Maklumatnews, TD - "Pemahaman hingga pengamalan nilai-nilai kehidupan beragama, adat dan budaya merupakan salah satu isu dan permasalahan pembangunan di kabupaten Tanah Datar yang perlu segera diatasi dan dicarikan solusinya".

Hal demikian disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra, ketika membuka secara resmi pelatihan peningkatan kapasitas Ninik Mamak se kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (20/6).

“Untuk itu, kegiatan ini salah satu bentuk perhatian pemerintah Daerah Tanah Datar terhadap adat, budaya serta keagamaan yang dirangkup ke Program Unggulan dan tertuang di RPJMD 2021-2026, yakni peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan,” urainya.

“Kami berharap seluruh peserta mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengkaji, menganalisa dan mendiskusikan serta melahirkan solusi-solusi yang kongkrit dalam pemecahan permasalahan agama, adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat,” tambah Eka lagi.

Sementara itu, ketua LKAAM Tanah Datar diwakili Muslianto Dt. Majo Datuk dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan program pelatihan ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya.

“Sesuai dengan tema dari kegiatan ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas Ninik Mamak. Ini sudah berjalan dari tahun 2023. Untuk tahun ini, diadakan kembali dengan peserta sebanyak 200 orang,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa dikegiatan tersebut, akan dihadiri narasumber yang berkompeten dibidangnya diantaranya, Ketua LKAAM Tanah Datar, Sekretaris LKAAM Tanah Datar dan sebagainya.

Diakhir acara bupati Eka Putra menyerahkan kendaraan operasional yang diterima langsung Ketua LKAAM Tanah Datar Aresno, Dt. Andomo.

Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Erizanur, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas PMDPPKB Abdurahman Hadi, Kepala BPKD Helfy Rahmy Harun, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan In Hendri Abas Dt, Tan Basa dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD - Guna menangani kasus-kasus terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dilingkungan Pemda kabupaten Tanah Datar, bupati Eka Putra bersama Kajari Tanah Datar Anggiat AP Pardede tanda tangani Nota Kesepakatan di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Rabu (19/06) 

Pada kesempatan itu Bupati Eka Putra sampaikan bahwasanya penanda tanganan nota kesepakatan ini penting dilakukan guna menindak lanjuti persoalan bidang hukum perdata maupun TUN yang menimbulkan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Penanda tanganan nota kesepakatan secara profesional ini penting demi meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan Tanah Datar yang bersih, transparan dan akuntabel, “ucapnya.

Disebutkan Bupati Eka Putra hal itu juga sejalan dengan Pemkab Tanah Datar dan Kejari Tanah Datar berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang dimaknai dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintah.

“Hal ini sebagai langkah kongkrit Pemkab Tanah Datar, bersepakat menjalin kerjasama dengan Kejari Tanah Datar dalam hal penanganan masalah hukum bidang Perdata dan TUN yang diperkuat dengan penanda tanganan nota kesepakatan,”ujar Bupati Eka Putra.

Cakupannya disampaikan Bupati Eka Putra meliputi pemberian bantuan hukum perkara perdata maupun TUN, pemberian pertimbangan hukum dan pemberian pendampingan hukum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan tindakan hukum lainnya.

Sebelumnya Kajari Tanah Datar Anggiat AP Pardede, SH. MH mengatakan bidang hukum perdata dan TUN ini sangat vital dan penting karena dapat memberikan pendampingan hukum dan konsultasi hukum kepada OPD yang ada dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar termasuk juga Bupati.

Anggiat juga sampaikan jika Kasidatun Kejari Tanah Datar beserta jajaran juga akan selalu memberi pertimbangan yuridis terhadap kebijakan-kebijakan daerah.

“Dari sisi keperdataan inilah yang mungkin tanpa kita sadari akan terjadi mal administrasi dan itu bisa menjadi sebuah pengaduan dan sebelum terjadi itu bisa diminimalisir dan disinilah Datun bisa memberikan pendampingan ataupun konsultasi hukum, “ucapnya.

Ditambahkan Anggiat dengan adanya Nota Kesepakatan ini dapat membantu Bupati melalui jajaran atau OPD sepertihalnya minta pendampingan terhadap paket pekerjaan pada OPD dan lainnya. 

Penanda tanganan Nota Kesepakatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Daerah lingkup Pemkab Tanah Datar.(Pinos/rls)

511,52 Ha Lahan Pertanian Terdampak Galodo Diajukan Untuk Reklamasi

Maklumatnews, Jakarta -"Akibat bencana banjir bandang yang terjadi  berdampak besar terhadap sektor pertanian di Tanah Datar dengan luas areal terkena imbas 511.52 hektar mengalami kerusakan".

Demikian kondisj yang dipaparkan bupati Tanah Datar Eka Putra terkait lahan pertanian yang terdampak atas bencana tersebut ketika berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian RI di jakarta, Selasa (11/6).

"Untuk itu di perlukan pemulihan yang mendesak, diantaranya reklamasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, bantuan benih dan bantuan alsintan," ujar bupati lagi.

"Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia saat kunjungan ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat beberapa waktu lalu".

"Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan namun akibat bencana yang terjadi sejak bulan Desember 2023 lalu di awali dengan erupsi marapi sampai saat ini dan bulan Mei 2024 lalu terjadi lagi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan dan gagal panen lahan pertanian dan perkebunan masyarakat".

"Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, sambungnya, kerusakan lahan pertanian akibat bencana seluas 511,52 hektar, tentunya dari dampak yang signifikan ini memerlukan tindakan mendesak untuk memulihkan sektor pertanian tersebut", urai Eka Putra. 

Kehadiran Bupati didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani dan Kepala Dinas Kominfo Yusrizal disambut langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) RI Dr. Ir. Hermanto, MP diruang kerjanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jendral PSP Hermanto sampaikan terima kasih kepada Bupati Tanah Datar yang hadir langsung ke Kementan RI sebagaimana instruksi dari Mentan RI untuk menyampaikan kebutuhan akibat banjir bandang yang terjadi di Tanah Datar. 

"Terima kasih Bapak Bupati dan jajaran atas respon cepat untuk menyampaikan usulan kebutuhan akibat bencana banjir bandang, Alhamdulillah kami telah terima usulan untuk di anggarkan secepatnya," ucapnya.

Hermanto juga sampaikan, dalam waktu dekat pihaknya melalui Dana Anggaran Tambah (ABT) juga akan diusulkan untuk kegiatan Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan cetak sawah untuk memulihkan kembali lahan pertanian di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Dikesempatan tersebut Bupati Eka Putra langsung serahkan proposal reklamasi perbaikan dan infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar kepada Sekdir jenderal PSP RI Hermanto. (Pinos/rls)

Maklumatnews, Bukittinggi - "Kepala Sekolah sebagai salah satu garda terdepan dunia pendidikan tentu harus selalu meningkatkan kompetensi dan kemampuannya sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman".

Hal ini disampaikan bupati Eka Putra dalam acara Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP se kabupaten Tanah Datar, di Pusako Hotel Kota Bukittinggi, Rabu malam (19/6).

 "Untk itu, pelatihan ini salah satu upaya meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan generasi muda tentunya Kepsek dan guru harus mengupdate ilmu dan aturan yang ada". 

"Salah satunya adalah dengan memahami platform Merdeka Belajar pada kurikulum merdeka tahun 2024, yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing," kata Eka Putra.

"Tidak itu saja, seorang Kepsek maupun guru harus jeli melihat para siswanya, baik itu bakat dan kemampuan maupun penggunaan Ilmu Teknologi (IT) yang digunakan seperti handphone pintar", tambah Eka lagi. 

"Kurikulum saat ini berbeda dari zaman dulu, saat ini diminta para guru harus mampu mengarahkan siswa sesuai bakat dan kemampuannya. Dan, juga guru harus juga menjadi pengawas saat para siswanya memakai handphone pintar, karena saat ini melalui aplikasi atau tontonan di handphone, akan bisa merusak moral generasi muda kita," pesannya. 

Selepas itu dalam diskusi, Bupati Eka Putra mendukung pelaksanaan Program Satu Sekolah Satu Kelompok Tahfizh, rencana pelaksanaan sekolah 5 hari dan juga tentang keinginan untuk peningkatan kesejahteraan Kepsek SD dan SMP. 

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Inhendri Abbas menyampaikan, pelaksanaan kegiatan yang dihadiri 300 lebih Kepsek SD dan SMP se Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi Kepsek tersebut.

"Kepsek selaku top leader di sekolah masing-masing harus mampu merancang program-program di sekolahnya, terutama untuk mempersiapkan dan melahirkan generasi muda yang akan menyongsong Indonesia Emas 2045, dan salah satunya peningkatan tersebut melalui kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini," sampainya. 

Diungkapkan Inhendri lagi, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pendidikan untuk memotivasi dan melahirkan generasi muda yang handal di Tanah Datar, salah satunya melalui Program Satu Sekolah Satu Kelompok Tahfizh. 

"Program ini sangat sejalan dengan program pak Bupati yang muaranya adalah menciptakan generasi yang hafizh dan hafizah, program ini juga dapat bantuan nanti," pungkasnya. 

(Pinos/rls)

Maklumatnews,Tanah Datar - "Kami minta Komisi I DPR RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". 

Hal itu diaampaikan puluhan wartawan yang bertugas di kabupaten Tanah Datar ketika mendatangi Gedung DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait perubahan UU Penyiaran. Senin (10/6), 

"Hal itu dikarenakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI dinilai mengandung pasal-pasal yang menghambat kebebasan pers serta mengebiri tugas-tugas jurnalistik," ujar Ketua PWI Tanah Datar Yuldaveri, bersama Ketua KWRI Bonar Surya Winata.

"Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50B ayat dua, yang melarang penayangan eksklusif konten investigasi jurnalistik. Pasal ini dianggap ambigu dan berpotensi menjadi alat, untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis".

Para wartawan yang berangkat secara bersama-sama dari Sekretariat PWI-KWRI di Kawasan Gedung Indojolito ini, mendapatkan pengawalan dari jajaran Polres Tanah Datar. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Saidani, Ketua Komisi I Istiqlal, dan Sekwan Yuhardi.

Pertemuan yang dipimpin oleh Anton Yondra. Ia menyatakan, aspirasi dari insan pers Tanah Datar akan segera disampaikan ke DPR RI, serta ditembuskan ke Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan induk organisasi profesi pers.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anton menyatakan, nota keberatan yang ditandatangani para wartawan akan turut ditandatangani oleh pimpinan DPRD Tanah Datar, dan dikirim ke semua pihak terkait, terutama Komisi I DPR RI.

"Terkait RUU yang dipermasalahkan itu sedang dibahas Komisi I DPR, apa yang menjadi harapan insan pers Tanah Datar, DPRD akan menyalurkan aspirasi, dan segera mengirimkan surat penolakan dengan surat pengantar dari DPRD, dan ditembuskan ke Dewan Pers, KPI, dan organisasi profesi jurnalis," katanya.

Anton menegaskan, DPRD hanya berfungsi menyalurkan aspirasi karena pembuat UU adalah pusat, namun prinsipnya DPRD Tanah Datar tidak sepakat dengan usaha pengerdilan pers yang menjadi hak masyarakat.

DPRD Tanah Datar menyambut baik upaya penyampaian pendapat ini dan berjanji akan mengawal aspirasi ini sampai ke DPR RI, terutama yang terkait dengan pembahasan RUU tersebut. (Pinos)