Maklumatnews, TD - "Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak yang melaksanakan Pilkada Tanah Datar sehingga berjalan lancar dan aman dengan Paslon Eka Fadly secara quick count telah unggul dan tentunya hasil resmi kita tunggu ketetapan dari KPU”.

Hal itu disampaikan Anton Yondra, ketua DPRD Tanah Datar pada Rapat Paripurna untuk penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, di ruang rapat utama DPRD setempat, Jumat (29/11).

Dikatakan Anton, “Rapat Paripurna ini beragendakan beberapa kegiatan yakni, penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat pertama, pembahasan, pengambilan keputusan, pembacaan konsep persetujuan, penandatanganan persetujuan dan pendapat akhir Bupati Ranperda Tanah Datar tentang APBD tahun 2025 ini”.

"Di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tanah Datar tahun anggaran 2025 telah terlaksana hingga sampailah pada hari ini, akhir pembicaraan tingkat kedua dalam rangkaian pembahasan untuk mengambil keputusan DPRD Tanah Datar terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2025," ujarnya lagi.

Pada Rapat Paripurna ini juga, Juru Bicara Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Kamrita menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda Tanah Datar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Bupati Eka Putra pada penyampaian pendapat akhirnya di Rapat Paripurna tersebut, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah melakukan pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2025 bersama TAPD sesuai dan mekanisme ditetapkan.

"Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025. Dimana, masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya," ujarnya.

"Sementara itu, untuk hasil evaluasi gubernur terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, akan ditindaklanjuti secara bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD Tanah Datar, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," ungkap Eka lagi.

“Ranperda ini memuat hal pemenuhan anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan”. 

“Pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, belanja pegawai, belanja wajib didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, belanja wajib pendukung standar pelayanan minimal, program percepatan pencegahan dan penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ektrem serta pengendalian inflasi”.

"Semua target tersebut, disinergikan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan program unggulan daerah. Semoga disetiap tahapan berikutnya berjalan baik dan lancar," pungkas Eka.

Seterusnya, Sekretaris Dewan Yuhardi membacakan konsep persetujuan bersama DPRD dan bupati serta dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025 oleh bupati Eka Putra, ketua DPRD Anton Yondra beaerta wakil ketua DPRD Kamrita dan Nurhamdi Zahari. (Pinos)

Maklumatnews, TD - "Pembahasan antara DPRD bersama Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Datar melahirkan kesepakatan atas 9 Propemperda tahun 2025".

Hal itu disampaikan wakil ketua Bapemperda DPRD Yonarlis pada rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Rabu (13/11). 

"Untuk itu, diharapkan 9 Propemoerda ini bisa mewujudkan regulasi yang berkualitas, bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah terutama masyarakat Tanah Datar serta tetap berdasarkan prioritas yang terencana, terpadu, dan sistematis". 

"9 Propemperda itu terdiri dari Ranperda tentang RPJM tahun 2025-2029, Ranperda tentang penyelenggaraan kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika", urai Yonarlis lagi.

"Kemudian Ranperda tentang Pedoman Pembentukan BPRN, Ranperda grand design pembangunan kependudukan, Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026", pungkasnya.

Sementara itu, Pjs bupati Arry Yuswandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan telah di sepakati 9 Propemperda tersebut akan menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah pada APBD Tanah Datar.

"Propemperda merupakan dasar untuk penganggaran dalam upaya Pemerintah Tanah Datar untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Arry Yuswandi mengatakan penyusunan Propemperda bertujuan untuk melahirkan Perda yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Arry Yuswandy juga sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk ditetapkan kesepakatan bersama Propemperda tahun 2025.

Sidang paripurna kali ini dipimpin wakil ketua DPRD Nurhamdi Zahari, didampingi ketua DPRD Anton Yondra bersama wakil ketua Kamrita serta 22 anggota DPRD lainnya,  Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, kepala OPD, Camat dan undangan lainnya. (Pinos)

Maklumatnews, TD - “Apakah kiat-kiat yang dilakukan Pemerintah daerah dalam menutupi devisit anggaran 108 miliar rupiah lebih dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 nanti”.

Pertanyaan itu disampaikan legislator Nofrizal, juru bicara (Jubir) fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tanah Datar tahun 2025 di Aula utama gedung DPRD setempat, Selasa (12/11).

“Kemudian terkait penyaluran bantuan bencana Galodo, kapan diserahkan, kemana saja bantuan diserahkan, siapa yang menerima berapa realisasi persentase penyaluranya dan sekiranya masih ada yang belum terealisasi, kapan penyerahan berikutnya “, tanya sosok yang akrab dipanggil Eri ini.

“Hal lain yang ingin kami tanyakan yaitu terkait dana bantuan keuangan bersifat khusus (BKBK) di nagari kenapa masih ada yang belum teralisasi dan apa penyebabnya, karena jika ini dibiarkan maka tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan di nagari”.

Sedangkan saran dari fraksi PAN yaitu agar Pemda kembali mengevaluasi program-program unggulan yang telah dilaksanakan agar anggaran yang telah tersedia bisa terealisasi sesuai harapan.

Sementara itu fraksi Ummat Golkar melalui jubirnya Heri Wildani sampaikan beberapa pertanyaan seperti Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar gunung Marapi terkait erupsi Marapi dalam menghindari kemungkinan banjir lahar dingin.

Kemudian terkait banjir bandang tahun 2020 di Tanjung Malalo kecamatan Batipuah Selatan belum.terlihat perhatian dari Pemda serta program “Makan Rendang) dalam mengatasi rentenir apakah sudah berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya.

Kemudian berturut-turut fraksi PPP dengan Jubirnya Agus Topik mempertanyakan berapa alokasi dana untuk Recovery pasca Galodo tahun 2025 ini, fraksi Nasdem melalui Jubirnya Noviandri pertanyakan bagaimana upaya peningkatan PAD dan juga terkait penyaluran bantuan bencana.

Selanjutnya Mulyani Jubir fraksi Gerindra menyarankan untuk Optimalisasi pembangunan pariwisata, peningkatan pengelolaan BUMD untuk menggenjot PAD, fraksi PKB lewat jubirnya Yonarlis berupa saran agar mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan dan fokus pada target dalam RPJMD 2021-2026.

Nurzal jubir PKS soroti Devisit anngaran apakah bisa tertutupi oleh Silpa serta berat dan susahnya persyaratan untuk memperoleh beasiswa agar dipermudah serta saran untuk meningkatkan kebiasaan gotong-royong serta terakhir Syafril jubir fraksi Perjuangan Nurani Demokrat menyarankan agar penyusunan APBD dapat mewujudkan target-target dalam dokumen rencana pembangunan.

Paripurna kali ini dipimpin ketua DPRD Anton Yondra didampingi wakil ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta 24 legislator lainnya dan turut dihadiri Kadis, Kepala OPD beaerta undangan lainnya. (Pinos)

Maklumatnews, TD -"Kesepakatan atas KUA PPAS APBD kabupaten Tanah Datar tahun 2025 akan dilanjutkan dengan penyusunan dan penyampaian Ranperda kepada DPRD untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan". 

Hal itu dikatakan Pjs bupati Arry Yuswandi pada rapat Paripurna penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (11/11).

"Untuk itu, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD kabupaten Tanah Datar (2021-2026) dan tentunya kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2025 harus tetap menjaga sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan". 

"Ini sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2025 agar mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai kemampuan pendapatan". 

"Kemudian pengelolaan belanja secara efektif, efesien dan fokus terhadap pencapaian target Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi belanja pokok, memperhatikan penandaan sesuai peraturan".

"Pengantar nota keuangan APBD tahun anggaran 2025 ini kami sampaikan untuk selanjutnya dapat dibahas secara bersama antara Pemda dengan DPRD dengan harapan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan," pungkas Arry Yuswandi.

Kesepakatan KUA-PPAS, rancangan APBD tahun anggaran 2025 secara umum meliputi pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp.1,037 triliun lebih, belanja daerah Rp1,146 triliun lebih (devisit Rp. 108 miliar lebih) yang akan ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto.

Pendapatan yang disepakati terdiri dari PAD sebesar Rp184,3 miliar lebih, transfer Rp. 852,2 lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp750 juta.

Belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1,1 triliun lebih dibagi dalam kelompok belanja diantaranya, belanja operasi Rp.931,3 miliar lebih yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.650,9 miliar lebih, belanja barang dan jasa Rp.266,1 miliar lebih.

Sementara itu belanja subsidi sebesar Rp.485 juta, belanja hibah sebesar Rp11,1 lebih dan belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp2,6 miliar lebih belanja modal Rp.41,2 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, danbbelanja transfer sebesar Rp163,5 miliar lebih dan untuk pembiayaan daerah dialokasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp108,7 miliar lebih.

Sedangkan untuk sumber penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak dialokasikan. 

Rapat Paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita bersama anggota DPRD lainnya serta Sekdakab, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, Camat, Walinagari dan undangan lainnya.(Pinos)

PADANG - Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Nasdem yang ke-13, yang jatuh pada tanggal 11 November, DPD Nasdem Kota Padang menggelar acara jalan sehat yang diikuti oleh ribuan warga Kota Padang.

Seperti dilansir dari mimbarsumbar.com, Acara tersebut dilepas secara resmi oleh Fadly Amran, calon Walikota Padang nomor urut 1, bersama Maigus Nasir, di Kantor DPD Nasdem Kota Padang. Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang, Osman Ayub, yang memberikan dukungan penuh terhadap perayaan tersebut.

Acara jalan sehat ini juga dihadiri oleh partai koalisi Fadly-Maigus, dengan berbagai hadiah menarik yang memeriahkan suasana. Kehadiran ribuan peserta mencerminkan antusiasme masyarakat Padang terhadap kegiatan yang penuh semangat kebersamaan dan gotong royong.

Sebagai Ketua DPW Nasdem Sumatera Barat, Fadly Amran menyampaikan harapannya dalam perayaan HUT kali ini. “Perayaan HUT Nasdem ke-13 ini adalah wujud nyata dari komitmen kami dalam membangun sinergi yang solid dengan masyarakat. Tema ‘Sinergi Membangun Bangsa’ bukan sekadar slogan, tetapi adalah panggilan untuk terus bekerja bersama-sama dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik,” ujar Fadly Amran.

Fadly menekankan pentingnya kebersamaan dan semangat gotong royong dalam setiap langkah yang diambil, baik dalam politik maupun kehidupan sosial. “Kami di Nasdem percaya bahwa dengan sinergi, kita bisa mengatasi tantangan yang ada dan meraih kemajuan. Acara seperti ini adalah salah satu cara untuk mempererat hubungan antara partai dan masyarakat, serta menunjukkan bahwa kita semua bisa bersama-sama dalam mencapai tujuan besar,” tambahnya.

Tema HUT Nasdem ke-13, “Sinergi Membangun Bangsa”, mencerminkan perjuangan Partai Nasdem dalam memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Fadly Amran, yang juga akan maju dalam Pilkada Padang, menegaskan bahwa keberhasilan bersama hanya bisa dicapai dengan semangat sinergi yang kuat antara seluruh elemen masyarakat.

Acara jalan sehat ini ditutup dengan pembagian hadiah kepada para peserta, semakin menambah semarak suasana. Partai Nasdem berkomitmen untuk terus mengedepankan kepentingan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat dan berorientasi pada kemajuan bangsa. (***)