Agus Salim - Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Dra. Dessy Adin, MM, MSi, bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang @hendrapebrizal76, menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Implementasi Good Corporate Governance, Risk Management and Compliance (GRC) di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang, (24/6/24).

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya implementasi Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang melalui pendampingan, pembinaan, penerapan, pengembangan, serta penguatan yang pelaksanaannya didukung dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki.

Nota kesepahaman yang telah ditandatangani menjadi wujud nyata komitmen Perumda Air Minum Kota Padang untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan air minum yang dilakukan. Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen dan keseriusan BPKP dalam mengawal GRC di Perumda Air Minum Kota Padang agar dapat membantu implementasi tata kelola risiko agar kinerja PDAM dalam mencukupi kebutuhan dasar air masyarakat khususnya di kota Padang dapat terealisasi dengan baik. Model GRC yang diterapkan bisa menjadi alat bagi Perumda Air Minum Kota Padang untuk menuju dan mewujudkan Good Coorporate Governance.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, @hendrapebrizal76, mengucapkan terima kash kepada Perwakilan BPKP Sumbar telah bersedia membantu Perumda Air Minum Kota Padang dalam memperbaiki pengelolaan BUMD melalui penerapan GRC.

Semoga melalui MoU ini, dapat menghadirkan sinergi yang mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kemandirian perusahaan.

Maklumatnews, TD - "Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat kami mengucapkan terima kasih kepada perantau nagari III Koto yang berkolaborasi dengan FRPB Tanah Datar dalam membangun Huntara ini bagi korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor".

Hal itu disampaikan bupati Eka Putra saat menerima 2 unit Huntara dari perantau III Koto sekaligus menyerahkan rumah tersebut kepada warga yang rumahnya ruaak parah dilanda galodo beberap waktu lalu di jorong Panti nagari Rbatan, Selasa (18/6).

"Terwujudnya 2 unit Huntara itu akan bermanfaat aekali bagi masyarakat yang rumahnya tersapu akibat banjir bandang dan tanah longsor beberapa waktu silam".

"Insyaallah, pembangunan Huntara sangat bermanfaat bagi masyarakat yang telah kehilangan rumahnya akibat banjir bandang dan tanah longsor sebulan yang lalu'

Kami mendo'akan, semoga perantau kami dimudahkan rejekinya dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT," ujar Bupati Eka.

Sementara itu, Wali Nagari III Koto Willy Adha mengatakan bahwa pemerintah nagari dan perantau IKPT dan IKAPGA Nagari III Koto bersama-sama menyampaikan duka mendalam kepada korban banjir bandang. Dan sebagai bentuk kepedulian, selain memberi bantuan logistik juga membangunkan 2 unit rumah Huntara untuk para korban. 

"Pasca banjir bandang dan tanah longsor, warga Nagari III Koto diranah dan dirantau  telah memberikan bantuan berupa logistik ke beberapa titik daerah di Tanah Datar. Saat ini juga di serahkan bantuan 2 unit rumah Huntara kepada keluarga korban yaitu Muhammad Aris dan Joni di jorong Panti dengan nilai bangunan masing-masing Rp 15 juta," terangnya.

Lebih lanjut, Willy menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan rumah Huntara tersebut, ialah agar masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor tidak berlama-lama berada di pengungsian. Dia juga berharap, dengan bantuan rumah Huntara ini dapat meringankan beban bagi para korban yang tertimpa musibah. 

Turut hadir pada saat itu, Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Kominfo Yusrizal, Kaban BKD Rahmi Harun, Camat Rambatan Roza Melfita, wali Nagari Rambatan dan Wali Nagari Lima Kaum. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD - "Pemahaman hingga pengamalan nilai-nilai kehidupan beragama, adat dan budaya merupakan salah satu isu dan permasalahan pembangunan di kabupaten Tanah Datar yang perlu segera diatasi dan dicarikan solusinya".

Hal demikian disampaikan bupati Tanah Datar Eka Putra, ketika membuka secara resmi pelatihan peningkatan kapasitas Ninik Mamak se kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (20/6).

“Untuk itu, kegiatan ini salah satu bentuk perhatian pemerintah Daerah Tanah Datar terhadap adat, budaya serta keagamaan yang dirangkup ke Program Unggulan dan tertuang di RPJMD 2021-2026, yakni peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan,” urainya.

“Kami berharap seluruh peserta mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengkaji, menganalisa dan mendiskusikan serta melahirkan solusi-solusi yang kongkrit dalam pemecahan permasalahan agama, adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat,” tambah Eka lagi.

Sementara itu, ketua LKAAM Tanah Datar diwakili Muslianto Dt. Majo Datuk dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan program pelatihan ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya.

“Sesuai dengan tema dari kegiatan ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas Ninik Mamak. Ini sudah berjalan dari tahun 2023. Untuk tahun ini, diadakan kembali dengan peserta sebanyak 200 orang,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa dikegiatan tersebut, akan dihadiri narasumber yang berkompeten dibidangnya diantaranya, Ketua LKAAM Tanah Datar, Sekretaris LKAAM Tanah Datar dan sebagainya.

Diakhir acara bupati Eka Putra menyerahkan kendaraan operasional yang diterima langsung Ketua LKAAM Tanah Datar Aresno, Dt. Andomo.

Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Erizanur, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas PMDPPKB Abdurahman Hadi, Kepala BPKD Helfy Rahmy Harun, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan In Hendri Abas Dt, Tan Basa dan undangan lainnya. (Pinos/rls)

Maklumatnews, TD - Guna menangani kasus-kasus terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dilingkungan Pemda kabupaten Tanah Datar, bupati Eka Putra bersama Kajari Tanah Datar Anggiat AP Pardede tanda tangani Nota Kesepakatan di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Rabu (19/06) 

Pada kesempatan itu Bupati Eka Putra sampaikan bahwasanya penanda tanganan nota kesepakatan ini penting dilakukan guna menindak lanjuti persoalan bidang hukum perdata maupun TUN yang menimbulkan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Penanda tanganan nota kesepakatan secara profesional ini penting demi meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan Tanah Datar yang bersih, transparan dan akuntabel, “ucapnya.

Disebutkan Bupati Eka Putra hal itu juga sejalan dengan Pemkab Tanah Datar dan Kejari Tanah Datar berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang dimaknai dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintah.

“Hal ini sebagai langkah kongkrit Pemkab Tanah Datar, bersepakat menjalin kerjasama dengan Kejari Tanah Datar dalam hal penanganan masalah hukum bidang Perdata dan TUN yang diperkuat dengan penanda tanganan nota kesepakatan,”ujar Bupati Eka Putra.

Cakupannya disampaikan Bupati Eka Putra meliputi pemberian bantuan hukum perkara perdata maupun TUN, pemberian pertimbangan hukum dan pemberian pendampingan hukum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan tindakan hukum lainnya.

Sebelumnya Kajari Tanah Datar Anggiat AP Pardede, SH. MH mengatakan bidang hukum perdata dan TUN ini sangat vital dan penting karena dapat memberikan pendampingan hukum dan konsultasi hukum kepada OPD yang ada dijajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar termasuk juga Bupati.

Anggiat juga sampaikan jika Kasidatun Kejari Tanah Datar beserta jajaran juga akan selalu memberi pertimbangan yuridis terhadap kebijakan-kebijakan daerah.

“Dari sisi keperdataan inilah yang mungkin tanpa kita sadari akan terjadi mal administrasi dan itu bisa menjadi sebuah pengaduan dan sebelum terjadi itu bisa diminimalisir dan disinilah Datun bisa memberikan pendampingan ataupun konsultasi hukum, “ucapnya.

Ditambahkan Anggiat dengan adanya Nota Kesepakatan ini dapat membantu Bupati melalui jajaran atau OPD sepertihalnya minta pendampingan terhadap paket pekerjaan pada OPD dan lainnya. 

Penanda tanganan Nota Kesepakatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Daerah lingkup Pemkab Tanah Datar.(Pinos/rls)

511,52 Ha Lahan Pertanian Terdampak Galodo Diajukan Untuk Reklamasi

Maklumatnews, Jakarta -"Akibat bencana banjir bandang yang terjadi  berdampak besar terhadap sektor pertanian di Tanah Datar dengan luas areal terkena imbas 511.52 hektar mengalami kerusakan".

Demikian kondisj yang dipaparkan bupati Tanah Datar Eka Putra terkait lahan pertanian yang terdampak atas bencana tersebut ketika berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian RI di jakarta, Selasa (11/6).

"Untuk itu di perlukan pemulihan yang mendesak, diantaranya reklamasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, bantuan benih dan bantuan alsintan," ujar bupati lagi.

"Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia saat kunjungan ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat beberapa waktu lalu".

"Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan namun akibat bencana yang terjadi sejak bulan Desember 2023 lalu di awali dengan erupsi marapi sampai saat ini dan bulan Mei 2024 lalu terjadi lagi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan dan gagal panen lahan pertanian dan perkebunan masyarakat".

"Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, sambungnya, kerusakan lahan pertanian akibat bencana seluas 511,52 hektar, tentunya dari dampak yang signifikan ini memerlukan tindakan mendesak untuk memulihkan sektor pertanian tersebut", urai Eka Putra. 

Kehadiran Bupati didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Arif Gani, Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani dan Kepala Dinas Kominfo Yusrizal disambut langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) RI Dr. Ir. Hermanto, MP diruang kerjanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jendral PSP Hermanto sampaikan terima kasih kepada Bupati Tanah Datar yang hadir langsung ke Kementan RI sebagaimana instruksi dari Mentan RI untuk menyampaikan kebutuhan akibat banjir bandang yang terjadi di Tanah Datar. 

"Terima kasih Bapak Bupati dan jajaran atas respon cepat untuk menyampaikan usulan kebutuhan akibat bencana banjir bandang, Alhamdulillah kami telah terima usulan untuk di anggarkan secepatnya," ucapnya.

Hermanto juga sampaikan, dalam waktu dekat pihaknya melalui Dana Anggaran Tambah (ABT) juga akan diusulkan untuk kegiatan Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan cetak sawah untuk memulihkan kembali lahan pertanian di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Dikesempatan tersebut Bupati Eka Putra langsung serahkan proposal reklamasi perbaikan dan infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar kepada Sekdir jenderal PSP RI Hermanto. (Pinos/rls)