Maklumatnews, TD - "Rangkaian pembahasan kesepakatan kebijakan umum dan plafon prioritas anggaran sementara APBD tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dari awal hingga ditandatanganinya Nota Kesepakatan pada hari ini".

Hal itu disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penandatangganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar 2025, di Aula utama DPRD setempat, Senen (29/7).

"Berkaitan dengan itu, Pemda dan DPRD Tanah Datar akan saling memberikan dukungan dan kotribusi dalam mencapai target pembangunan daerah di anggaran 2025 yang pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Datar," ujar Eka lagi.

Ditambahkan bupati, "Penyusunan KU dan PPAS APBD Tanah Datar merupakan wujud komitmen Pemda Tanah Datar melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat Luhak Nan Tuo ini".

Sebelumnya Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulayadi, Dt. Bungsu saat memimpin Rapat Paripurna itu, mengatakan rangkaian pembahasan KUA dan PPAS APBD 2025 telah melewati beberapa tahapan yang melibatkan seluruh pihak terkait.

"Proses pembahasan KU dan PPAS APBD 2025 yakni, pembahasan di tingkat Provinsi, pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dan sebagainya," pungkasnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt.Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani dihadiri 25 anggota, Sekretaris Dewan Yuhardi, serta Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar. (Pinos)

 

Padang, Sindotime-Erviera Syahnaz Maryam Lovienta yang pernah mewakili Sumatera Barat di ajang Puteri Indonesia 2022 kini terjun ke politik praktis. Gadis yang akrab disapa Viera Lovienta ini berdarah keturunan Minang dari Kabupaten Solok dan keturunan Jawa dari Kabupaten Kediri, namun besar di Bali sejak kecil. Setelah sebelumnya dipercaya sebagai Direktur Komunikasi Politik Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024, Viera kini terjun ke politik praktis. Ia kini mengemban tugas baru sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DPP Partai Perindo.

Viera Lovienta menuturkan bahwa keterlibatan dalam politik praktis merupakan bagian dari mimpinya untuk bisa ikut memajukan tanah air. “Selama belajar komunikasi politik di Inggris saya menyadari bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga check and balance pemerintah. Oleh karena itu ketika tawaran untuk bergabung dengan Perindo datang, saya menerima ini sebagai kesempatan untuk mengabdi,” kata Viera Lovienta.

Menurut Viera, besarnya porsi anak muda yang disiapkan oleh Perindo merupakan elemen utama yang menjadi pembeda. “Perindo kini hadir dengan spirit yang baru dan memberi ruang bagi banyak anak muda. Hal ini dibuktikan dengan menghadirkan figur muda seperti Angela Tanoesoedibjo, Michael Sianipar, Angkie Yudistia, Manik Marganamahendra dan masih banyak anak muda inspiratif lainnya di struktur partai. Saya meyakini bahwa ruang bagi politik yang elok dan berdampak itu masih terbuka luas,” akunya.

Viera Juga berharap agar keterlibatannya di bidang politik bisa memberi dampak luas. “Keikutsertaan dalam politik ini merupakan upaya untuk memberi dampak. Saya berharap agar bisa mengajak lebih banyak anak muda untuk menjadi bagian dari politik di Indonesia, khususnya Perindo,” pintanya.

Gadis kelahiran tahun 1998 ini diketahui telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan dua gelar Bachelor of Arts (Honours) dengan jurusan Public Relations and Project Management pada 2019 lalu di Sunway University (Malaysia) dan Lancaster University (UK). Tidak cuma itu saja, Viera yang baru berusia 25 tahun ini juga telah berhasil menyandang gelar Master of Arts di bidang Political Communication dari Cardiff University, Wales, Britania Raya.(rel)

Maklumatnews, TD - "Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah diperlukan kebijakan umum yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemda sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025".

Hal demikian disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra pada rapat paripurna DPRD dengan agenda Penanda tanganan nota kesepakatan KU dan PPAS APBD tahun anggaran 3025 di Aula DPRD setempat, Rabu (29/7).

"Berdasarkan hal tersebut, Pemda dan DPRD sepakat terhadap KU yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025 dal kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar atas PPAS tahun anggaran 2025".

" Secara lengkap, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 disesuaikan dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan serta untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS tahun anggaran 2025 tersebut ", tambah Eka.

" Adapun kebijakan umum APBD tahun 2025 yang disepakati tersebut meliputi pendapatan sebesar 1.037 triliun rupiah terdiri dari PAD 184.3 milyar dari pajak daerah 55.7 juta, Retribusi 97.5 juta, kekayaan daerah yang dipisahkan 27 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah 4 milyar ".

Kemudian bupati juga menjelaskan bahwa, pendapatan transfer sebesar 852.2 milyar yang terdiri dari transfer pemerintah pusat 811.1 milyar, antar daerah 41.1 milyar serta pendapatan lain-lain yang sah 750 juta rupiah.

Untuk belanja yang disepakati sebesar 1.131triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasional 912.6 milyar (belanja pegawai 653.9 milyar, belanja barang dan jasa 258.2 milyar, belanja subsidi 485 juta, Hibah 4.9 milyar dan bantuan sosial 2 milyar rupiah.

Selanjutnya, untuk belanja modal sebesar 28.5 milyar rupiah  mencakup belanja modal tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya) ditambah belanja tidak terduga 10 milyar rupiah serta belanja transfer sebesar 172.9 milyar (belanja bagi hasil dan bantuan keuangan) sehingga terjadi surplus sebesar 93.8 milyar lebih.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin ketua DPRD Rony Mulyadi didampingi wakil ketua Anton Yondra dan Saidani beserta anggota lainnya serta diikuti Forkopimda, kepala Dinas, kantor  dan intasi dilingkungan Pemda, camat, wali nagari serta undangan lainnya. (Pinos)

Maklumatnews, TD - Berbagai Program Unggulan daerah telah dilaksanakan yang semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bahkan tahun ini ditambah dengan Program Berobat Gratis. 

Hal itu disampaikan Bupati Eka Putra usai shalat subuh berjamaah di Masjid Darussalam Jorong Bukik Gombak Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Minggu (21/7/).

"Karena ada program berobat Gratis di RSUD M. Ali Hanafiah merupakan program baru yang membebaskan biaya berobat bagi masyarakat yang tidak punya BPJS ataupun BPJS menunggak, diharapkan masyarakat bisa dapat manfaatkan program ini sehingga yang sakit tidak takut berobat karena tidak ada biaya," kata Eka Putra.

"Alhamdulillah, Progul sudah berjalan dengan baik dan Insya Allah akan kita lanjutkan dan tingkatkan ke depannya dan khusus bagi Program Makan Rendang agar masyarakat untuk memanfaatkannya". 

"Makan rendang adalah program untuk memberantas rentenir agar hilang di tengah masyarakat. Jadi Pemerintah hadir memberikan pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan, masa pengembalian 2 tahun dengan maksimal pinjaman Rp10 juta untuk masyarakat yang berusaha UMKM atau modal usaha pertanian. Persyaratan mudah, hanya butuh surat NIB dari Wali Nagari kemudian datangi Bank Nagari, Insya Allah, 2 hari kemudian cair," katanya.

Selanjutnya, Bupati Eka Putra akan anggarkan bantuan sebesar Rp 100 juta untuk kelanjutan pembangunan masjid dan fasilitas lainnya.

Sebelumnya Pengurus Masjid Sekaligus tokoh masyarakat setempat Edwin Dt. Marajo menyampaikan, "Alhamdulillah, kehadiran pak Eka Putra mengobati keinginan kami untuk bertemu langsung dan menyampaikan aspirasi masyarakat".

"Saat ini kita sedang merenovasi beberapa bagian masjid termasuk tempat wudu, saat ini dana masih dari infak dan sumbangan masyarakat dan donatur. Di kesempatan ini tentunya kami berharap pak Bupati bisa membantu biaya tersebut," sampainya.

Kegiatan kali ini ikut dihadiri Kadis Sosial PPPA Afrizon sekaligus Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Tanah Datar, Kadis Koperindag Hendra Setyawan, Kadis PMDPPKB Abdurrahman Hadi, Camat Lima Kaum Ikrar Falevi, pengurus masjid dan ratusan jamaah.(Pinos/rls)

Agus Salim - Identitas Kependudukan Digital (IKD) memuat KTP-el yang berbentuk digital. IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Hari ini, selepas melaksanakan kegiatan senam pagi bersama, Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Padang, Afrizal Kuning ikut mengisi aplikasi IKD bersama Tim dari Disdukcapil Kota Padang. Kedatangan Tim dari Disdukcapil Kota Padang ini disambut semangat karyawan/ti yang juga ingin merepresentasikan dokumen pribadi dan keluarga dalam bentuk digital. 

Kehadiran Tim ini sangat membantu mempermudah prosesnya, karena ada beberapa hal yang memang harus dipandu oleh Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dokumen yang diproses dapat segera terupload dalam data digital pribadi masing-masing. 

Disela pelaksanaan, dengan ditemani Direktur Umum, Kepala Dinas Disdukcapil Kota Padang, Teddy Antonius ikut menyaksikan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada karyawan/ti Perumda Air Minum Kota Padang tentang IKD. Pendataan IKD ini direncanakan akan dilanjutkan pada Jumat mendatang di Perumda Air Minum Kota Padang.

54 Walinagari Terpilih Di Tanah Datar Kumpul Di Jakarta

Maklumatnews, Jakarta -Bupati Eka Putra ingatkan para Wali Nagari se-Tanah Datar untuk serius mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepamongprajaan di BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berlangsung tanggal 15 s.d 18 Juli di Jakarta.

Semenjak 13 November 2023 yang lalu sebanyak 54 Wali Nagari terpilih di Tanah Datar telah dilantik, dimana sesuai dengan Permendagri 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengamanatkan calon Kepala Desa terpilih dan telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan.

Diklat Kepamongprajaan bagi Wali Nagari terpilih dan sudah dilantik ini penting diikuti, hal ini juga sekaitan dengan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan ditingkat nagari dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kata Bupati Eka Putra,SE,MM, Selasa (15/07) di Jakarta.

“Sesuai dengan Permendagri 82 Tahun 2015 bahwa Kepala Desa atau Wali Nagari wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah, Pemprov dan Pemkab dengan pembiayaan dari APB Nagari, APBD kabupaten, APBD provinsi ataupun APBN dari itu mari serius ikuti, “ucapnya.

Sebelumnya Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar Abdurrahman Hadi mengatakan bimtek dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri karena lembaga resmi yang memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Disampaikan Abdurrahman Hadi bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan BPSDM Kemendagri bahwa program pendidikan dan pelatihan reguler yang dilaksanakan di BPSDM Kemendagri telah ditetapkan dengan beberapa tema terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk pelatih atau pemateri disampaikan Abdurrahman Hadi merupakan tenaga yang telah memiliki sertifikat pelatih ataupun pengajar dibidang pemerintahan.

Ketua FKWN Tanah Datar Genta Maulana Akbar pada kesempatan yang sama sampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Eka Putra yang telah memfasilitasi pelaksanaan bimtek tersebut.

“Terima kasih pak Bupati atas fasilitasi yang telah diberikan sehingga pelaksanaan bimbingan teknis ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat menambah wawasan wali nagari sebagai pimpinan diwilayah setingkat desa atau nagari ini, “ucapnya. (Pinos/rls)