merdeka tahun 2024, yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing," kata Eka Putra.

"Tidak itu saja, seorang Kepsek maupun guru harus jeli melihat para siswanya, baik itu bakat dan kemampuan maupun penggunaan Ilmu Teknologi (IT) yang digunakan seperti handphone pintar", tambah Eka lagi. 

"Kurikulum saat ini berbeda dari zaman dulu, saat ini diminta para guru harus mampu mengarahkan siswa sesuai bakat dan kemampuannya. Dan, juga guru harus juga menjadi pengawas saat para siswanya memakai handphone pintar, karena saat ini melalui aplikasi atau tontonan di handphone, akan bisa merusak moral generasi muda kita," pesannya. 

Selepas itu dalam diskusi, Bupati Eka Putra mendukung pelaksanaan Program Satu Sekolah Satu Kelompok Tahfizh, rencana pelaksanaan sekolah 5 hari dan juga tentang keinginan untuk peningkatan kesejahteraan Kepsek SD dan SMP. 

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Inhendri Abbas menyampaikan, pelaksanaan kegiatan yang dihadiri 300 lebih Kepsek SD dan SMP se Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi Kepsek tersebut.

"Kepsek selaku top leader di sekolah masing-masing harus mampu merancang program-program di sekolahnya, terutama untuk mempersiapkan dan melahirkan generasi muda yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045, dan salah satunya peningkatan tersebut melalui kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini," sampainya. 

Diungkapkan Inhendri lagi, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pendidikan untuk memotivasi dan melahirkan generasi muda yang handal di Tanah Datar, salah satunya melalui Program Satu Sekolah Satu Kelompok Tahfizh. 

"Program ini sangat sejalan dengan program pak Bupati yang muaranya adalah menciptakan generasi yang hafizh dan hafizah, program ini juga dapat bantuan nanti," pungkasnya. 

(Pinos/rls)

Maklumatnews,Tanah Datar - "Kami minta Komisi I DPR RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". 

Hal itu diaampaikan puluhan wartawan yang bertugas di kabupaten Tanah Datar ketika mendatangi Gedung DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait perubahan UU Penyiaran. Senin (10/6), 

"Hal itu dikarenakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI dinilai mengandung pasal-pasal yang menghambat kebebasan pers serta mengebiri tugas-tugas jurnalistik," ujar Ketua PWI Tanah Datar Yuldaveri, bersama Ketua KWRI Bonar Surya Winata.

"Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50B ayat dua, yang melarang penayangan eksklusif konten investigasi jurnalistik. Pasal ini dianggap ambigu dan berpotensi menjadi alat, untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis".

Para wartawan yang berangkat secara bersama-sama dari Sekretariat PWI-KWRI di Kawasan Gedung Indojolito ini, mendapatkan pengawalan dari jajaran Polres Tanah Datar. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Saidani, Ketua Komisi I Istiqlal, dan Sekwan Yuhardi.

Pertemuan yang dipimpin oleh Anton Yondra. Ia menyatakan, aspirasi dari insan pers Tanah Datar akan segera disampaikan ke DPR RI, serta ditembuskan ke Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan induk organisasi profesi pers.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anton menyatakan, nota keberatan yang ditandatangani para wartawan akan turut ditandatangani oleh pimpinan DPRD Tanah Datar, dan dikirim ke semua pihak terkait, terutama Komisi I DPR RI.

"Terkait RUU yang dipermasalahkan itu sedang dibahas Komisi I DPR, apa yang menjadi harapan insan pers Tanah Datar, DPRD akan menyalurkan aspirasi, dan segera mengirimkan surat penolakan dengan surat pengantar dari DPRD, dan ditembuskan ke Dewan Pers, KPI, dan organisasi profesi jurnalis," katanya.

Anton menegaskan, DPRD hanya berfungsi menyalurkan aspirasi karena pembuat UU adalah pusat, namun prinsipnya DPRD Tanah Datar tidak sepakat dengan usaha pengerdilan pers yang menjadi hak masyarakat.

DPRD Tanah Datar menyambut baik upaya penyampaian pendapat ini dan berjanji akan mengawal aspirasi ini sampai ke DPR RI, terutama yang terkait dengan pembahasan RUU tersebut. (Pinos)

Maklumat, Batusangkar - "Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun ini, kita serahkan sapi seberat satu ton ke pengurus Masjid Muhammadyah, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan".

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra ketika menyaksikan lansung penyembelihan satu ekor sapi kurbanya beserra keluarga yang beratnya kurang lebih satu ton di Masjid Muhammadyah, Pagaruyung, Senin (17/6).

"Sapi kurban ini diperkirakan beratnya mencapai satu ton yang diserahkan ke pengurus masjid Muhammadiyah Batusangkar untuk selanjutnya disembelih dan dibagikan kepada warga yang berhak", ujar Eka Putra. 

Sementara itu, In Hendri Abbas Dt. Tan Basa mengatakan Sapi berjenis Simental itu, lahir dan dibesarkan di Abbas Farm serta dirawat dengan penuh kasih sayang.

"Sapi ini, berusia kurang dari 3 tahun. Dan, sangat terawat, terlihat dari posturnya berisi dan sehat. Insya Allah, dimulai keikhlasan Bupati beserta keluarga, proses penyembelihannya berjalan dengan lancar," ujarnya. (Pinos/rls)

Agus Salim - Semangat berkurban karyawan/ti Perumda Air Minum Kota Padang terus meningkat setiap tahunnya. Jika tahun lalu hanya bisa mengumpulkan 72 ekor hewan kurban yakni 48 sapi dan 24 kambing, hari raya Idul Adha tahun ini meningkat jadi 89 ekor, yakni 51 ekor sapi dan 38 ekor kambing.

Penyerahan hewan kurban ini dilakukan secara simbolis oleh Pj Wali Kota Padang Andree Algamar di halaman parkir Perumda AM Padang Jalan Sawahan, Kamis (13/6). 

Turut hadir Pj Sekko Padang Yosefriawan, Direksi dan Dewas Perumda Air Minum Kota Padang.

Dalam sambutannya, Pj Wako sangat mengapresiasi semangat berkurban karyawan/ti Perumda AM Padang yang selalu meningkat setiap tahunnya. Ia berharap ke depan antusias berkurban tetap dipertahankan dan jumlah hewan kurban juga ditingkatkan. 

“Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, Berkurban bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Dengan berkurban rezeki kita juga bakal lancar mengalir bak air"

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, @hendrapebrizal76, mengatakan hewan kurban sebanyak 89 ekor tersebut berasal dari karyawan/ti Perumda AM Padang yang dicicil dari gaji setiap bulannya. 

“Hewan kurban ini adalah kendaraan kita ke surga nantinya. Kurban tidak mengurangi rezeki kita, malah bertambah. Kurban justru bisa menghindarkan kita dari musibah atau bencana,” 

Selain dari karyawan/ti, hewan kurban juga ada yang berasal dari mitra relasi Perumda AM Padang, seperti Bank Nagari dan lainnya. 

Semoga hewan kurban ini bermanfaat bagi penerima dan masyarakat umumnya.

Maklumatnews, Jakarta - “Setelah menutup masa tanggap darurat selama 28 hari, Alhamdulillah seluruh keluarga korban yang belum ditemukan sudah mengikhlaskan".

Hal itu dikatakan Bupati  Eka Putra saat kunjungi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Graha BNPB Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur,Selasa (11/6)  tepat satu bulan terjadinya bencana alam banjir bandang dan longsor di kabupaten Tanah Data 11 Mei lalu.

 

Dikesempatan tersebut Bupati Eka Putra menjelaskan setelah pemberlakuan masa tanggap darurat selama 28 hari, terhitung sejak tanggal 9 Juni kemarin kabupaten Tanah Datar memasuki masa transisi selama satu tahun lamanya. 

"Untuk itu kami hadir saat ini mengajukan proposal bantuan sebanyak 22 usulan yaitu 20 jembatan dan 2 jalan dengan total biaya sebesar Rp 171 miliyar. "Alhamdulillah dari 22 unit yang kita usulkan telah dilakukan verifikasi oleh BNPB sebanyak 18 unit, InsyaAllah yang 2 unit lagi juga secepatnya dilakukan verifikasi," ujar Bupati.

Bupati Eka Putra juga sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB, atas pemasangan jembatan Bailey sebanyak 8 unit dan saat ini juga sedang dilakukan pemasangan Early Warning System.

"Luar biasa BNPB dan jajarannya,.Saya selaku pimpinan daerah dan mewakili keluarga korban dan masyarakat Tanah Datar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas semuanya. Bahkan, ini sejarah bagi kami, karena 28 hari BNPB terus berupaya untuk yang terbaik tanpa mengenal lelah dan bekerja dengan ikhlas. Semoga apa yang telah d lakukan dan pengabdiannya menjadi amal ibadah," ucap Bupati.

Kehadiran Bupati Eka Putra didampingi Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Kominfo Yusrizal, Kepala Dinas PUPR Ten Feri, Kalaksa BPBD dr Ermon bertujuan untuk menyampaikan kondisi terkini kabupaten Tanah Datar usai masa tanggap darurat selama 28 hari dilaksanakan. 

Saat tiba di kantor pusat BNPB, Bupati Eka Putra dan rombongan disambut langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) Rusdian didampingi Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Yuferryzal. 

Sestama BNPB Rusdian sampaikan turut berduka atas bencana yang terjadi. "Alhamdulillah semua tim telah bekerja secara optimal. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan jajaran yang telah menangani secara maksimal," ucapnya.

Lebih lanjut, Rusdian juga menanggapi atas usulan yang disampaikan Bupati Eka Putra. Menurutnya, dari 22 usulan yang disampaikan 18 usulan sudah di verifikasi dan 2 sisanya masih dalam proses peninjauan. 

Rusdian juga sampaikan, dalam masa bencana tentu ada plus minus nya, untuk itu atas nama BNPB dan jajaran yang bertugas di lokasi juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam menangani bencana di Tanah Datar. (Pinos/rls)